Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut dengan UU Narkotika) diundangkan pada tanggal 12 Oktober 2009. Undang-undang ini merupakan revisi atas undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi direvisinya UU Nomor 22 tahun 1997 tersebut, antara lain: tindak pidana narkotika yang dilakukan dengan modus operandi yang semakin canggih, materi undang-undang yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan situasi terkini, dan perlunya penguatan kelembagaan dalam hal pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika.
Secara umum, terdapat beberapa hal baru yang dikenalkan oleh UU Narkotika, antara lain: adanya perubahan dan penambahan definisi di dalam bab tentang Ketentuan Umum, ruang lingkup dan tujuan yang diperluas, perluasan alat bukti dan adanya teknik penyidikan narkotika yang baru, serta ancaman pidana minimal untuk semua golongan narkotika.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut dengan UU Narkotika) diundangkan pada tanggal 12 Oktober 2009. Undang-undang ini merupakan revisi atas undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi direvisinya UU Nomor 22 tahun 1997 tersebut, antara lain: tindak pidana narkotika yang dilakukan dengan modus operandi yang semakin canggih, materi undang-undang yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan situasi terkini, dan perlunya penguatan kelembagaan dalam hal pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika.
Secara umum, terdapat beberapa hal baru yang dikenalkan oleh UU Narkotika, antara lain: adanya perubahan dan penambahan definisi di dalam bab tentang Ketentuan Umum, ruang lingkup dan tujuan yang diperluas, perluasan alat bukti dan adanya teknik penyidikan narkotika yang baru, serta ancaman pidana minimal untuk semua golongan narkotika.
KEJAHATAN PERDAGANGAN NARKOBA (DRUGS TRAFFICKING) GLOBALSTUDI KASUS DI INDON...Ahirul Habib Padilah
Perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) merupakan isu global yang belakangan ini menjadi booming dan menjadi perhatian banyak negara serta masyarakat internasional di dunia. Hal ini dikarenakan perdagangan narkoba telah menjadi kejahatan transnasional yang merajalela, sehingga membahayakan kehidupan manusia dan kejahatan ini menyerang usia produktif secara global.
Dokumentasi Pelanggaran Hak Tersangka Kasus NarkotikaLBH Masyarakat
Buku yang anda pegang sekarang memuat laporan dokumentasi yang telah LBH Masyarakat lakukan selama satu tahun sepanjang 2011. Hasil dokumentasi tersebut mengafirmasi cerita-cerita yang sebelumnya pernah
kami dengar. Nyaris semua tahanan kasus narkotika pernah mengalami pelanggaran HAM di tingkat penyidikan, baik upaya paksa yang dilakukan dengan sewenang-wenang oleh pihak kepolisian maupun penyiksaan
dan perlakuan buruk lainnya. Buku ini tidak berpretensi untuk menyajikan laporan penelitian kuantitatif melainkan lebih kepada pemaparan analisis kualitatif yang terefleksi dari hasil temuan tersebut.
Peraturan Menteri Kesehatan RI No.46 Thn.2012 ttg Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Dalam Proses atau yang Telah Diputus oleh Pengadilan
KEJAHATAN PERDAGANGAN NARKOBA (DRUGS TRAFFICKING) GLOBALSTUDI KASUS DI INDON...Ahirul Habib Padilah
Perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) merupakan isu global yang belakangan ini menjadi booming dan menjadi perhatian banyak negara serta masyarakat internasional di dunia. Hal ini dikarenakan perdagangan narkoba telah menjadi kejahatan transnasional yang merajalela, sehingga membahayakan kehidupan manusia dan kejahatan ini menyerang usia produktif secara global.
Dokumentasi Pelanggaran Hak Tersangka Kasus NarkotikaLBH Masyarakat
Buku yang anda pegang sekarang memuat laporan dokumentasi yang telah LBH Masyarakat lakukan selama satu tahun sepanjang 2011. Hasil dokumentasi tersebut mengafirmasi cerita-cerita yang sebelumnya pernah
kami dengar. Nyaris semua tahanan kasus narkotika pernah mengalami pelanggaran HAM di tingkat penyidikan, baik upaya paksa yang dilakukan dengan sewenang-wenang oleh pihak kepolisian maupun penyiksaan
dan perlakuan buruk lainnya. Buku ini tidak berpretensi untuk menyajikan laporan penelitian kuantitatif melainkan lebih kepada pemaparan analisis kualitatif yang terefleksi dari hasil temuan tersebut.
Peraturan Menteri Kesehatan RI No.46 Thn.2012 ttg Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Dalam Proses atau yang Telah Diputus oleh Pengadilan
UU nomor-35-tahun-2009-tentang-narkotika-ok
Dasar Peraturan untuk Narkotika Menjadi Dasar PT. EXPEDISI888 MANADO DALAM MELAKSANKAN PENGIRIMAN DAN PENGANTARAN BARANG DARAT, LAUT DAN UDARA
6. DATA KASUS NARKOBA Sumber: Polres Metro Jakarta Utara Prepared by Andi Sopandi, M.Si 670 670 666 521 JUMLAH - - - - OBAYA 7. 14 14 10 8 LEXOTAN 6. 62 121 79 96 SABU 5. 63 63 69 62 ECSTASY 4. - 60 - - COCAIN 3. 119 0 165 160 HEROIN 2. 412 288 343 195 GANJA 1. 2007 2008 2006 2005 Tahun JENIS KASUS No.
7. Klasifikasi Tersangka Berdasarkan Usia Sumber: Polres Metro Jakarta Utara Prepared by Andi Sopandi, M.Si 816 816 807 681 Jumlah 310 310 338 257 > 28 Th 3. 450 324 419 394 19 – 27 Th 2. 56 50 50 30 10 – 18 Th 1. 2007 2008 2006 2005 Tahun Usia No.
8. JENIS KELAMIN JUMLAH TERSANGKA PENYALAHGUNAAN NARKOBA KEWARGANEGARAAN JUMLAH TERSANGKA PENYALAHGUNAAN NARKOBA JENIS KELAMIN Prepared by Andi Sopandi, M.Si 816 683 806 681 Jumlah 816 683 806 681 WNI 2. - 1 - - WNA 1. 2007 2008 2006 2005 Tahun WARGA NEGARA No . 816 684 806 681 Jumlah 35 46 35 30 WANITA 2. 781 638 772 651 LAKI-LAKI 1. 2007 2008 2006 2005 Tahun JENIS KELAMIN No.
9. Klasifikasi Tersangka Berdasarkan PEKERJAAN Prepared by Andi Sopandi, M.Si 130 155 170 139 Karyawan 4. 627 627 611 486 Tidak Kerja 5. 816 684 806 681 Jumlah 17 32 26 26 Pedagang 3. 5 5 5 4 TNI / POLRI 2. 27 32 30 26 Pelajar 1. 2007 2008 2006 2005 Tahun Pendidikan No.
10. JUMLAH BARANG BUKTI Prepared by Andi Sopandi, M.Si - - - - OBAYA 7. 647 156,5 154 188 LEXOTAN 6. 23,7 588.750,3 162,8 316,6 SABU 5. 10.482 20.728,5 2.287 1.884 ECSTASY 4. - - - - COCAIN 3. 230,76 176,82 611,4 130 HEROIN 2. 45.873,1 13.172,44 37.710 61.142,7 GANJA 1. 2007 2008 2006 2005 Tahun JENIS KASUS No.
11. DATA PERBANDINGAN MENURUT KELOMPOK UMUR 10 – 18 TH : 11 19 – 27 TH : 112 28 TH KEATAS : 1 37 DATA BULAN JANUARI s/d JUNI 2009 SATUAN NARKOBA POLRES METROPOLITAN JAKARTA UTARA
12. DATA PERBANDINGAN MENURUT PEKERJAAN TNI / POLRI : 0 PNS / GURU : 0 PEDAGANG : 22 KARYAWAN : 50 MAHASISWA : 1 PELAJAR : 1 TIDAK KERJA : 1 78 SATUAN NARKOBA POLRES METROPOLITAN JAKARTA UTARA DATA BULAN JANUARI s/d JUNI 2009
13. DATA PERBANDINGAN MENURUT PENDIDIKAN SATUAN NARKOBA POLRES METROPOLITAN JAKARTA UTARA S D : 34 S L T P : 64 S L T A : 1 44 PT / UNIV : 3 LAIN – LAIN : 1 5 DATA BULAN JANUARI s/d JUNI 2009
14. DATA PERBANDINGAN MENURUT BARANG BUKTI SATUAN NARKOBA POLRES METROPOLITAN JAKARTA UTARA = 89272,14 Gr = 56.68 Gr = 80,3 Gr = 2457 Btr DATA BULAN JANUARI s/d JUNI 2009 GANJA HEROIN S A B U ECSTASY GOL IV = 220 Btr
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22. Pasal 7 Psikotropika yang diproduksi untuk diedarkan berupa obat, harus memenuhi standard dan atau persyaratan farmacope Indonesia atau buku standard lainnya. Pasal 54 (peran masyarakat) (1) Masyarakat memiliki kesempatan seluas – luasnya untuk berperan serta dalam membantu mewujudkan upaya pencegahan penyalahgunaan psikotropika sesuai dengan undang – undang ini dan peraturan pelaksanaannya.
23. (2) Masyarakat wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang bila mengetahui tentang Psikotropika yang disalahgunakan dan atau dimiliki secara tidak sah. (3) Pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) perlu mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari pihak yang berwenang (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
24.
25. d. Mengimpor Psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau. e. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 ( empat ) tahun paling lama 15 ( lima belas ) tahun dan pidana denda paling sedikit 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
26. Pasal 60 (1) Barang siapa : a. Memproduksi Psikotropika selain ditetapkan dalam ketentuan pasal 5, atau. b. Memproduksi atau mengedarkan Psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standard atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 atau.
27. c. Memproduksi atau mengedarkan Psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada Departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan dipidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (2) Barang siapa menyalurkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
28. Pasal 62 Barang siapa secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika dipidana penjara paling lama 5 ( lima ) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 ( seratus juta rupiah ).
35. AKIBAT PENGGUNA NARKOBA 1. MATI SIA-SIA 2. TERJANGKIT PENYAKIT HIV / AIDS 3. PENJARA KATAKAN SEKARANG JUGA , TIDAK PADA NARKOBA !!!!......... NARKOBA NO !!!....... PRESTASI YES !!!!.....