Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Sejarah pendirian Bank Indonesia sejak masa kolonial Belanda hingga saat ini dengan peran dan tanggung jawab sebagai bank sentral Indonesia yang independen. Dokumen juga menjelaskan struktur organisasi dan kebijakan-kebijakan utama Bank Indonesia termasuk operasi pasar terbuka.
2. SEJARAH BANK INDONSIA
Pada masa pemerintahan Belanda tahun 1828, didirikan De
Javasche Bank yang bertugas mencetak dan mengedarkan
uang.
Tahun 1953 Bank Indonesia dibentuk sebagai ganti dari De
Javasche Bank.
Pada tahun 1968, pemerintah menerbitkan UU Bank
Sentral yang berisi mengatur tugas dan kedudukan Bank
Indonesia
Pada tahun 1999, dibuat UU no. 23 yang berisi Bank Sentral sebagai bank
independen yang memiliki tugas serta wewenang untuk mencapai dan
memelihara kestabilan nilai rupiah.
Dilakukan amandemen pada tahun 2004 dan 2008 yang bertujuan
untuk mempertegas peran Bank Indonesia dalam menstabilkan sistem
keuangan
3. DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA
Dewan Gubernur Bank Indonesia
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Bank Indonesia
dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan ini terdiri atas:
Gubernur sebagai pemimpin, Deputi Gubernur senior sebagai
wakil, dan minimal empat atau maksimal tujuh anggota.
Masa jabatan Gubernur dan Deputi Gubernur paling
lama adalah lima tahun dan maksimal dua kali
menjabat. Gubernur dan Deputi Gubernur diusulkan
dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
Larangan serta Perlindungan Hukum
Di antara sesama anggota dewan Gubernur dilarang
mempunyai hubungan keluarga jika setelah pengangkatan
terbukti mempunyai hubungan/terjadi hubungan keluarga
yang dilarang, maka dalam waktu 7 hari kerja sejak terbukti
mempunyai/terjadi hubungan keluarga tersebut salah satu
diantara mereka harus mengundurkan diri
Anggota dewan gubernur atau pejabat Bank Indonesia tidak
dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau
kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya
sepanjang dilakukan dengan itikad baik.
Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Gubernur
Gubernur, Deputi Gubernur senior, dan dan Deputi
Gubernur diusulkan dan diangkat oleh presiden dengan
persetujuan DPR. Anggota dewan Gubernur Bank
Indonesia tidak dapat diberhentikan oleh presiden
kecuali ia mengundurkan, melakukan tindak pidana
kejahatan, tidak dapat hadir secara fisik dalam jangka
waktu 3 bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan dinyatakan pailit atau tidak
mampu memenuhi kewajiban kepada kreditor, atau
berhalangan tetap.
Pengambilan Keputusan
Rapat Dewan Gubernur menjadi forum pengambilan
keputusan tertinggi. Dilaksanakan minimal satu kali
dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di
bidang moneter dan minimal seminggu sekali untuk
evaluasi.
4. Kerja sama dengan lembaga lain juga dilakukan, diantaranya dengan
Kementrian Keuangan (MoU tentang mekanisme Penetapan Sasaran,
Pemantauan, dan Pengendalian Inflasi di Indonesia, MoU tentang Bank
Indonesia sebagai Process Agent di bidang pinjaman dan hibah luar
negeri Pemerintah, dan SKB) tentang Penatausahaan Penerbitan SBI
Surat Utang Negara (SUN) dalam rangka penyehatan perbankan,
KEDUDUKAN BANK INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA
Bank Indonesia
berkedudukan sebagai
lembaga negara
independen, dalam
melaksanakan
tugasnya, Bank
Indonesia mempunyai
hubungan kerja dan
koordinasi yang baik
dengan DPR, BPK,
pemerintah, dan pihak
lainnya.
Hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah, sebagai berikut:
Pada hubungan keuangan, Bank Indonesia membantu menerbitkan dan
menempatkan surat-surat utang negara guna membiayai APBN tanpa
diperbolehkan membeli sendiri surat-surat utang negara tersebut.
Hubungan interdependensi dalam interdependensi dimaksudkan
meskipun Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen,
tetap diperlukan koordinasi yang bersifat konsultatif dengan
pemerintah.
6. HUBUNGAN INTERNASIONAL BANK INDONESIA
Bank Indonesia menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga Internasional yang
diperlakukan dalam rangka rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bank
Indonesia maupun Pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi, moneter maupun
perbankkan. Bank Indonesia menjalin kerjasama Internasional meliputi bidang-bidang :
a) Intervensi bersama untuk kestabilan pasar valuta
asing,
b) Penyelesaian transaksi lintas negara,
c) Hubungan koresponden,
d) Tukar-menukar informasi mengenai hal-hal yang
terkait dengan tugas-tugas selaku bank sentral,
e) Pelatihan/penelitian dibidang moneter dan sistem
pembayaran
7. The South East Asian Central Banks (SEACEN)
The South East Central Banks
Research and Training
Center (SEACEN Centre) (1982,12
bank sentral) SEACEN Centre
merupakan pusat penelitian dan
pelatihan bagi pegawai bank sentral
yang menjadi anggota bagi kawasan
asia tenggra di bidang keuangan,
moneter, perbankan, kebanksentralan,
dan ekonomi pembangunan
Pada 21 Des 2020, BI dan BOF
menyepakati penguatan kerangka
kerja sama Local Currency
Settlement (LCS). Penguatan
kerangka kerja sama LCS antara BI
dan BOT meliputi perluasan
underlying ke investasi langsung
dari sebelumnya hanya untuk
perdagangan, serta pelonggaran
aturan transaksi valas antara lain
terkait pemberian relaksasi
penyiapan dokumen transaksi.
Bank of Thailand
8. STATUS DAN KEDUDUKAN BANK INDONESIA
SEBAGAILEMBAGANEGARA
INDEPENDEN
Sebagai lembaga yang independen, BI memiliki otonomi
penuh dalam melaksanakan wewenangnya (UU no.
23/1999). Disamping itu, kedukan BI juga tidak sama
dengan departemen dan berada di luar pemerintahan.
SEBAGAIBADAN HUKUM
Sebagai lembaga hukum publik, BI berwenang
menetapkan peraturan yang mengikat seluruh
masyarakat Indonesia. Sebagai lembaga hukum
perdata, dapat bertindak atas nama sendiri baik di
dalam negeri maupun di luar negeri.
KedudukandalamStruktur
KetatanegaraanRI
Bank Indonesia mempunyai kedudukan yang khusus
dalam struktur ketatanegaraan. Kedudukan Bank
Indonesia tidak sejajar dengan Lembaga Tinggi Negara
juga tidak sejajar dengan kementrian karena
kedudukan Bank Indonesia berada diluar pemerintahan.
Esensidan ImplikasidariStatusdan Kedudukan bi
Esensi dari status kedudukan Bank Indonesia ini adalah
agar pelaksanaan tugas Bank Indonesia lebih efektif.
Implikasinya Bank Indonesia harus transparan dan
bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya guna
memelihara kestabilan nilai rupiah yang tercermin pada
laju inflansi dan nilai tukar.
9. TUJUAN DAN TUGAS BANK INDONESIA
Sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara
kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata
uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Untuk mencapai tujuan
tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya.
Tiga Pilar Utama
Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
Menjaga stabilitas sistem keuangan
10. Sebagai Leader of The Last Resort, Bank Indonesia hanya membantu untuk mengatasi kesulitan
pendanaan jangka pendek karena adanya minimatch yang disebabkan oleh resiko kredit atau risiko
pembayaran berdasarkan prinsip syariah, risiko manajemen, atau risiko pasar.
Pelanggaran Survei, untuk memperoleh data/informasi ekonomi dan keuangan secara tepat waktu dan
akurat, Bank Indonesia dapat menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu-waktu yang bersifat
makro atau mikro. Dalam pelanggaran survei, setiap badan wajib memberikan keterangan dan data yang
diperlukan oleh bank Indonesia atau pihak lain yang ditugaskan.
Kewenangan dalam Mengelola Cadangan Devisa, dalam melakukan pengelolaan cadangan devisa, Bank
Indonesia selalu mempertimbangkan 3 asas utama dengan skala prioritas yaitu likuidasi (liquidity),
Keamanan (security) dan memperoleh pendapatan yang optimal (profitability)
MENETAPKAN DAN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN MONETER
Instrumen-instrumen yang biasa digunakan oleh pemerintah dalam pengambilan kebijakan moneter adalah:
Kebijakan Operasi Pasar Terbuka, Kebijakan Diskonto, Kebijakan Cadangan Kas dan Kebijakan Kredit Ketat
11. Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, BI berwenang:
MENGATUR DAN MENJAGA KELANCARAN SISTEM PEMBAYARAN
Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas peyelenggaraan jasa sistem
pembayaran.
Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan
tentang kegiatannya.
Menetapkan penggunaan alat pembayaran.
Disamping itu, BI juga diberi kewenangan untuk mengatur sistem kliring antar
bank dalam mata uang rupiah atau valuta asing dan menetapkan macam, harga, ciri
uang yang akan dikeluarkan, bahan baku yang digunakan dana tanggal mulai
berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah
12. Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, BI menetapkan
peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu
dari bank, melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
MENGATUR DAN MENGAWASI BANK
memberikan dan mencabut izin usaha bank
memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank
memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank: dan
memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu
(Pal. 28)
Berkaitan dengan kewenangan dbidang perizinan bank indonesia :
13. Bank Indonesia
berperan dalam
pengendalian inflasi
karena berfokus pada
pencapaian sasaran
tunggal, yaitu
mencapai dan
memelihara
kestabilan nilai mata
uang terhadap
barang dan jasa yang
tercermin pada
perkembangan laju
inflasi.
PERANAN BANK INDONESIA DALAM MENGATASI INFLASI
Dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia
memiliki beberapa tugas pokok, yaitu:
menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter,
mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan
mengatur dan mengawasi bank.
Terkait pelaksanaan tugas pokok dalam menetapkan dan melaksanakan
kebijakan moneter, Bank Indonesia memiliki kewenangan antara lain
menetapkan dan menggunakan instrumen moneter berupa tetapi tidak
terbatas pada:
operasi pasar terbuka,
penetapan tingkat diskonto,
penetapan giro wajib minimum, dan
pengaturan kredit.
14. Bank Indonesia
berperan dalam
pengendalian inflasi
karena berfokus pada
pencapaian sasaran
tunggal, yaitu
mencapai dan
memelihara
kestabilan nilai mata
uang terhadap
barang dan jasa yang
tercermin pada
perkembangan laju
inflasi.
PERANAN BANK INDONESIA DALAM MENGATASI INFLASI
Strategi yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam mencapai sasaran
inflasi yang rendah adalah:
Mengkaji efektivitas instrumen moneter dan jalur transmisi
kebijakan moneter Bank Indonesia.
Menentukan sasaran akhir kebijakan moneter Bank Indonesia.
Mengidentifikasi variabel yang menyebabkan tekanan-tekanan
inflasi.
Memformulasikan respons kebijakan moneter Bank Indonesia.
Dapat ditambahkan bahwa laju inflasi yang diperoleh dari
indeks harga konsumen (IHK) sebagai sasaran akhir dan laju
inflasi inti (core atau underlying inflation) sebagai sasaran
operamonal.
16. KEBIJAKAN OPERASI PASAR TERBUKA
Operasi pasar terbuka adalah salah satu kebijakan moneter yang diambil bank
sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. Kebijakan ini
dilakukan dengan cara menjual Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau membeli
surat berharga di pasar modal.
Tujuan Operasi Pasar Terbuka
Memengaruhi jumlah uang beredar
Mencapai dan memelihara kestabilan harga atau nilai rupiah
Mendorong pertumbuhan investasi
Jenis Operasi Pasar Terbuka
OPT absorpsi dilakukan apabila dari perkiraan perhitungan likuiditas
maupun dari indikator suku bunga di PUAB diperkirakan mengalami
kelebihan likuiditas, yang diantaranya diindikasikan melalui penurunan suku
bunga PUAB secara tajam.
OPT injeksi, apabila dari perkiraan perhitungan likuiditas maupun dari
indikator suku bunga di PUAB diperkirakan mengalami kekurangan
likuiditas, yang diantaranya diindikasikan melalui peningkatan suku bunga
PUAB secara tajam.