Study Club ALSA LC UNSOED

1. Senin, 1 Desember 2014
Ruang 16 Justitia 1 Fakultas Hukum Universitas Jenderal
Soedirman
Annisa Rizky Kusuma Putri
STUDY CLUB ALSA
"KEABSAHAN KEBIJAKAN KARTU SAKTI
JOKOWI DILIHAT DARI PERSPEKTIF
HAN"

2. Definisi HAN
 Hukum Administrasi Negara merupakan bagian dari
Hukum Publik, yakni hukum yang mengatur tindakan
pemerintah dan mengatur hubungan antara
pemerintah dengan warga negara atau hubungan
antar organ pemerintahan.
 Hukum Administrasi Negara memuat keseluruhan
peraturan yang berkenaan dengan cara bagaimana
organ pemerintahan melaksanakan tugasnya.
 Utrecht : Menguji Hubungan Hukum yang istimewa yang
diadakan akan memungkinkan para pejabat negara
melakukan tugas mereka yang khusus.
 0ppenheimer : HAN menggambarkan negara dalam
keadaan bergerak

3. Secara garis besar HAN merupakan
hukum yang mencakup :
 Perbuatan pemerintah dalam bidang publik;
 Kewenangan bidang pemerintahan, didalamnya
diatur mengenai dari mana, dengan cara apa
dan bagaimana pemerintah menggunakan
kewenangannya;
 Akibat-akibat hukum yg lahir dari perbuatan atau
penggunaan kewenangan tersebut;
 Penegakan hk dan penerapan sanksi dalam
bidang pemerintahan

4. Ciri Negara Hukum
Perspektif HAN :
1. Asas Legalitas
 Setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum
2. HAN Harus mengedepan
3 Adanya PH Bagi Rakyat

5. Asas Legalitas
 Asas legalitas = Setiap tindakan pemerintah harus
berdasarkan peraturan perundang-undangan atau
berdasarkan kewenangan yang dimiliki.
 Penerapan asas legalitas = menunjang kepastian
hukum dan persamaan perlakuan
- Kepastian hukum = suatu peraturan akan membuat
semua tindakan yang akan dilakukan pemerintah
itu dapat diramalkan lebih dahulu dengan melihat
peraturan-2 yang berlaku
- Persamaan perlakuan = setiap orang yang berada
dalam situasi yang ditentukan dalam peraturan
berhak dan berkewajiban seperti apa yang
ditentukan dalam peraturan tersebut

6. Asas – Asas HAN
1. Asas Legalitas
2. Asas Larangan Detournement de Pouvoir
(penyalahgunaan wewenang)
3. Asas Larangan Exes de Pouvoir
(melampaui kewenangan)
4. Asas Persamaan
5. Asas Pemberian Sanksi
6. Asas Freies Ermessen

7. Asas Freies Ermessen
 Kewenangan atas inisiatif sendiri untuk
membuat maupun menafsirkan UU secara
sepihak.
 Freies Ermessen adalah sebuah istilah yang
digunakan dalam bidang pemerintahan yang
diartikan sebagai salah satu sarana yang
memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau
badan-badan administrasi negara untuk
melakukan tindakan tanpa harus terikat
sepenuhnya pada UU

8. Sjachran Basah mengemukakan unsur-
unsur freies ermessen dalam suatu
ngara hukum, yaitu:
 ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas servis publik,
 merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi Negara,
 sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum,
 sikap tidak itu diambil atas inisiatif sendiri,
 sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan
persoalan-persoalan pentinng yang timbul secara tiba-tiba,
 sikap tindak itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara
moral kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun secara hukum.

9. Asas Umum Pemerintahan Baik
 Asas ini lahir sebagai bentuk kekhawatiran freies
ermessen dalam mewujudkan welfare state atau
social rechstate di Belanda.
 AUPB dalam peraturan perundang-undangan
Indonesia :
1. Asas Kepastian Hukum
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara
3. Asas Kepentingan Umum
4. Asas Keterbukaan
5. Asas Proporsionalitas
6. Asas Profesionalitas
7. Asas Akuntabilitas

10. Asas Keabsahan Tindak Pemerintah
 Sesuai prosedur, susuatu yang harus
dilakukan sesuai dengan peraturan
perundangan
 Wewenang, setiap tindaakan harus
berdasarkan kewenangan yang sah
 Substansi, sesuai dengan aturan yang
mendasari

12. Kartu Sakti Jokowi
 Demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Indonesia, Pemerintah meluncurkan Program
Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia
Pintar, dan Program Indonesia Sehat. Untuk
mendukung program-program tersebut,
pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi dan Jusuf
Kalla (JK) meluncurkan 3 kartu andalannya secara
serentak pada tanggal 3 November 2014. Ketiga
kartu itu yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu
Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga
Sejahtera (KKS).