Dokumen tersebut membahas mengenai permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang terus meningkat akibat kurangnya daya mobilisasi gerakan penanganan narkoba, serta keterbatasan sumber daya pemerintah sehingga diperlukan kerja sama dengan berbagai pihak. Dokumen ini juga menjelaskan mengenai tujuan dan konsep pemberdayaan masyarakat anti narkoba bersama instansi pemerintah serta peran serta masyarakat

2. LATAR BELAKANG
 Permasalahan Narkoba di Indonesia terus meningkat, salah
satu sebabnya adalah kurangnya daya mobilisasi gerakan
penanganan narkoba.
 Pemerintah memiliki keterbatasan sumber daya (SDM,
anggaran, material & metodologi) sehingga perlu
pelibatan seluruh komponen utk berperan serta dalam
penanganan narkoba.
 Oleh karena itu, upaya menggalakkan pendayagunaan
sumber daya seluruh komponen harus dilakukan secara
berkelanjutan.

3. TUJUAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
ANTI NARKOBA BERSAMA
INSTANSI PEMERINTAH
1. MEMBANGUN KOMUNIKASI, JEJARING KERJA, DAN
KEPEDULIAN INSTANSI PEMERINTAH DALAM P4GN
2. MENGGERAKAN POTENSI KEMANDIRIAN PARA PENGGIAT ANTI
NARKOBA
3. MENGGUMPULKAN DATA DAN INFORMASI TERKAIT PENGGIAT
ANTI NARKOBA, NORMA YANG MENDUKUNG LINGKUNGAN
BERSIH NARKOBA
4. MEMBEKALI PENGGIAT ANTI NARKOBA DENGAN MATERI P4GN,
DAN KEMAMPUAN MENYAMPAIKAN PESAN-PESAN ANTI
NARKOBA.

4. KONSEP PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT ANTI NARKOBA
 Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba adalah upaya
memobilisasi seluruh sumber daya yang ada untuk
meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam
penanganan narkoba yg meliputi upaya pencegahan,
rehabilitasi & pemberantasan
SWASTA

5. PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM P4GN
1. Adanya Kegiatan Sosialisasi Anti Narkoba dilingkungan
Internal dan External
2. Komitment dalam menjaga lingkungan yang sehat dan
bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkotika
3. Kebijakan dalam P4GN, Test Urin
4. Aktif dalam Kegiatan Kegiatan Anti Narkoba
5. Terbentuknya Kawasan Kerja Bebas Asap Rokok
6. Apabila ada Indikasi keberadaan Penyalahguna dan
Peredaran Gelap Narkoba, berani melapor ke pihak
berwenang (SATRESNARKOBA)
7. Menjadi Penggiat Anti Narkoba

7. PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM UU RI NO 35 TH 2009
PASAL 104
MASYARAKAT MEMPUNYAI KESEMPATAN YANG SELUAS LUASNYA
UNTUK BERPERAN SERTA DALAM PENCEGAHAN & PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA.
PASAL 105
MASYARAKAT MEMPUNYAI HAK & TANGGUNG JAWAB DLM UPAYA
PENCEGAHAN & PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

8. PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM UU RI NO 35 TH 2009
PASAL 107
MASYARAKAT DAPAT MELAPORKAN KEPADA PEJABAT YANG
BERWENANG ATAU BNN JIKA MENGETAHUI ADANYA
PENYALAHGUNAAN ATAU PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA.
PASAL 106
HAK MASYARAKAT DIWUJUDKAN DALAM BENTUK : MENCARI,
MEMPEROLEH, DAN MEMBERIKAN INFORMASI; MEMPEROLEH
PELAYANAN; MENYAMPAIKAN SARAN DAN PENDAPAT; MEMPEROLEH
JAWABAN ATAS PERTANYAAN TENTANG LAPORANNYA; MEMPEROLEH
PERLINDUNGAN HUKUM.

11. MENGAPA PEMAKAIAN
NARKOBA DILARANG ?
Karena pemakaian Narkoba secara
illegal melanggar UU RI No. 35 Tahun
2009 tentang Narkotika dan UU RI No.
5 Tahun 1997 tentang Psikotropika,
yang melarang dan mengatur tentang
kepemilikan, pemakaian dan
pengedaran obat-obat terlarang
Penyalahgunaan Narkoba adalah
masalah yang sangat kompleks dan
timbul karena berbagai faktor seperti
adanya peredaran gelap Narkoba; dan
dapat dilihat dari tingkah laku
pengguna, sikap dan juga lingkungan
sosial dan latar belakang budayanya.

12. REHABILITASI
MEDIS & SOSIAL
UU NO. 35
Tahun 2009
Tentang
NARKOTIKA
PASAL 53 :
Pengobatan berdasarkan indikasi medis dan dokter dalam
memberikan narkotika golongan II dan III.
PASAL 54 :
Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika
wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
PASAL 55 :
(1) Orang tua / wali dari pecandu narkotika yang belum
cukup umur wajib lapor yang ditunjuk pemerintah.
(2) pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib
melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya ke
instansi yang ditunjuk pemerintah
(3) Pelaksanaan wajib lapor.

13. REHABILITASI
MEDIS & SOSIAL
PASAL 103 :
(1)Hakim yg memeriksa perkara pecandu narkotika dapat
memutuskan dan menetapkan.
(2)Masa yang menjalani pengobatan diperhitungan
sebagai masa menjalani hukuman.
UU NO. 35
Tahun 2009
Tentang
NARKOTIKA
PASAL 127 :
(1)Setiap pengguna penyalahguna narkotika golongan
I,II,III bagi diri sendiri dipidana paling lama 4, 2, 1
tahun.
(2)Dalam memutuskan perkara, hakim wajib
memperhatikan pasal 54,55, dan 103.
(3)Penyalahguna yg terbukti sebagai korban
penyalahguna wajib menjalani rehabilitasi medis dan
sosial.

14. PP NO. 25 Tahun
2011
Tentang
PELAKSANAAN
WAJIB LAPOR
PECANDU NARKOBA
Pecandu Narkotika WAJIB MELAPORKAN
DIRI yang dilakukan oleh pecandu narkotika
yang sudah cukup umur atau keluarganya,
dan/atau orang tua atau wali dari pecandu
narkotika yang belum cukup umur kepada
institusi penerima wajib lapor untuk
mendapatkan pengobatan dan/atau
perawatan melalui rehabilitasi medis dan
rehabilitasi sosial.

17.  Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Setiap
orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki,
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk
tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling
lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00
(delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar
rupiah)
 Pasal 111 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai,
atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5
(lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun
dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3
(sepertiga)

18.  Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Setiap
orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,
atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ancaman Pidana
dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua
belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta
rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
 Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 112
ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, ancaman Pidana dengan pidana penjara
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20
(dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Pasal
112 ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

19.  Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ,
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau
menyerahkan Narkotika Golongan I (Tanaman maupun Bukan Tanaman),
ancaman Pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dalam
hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara
dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya
melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam
bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan
pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6
(enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1l3 (sepertiga)

20.  PASAL 127 : Penyalah Guna Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri
Pidana penjara paling lama 4 ( empat ) tahun.
 PASAL 128 : Orang tua/ wali tidak melapor dari pecandu yang belum
cukup umur dipidana paling lama 6 ( enam ) bulan dan denda paling banyak
1 Juta )
 Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
Barangsiapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa
psikotropika ancaman Pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah).

21. SANKSI HUKUM UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang KESEHATAN
 PASAL 196 : Memproduksi / mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat
kesehatan yang tidak memenuhi standart dan mutu dipidana penjara paling
lama 10 ( sepuluh ) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- ( satu
milyard rupiah ) .
 PASAL 197 : Memproduksi / mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat
kesehatan yang tidak memiliii ijin edar dipidana paling lama 15 ( lima belas )
tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,- ( satu milyard limaratus juta
rupiah )

23. KEC. KOTA
Kel. SUMBERGEDONG
Kel. SURODAKAN
Kel. SAMBIREJO
Kel. KELUTAN
Ds. KARANGSOKO
Ds. REJOWINANGUN
KEC. DURENAN
Ds. MALASAN
Ds KAMULAN
Ds. DURENAN
KEC.POGALAN
Ds. POGALAN
Ds. KEDUNGLURAH
Ds. NGADIRENGGO
Ds. BENDOREJO
KEC.GANDUSARI
Ds. WONOANTI
Ds. SUKORAME
KEC.WATULIMO
Ds. TASIKMADU
Ds. KARANGGANDU
Ds. PAKEL
KEC. MUNJUNGAN
Ds. KARANGTURI
Ds. TAWING
Ds. MASARAN
KEC. PANGGUL
Ds. PANGGUL
Ds. GAYAM
KEC. PULE
Ds. PUYUNG
Ds. JOMBOK
KEC. SURUH
Ds. PURU
DsWONOKERTO
KEC. TUGU
Ds. GONDANG
Ds. PRAMBON
Ds. DUREN

25. KEADILAN RESTORATIF ADALAH PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA DENGAN MELIBATKAN PELAKU,
KORBAN, KELUARGA PELAKU, KELUARGA
KORBAN, TOKOH MASYARAKAT, TOKOH AGAMA,
TOKOH ADAT ATAU PEMANGKU KEPENTINGAN
UNTUK BERSAMA-SAMA MENCARI PENYELESAIAN
YANG ADIL MELALUI PERDAMAIAN DENGAN
MENEKANKAN PEMULIHAN KEMBALI PADA
KEADAAN SEMULA.
PENGERTIAN

26. DASAR

27. RJ T.P. NARKOBA

28. NO NAMA ASAL INSTANSI
1 KOMPOL SUSETYA BUDI UTAMA BNNK TRENGGALEK
2 AKP PUGUH WARDOYO, S.H., M.H. SATRESNARKOBA POLRES TRENGGALEK
3 OKKY PRASETYO AJI, S.H. KEJAKSAAN NEGERI TRENGGALEK
4 Dr. YENI PAEWITASARI DINKES TRENGGALEK
5 Drs. KHOIRUL AHSON BAPAS KLAS II KEDIRI
6 NIKEN SIPI R, AMd. Kep. REHAB BNNK TRENGGALEK

29. SEKIAN DAN TERIMAKASIH