Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sistem hukum adat

9,840 views

Published on

  • Be the first to comment

Sistem hukum adat

  1. 1.  Sistem berasal dari kata ‘sustema’ (Yunani), dari akar kata ‘sunistanai’ berkembangmenjadi ‘histanai’ yang berarti keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian dandigunakan untuk menunjukkan bukan hanya satu dua pengertian saja, melainkan banyakpengertian. Sistem (KBBI) adalah :- perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas;- susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya;- metode Suatu sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagianyang berhubungan satu sama lain, masing-masing bekerja secara aktif untuk mencapaitujuan pokok (Satjipto Rahardjo) Sistem merupakan keseluruhan yang terangkai, yang mencakup unsur-unsur, bagian-bagian, konsistensinya, kelengkapan dan konsepsi-konsepsi atau pengertian-pengertiandasarnya.(soerjono, hal. 59) Sistem merupakan susunan yang teratur dari berbagai unsur, dimana unsur yang satu danyang lain secara fungsional saling bertautan, sehingga memberikan suatu kesatuanpengertian. (hilman, hal. 39) Sistem adalah kumpulan asas-asas yang terpadu, yang merupakan landasan, di atas manadibangun tertib hukum. Asas-asas itu diperoleh melalui konstruksi yuridis (konkret) yaitudengan menganalisis (mengolah) data-data yang sifatnya nyata untuk kemudian mengambilsifat-sifatnya yang sama atau umum (kolektif) atau abstrak (Mariam Darus Badrulzaman)
  2. 2.  Sistem hukum adalah sekumpulan susunan aturan yangteratur, satu dengan lainnya terjalin secara sambung-menyambung dalam suatu tatanan yang utuh dan sistematis (IGede A.B. Wiranata, hal. 78) Principles of legality (Fuller) :a. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan. Yang dimaksud disini adalah bahwa ia tidak bolehmengandung keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc.b. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkanc. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karenaapabila yang demikian itu tidak ditolak, peraturan itu tidak bisadipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku. Membolehkanpengaturan secara berlaku surut berarti merusak integritasperaturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akandatangd. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yangbisa dimengerti.
  3. 3. e. Suatu sistem tidak boleh mengandungperaturan-peraturan yang bertentangan satusama lain.f. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandungtuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukang. Tidak boleh ada kebiasaan untuk seringmengubah peraturan sehingga menyebabkanseseorang akan kehilangan orientasih. Harus ada kecocokan antara peraturan yangdiundangkan dan pelaksanaannya sehari-hari
  4. 4.  Sejumlah alasan mengapa hukum itu adalahsuatu sistem;a. hukum bukan hanya sekumpulan peraturan belaka,melainkan ada kaitan nyata dalam keseluruhan kesatuansecara utuhb. melalui suatu proses atau tahapan, dengan demikiankeabsahannya jelasc. peraturan itu melalui suatu proses penerimaan olehanggota struktur hukumd. dihasilkan oleh sebuah sumber yang mempunyaikredibilitas jelas Apakah hukum adat dapat dikualifikasikansebagai suatu sistem? (soerjono, hal. 60)Hukum adat merupakan bagian dari hukum secaramenyeluruh, maka dapat dikatakan bahwa hukum adatmerupakan suatu sistem.
  5. 5.  Mendekati sistem hukum Inggris (anglo saxon). Sistem common law tak lain dari sistem hukum adat, hanya dalam hukum adat bahannya adalah HukumIndonesia asli sedang dalam sistem commonlaw bahannya memuat banyak unsur-unsur hukum romawi kunoyang konon katanya telah mengalami receptio in complexu. Sistem peradilan adat (peradilan desa) di Indonesia menyelesaikan perkara perselisihan secara damai. Tidak membedakan antara hukum yang bersifat publik dan yang bersifat privat.Tidak seperti hukum Eropa yang membedakan antara hukum yang bersifat publik dan yang bersifat privat. Tidak membedakan antara hak kebendaan (zakelijke rechten) yaitu hak-hak atas benda yang berlaku bagi setiap orang,dan hak perseorangan (persoonlijke rechten) yaitu hak seseorang untuk menuntut orang lain agar berbuat atau tidakberbuat terhadap hak-haknya. Tidak membedakan antara perbuatan yang sifatnya pelanggaran hukum perdata dan pelanggaran hukum pidana.Menurut peradilan adat kedua pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang, diperiksa, dipertimbangkan dan diputuskansekaligus dalam suatu persidangan yang tidak terpisah. Sanksi dalam statutary law berfungsi sebagai alat pemaksa, sedangkan sanksi dalam hukum adat berfungsi sebagaiupaya untuk mengembalikan keseimbangan kosmis*) hilman, hal. 39-42
  6. 6.  Sebab- sebab yang mendasari adanyaperbedaan1. Corak yang berlainan antara hukum adat danhukum barat2. Pandangan hidup/jiwa (Von Savigny =volkgeist) yang berlainan di antara sistemhukum tersebut3. Dunia barat  liberalis – rasionalistisDunia timur  bersifat kosmis (dunia manusiaberhubungan erat dengan segala yang hidupdi alam ini yang saling bersangkut-paut,pengaruh-mempengaruhi)
  7. 7. a. Istilah ‘Jual’  pengoperan hak (overdracht) dari seseorang kepada orang lainMisalnya :- jual lepas/jual mutlak  pengoperan dilakukan untuk selama-lamanya- jual tahunan  pengoperan hak untuk waktu tertentu, misalnya satu tahun,dua tahun- jual gadai/jual sende  pengoperan hak atas tanah dengan syarat, bahwatanah itu dapat pulang kembali kepada yang menjual asal uang pembayaran daripembeli itu dikembalikan (ditebus)b. Beli barang dengan tidak membayar kontan, bukan merupakan perbuatan jual,melainkan masuk golongan hukum utang-piutang, yaitu utang barang. Jadi segalaperbuatan kredit di lapangan apapun disebut dengan istilah utang.c. Segala perbuatan dan keadaan yang mempunyai sifat sama disebut denganistilah yang sama.Misalnya :istilah ‘gantungan’  dipakai untuk menyebut segala keadaan yang belummempunyai sifat tetapkawin gantung  perkawinan dimana kedua mempelai belum boleh hidupbersamasawah gantungan  sawah yang masih di dalam tangan kepala desa danbelum diberikan kepada salah seorang warga desa tertentuwarisan yang digantung  warisan yang belum dibagi antara para ahli waris
  8. 8. ◦ Berguna sebagai petunjuk tentang adanya sesuatu peraturan hukumadat.◦ Namun pepatah adat tidak boleh dijadikan sebagai sumber atausebagai dasar hukum adat, karena masih memerlukan suatuketerangan dan harus diberi interpretasi yang tepat supaya terangmaknanya. (Snouck Hurgronje)◦ Pepatah adat tidak mempunyai sifat normatif seperti pasal-pasal dalamundang-undang. Pepatah itu hanya mengandung aliran hukum dalambentuk yang mencolok. (Vergouwen)◦ Pepatah adat bukan merupakan sumber hukum adat, melainkanmencerminkan dasar hukum yang tidak dibatasi. (Ter Haar)◦ Contoh : ‘togu urat ni bulu, toguan urat ni padang’ ‘togu pe na nidok ni uhum, toguan na nidok ni padan’Dalam bahasa Indonesia : ‘akar bambu kuat, akan tetapi akar rumput lebih kuat lagi’Artinya : Peraturan-peraturan hukum (positif) adalah kuat, akan tetapisesuatu persetujuan adalah lebih kuat daripada peraturan hukum.
  9. 9. ◦ Berlakunya peraturan hukum adat adalah tampakdalam putusan (penetapan) petugas hukum, mis :putusan kepala adat, putusan hakim perdamaiandesa dll.◦ Putusan/penetapan  perbuatan atau penolakanperbuatan (non-action) dari pihak petugas hukumdengan tujuan untuk memelihara atau untukmenegakkan hukum.◦ Field research hukum adat harus terutama ditujukankepada research tentang putusan-putusan petugashukum juga perlu ditinjau sikap penduduk dalamhidupnya sehari-hari terhadap hal-hal yang kitaingin dapatkan dari research tersebut.
  10. 10.  SupomoSuatu kekuatan materiil dari suatu penetapanpara penguasa di dalam masyarakat bersifatpenuh (100%) apabila penetapan (putusan) ituditurut atau ditaati oleh masyarakat di dalampraktek atau kenyataan kehidupan sosial sehari-hari.Jika tidak, maka penetapan (putusan) ituwalaupun secara formal mengandung peraturanhukum akan tetapi dapat dikatakan tidakmempunyai kekuatan materiil atau nihil.
  11. 11.  Tebal tipisnya kekuatan materiil suatu peraturan hukumadat bergantung dari beberapa faktor, antara lain :a. Lebih atau kurang banyaknya (frekuensi) penetapan-penetapan yang serupa yang memberikan stabilitetkepada peraturan hukum yang diwujudkan olehpenetapan-penetapan itu;b. Seberapa jauh keadaan sosial di dalam masyarakat yangbersangkutan mengalami perubahan;c. Seberapa jauh peraturan yang diwujudkan itu selarasdengan sistem hukum adat yang berlaku;d. Seberapa jauh peraturan itu selaras dengan syarat-syaratkemanusiaan.

×