Intitusional depository

1. BANK INDONESIA,
OJK DAN KEBIJAKAN
MONETER
Nur Ain Pratiwi (17201003)
Septi Nurrahmah (17201004)
Viviana Tantiara Arsew (17201005)

2. Bank Indonesia

3. Bank Indonesia (BI) : Bank Sentral Republik
Indonesia. Bank ini memiliki nama lain De
Javasche Bank yang dipergunakan pada masa
Hindia Belanda. Sebagai bank sentral, BI
mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu
mencapai dan memelihara kestabilan nilai
rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung
dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang
terhadap barang dan jasa, serta kestabilan
terhadap mata uang negara lain.
Sekilas Bank
Indonesia

4. Sejarah Bank Indonesia
Undang-Undang Bank Indonesia
diamendemen dengan fokus pada
aspek penting yang terkait dengan
pelaksanaan tugas dan wewenang
Bank Indonesia, termasuk
penguatan governance
merupakan Babak baru dalam
sejarah Bank Indonesia, sesuai
dengan UU No.23/1999 yang
menetapkan tujuan tunggal
Bank Indonesia yaitu mencapai
dan memelihara kestabilan nilai
rupiah
Undang-Undang Pokok Bank
Indonesia menetapkan pendirian
Bank Indonesia untuk menggantikan
fungsi De Javasche Bank sebagai
bank sentral, dengan tiga tugas
utama di bidang moneter,
perbankan, dan sistem pembayaran.
Diterbitkan Undang-Undang Bank
Sentral (UU N0.13 tahun 1968)
yang mengatur kedudukan dan
tugas Bank Indonesia sebagai
bank sentral, terpisah dari bank-
bank lain yang melakukan fungsi
komersial.
De Javasche Bank didirikan oleh
Pemerintah Hindia Belanda
sebagai bank sirkulasi yang
bertugas mencetak dan
mengedarkan uang.
1828 1953 1968 1999 20082004
Pemerintah mengeluarkan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang
No.2 tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang No.23
tahun 1999 tentang Bank Indonesia
sebagai bagian dari upaya menjaga
stabilitas sistem keuangan.

5. Visi, Misi dan Nilai Strategis
01
Visi
Menjadi bank sentral yang berkontribusi secara nyata terhadap perekonomian Indonesia dan terbaik diantara
negara emerging markets.
Misi
1. Mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah
2. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan
3. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan
sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan Pemerintah serta
mitra strategis lain.
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan
5. Memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan pembiayaan ekonomi,
termasuk infrastruktur, melalui akselerasi pendalaman pasar keuangan.
6. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di
tingkat daerah.
7. Memperkuat peran internasional, organisasi, sumber daya manusia, tata
kelola dan sistem informasi Bank Indonesia.
02
03
Nilai Strategis
I. Kejujuran dan integritas (trust and integrity);
II. Profesionalisme (professionalism);
III. Keunggulan (excellence)
IV. Mengutamakan kepentingan umum (public interest); dan
V. Koordinasi dan kerja sama tim (coordination and teamwork) yang
berlandaskan keluhuran nilai-nilai agama (religi).

6. Tiga Pilar Bank Indonesia
Menetapkan dan melaksankan
kebijakan moneter
Melalui instrumen suku bunga dalam operasi
pasar terbuka. Untuk menciptakan stabilitas
moneter, Bank Indonesia telah menerapkan
suatu kebijakan yang disebut inflation targeting
framework.
Mengatur dan menjaga kelancaran
sistem pembayaran
Menerapkan sistem pembayaran yang bersifat
real time atau dikenal dengan nama sistem
RTGS (Real Time Gross Settlement) yang
dapat lebih meningkatkan keamanan dan
kecepatan sistem pembayaran.
Mengatur dan mengawasi bank
umum
Untuk menciptakan stabilitas di sektor perbankan
secara berkelanjutan, Bank Indonesia telah
menyusun Arsitektur Perbankan Indonesia dan
rencana implementasi Basel II

7. Bank Sentral sebagai Bank Pemerintah
Mengurus dan mengelola pengeluaran dan pendapatan pemerintah
Wewenang Bank Indonesia
Bank Sentral sebagai bank sirkulasi.
a. Menambah jumlah uang yang beredar sesuai dengan kebutuhan perekonomian.
b. Mengganti uang yang sudah rusak dengan uang baru.
Bank sentral sebagai regulator pasar uang/valas.
a. Menjaga kestabilan nilai kurs mata uang.
b. Mengawasi jumlah uang yang beredar, untuk menghindari masalah ekonomi (inflasi).
Bank sentral sebagai bank-nya bank.
Memberikan pinjaman kepada bank umum sebagai sumber pinjaman terakhir (Lender of the
last resort).

8. Tingkat Operasi Bank Indonesia
Instrumen
Operasi Pasar terbuka (Mengendalikan uang
beredal dengan menjual atau membeli surat berharga
pemerintah
Tingkat Diskonto (Mengubah tingkat bunga yang
harus dibayar oleh bank umum dalam hal meminjam
dana dari bank sentral
Ketentuan Cadangan (Peraturan bank sentral yang
menuntut bank umum untuk memiliki rasio deposito –
cadangan minimum.
Target Menengah
Penawaran Uang (Terkait dengan kebijakan moneter
yaitu kebijakan yang bertujuan untuk mengatur
jumlah uang yang beredar)
Tingkat Suku Bunga (Menaikkan atau menurunkan
tingkat suku bunga bank)
Cadangan (Menaikkan atau menurunkan cadangan
kas bank umum)
Target Akhir
Tingkat:
Harga Stabil
Pengangguran Rendah
Pertumbuhan GDP

9. Menetapkan dan melaksankan kebijakan moneter
1. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang
ditetapkannya.
2. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi
tidak terbatas pada Operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing,
Penetapan tingkat diskonto (d atau k), bukan bunga bank (i). Penetapan cadangan wajib
minimum, dan Pengaturan kredit dan pembiayaan.
Mengatur dan mengawasi bank umum
1. Menetapkan peraturan, memberikan, dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan
usaha tertentu dari bank.
2. Melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap bank.
Tanggung Jawab BI
Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
a. Menetapkan penggunaan alat pembayaran
Meliputi mengeluarkan, mengedarkan, menarik, dan memusnahkan uang rupiah, termasuk
memutuskan macam, harga, ciri uang, materi yang digunakan, serta tanggal mulai
berlakunya.
b. Mengatur dan menyelenggarakan sistem pembayaran
Meliputi kewenangan memperlihatkan izin kepada pihak lain untuk menyelenggarakan jasa
sistem pembayaran, mengatur sistem kliring dan menyelenggarakan kliring antar bank serta
menyelenggarakan penyelesaian simpulan (setelmen) transaksi pembayaran antarbank.

10. Hubungan BI
dengan
Pemerintah
dan Dunia
International
Dapat melakukan kerjasama dengan:
1. Bank Sentral negara lain.
2. Organisasi dan Lembaga Internasional
Dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota Internasional dan atau lembaga
Multilateral adalah negara, maka BI dapat bertindak untuk dan atas nama negara
Republik Indonesia sebagai anggota.
Hubungan dengan Pemerintah
Diatur dalam UU No.23 Tahun 1999
1. Bertindak sebagai pemegang kas pemerintah
2. Untuk dan atas nama pemerintah BI dapat menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan
serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap luar negeri.
3. Pemerintah wajib meminta pendapat BI dan atau mengundang BI dalam sidang kabinet yang
membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas BI
atau kewenangan BI.
4. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai RAPBN serta
kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang BI.
5. Pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan BI berkaitan dengan penerbitan surat-
surat utang negara.
6. BI dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan pemerintah.
7. BI dilarang memberikan kredit kepada pemerintah.
Hubungan dengan Dunia International

11. Otoritas Jasa Keuangan

12. Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan
pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang
pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.
OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang
berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan
pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan
kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.
OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam
pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga
keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam
pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi
konsumen industri jasa keuangan.
Sekilas OJK

13. Tujuan OJK
Tujuan OJK
• Kegiatan Sektor Jasa Keuangan terselenggara secara teratur,
adil, transparan, dan akuntabel
• Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara
berkelanjutan dan stabil; dan
• Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat

14. Tugas OJK
PENGATURAN
DAN
PENGAWASAN
Kegiatan jasa keuangan di
sektor perbankan serta non
perbankan
Kegiatan jasa keuangan di
sektor pasar modal
Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun,
lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya

15. Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang:
1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain
terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
4. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
5. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
6. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap
peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
8. Memberikan dan/atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan
pendaftaran,
9. Surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha; pengesahan, persetujuan atau
penetapan pembubaran; dan penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
Wewenang
OJK dalam
Melaksanakan
Pengaturan
dan
Pengawasan
Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang:
1. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
2. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
3. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
4. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
5. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
6. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa
Keuangan dan pihak tertentu;
7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa
Keuangan;
8. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan
menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
9. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

16. Struktur Organisasi OJK
1. Ketua merangkap anggota;
2. Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;
3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;
5. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga
Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;
6. Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
7. Anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen;
8. Anggota Ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan
Gubernur Bank Indonesia; dan
9. Anggota Ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat
setingkat Eselon I Kementerian Keuangan
Dewan Komisioner
1. Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis I;
2. Wakil Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis II;
3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang Pengawasan Sektor
Perbankan;
4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin bidang Pengawasan Sektor
Pasar Modal;
5. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga
Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya memimpin bidang
Pengawasan Sektor IKNB;
6. Ketua Dewan Audit memimpin bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko; dan
7. Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen
memimpin bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.
Pelaksana Kegiatan Operasional

17. Kebijakan Moneter

18. Secara umum Kebijakan moneter adalah kebijakan
pemerintah melalui bank sentral untuk menambah atau
mengurangi jumlah uang yang beredar dalam rangka
mengendalikan perekonomian. Di Indonesia kedudukan
bank sentral di wakili oleh BI (Bank Indonesia)
Kebijakan Moneter

19. Tujuan Kebijakan Moneter
Menjaga
Stabilitas
Ekonomi
Menjaga
Stabilitas Harga
Meningkatkan
Kesempatan
Kerja
Memperbaiki
Posisi Neraca
Perdagangan dan
Neraca
Pembayaran

20. Politik diskonto (penurunan tingkat suku
bunga)
Politik pasar terbuka (pembelian surat-surat
berharga, misalnya saham dan obligasi).
Politik cash ratio (penurunan cadangan
kas)
Politik kredit selektif (pemberian kredit
longgar)
Jenis–Jenis Kebijakan MoneterJenis–Jenis Kebijakan Moneter
Kebijakan Moneter Ekspansif (Monetary expansive policy)
Kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka
menambah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi
pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan
masyarakat) pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi.
Penerapan kebijakan ini seperti
Kebijakan Moneter Kontraktif (Monetary Contractive Policy)
Kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka
mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat
perekonomian mengalami inflasi.

21. 01
Kebijakan
Operasi Pasar
Terbuka (Open
Marketoperation)
Politik pasar terbuka merupakan kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral
dalam rangka menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan
cara menjual atau membeli surat-surat berharga pemerintah (government
securities).
02
Kebijakan
Diskonto (Politik
Diskonto)
Politik diskonto adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral dalam
pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat suku bunga.
Tingkat bunga pada tiap-tiap bank umum akan dipengaruhi oleh tingkat bunga
bank sentral.
03
Politik Rasio
Cadangan Wajib
(Reserve
Requirement
Ratio)
Rasio cadangan wajib adalah kebijakan bank sentral untuk menambah atau
mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikan atau menurunkan
cadangan minimum yang harus dipenuhi oleh bank umum dalam mengedarkan
atau memberikan kredit kepada masyarakat.
04 Kebijakan Kredit
Selektif
Kebijakan kredit selektif adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam
pemberian atau tidaknya suatu kredit. Kredit selektif ini dilakukan dengan cara
menentukan syarat-syarat kredit yang dikenal dengan 5C.
Instrumen Kebijakan Moneter

22. Peran Kebijakan Moneter
Mempertahankan iklim
investasi
Memperluas
kesempatan kerja
Menciptakan
pertumbuhan ekonomi
yang tinggi
Menjaga kestabilan harga
barang dan jasa
Menjaga kestabilan nilai
kurs mata uang
Memperbaiki kondisi
neraca pembayaran

23. Thank you