SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
HUKUM NASIONAL DAN
HUKUM INTERNASIONAL

OLEH
NITATRI WAHYUNI
OCTAVIA ANGELINA K
HUKUM NASIONAL
• Pengertian Hukum nasional adalah peraturan
hukum yang berlaku di suatu Negara yang
terdiri atas prinsip-prinsip serta peraturan
yang harus ditaati oleh masyarakat pada suatu
Negara.
PASAL YANG BERLAKU DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI
• Pasal 2

• (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang
suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana
penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat
4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).
(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan
tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.
PELANGGARAN LALU LINTAS
• Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas
• Setiap pengendara kendaraan bermotor yang
tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 4 bulan atau denda
paling banyak Rp 1 juta (Pasal 281).
• - Setiap pengendara yang melanggar rambu
lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 2 bulan atau denda paling banyak
Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 1).
HUKUM INTERNASIONAL
• Pengertian hukum internasional adalah hukum
yang berlaku di dua Negara atau lebih yang
mengatur tentang aktivitas berskala
Internasional.
TERORIS DI LUAR NEGERI
• Menurut UU Nomor 19 tahun 2003 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme:
• Setiap orang yang melakukan pemufakatan
jahat, percobaan, atau pembantuan untuk
melakukan tindak pidana pendana terorisme
dipidana dengan pidana yang sama, yaitu
paling lama 15 tahun dan pidana denda paling
banyak Rp 1 miliar.
PERDAGANGAN ORRGAN DI CHINA
• Pasal 80 ayat 3 UU No 23 Tahun 1992
menyatakan bahwa “barangsiapa dengan
sengaja melakukan perbuatan dengan tujuan
komersial dalam pelaksanaan transplantasi
organ tubuh atau jaringan tubuh atau tranfusi
darah dipidana dengan pidana penjara paling
lama 15 tahun dan pidana denda paling
banyak 300 juta rupiah”.

More Related Content

What's hot

Mata kuliah hukum dan ham
Mata kuliah hukum dan hamMata kuliah hukum dan ham
Mata kuliah hukum dan hamsesukakita
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiHukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiKardoman Tumangger
 
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidanaAlasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidanaSigit Riono
 
Kd 3 sistem hukum dan peradilan
Kd 3 sistem hukum dan peradilanKd 3 sistem hukum dan peradilan
Kd 3 sistem hukum dan peradilanradar radius
 
Teori dalam hukum internasional 2
Teori dalam hukum internasional 2Teori dalam hukum internasional 2
Teori dalam hukum internasional 2Warnet Raha
 
Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalYurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalNuelnuel11
 
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Obyek Hukum Administrasi Negara
Obyek Hukum Administrasi  NegaraObyek Hukum Administrasi  Negara
Obyek Hukum Administrasi NegaraMuslimin B. Putra
 
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita SariTugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita SariFenti Anita Sari
 
Makalah tentang hukum internasional
Makalah tentang hukum internasionalMakalah tentang hukum internasional
Makalah tentang hukum internasionalAdelia Cahyati
 
asas asas perkawinan - perceraian adat
 asas asas perkawinan - perceraian adat asas asas perkawinan - perceraian adat
asas asas perkawinan - perceraian adatQomaruz Zaman
 
hubungan hukum pidana dengan ilmu lain
hubungan hukum pidana dengan ilmu lainhubungan hukum pidana dengan ilmu lain
hubungan hukum pidana dengan ilmu lainRatri nia
 
MATERI HUKUM DAGANG
MATERI HUKUM DAGANGMATERI HUKUM DAGANG
MATERI HUKUM DAGANGDian Oktavia
 
Presentasi etika profesi hukum
Presentasi etika profesi hukumPresentasi etika profesi hukum
Presentasi etika profesi hukumAnto Neo Madani
 

What's hot (20)

Mata kuliah hukum dan ham
Mata kuliah hukum dan hamMata kuliah hukum dan ham
Mata kuliah hukum dan ham
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiHukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
 
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidanaAlasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
 
Kd 3 sistem hukum dan peradilan
Kd 3 sistem hukum dan peradilanKd 3 sistem hukum dan peradilan
Kd 3 sistem hukum dan peradilan
 
Hukum Konstitusi
Hukum KonstitusiHukum Konstitusi
Hukum Konstitusi
 
Teori dalam hukum internasional 2
Teori dalam hukum internasional 2Teori dalam hukum internasional 2
Teori dalam hukum internasional 2
 
Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalYurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
 
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
 
Obyek Hukum Administrasi Negara
Obyek Hukum Administrasi  NegaraObyek Hukum Administrasi  Negara
Obyek Hukum Administrasi Negara
 
ilper-norma-hukum-lengkap-fitri.ppt
ilper-norma-hukum-lengkap-fitri.pptilper-norma-hukum-lengkap-fitri.ppt
ilper-norma-hukum-lengkap-fitri.ppt
 
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita SariTugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita Sari
 
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
 
Makalah tentang hukum internasional
Makalah tentang hukum internasionalMakalah tentang hukum internasional
Makalah tentang hukum internasional
 
asas asas perkawinan - perceraian adat
 asas asas perkawinan - perceraian adat asas asas perkawinan - perceraian adat
asas asas perkawinan - perceraian adat
 
hubungan hukum pidana dengan ilmu lain
hubungan hukum pidana dengan ilmu lainhubungan hukum pidana dengan ilmu lain
hubungan hukum pidana dengan ilmu lain
 
Hukum pidana internasional
Hukum pidana internasionalHukum pidana internasional
Hukum pidana internasional
 
SANKSI dalam HAN
SANKSI dalam HANSANKSI dalam HAN
SANKSI dalam HAN
 
Perbandingan Hukum Pidana
Perbandingan Hukum PidanaPerbandingan Hukum Pidana
Perbandingan Hukum Pidana
 
MATERI HUKUM DAGANG
MATERI HUKUM DAGANGMATERI HUKUM DAGANG
MATERI HUKUM DAGANG
 
Presentasi etika profesi hukum
Presentasi etika profesi hukumPresentasi etika profesi hukum
Presentasi etika profesi hukum
 

Viewers also liked

Nilai-nilai Islam dan Korporasi
Nilai-nilai Islam dan KorporasiNilai-nilai Islam dan Korporasi
Nilai-nilai Islam dan KorporasiYusuf Darismah
 
Tindak pidana khusus
Tindak pidana khususTindak pidana khusus
Tindak pidana khususAyuu Ebbol
 
Penerapan nilai nilai islam dalam bisnis
Penerapan nilai nilai islam dalam bisnisPenerapan nilai nilai islam dalam bisnis
Penerapan nilai nilai islam dalam bisnisA31114041
 
Konsep bisnis islam
Konsep bisnis islamKonsep bisnis islam
Konsep bisnis islamTri Agustuti
 
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalOperator Warnet Vast Raha
 
Hukum pidana khusus
Hukum pidana khususHukum pidana khusus
Hukum pidana khusussesukakita
 

Viewers also liked (8)

Nilai-nilai Islam dan Korporasi
Nilai-nilai Islam dan KorporasiNilai-nilai Islam dan Korporasi
Nilai-nilai Islam dan Korporasi
 
Tindak pidana khusus
Tindak pidana khususTindak pidana khusus
Tindak pidana khusus
 
UNCAC-review Laporan korporasi unodc pukat 30okt2013
UNCAC-review Laporan korporasi unodc pukat 30okt2013UNCAC-review Laporan korporasi unodc pukat 30okt2013
UNCAC-review Laporan korporasi unodc pukat 30okt2013
 
Hukum pidana khusus
Hukum pidana khususHukum pidana khusus
Hukum pidana khusus
 
Penerapan nilai nilai islam dalam bisnis
Penerapan nilai nilai islam dalam bisnisPenerapan nilai nilai islam dalam bisnis
Penerapan nilai nilai islam dalam bisnis
 
Konsep bisnis islam
Konsep bisnis islamKonsep bisnis islam
Konsep bisnis islam
 
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
 
Hukum pidana khusus
Hukum pidana khususHukum pidana khusus
Hukum pidana khusus
 

Similar to Hukum nasional dan hukum internasional

Tindak pidana korupsi 31 99
Tindak pidana korupsi 31 99Tindak pidana korupsi 31 99
Tindak pidana korupsi 31 99mapjmakassar
 
Uu ri no 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
Uu ri no 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsiUu ri no 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
Uu ri no 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsiaanpalisury
 
Uu 1999 nomor 31 pemberantasan tindak pidana korupsi
Uu 1999 nomor 31 pemberantasan tindak pidana korupsiUu 1999 nomor 31 pemberantasan tindak pidana korupsi
Uu 1999 nomor 31 pemberantasan tindak pidana korupsiMystic333
 
UU RI No. 31 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UU RI No. 31 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiUU RI No. 31 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UU RI No. 31 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiKacung Abdullah
 
Undang undang nomor 31 pidana korupsi
Undang undang nomor 31 pidana korupsiUndang undang nomor 31 pidana korupsi
Undang undang nomor 31 pidana korupsiSyem James
 
Uu no. 31 th. 1999 (pemberantas korupsi)
Uu no. 31 th. 1999 (pemberantas korupsi)Uu no. 31 th. 1999 (pemberantas korupsi)
Uu no. 31 th. 1999 (pemberantas korupsi)intelnvidia277
 
Undang-Undang nomor 31 tahun 1999
Undang-Undang nomor 31 tahun 1999Undang-Undang nomor 31 tahun 1999
Undang-Undang nomor 31 tahun 1999Muhammad Sirajuddin
 
Ruu kuhp Rancangan Undang Undang Kitab Undang Undang Hukum Pidana agustus 2019
Ruu kuhp Rancangan Undang Undang Kitab Undang Undang Hukum Pidana agustus 2019Ruu kuhp Rancangan Undang Undang Kitab Undang Undang Hukum Pidana agustus 2019
Ruu kuhp Rancangan Undang Undang Kitab Undang Undang Hukum Pidana agustus 2019PengacaraBalikpapanY
 
UU Nomor 1 Tahun 2023
UU Nomor 1 Tahun 2023UU Nomor 1 Tahun 2023
UU Nomor 1 Tahun 2023CIkumparan
 
UU Nomor 1 Tahun 2023.pdf
UU Nomor 1 Tahun 2023.pdfUU Nomor 1 Tahun 2023.pdf
UU Nomor 1 Tahun 2023.pdfAkunPremium123
 
RUU KUHP, 9 Nov 2022.pdf
RUU KUHP, 9 Nov 2022.pdfRUU KUHP, 9 Nov 2022.pdf
RUU KUHP, 9 Nov 2022.pdfCIkumparan
 
RUU KUHP FINAL, 4 Juli 2022.pdf
RUU KUHP FINAL, 4 Juli 2022.pdfRUU KUHP FINAL, 4 Juli 2022.pdf
RUU KUHP FINAL, 4 Juli 2022.pdfmerdekacom
 
Salinan RUU KUHP FINAL, 4 Juli 2022.pdf
Salinan RUU KUHP FINAL, 4 Juli 2022.pdfSalinan RUU KUHP FINAL, 4 Juli 2022.pdf
Salinan RUU KUHP FINAL, 4 Juli 2022.pdfCIkumparan
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...Idik Saeful Bahri
 

Similar to Hukum nasional dan hukum internasional (20)

Tindak pidana korupsi 31 99
Tindak pidana korupsi 31 99Tindak pidana korupsi 31 99
Tindak pidana korupsi 31 99
 
Uu ri no 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
Uu ri no 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsiUu ri no 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
Uu ri no 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
 
Uu 1999 nomor 31 pemberantasan tindak pidana korupsi
Uu 1999 nomor 31 pemberantasan tindak pidana korupsiUu 1999 nomor 31 pemberantasan tindak pidana korupsi
Uu 1999 nomor 31 pemberantasan tindak pidana korupsi
 
UU RI No. 31 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UU RI No. 31 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiUU RI No. 31 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UU RI No. 31 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 
Undang undang nomor 31 pidana korupsi
Undang undang nomor 31 pidana korupsiUndang undang nomor 31 pidana korupsi
Undang undang nomor 31 pidana korupsi
 
Uu no. 31 th. 1999 (pemberantas korupsi)
Uu no. 31 th. 1999 (pemberantas korupsi)Uu no. 31 th. 1999 (pemberantas korupsi)
Uu no. 31 th. 1999 (pemberantas korupsi)
 
Uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi
Uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsiUu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi
Uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi
 
uu311999.pdf
uu311999.pdfuu311999.pdf
uu311999.pdf
 
Undang-Undang nomor 31 tahun 1999
Undang-Undang nomor 31 tahun 1999Undang-Undang nomor 31 tahun 1999
Undang-Undang nomor 31 tahun 1999
 
Uu 11 1980
Uu 11 1980Uu 11 1980
Uu 11 1980
 
Ruu kuhp Rancangan Undang Undang Kitab Undang Undang Hukum Pidana agustus 2019
Ruu kuhp Rancangan Undang Undang Kitab Undang Undang Hukum Pidana agustus 2019Ruu kuhp Rancangan Undang Undang Kitab Undang Undang Hukum Pidana agustus 2019
Ruu kuhp Rancangan Undang Undang Kitab Undang Undang Hukum Pidana agustus 2019
 
UU Nomor 1 Tahun 2023
UU Nomor 1 Tahun 2023UU Nomor 1 Tahun 2023
UU Nomor 1 Tahun 2023
 
UU Nomor 1 Tahun 2023.pdf
UU Nomor 1 Tahun 2023.pdfUU Nomor 1 Tahun 2023.pdf
UU Nomor 1 Tahun 2023.pdf
 
RUU KUHP, 9 Nov 2022.pdf
RUU KUHP, 9 Nov 2022.pdfRUU KUHP, 9 Nov 2022.pdf
RUU KUHP, 9 Nov 2022.pdf
 
RUU KUHP FINAL, 4 Juli 2022.pdf
RUU KUHP FINAL, 4 Juli 2022.pdfRUU KUHP FINAL, 4 Juli 2022.pdf
RUU KUHP FINAL, 4 Juli 2022.pdf
 
Salinan RUU KUHP FINAL, 4 Juli 2022.pdf
Salinan RUU KUHP FINAL, 4 Juli 2022.pdfSalinan RUU KUHP FINAL, 4 Juli 2022.pdf
Salinan RUU KUHP FINAL, 4 Juli 2022.pdf
 
Kapita selekta
Kapita selektaKapita selekta
Kapita selekta
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...
 
Aceh.pptx
Aceh.pptxAceh.pptx
Aceh.pptx
 
RKUHP-FULLL.pdf
RKUHP-FULLL.pdfRKUHP-FULLL.pdf
RKUHP-FULLL.pdf
 

Recently uploaded

REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfirwanabidin08
 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapsefrida3
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..ikayogakinasih12
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxJamhuriIshak
 
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptxMiftahunnajahTVIBS
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfDimanWr1
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfSitiJulaeha820399
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxmawan5982
 
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxTugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxmawan5982
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTIndraAdm
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...Kanaidi ken
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDNurainiNuraini25
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxIgitNuryana13
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7IwanSumantri7
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Abdiera
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxadimulianta1
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxRezaWahyuni6
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMmulyadia43
 
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajatLatihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajatArfiGraphy
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 

Recently uploaded (20)

REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
 
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
 
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxTugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
 
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajatLatihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 

Hukum nasional dan hukum internasional

  • 1. HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL OLEH NITATRI WAHYUNI OCTAVIA ANGELINA K
  • 2. HUKUM NASIONAL • Pengertian Hukum nasional adalah peraturan hukum yang berlaku di suatu Negara yang terdiri atas prinsip-prinsip serta peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat pada suatu Negara.
  • 3.
  • 4. PASAL YANG BERLAKU DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI • Pasal 2 • (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.
  • 5.
  • 6. PELANGGARAN LALU LINTAS • Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas • Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta (Pasal 281). • - Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 1).
  • 7. HUKUM INTERNASIONAL • Pengertian hukum internasional adalah hukum yang berlaku di dua Negara atau lebih yang mengatur tentang aktivitas berskala Internasional.
  • 8.
  • 9. TERORIS DI LUAR NEGERI • Menurut UU Nomor 19 tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme: • Setiap orang yang melakukan pemufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendana terorisme dipidana dengan pidana yang sama, yaitu paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1 miliar.
  • 10.
  • 11. PERDAGANGAN ORRGAN DI CHINA • Pasal 80 ayat 3 UU No 23 Tahun 1992 menyatakan bahwa “barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan dengan tujuan komersial dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh atau tranfusi darah dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak 300 juta rupiah”.