1. Kelompok II
Aldy Arfan Nugraha 1123030008
Eneng Sutianah1123030019
Febby Gandara Putra 1123030025

2. A. SUSUNAN BADAN KEKUASAAN
PERADILAN PERDATA DI INDONESIA
 Menurut ketentuan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun
1951 juncties Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman,
 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum,
 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum,
 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung,
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung.

3. Ada tiga jenis dan Fungsinya
pengadilan umum di Indonesia, yaitu:
 Pengadilan Negeri
Untuk memeriksa dan memutus perkara perdata
dan perkara pidana pada tingkat pertama.
 Pengadilan Tinggi
Untuk memeriksa dan memutus perkara perdata
dan pidana pada tingkat kedua (banding) dan
tertinggi.
 Mahkamah Agung
Untuk memeriksa dan memutus permohonan
tingkat kasasi atas semua putusan pengadilan di
bawahnya.

4. I. Pengadilan Negeri
 Pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota
kabupaten/kota dan daerah hukumnya atau
(kompetensi relatifnya) meliputi wilayah
kabupaten/kota. Pengadilan negeri dibentuk dengan
keputusan presiden. Usul pembentukan pengadilan
diajukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia (dulu Menteri Kehakiman) berdasar pada
persetujuan Ketua Mahkamah Agung (dalam pasal 7
UU No. 2 Tahun 1986). Pasal 4 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum.

5. II. Pengadilan Tinggi
 Pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota
provinsi dan daerah hukumnya (kompetensi
relatifnya) meliputi wilayah provinsi. Tujuan
pemerintah membentuk pengadilan
tinggi, antara lain untuk mempercepat
pemeriksaan perkara pada tingkat banding dan
mencegah terjadinya tunggakan perkara.
Susunan pengadilan tinggi terdiri atas
pimpinan, hakim anggota, panitera, dan
sekretaris.

6. III. Mahkamah Agung
 Mahkamah Agung adalah organ yudikatif
tertinggi yang daerah hukumnya meliputi
seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
Mahkamah Agung adalah pengadilan negara
tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang
dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari
pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh
lainnya. Mahkamah Agung berkedudukan di
ibu kota negara Republik Indonesia. Susunan
Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim
anggota, panitera, Sekretaris Jenderal
Mahkamah Agung.

7. B. Surat Kuasa
 Surat kuasa pada umumnya telah diatur
dalam bab XVI, Buku III kitab Undang-
undang Hukum perdata pasal 1792 s/d
1819, sedangkan secara khusus telah di atur
dalam hukum acara perdata yaitu
sebagaimana pada pasal 123 HIR.

8. C. Dasar Hukum Surat Kuasa
 Setelah sedikit mengetahui tentang surat khuasa
secara umum bahwa dalam surat kuasa yang terbagi
kedalam beberapa bentuk atau metode, bahwa surat
kuasa pada awalnya bersumber pada bab bab
XVI, Buku III kitab Undang-undang Hukum
perdata pasal 1792 s/d 1819. Akan tetapi setelah
melihat perkembangan hukum acara perdata secara
khusus HIR ( Herziene Indonesische Reglement)
yang khusus untuk daerah Jawa dan Madura dan
RBg (Reglement Voor de buitengewestens untuk
luar Jawa dan Madura, dan lebih khusus ada pada
pasal 123 ayat (1) HIR.

9. D. Jenis Surat Kuasa

10. Kuasa Secara Lisan
Menurut Pasal 123 ayat (1) HIR (Pasal 147 ayat (1)
RBg) serta Pasal 120 HIR, bentuk kuasa lisan terdiri dari:
 Dinyatakan Secara Lisan oleh Penggugat di Hadapkan
Ketua PN Pasal 120n HIR memeberi hak kepada
penggugat untuk mengajukan gugatan secara lisan
kepada ketua PN, apabila tergugat tidak pandai menulis
(buta aksara).
 Kuasa Yang Ditunjuk Secara Lisan di Persidangan
Bntuk ini tidak di atur secara jelas dalam undang-
undang. Meskipun demikian, secara implisit dianggap
tersirat dalam Pasal 123 ayat (1) HIR.

11. Surat Kuasa Umum
Pengertian dari surat kuasa umum ini bertujuan
dalam memeberi kuasa kepada seseorang untuk
mengurus kepentingan pemberi kuasa, yaitu
diantaranya:
Melakukan tindakan pengurusan harta kekayaan
pemberi kuasa:
 Pengurusan tersebut meliputi segala sesuatu yang
berhubungan dengan kepentingan pemberi kuasa atas
harta kekayaannya:
 Dengan demikian, titik berat kuasa umum hanya
meliputi perbutan atau tindakan pengurusan
kepentingan pemberi kuasa

12. Surat Kuasa Khusus
Bentuk formil surat kuasa khusus:
 Akta Notaris
 Akta yang dibuat di depan panitera
 Akta dibawah tangan

13. Surat Kuasa Istimewa
Surat kuasa istimewa diatur dalam pasal 157 HIR
(pasal 187 RBg), yang menyatakan Sumpah itu, baik
yang diperintahkan oleh hakim, maupun yang diminta
atau ditolak oleh satu pihak lain, dengan sendiri harus
diangkatnya kecuali kalau ketua pengadilan negeri
memberi izin kepada satu pihak, karena sebab yang
penting, akan menyuruh bersumpah seorang wakil
istimewa yang dikuasakan untuk mengangkat sumpah
itu, kuasa yang mana hanya dapat diberi dengan surat
yang syah, di mana dengan saksama dan cukup
disebutkan sumpah yang akan diangkat itu.

14. Surat Kuasa Perantara
Surat kuasa perantara disebut juga agen (agent).
Dalam hal ini pemberi kuasa sebagai principal memberi
perintah (instruction) kepada pihak kedua dalam
kedudukannya sebagai agen atau perwakilan untuk
melakukan perbuatan hukum tertentu dengan pihak
ketiga. Apa yang dilakukan agen, mengikat principal
sebagi pemberi kuasa, sepanjang tidak bertentangan
atau melampaui batas kewenangan yang diberikan.
Kuasa ini berdasar dengan pasal 1972 KUH Perdata
yang mengatur secara umum tentang surat kuasa, dan
pasal 62 KUHD yang menyatakan Makelar adalah
pedagang perantara yang diangkat oleh Gubernur
Jenderal (dalam hal ini Presiden) atau oleh penguasa
yang oleh Presiden dinyatakan berwenang untuk itu.