Uploaded bynurulfatima4
PPTX, PDF8,991 views

BAHAN KUHP BARU.pptx

Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan KUHP di Indonesia dan negara lain, serta tujuan dan kelebihan KUHP baru yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. KUHP baru ini bertujuan menghilangkan nuansa kolonial, mendemokratisasi rumusan pasal pidana, menyusun kembali ketentuan pidana secara menyeluruh, dan mengadopsi filosofi pemidanaan yang memperhatikan pelaku dan kor

Law◦

Embed presentation

Downloaded 180 times
ARAH BARU PIDANA INDONESIA (UU NO 1 TAHUN 2003 TENTANG KUHP) Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI
Sejarah KUHP 1. 4. 2. 5 3. PERANCIS Penal Code Perancis Tahun 1810. menggantikan Crimineel Wetboek voor het Koningrijk Holland Belanda Nederlandsch Wetboek van Strafrecht (WvS) disahkan pada 3 Maret 1881 Belanda berlaku efektif pada 1 September 1886 Hindia Belanda diterapkan di hindia belanda sejak 1 Januari 1918 Indonesia 1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 Tentang Badan-badan Dan Peraturan Pemerintah Dulu 2. undang-undang no. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, 3. undang-undang nomor 73 tahun 1958, pemberlakuan UU no 1/46 4. Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentan Kitab Undang-undang
MISI PEMBARUAN KUHP/WvS Dekolonialisasi: Upaya menghilangkan nuansa kolonial dalam substansi KUHP lama, yaitu mewujudkan Keadilan Korektif-Rehabilitatif-Restoratif, Tujuan & Pedoman Pemidanaan (Standard of Sentencing), & memuat alternatif Sanksi Pidana; Demokratisasi: Pendemokrasian rumusan pasal tindak pidana dalam RKUHP sesuai Konstitusi (Pasal 28 J UUD 1945) & Pertimbangan Hukum dari Putusan MK atas pengujian pasal-pasal KUHP yang terkait; Konsolidasi: Penyusunan kembali ketentuan pidana dari KUHP lama dan sebagian UU Pidana di luar KUHP secara menyeluruh dengan Rekodifikasi (terbuka-terbatas); Harmonisasi: Sebagai bentuk adaptasi & keselarasan dalam merespon perkembangan hukum terkini, tanpa mengesampingkan hukum yang hidup (living law); Modernisasi: filosofi pembalasan klasik (Daad-strafrecht) yang berorientasi kepada perbuatan semata-mata dengan filosofi integratif (Daad-Daderstrafrecht-Slachtoffer) yang memperhatikan aspek perbuatan, pelaku dan korban kejahatan (pemberatan dan peringanan pidana).
Kelebihan KUHP Baru 10.Perluasan jenis pidana pokok (Pengawasan dan Kerja Sosial); 11.Pembagian Pidana dan Tindakan ke dalam 3 kelompok (umum, anak, korporasi); 12.Pidana denda diatur dalam 8 kategori; 13.Mengatur penjatuhan pidana mati secara bersyarat sebagai jalan tengah pro kontra pidana mati; 14.Mencegah penjatuhan pidana penjara utk TP Max 5 Tahun; 15.Mengatur alternatifpidana penjara berupa pidana denda, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial; 16.Mengatur Pemidanaan Dua Jalur, yaitu berupa Pidana & Tindakan; 17.Mengatur Pertanggungawaban Mutlak (Strict Liability) & Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability). 1. Bertitik tolak dari asas keseimbangan; 2. Rekodifikasi Hukum Pidana yang terbuka dan terbatas; 3. Tujuan Pemidanaan; 4. Pedoman Pemidanaan; 5. pertimbangan bagi hakim sebelum menjatuhkan pemidanaan; 6. Penentuan sanksi pidana dengan Modified Delphi Method; 7. Putusan Pemaafan Oleh Hakim (Judicial Pardon); 8. Pertanggungjawaban pidana korporasi; 9. Mengutamakan pidana pokok yang lebih ringan;
3 (Tiga) Permasalahan Pokok Hukum Pidana Pertanggungjawaban pidana (schuld/guilt/mens rea) Pidana/pemidanaan (straf/punishment/poena) Tindak Pidana (strafbaarfeit/criminal act/actus reus)
PERKEMBANGAN KUHP DAN RUU KUHP KUHPBuku Kesatu Aturan Umum (9 bab dan 103 pasal) Buku Kedua Kejahatan (31 bab, 385 pasal) Buku Ketiga Pelanggaran Pasal (9 bab dan 61 pasal). RKUHP BUKU KESATU ATURAN UMUM (6 Bab dan 187 Pasal) BUKU KEDUA TINDAK PIDANA (37 Bab dan 437 Pasal/ Pasal 188-Pasal 624)
BUKU I KETENTUAN UMUM Ketentuan Umum (Buku I) sangat strategis, karena memuat asas-asas hukum (legal principles) yang berlaku baik ke dalam maupun ke luar KUHP yang menampung pelbagai aspirasi di atas, sekaligus merupakan nilai-nilai perekat (adhesive) dan pemersatu (integrasionist) sistem hukum pidana nasional yang tersebar dan berjauhan baik di dalam maupun di luar KUHP, termasuk yang tercantum dalam hukum administratif dan peraturan daerah. Dari asas-asas ini terpancar (dispersed) pengaturan suatu lapangan hukum pidana yang konsisten dan solid.
BAB I. RUANG LINGKUP BERLAKUNYA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA II. TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA III. PEMIDANAAN, PIDANA, DAN TINDAKAN IV. GUGURNYA KEWENANGAN PENUNTUTAN V. DAN PELAKSANAAN PIDANA VI. ATURAN PENUTUP 8
• Menurut Waktu • Menurut Tempat Asas Wilayah atau Teritorial Asas Pelindungan dan Asas Nasional Pasif Asas Universal Asas Nasional Aktif • Pengecualian • Waktu Tindak Pidana • Tempat Tindak Pidana 9 BERLAKUNYA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN PIDANA
Hukum yang hidup di masyarakat Pasal 2 & 601 RKUHP) • Sebagai bentuk pengakuan & penghormatan terhadap hukum adat (delik adat) yang masih hidup akan tetapi dibatasi oleh Pancasila, UUD NRI 1945, HAM, dan asas-asas hukum umum. • Sanksinya berupa pemenuhan kewajiban adat (Pasal 601) yang dianggap sebanding dengan Pidana Denda kategori II (10 juta Rupiah), dan dapat dikenakan pidana pengganti berupa ganti rugi jika kewajiban adat setempat tidak dijalankan (Pasal 96) • Sesuai pertimbangan Putusan MK No. 35/PUU- X/2012 yang menyebutkan pengukuhan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Perda dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP. Menurut Mahkamah merupakan delegasi wewenang yang diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionallnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur UU.” Pasal 2 1. Menegaskan berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini. 2. tidak diatur dalam KUHP baru dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. 4. tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah. 5. Memberlakukan hukum pidana adat melalui Peraturan Daerah memperkuat kedudukan hukum pidana adat (Penjelasan Pasal 2).
a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat; b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa arnan dan damai dalam masyarakat; dan d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 11 PEMIDANAAN BERTUJUAN
❑ Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. ❑ Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. 12 PEDOMAN PEMIDANAAN
Tindak Pidana a. Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/ atau tindakan. b. diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundangundangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. c. Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar. 13 TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ⮚Tindak Pidana ⮚Permufakatan Jahat ⮚Persiapan ⮚Percobaan ⮚Penyertaan ⮚Pengulangan ⮚Tindak Pidana Aduan ⮚Alasan Pembenar
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA Pertanggung jawaban Pidana Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan 14 PERTANGGUNGJAWABAN ORANG Pertanggunglawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi dikenakan terhadap: a. Korporasi, b. pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, c. pemberi perintah, d. pemegang kendali, dan/ atau e. pemilik manfaat Korporasi. PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI
ALASAN PEMBENAR DAN PEMAAF a. adanya peraturan perundang- undangan. b. pelaksanaan perintah jabatan yang sah. c. keadaan darurat. d. pembelaan terpaksa. 15 ALASAN PEMBENAR a. Pertanggunglawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan Tindak Pidana belum berumur 12 (dua belas) tahun. b. daya paksa, oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan atau adanya ancarnan, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari. c. pembelaan terpaksa melampaui batas disebabkan keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman ser€rngan seketika yang melawan hukum. d. perintah jabatan yang tidak sah, yang dikira sah oleh pelaku berdasarkan itikat baik ALASAN PEMAAF
Dalam penjatuhan pidana Hakim wajib mempertimbangkan: a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana; b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana; c. sikap batin pelaku Tindak Pidana; d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan; e. cara melakukan Tindak Pidana; f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana; g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelalu Tindak Pidana; h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana; i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban; j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. 16 PEMIDANAAN, PIDANA, DAN TINDAKAN Pedoman Pemidanaan
Dalam penjatuhan pidana Dalam pemidanaan terhadap Korporasi wajib dipertimbangkan: a. tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan; b. tingkat keterlibatan pengunrs yang mempunyai kedudukan fungsional Korporasi dan/ atau peran pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat Korporasi; c. lamanya Tindak Pidana yang telah dilakukan; d. frekuensi Tindak Pidana oleh Korporasi; e. bentuk kesalahan Tindak Pidana; f. keterlibatanPejabat; g. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat; h. rekam jejak Korporasi dalam melakukan usaha atau kegiatan; i. pengaruh pemidanaan terhadap Korporasi; dan/ atau j. kerja sama Korporasi dalam penanganan Tindak Pidana. 17 PEMIDANAAN, PIDANA, DAN TINDAKAN Pedoman Pemidanaan Korporasi
Perkembangan Jenis Pidana PIDANA POKOK PIDANA TAMBAHAN PIDANA YANG BERSIFAT KHUSUS TINDAKAN KUHP/WvS 1. pidana mati; 2. pidana penjara; 3. pidanakurungan; 4. Pidanadenda; 5. pidana tutupan. 1. pencabutan hak-haktertentu; 2. perampasan barang-barangtertentu; 3. pengumuman putusan hakim. - - KUHPBaru a. pidanapenjara; b. pidanatutupan; c. pidanapengawasan; d. pidanadenda;dan e. pidanakerjasosial. a.pencabutan haktertentu; b.perampasan Barangtertentu dan/atau tagihan; c.pengumuman putusan hakim; d.pembayaran ganti rugi; e.pencabutan izintertentu; dan f.pemenuhan kewajibanadat setempat. pidana mati a. konseling; b. rehabilitasi; c. pelatihan kerja; d. perawatan di lembaga; dan/atau e. perbaikanakibat TindakPidana. Pidana Pokok dan tambahan adalah jenis sanksi yang bersifat pidana (straf/pubishment). Tindakan adalah jenis sanksi yang lebih bersifat tindakan (maatregel/treatment) untuk memperbaiki pelaku.
PEDOMAN PIDANA PENGAWASAN DAN KERJA SOSIAL Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dapat dijatuhi pidana pengawasan dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 dan Pasal 70. 19 Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. PIDANA PENGAWASAN PIDANA KERJA SOSIAL
Pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan: a. terdakwa adalah Anak; b. terdakwa berumur di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun; c. terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana; d. kerugian dan penderitaan Korban tidak terlalu besar; e. terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Korban; f. terdakwa tidak menyadari bahwa Tindak Pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar; g. Tindak Pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain; h. Korban Tindak Pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya Tindak Pidana tersebut; i. Tindak Pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi; j. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan Tindak Pidana yang lain; k. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya; L pembinaan di luar lemb"ga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa; m. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat Tindak Pidana yang dilakukan terdakwa; n. Tindak Pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/ atau 20 Pedoman Penjatuhan Pidana penjara Tidak berlaku bagi: a. Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; b. Tindak Pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus; c. Tindak Pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat; atau d. Tindak Pidana yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.
Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: a. kategori I, Rp1.000.00O,0O (satu juta rupiah); b. kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. kategori III, Rp50.0O0.O00,0O (lima puluh juta rupiah); d. kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); e. kategori V, Rp500.000.000,O0 (lima ratus juta rupiah); f. kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); g. kategori VII, RpS.0O0.O00.0O0,O0 (lima miliar rupiah); dan h. kategori VIII, Rp5O.0O0.O0O.00O,0O (lima puluh miliar rupiah). 21 Pedoman Pidana Denda Pidana Denda hanya dapat dijatuhkan jika: a. tanpa Korban; b. Korban tidak mempermasalahkan; atau c. bukan pengulangan Tindak Pidana.
PIDANA MATI (PASAL 67 & 100 RUU KUHP) • RUU KUHP telah mengatur bahwa Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan mempertimbangkan: rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; peran terdakwa dalam Tindak Pidana; atau ada alasan yang meringankan (Pasal 100 ayat 1). • Ketentuan ini sudah sesuai dengan pertimbangan Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007, yang menyatakan bahwa perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hendaknya dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun.
Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Anak berupa: a. pidana pokok; dan b. pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas: a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat: 1. pembinaan di luar lembaga; 2. pelayanan masyarakat; atau 3. pengawasan. c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; dan e. pidana penjara. Pidana tambahan terdiri atas: a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana; atau b. pemenuhan kewajiban adat. 23 Pedoman Diversi, Tindakan, dan Pidana bagi Anak Anak yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tqjuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan Tindak Pidana wajib diupayakan diversi. Anak dapat dikenai tindakan berupa: a. pengembalian kepada Orang Tua/wali; b. penyerahan kepada seseorang; c. perawatan di rumah sakit jiwa; d. perawatan di lembaga; e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; f. pencabutan Surat izin mengemudi; dan/ atau g. perbaikan akibat Tindak Pidana.
Pidana tambahan bagl Korporasi terdiri atas: a. pembayaran ganti nrgi; b. perbaikan akibat Tindak Pidana; c. pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan; d. pemenuhan kewajiban adat; e. pembiayaan pelatihan kerja; f. perampasan Barang atau keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana; g. pengumuman putusan pengadilan; h. pencabutan izin tertentu; i. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu; j. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan Korporasi; k. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi; dan l. pembubaran Korporasi. 24 Pidana Pidana bagi Korporasi Pidana bagi Korporasi terdiri atas: a. pidana pokok; dan b. pidana tambahan. Pidana pokok adalah pidana denda Tindakan yang dapat dikenakan bagi Korporasi: a. pengambilalihanKorporasi; b. penempatan di bawah pengawasan; dan/ atau c. penempatan Korporasi di bawah pengampuan.
BUKU II TINDAK PIDANA Tindak pidana yang diatur dalam Buku II tentang Tindak Pidana yang melarang beberapa perbuatan yang terkait dengan penyelenggaraan Negara dan kehidupan berbangsa dan bernegara serta kehidupan bermasyarakat. Adapun Buku Ketiga KUHP lama yang mengatur tentang Tindak Pidana Pelanggaran dihapus dan materinya secara selektif ditampung ke dalam Buku Kedua namun hanya diancam dengan pidana denda. Buku Kedua Undang-Undang ini harrya dirumuskan tiga jenis pidana, yaitu pidana penjara, pidana denda, dan pidana mati. Jenis pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana ke{a sosial pada hakikatnya mempakan cara pelaksanaan pidana sebagai alternatif pidana penjara
Buku Kedua antaralain memuat ketentuan mengenai: ✔ tindak pidana terhadap keamanan negara (tindak pidana terhadap ideologi negara dan tindak pidana terorisme); ✔ tindak pidana terhadap martabat presiden dan wakil presiden; ✔ tindak pidana terhadap negara sahabat tindak pidana pencurian; ✔ kepala negara sahabat, dan perwakilan negara sahabat; ✔ tindak pidana terhadap kewajiban dan hak kenegaraan; ✔ tindak pidana terhadap ketertiban umum; tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan; tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama; ✔ tindak pidana yang membahayakan keamanan umum bagi orang, kesehatan, barang, dan lingkungan hidup; ✔ tindak pidana kesusilaan; ✔ tindak pidana menelantarkan orang; ✔ tindak pidana penghinaan; ✔tindak pidana pembocoran rahasia; ✔tindak pidana terhadap kemerdekaan orang; ✔tindak pidana penyelundupan orang; ✔tindak pidana terhadap nyawa; ✔tindak pidana penganiayaan; ✔tindak pidana pencurian; ✔tindak pidana perbuatan curang; ✔tindak pidana jabatan; ✔tindak pidana pelayaran; ✔tindak pidana penerbangan dan tindak pidana terhadap sarana serta prasarana penerbangan, ✔tindak pidana penadahan, ✔tindak pidana penerbitan dan pencetakan; ✔Tindak Pidana Khusus;. 26
• Tidak dimaksudkan untuk menghidupkan kembali Pasal 134 KUHP tentang Penghinaan Presiden yang telah dianulir MK, tetapi justru mengacu pada pertimbangan dan Putusan MK Putusan MK No. 013-022/PUU- IV/2006 mengenai Pasal 207 KUHP yang menyatakan bahwa dalam hal penghinaan ditujukan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden selaku pejabat tetap bisa dituntut dengan Pasal Penghinaan Terhadap Penguasa Umum tapi sebagai Delik Aduan. • Pasal ini menutup kemungkinan “dilaporkannya” Penghinaan Presiden/Wapres oleh relawan/simpatisan Presiden/Wapres, karena hanya Presiden/Wapres yang dapat mengajukan pengaduan. • Ketentuan ini selaras dengan pengaturan penghinaan terhadap kepala negara sahabat, dan juga merupakan pemberatan dari penghinaan terhadap warga negara biasa dan penghinaan terhadap pejabat. • Pasal ini tidak membatasi demokrasi dan kebebasan berpendapat, karena Pasal 218 ayat (2) RUU KUHP secara tegas telah membedakan kritik dan penghinaan, dan menegaskan bahwa kritik dimaksudkan untuk kepentingan umum sehingga tidak bisa dipidana. PENGHINAAN PRESIDEN
• KUHP tidak pernah mengatur tindak pidana santet. Yang dipidana adalah mengaku memiliki kekuatan gaib yang dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik. • Delik ini justru untuk mencegah timbulnya kejahatan baru berupa penipuan, pemerasan, atau timbulnya korban akibat adanya orang yang mengaku mempunyai kekuatan gaib. • Pasal ini juga melindungi religiusitas yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. • Pasal ini jenisnya adalah Delik Formil, yaitu yang dilarang adalah perbuatannya saja, tanpa memperhatikan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. TINDAK PIDANA MENYATAKAN DIRI MEMILIKI KEKUATAN GAIB UNTUK MENCELAKAKAN ORANG
TINDAK PIDANA GANGGUAN & PENYESATAN PROSES PERADILAN (CONTEMPT OF COURT) ▪ Pasal ini diperlukan untuk menjaga ketertiban jalannya persidangan; ▪ Untuk mencegah dilakukannya live streaming terhadap proses persidangan tanpa izin hakim; ▪ Untuk melindungi integritas dan wibawa pengadilan; ▪ Tidak mengurangi kebebasan pers untuk mempublikasikan berita setelah persidangan.
TINDAK PIDANA TERHADAP AGAMA (PENODAAN AGAMA) • Masih diperlukan pengaturannya di Indonesia yang multi religi agar tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri. • Ketentuan dalam RUU KUHP sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) Konvensi Internasional Hak Sipil & Politik yang telah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005 dan Pasal 5 UU PNPS No.1/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Penodaan Agama. • Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini adalah menunjukkan permusuhan, kebencian, dan hasutan untuk melakukan permusuhan, Kekerasan, atau diskriminasi terhadap agama dan kepercayaan orang lain. • Telah diberikan penjelasan sebagai berikut: Uraian tertulis atau lisan yang objektif (ilmiah) yang disertai penjelasan dengan usaha untuk menghindari kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan, bukanlah tindak pidana.
TINDAK PIDANA MEMPERTUNJUKAN ALAT PENCEGAH KEHAMILAN KEPADA ANAK • Bukan merupakan hal baru, karena ketentuan yang hampir serupa sudah diatur dalam Pasal 534 KUHP dan Pasal 535 KUHP Tentang Tindak Pidana Menunjukkan Alat Pencegah Kehamilan. • Ketentuan ini ditujukan untuk melindungi anak dari perilaku seks bebas. • Pengecualian: Penyampaian informasi dan/atau peragaan alat, obat, dan cara kontrasepsi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga lain yang terlatih di tempat dan dengan cara layak, untuk kepentingan program KB, pencegahan PMS, pendidikan dan ilmu pengetahuan. • Pasal 28 UU No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan & Pembangunan Keluarga melarang mempertunjukan alat pencegah kehamilan kepada umum.
TINDAK PIDANA PERZINAAN (PASAL 411), KOHABITASI (PASAL 412) DAN PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN (PASAL 477) Tujuan: “Mengejawantahkan nilai-nilai masyarakat Indonesia & penghormatan terhadap lembaga perkawinan” Pembatasan: • Delik aduan yang hanya dapat diproses bila ada pengaduan dari pasangan, orang tua, atau anak. • Pengaduan tidak wajib diikuti dengan pengajuan gugatan perceraian seperti dalam Pasal 284 KUHP. • Untuk mencegah terjadinya main hakim sendiri oleh masyarakat. • Syarat kepala desa sebagai pengadu dihapuskan. • Melengkapi pengaturan marital rape yang diatur dalam Pasal 53 UU PKDRT
33 KOHABITASI (HIDUP BERSAMA) Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan CABUL Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya: a. di depan umum, b. secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, atau c. yang dipublikasikan sebagai muatan Pornografi, PERZINAHAN Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya
34 ❑Ayat 1. Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya. Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan dalam ikatan perkawinan, tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan Korban. ❑Ayat (2). a. persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupalan suami/istrinya yang sah; b. persetubuhan dengan Anak; c. persetubuhan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; atau d. persetubuhan dengan penyandang disabilitas mental dan/ atau disabilitas intelektual dengan memberi atau menjanjikan uang atau Barang, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan menggerakkannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya, padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui. ❑Dianggap juga melakukan Tindak Pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan cara: a. memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain; b. memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau c. memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain. TINDAK PIDANA PERKOSAAN
35 ✔Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia, ✔Tindak Pidana terorisme, ✔Tindak Pidana korupsi, ✔Tindak Pidana pencucian uang, ✔Tindak Pidana narkotika Penempatan dalam bab tersendiri tersebut didasarkan pada karakteristik khusus, yaitu: a. dampak vilrtimisasinya (Korbannya) besar; b. sering bersifat transnasional terorganisasi (Tfansnational Oryanizcd Cimel; c. pengaturan acara pidananya bersifat khusus; d. sering menyimpang dari asas umum hukum pidana materiel; e. adanya lembaga pendukung penegakan hukum yang bersifat dan memiliki kewenangan khusus (misalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia); f. didukung oleh berbagai konvensi internasional, baik yang sudah diratifikasi maupun yang belum diratifftasi; dan g. merupakan perbuatan yang dianggap sangat jahat (super mala per se) dan tercela dan sangat dikutuk oleh masyarakat (strong people ardemnation). TINDAK PIDANA KHUSUS
Pasai 624 Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.. 36 PERATURAN PELAKSANA DAN KEBERLAKUAN Pasal 621 Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
37 TERIMA KASIH Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

More Related Content

PPT
Sistem peradilan pidana
byyudikrismen1
 
PPT
PPT-HUKUM-PIDANA.ppt terbaru dan terlengkap
byAhmadMuhtadi11
 
PPTX
KUHP
byUbaidillah69
 
PPTX
Paradigma Baru dalam Pidana & Pemidanaan_KUHP dan UU PAS.pptx
byssuser1cbdad
 
PPT
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPT
byAndhika Pratama
 
PPTX
Hukum pidana khusus
bysesukakita
 
PPT
Hukum pidana
byIr. Zakaria, M.M
 
PPTX
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
byahmadrievzqy
 
Sistem peradilan pidana
byyudikrismen1
 
PPT-HUKUM-PIDANA.ppt terbaru dan terlengkap
byAhmadMuhtadi11
 
KUHP
byUbaidillah69
 
Paradigma Baru dalam Pidana & Pemidanaan_KUHP dan UU PAS.pptx
byssuser1cbdad
 
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPT
byAndhika Pratama
 
Hukum pidana khusus
bysesukakita
 
Hukum pidana
byIr. Zakaria, M.M
 
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
byahmadrievzqy
 

What's hot

PPTX
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
bySigit Riono
 
PPT
Bab 3 tindak pidana
byNuelimmanuel22
 
PPTX
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
byIdik Saeful Bahri
 
PPT
Hukum Pidana
byMuhamad Yogi
 
PDF
Hukum pidana internasional
byKardoman Tumangger
 
PPT
Filsafat hukum
byKau Hatiku
 
PPTX
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
byIdik Saeful Bahri
 
PPT
Hukum acara pidana
byyudikrismen1
 
PPTX
Hukum Agraria
byShelly Selviana
 
PPT
Hukum Acara Perdata
byAndhika Pratama
 
PPT
Ppt hukum acara perdata
byLisa SYP
 
DOCX
Asas asas Hukum Pidana & Pengertian Perbuatan Pidana menurut Para Ahli
byIca Diennissa
 
PPTX
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
byIdik Saeful Bahri
 
DOCX
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)
byFenti Anita Sari
 
PPTX
Hukum Acara Pidana Militer PPT
byFenti Anita Sari
 
PPT
P P Hukum Perdata Internasional U I B 08 2
bydaron malakiano
 
PPT
Bab 6 pertanggungjawaban pidana
byNuelimmanuel22
 
DOCX
Perbandingan antara uu korupsi dengan kuhp dan kuhap
byElanda Harviyata
 
PPT
Mata kuliah hukum dan ham
bysesukakita
 
PPT
Kriminologi
bySigit Riono
 
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
bySigit Riono
 
Bab 3 tindak pidana
byNuelimmanuel22
 
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
byIdik Saeful Bahri
 
Hukum Pidana
byMuhamad Yogi
 
Hukum pidana internasional
byKardoman Tumangger
 
Filsafat hukum
byKau Hatiku
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
byIdik Saeful Bahri
 
Hukum acara pidana
byyudikrismen1
 
Hukum Agraria
byShelly Selviana
 
Hukum Acara Perdata
byAndhika Pratama
 
Ppt hukum acara perdata
byLisa SYP
 
Asas asas Hukum Pidana & Pengertian Perbuatan Pidana menurut Para Ahli
byIca Diennissa
 
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
byIdik Saeful Bahri
 
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)
byFenti Anita Sari
 
Hukum Acara Pidana Militer PPT
byFenti Anita Sari
 
P P Hukum Perdata Internasional U I B 08 2
bydaron malakiano
 
Bab 6 pertanggungjawaban pidana
byNuelimmanuel22
 
Perbandingan antara uu korupsi dengan kuhp dan kuhap
byElanda Harviyata
 
Mata kuliah hukum dan ham
bysesukakita
 
Kriminologi
bySigit Riono
 

Similar to BAHAN KUHP BARU.pptx

PPTX
KUHP 2023 terbaru berlaku 2026 - Suroboyo.pptx
byMohammadArifin33
 
PPT
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL
bymkkuntjoro9
 
PDF
Kitab Undang Undang Hukum Pidana BARU.pdf
bydeanfashion737
 
PPTX
Materi sosialisasi pemberlakuan kuhp nasional
bydimas19861
 
PDF
Presentation12`1qa
byandiex25
 
DOCX
Resume Materi Hukum Pidana
byIca Diennissa
 
PPT
BAHAN KULIAH HUKUM ACARA PIDANA BARU 2021.ppt
byBayuSurya11
 
PPTX
Presentation12`1qa
byAndiex Ae
 
PPTX
PEMBARUAN HUKUM PIDANA agus pramono 1.pptx
byNgabuBurit Bareng Burit
 
PDF
Kesalahan, Pertanggungjawaban Pidana & Alasan Pemaaf.pdf
byy168
 
PDF
Kebaruan Hukum Pidana 2023 (Prof. Harkristuti H).pdf
byMuhammadIqbal499242
 
PPTX
Pedoman Pemidanaan Refleksi Paradigma Baru dalam KUHP Bau[1].pptx
bypidanapnende
 
PPTX
8. KESALAHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA.pptx
byantoniputra7
 
PPTX
Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana dalam uu No. 1 Tahun 2023 Tentan_20...
bydokumeneri16
 
PPTX
TUGAS PPT HUKUM PIDANA_RUDI HADI SUWARNO.pptx
byUdaiiiKageyama
 
PDF
Pengantar Hukum Pidana dan Pembaharuan Hukum Pidana
byNasiPadang7
 
PPTX
PERTEMUAN 1-2 TINDAK PIDANA ANAK DAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.pptx
byUcchyMursyidMuchtar
 
PPT
hukum pidana bagi pemula, mengajarkan dasar-dasar dalam ilmu pidana
bypardalis1
 
PDF
Edi yuhermansyah
byedi yuhermansyah
 
PPT
Bab 2 asas dan teori hukum pidana
byNuelimmanuel22
 
KUHP 2023 terbaru berlaku 2026 - Suroboyo.pptx
byMohammadArifin33
 
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL
bymkkuntjoro9
 
Kitab Undang Undang Hukum Pidana BARU.pdf
bydeanfashion737
 
Materi sosialisasi pemberlakuan kuhp nasional
bydimas19861
 
Presentation12`1qa
byandiex25
 
Resume Materi Hukum Pidana
byIca Diennissa
 
BAHAN KULIAH HUKUM ACARA PIDANA BARU 2021.ppt
byBayuSurya11
 
Presentation12`1qa
byAndiex Ae
 
PEMBARUAN HUKUM PIDANA agus pramono 1.pptx
byNgabuBurit Bareng Burit
 
Kesalahan, Pertanggungjawaban Pidana & Alasan Pemaaf.pdf
byy168
 
Kebaruan Hukum Pidana 2023 (Prof. Harkristuti H).pdf
byMuhammadIqbal499242
 
Pedoman Pemidanaan Refleksi Paradigma Baru dalam KUHP Bau[1].pptx
bypidanapnende
 
8. KESALAHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA.pptx
byantoniputra7
 
Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana dalam uu No. 1 Tahun 2023 Tentan_20...
bydokumeneri16
 
TUGAS PPT HUKUM PIDANA_RUDI HADI SUWARNO.pptx
byUdaiiiKageyama
 
Pengantar Hukum Pidana dan Pembaharuan Hukum Pidana
byNasiPadang7
 
PERTEMUAN 1-2 TINDAK PIDANA ANAK DAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.pptx
byUcchyMursyidMuchtar
 
hukum pidana bagi pemula, mengajarkan dasar-dasar dalam ilmu pidana
bypardalis1
 
Edi yuhermansyah
byedi yuhermansyah
 
Bab 2 asas dan teori hukum pidana
byNuelimmanuel22
 

BAHAN KUHP BARU.pptx

  • 1.
    ARAH BARU PIDANA INDONESIA (UUNO 1 TAHUN 2003 TENTANG KUHP) Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI
  • 2.
    Sejarah KUHP 1. 4. 2.5 3. PERANCIS Penal Code Perancis Tahun 1810. menggantikan Crimineel Wetboek voor het Koningrijk Holland Belanda Nederlandsch Wetboek van Strafrecht (WvS) disahkan pada 3 Maret 1881 Belanda berlaku efektif pada 1 September 1886 Hindia Belanda diterapkan di hindia belanda sejak 1 Januari 1918 Indonesia 1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 Tentang Badan-badan Dan Peraturan Pemerintah Dulu 2. undang-undang no. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, 3. undang-undang nomor 73 tahun 1958, pemberlakuan UU no 1/46 4. Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentan Kitab Undang-undang
  • 3.
    MISI PEMBARUAN KUHP/WvS Dekolonialisasi: Upayamenghilangkan nuansa kolonial dalam substansi KUHP lama, yaitu mewujudkan Keadilan Korektif-Rehabilitatif-Restoratif, Tujuan & Pedoman Pemidanaan (Standard of Sentencing), & memuat alternatif Sanksi Pidana; Demokratisasi: Pendemokrasian rumusan pasal tindak pidana dalam RKUHP sesuai Konstitusi (Pasal 28 J UUD 1945) & Pertimbangan Hukum dari Putusan MK atas pengujian pasal-pasal KUHP yang terkait; Konsolidasi: Penyusunan kembali ketentuan pidana dari KUHP lama dan sebagian UU Pidana di luar KUHP secara menyeluruh dengan Rekodifikasi (terbuka-terbatas); Harmonisasi: Sebagai bentuk adaptasi & keselarasan dalam merespon perkembangan hukum terkini, tanpa mengesampingkan hukum yang hidup (living law); Modernisasi: filosofi pembalasan klasik (Daad-strafrecht) yang berorientasi kepada perbuatan semata-mata dengan filosofi integratif (Daad-Daderstrafrecht-Slachtoffer) yang memperhatikan aspek perbuatan, pelaku dan korban kejahatan (pemberatan dan peringanan pidana).
  • 4.
    Kelebihan KUHP Baru 10.Perluasan jenispidana pokok (Pengawasan dan Kerja Sosial); 11.Pembagian Pidana dan Tindakan ke dalam 3 kelompok (umum, anak, korporasi); 12.Pidana denda diatur dalam 8 kategori; 13.Mengatur penjatuhan pidana mati secara bersyarat sebagai jalan tengah pro kontra pidana mati; 14.Mencegah penjatuhan pidana penjara utk TP Max 5 Tahun; 15.Mengatur alternatifpidana penjara berupa pidana denda, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial; 16.Mengatur Pemidanaan Dua Jalur, yaitu berupa Pidana & Tindakan; 17.Mengatur Pertanggungawaban Mutlak (Strict Liability) & Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability). 1. Bertitik tolak dari asas keseimbangan; 2. Rekodifikasi Hukum Pidana yang terbuka dan terbatas; 3. Tujuan Pemidanaan; 4. Pedoman Pemidanaan; 5. pertimbangan bagi hakim sebelum menjatuhkan pemidanaan; 6. Penentuan sanksi pidana dengan Modified Delphi Method; 7. Putusan Pemaafan Oleh Hakim (Judicial Pardon); 8. Pertanggungjawaban pidana korporasi; 9. Mengutamakan pidana pokok yang lebih ringan;
  • 5.
    3 (Tiga) PermasalahanPokok Hukum Pidana Pertanggungjawaban pidana (schuld/guilt/mens rea) Pidana/pemidanaan (straf/punishment/poena) Tindak Pidana (strafbaarfeit/criminal act/actus reus)
  • 6.
    PERKEMBANGAN KUHP DANRUU KUHP KUHPBuku Kesatu Aturan Umum (9 bab dan 103 pasal) Buku Kedua Kejahatan (31 bab, 385 pasal) Buku Ketiga Pelanggaran Pasal (9 bab dan 61 pasal). RKUHP BUKU KESATU ATURAN UMUM (6 Bab dan 187 Pasal) BUKU KEDUA TINDAK PIDANA (37 Bab dan 437 Pasal/ Pasal 188-Pasal 624)
  • 7.
    BUKU I KETENTUAN UMUM KetentuanUmum (Buku I) sangat strategis, karena memuat asas-asas hukum (legal principles) yang berlaku baik ke dalam maupun ke luar KUHP yang menampung pelbagai aspirasi di atas, sekaligus merupakan nilai-nilai perekat (adhesive) dan pemersatu (integrasionist) sistem hukum pidana nasional yang tersebar dan berjauhan baik di dalam maupun di luar KUHP, termasuk yang tercantum dalam hukum administratif dan peraturan daerah. Dari asas-asas ini terpancar (dispersed) pengaturan suatu lapangan hukum pidana yang konsisten dan solid.
  • 8.
    BAB I. RUANG LINGKUPBERLAKUNYA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA II. TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA III. PEMIDANAAN, PIDANA, DAN TINDAKAN IV. GUGURNYA KEWENANGAN PENUNTUTAN V. DAN PELAKSANAAN PIDANA VI. ATURAN PENUTUP 8
  • 9.
    • Menurut Waktu •Menurut Tempat Asas Wilayah atau Teritorial Asas Pelindungan dan Asas Nasional Pasif Asas Universal Asas Nasional Aktif • Pengecualian • Waktu Tindak Pidana • Tempat Tindak Pidana 9 BERLAKUNYA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN PIDANA
  • 10.
    Hukum yang hidupdi masyarakat Pasal 2 & 601 RKUHP) • Sebagai bentuk pengakuan & penghormatan terhadap hukum adat (delik adat) yang masih hidup akan tetapi dibatasi oleh Pancasila, UUD NRI 1945, HAM, dan asas-asas hukum umum. • Sanksinya berupa pemenuhan kewajiban adat (Pasal 601) yang dianggap sebanding dengan Pidana Denda kategori II (10 juta Rupiah), dan dapat dikenakan pidana pengganti berupa ganti rugi jika kewajiban adat setempat tidak dijalankan (Pasal 96) • Sesuai pertimbangan Putusan MK No. 35/PUU- X/2012 yang menyebutkan pengukuhan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Perda dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP. Menurut Mahkamah merupakan delegasi wewenang yang diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionallnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur UU.” Pasal 2 1. Menegaskan berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini. 2. tidak diatur dalam KUHP baru dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. 4. tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah. 5. Memberlakukan hukum pidana adat melalui Peraturan Daerah memperkuat kedudukan hukum pidana adat (Penjelasan Pasal 2).
  • 11.
    a. mencegah dilakukannyaTindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat; b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa arnan dan damai dalam masyarakat; dan d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 11 PEMIDANAAN BERTUJUAN
  • 12.
    ❑ Dalam mengadilisuatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. ❑ Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. 12 PEDOMAN PEMIDANAAN
  • 13.
    Tindak Pidana a. TindakPidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/ atau tindakan. b. diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundangundangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. c. Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar. 13 TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ⮚Tindak Pidana ⮚Permufakatan Jahat ⮚Persiapan ⮚Percobaan ⮚Penyertaan ⮚Pengulangan ⮚Tindak Pidana Aduan ⮚Alasan Pembenar
  • 14.
    PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA Pertanggung jawabanPidana Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan 14 PERTANGGUNGJAWABAN ORANG Pertanggunglawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi dikenakan terhadap: a. Korporasi, b. pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, c. pemberi perintah, d. pemegang kendali, dan/ atau e. pemilik manfaat Korporasi. PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI
  • 15.
    ALASAN PEMBENAR DANPEMAAF a. adanya peraturan perundang- undangan. b. pelaksanaan perintah jabatan yang sah. c. keadaan darurat. d. pembelaan terpaksa. 15 ALASAN PEMBENAR a. Pertanggunglawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan Tindak Pidana belum berumur 12 (dua belas) tahun. b. daya paksa, oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan atau adanya ancarnan, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari. c. pembelaan terpaksa melampaui batas disebabkan keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman ser€rngan seketika yang melawan hukum. d. perintah jabatan yang tidak sah, yang dikira sah oleh pelaku berdasarkan itikat baik ALASAN PEMAAF
  • 16.
    Dalam penjatuhan pidanaHakim wajib mempertimbangkan: a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana; b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana; c. sikap batin pelaku Tindak Pidana; d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan; e. cara melakukan Tindak Pidana; f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana; g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelalu Tindak Pidana; h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana; i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban; j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. 16 PEMIDANAAN, PIDANA, DAN TINDAKAN Pedoman Pemidanaan
  • 17.
    Dalam penjatuhan pidanaDalam pemidanaan terhadap Korporasi wajib dipertimbangkan: a. tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan; b. tingkat keterlibatan pengunrs yang mempunyai kedudukan fungsional Korporasi dan/ atau peran pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat Korporasi; c. lamanya Tindak Pidana yang telah dilakukan; d. frekuensi Tindak Pidana oleh Korporasi; e. bentuk kesalahan Tindak Pidana; f. keterlibatanPejabat; g. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat; h. rekam jejak Korporasi dalam melakukan usaha atau kegiatan; i. pengaruh pemidanaan terhadap Korporasi; dan/ atau j. kerja sama Korporasi dalam penanganan Tindak Pidana. 17 PEMIDANAAN, PIDANA, DAN TINDAKAN Pedoman Pemidanaan Korporasi
  • 18.
    Perkembangan Jenis Pidana PIDANA POKOKPIDANA TAMBAHAN PIDANA YANG BERSIFAT KHUSUS TINDAKAN KUHP/WvS 1. pidana mati; 2. pidana penjara; 3. pidanakurungan; 4. Pidanadenda; 5. pidana tutupan. 1. pencabutan hak-haktertentu; 2. perampasan barang-barangtertentu; 3. pengumuman putusan hakim. - - KUHPBaru a. pidanapenjara; b. pidanatutupan; c. pidanapengawasan; d. pidanadenda;dan e. pidanakerjasosial. a.pencabutan haktertentu; b.perampasan Barangtertentu dan/atau tagihan; c.pengumuman putusan hakim; d.pembayaran ganti rugi; e.pencabutan izintertentu; dan f.pemenuhan kewajibanadat setempat. pidana mati a. konseling; b. rehabilitasi; c. pelatihan kerja; d. perawatan di lembaga; dan/atau e. perbaikanakibat TindakPidana. Pidana Pokok dan tambahan adalah jenis sanksi yang bersifat pidana (straf/pubishment). Tindakan adalah jenis sanksi yang lebih bersifat tindakan (maatregel/treatment) untuk memperbaiki pelaku.
  • 19.
    PEDOMAN PIDANA PENGAWASANDAN KERJA SOSIAL Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dapat dijatuhi pidana pengawasan dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 dan Pasal 70. 19 Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. PIDANA PENGAWASAN PIDANA KERJA SOSIAL
  • 20.
    Pidana penjara sedapatmungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan: a. terdakwa adalah Anak; b. terdakwa berumur di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun; c. terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana; d. kerugian dan penderitaan Korban tidak terlalu besar; e. terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Korban; f. terdakwa tidak menyadari bahwa Tindak Pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar; g. Tindak Pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain; h. Korban Tindak Pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya Tindak Pidana tersebut; i. Tindak Pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi; j. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan Tindak Pidana yang lain; k. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya; L pembinaan di luar lemb"ga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa; m. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat Tindak Pidana yang dilakukan terdakwa; n. Tindak Pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/ atau 20 Pedoman Penjatuhan Pidana penjara Tidak berlaku bagi: a. Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; b. Tindak Pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus; c. Tindak Pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat; atau d. Tindak Pidana yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.
  • 21.
    Pidana denda palingbanyak ditetapkan berdasarkan: a. kategori I, Rp1.000.00O,0O (satu juta rupiah); b. kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. kategori III, Rp50.0O0.O00,0O (lima puluh juta rupiah); d. kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); e. kategori V, Rp500.000.000,O0 (lima ratus juta rupiah); f. kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); g. kategori VII, RpS.0O0.O00.0O0,O0 (lima miliar rupiah); dan h. kategori VIII, Rp5O.0O0.O0O.00O,0O (lima puluh miliar rupiah). 21 Pedoman Pidana Denda Pidana Denda hanya dapat dijatuhkan jika: a. tanpa Korban; b. Korban tidak mempermasalahkan; atau c. bukan pengulangan Tindak Pidana.
  • 22.
    PIDANA MATI (PASAL 67& 100 RUU KUHP) • RUU KUHP telah mengatur bahwa Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan mempertimbangkan: rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; peran terdakwa dalam Tindak Pidana; atau ada alasan yang meringankan (Pasal 100 ayat 1). • Ketentuan ini sudah sesuai dengan pertimbangan Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007, yang menyatakan bahwa perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hendaknya dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun.
  • 23.
    Pidana yang dapatdijatuhkan terhadap Anak berupa: a. pidana pokok; dan b. pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas: a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat: 1. pembinaan di luar lembaga; 2. pelayanan masyarakat; atau 3. pengawasan. c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; dan e. pidana penjara. Pidana tambahan terdiri atas: a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana; atau b. pemenuhan kewajiban adat. 23 Pedoman Diversi, Tindakan, dan Pidana bagi Anak Anak yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tqjuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan Tindak Pidana wajib diupayakan diversi. Anak dapat dikenai tindakan berupa: a. pengembalian kepada Orang Tua/wali; b. penyerahan kepada seseorang; c. perawatan di rumah sakit jiwa; d. perawatan di lembaga; e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; f. pencabutan Surat izin mengemudi; dan/ atau g. perbaikan akibat Tindak Pidana.
  • 24.
    Pidana tambahan baglKorporasi terdiri atas: a. pembayaran ganti nrgi; b. perbaikan akibat Tindak Pidana; c. pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan; d. pemenuhan kewajiban adat; e. pembiayaan pelatihan kerja; f. perampasan Barang atau keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana; g. pengumuman putusan pengadilan; h. pencabutan izin tertentu; i. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu; j. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan Korporasi; k. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi; dan l. pembubaran Korporasi. 24 Pidana Pidana bagi Korporasi Pidana bagi Korporasi terdiri atas: a. pidana pokok; dan b. pidana tambahan. Pidana pokok adalah pidana denda Tindakan yang dapat dikenakan bagi Korporasi: a. pengambilalihanKorporasi; b. penempatan di bawah pengawasan; dan/ atau c. penempatan Korporasi di bawah pengampuan.
  • 25.
    BUKU II TINDAK PIDANA Tindakpidana yang diatur dalam Buku II tentang Tindak Pidana yang melarang beberapa perbuatan yang terkait dengan penyelenggaraan Negara dan kehidupan berbangsa dan bernegara serta kehidupan bermasyarakat. Adapun Buku Ketiga KUHP lama yang mengatur tentang Tindak Pidana Pelanggaran dihapus dan materinya secara selektif ditampung ke dalam Buku Kedua namun hanya diancam dengan pidana denda. Buku Kedua Undang-Undang ini harrya dirumuskan tiga jenis pidana, yaitu pidana penjara, pidana denda, dan pidana mati. Jenis pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana ke{a sosial pada hakikatnya mempakan cara pelaksanaan pidana sebagai alternatif pidana penjara
  • 26.
    Buku Kedua antaralainmemuat ketentuan mengenai: ✔ tindak pidana terhadap keamanan negara (tindak pidana terhadap ideologi negara dan tindak pidana terorisme); ✔ tindak pidana terhadap martabat presiden dan wakil presiden; ✔ tindak pidana terhadap negara sahabat tindak pidana pencurian; ✔ kepala negara sahabat, dan perwakilan negara sahabat; ✔ tindak pidana terhadap kewajiban dan hak kenegaraan; ✔ tindak pidana terhadap ketertiban umum; tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan; tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama; ✔ tindak pidana yang membahayakan keamanan umum bagi orang, kesehatan, barang, dan lingkungan hidup; ✔ tindak pidana kesusilaan; ✔ tindak pidana menelantarkan orang; ✔ tindak pidana penghinaan; ✔tindak pidana pembocoran rahasia; ✔tindak pidana terhadap kemerdekaan orang; ✔tindak pidana penyelundupan orang; ✔tindak pidana terhadap nyawa; ✔tindak pidana penganiayaan; ✔tindak pidana pencurian; ✔tindak pidana perbuatan curang; ✔tindak pidana jabatan; ✔tindak pidana pelayaran; ✔tindak pidana penerbangan dan tindak pidana terhadap sarana serta prasarana penerbangan, ✔tindak pidana penadahan, ✔tindak pidana penerbitan dan pencetakan; ✔Tindak Pidana Khusus;. 26
  • 27.
    • Tidak dimaksudkanuntuk menghidupkan kembali Pasal 134 KUHP tentang Penghinaan Presiden yang telah dianulir MK, tetapi justru mengacu pada pertimbangan dan Putusan MK Putusan MK No. 013-022/PUU- IV/2006 mengenai Pasal 207 KUHP yang menyatakan bahwa dalam hal penghinaan ditujukan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden selaku pejabat tetap bisa dituntut dengan Pasal Penghinaan Terhadap Penguasa Umum tapi sebagai Delik Aduan. • Pasal ini menutup kemungkinan “dilaporkannya” Penghinaan Presiden/Wapres oleh relawan/simpatisan Presiden/Wapres, karena hanya Presiden/Wapres yang dapat mengajukan pengaduan. • Ketentuan ini selaras dengan pengaturan penghinaan terhadap kepala negara sahabat, dan juga merupakan pemberatan dari penghinaan terhadap warga negara biasa dan penghinaan terhadap pejabat. • Pasal ini tidak membatasi demokrasi dan kebebasan berpendapat, karena Pasal 218 ayat (2) RUU KUHP secara tegas telah membedakan kritik dan penghinaan, dan menegaskan bahwa kritik dimaksudkan untuk kepentingan umum sehingga tidak bisa dipidana. PENGHINAAN PRESIDEN
  • 28.
    • KUHP tidakpernah mengatur tindak pidana santet. Yang dipidana adalah mengaku memiliki kekuatan gaib yang dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik. • Delik ini justru untuk mencegah timbulnya kejahatan baru berupa penipuan, pemerasan, atau timbulnya korban akibat adanya orang yang mengaku mempunyai kekuatan gaib. • Pasal ini juga melindungi religiusitas yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. • Pasal ini jenisnya adalah Delik Formil, yaitu yang dilarang adalah perbuatannya saja, tanpa memperhatikan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. TINDAK PIDANA MENYATAKAN DIRI MEMILIKI KEKUATAN GAIB UNTUK MENCELAKAKAN ORANG
  • 29.
    TINDAK PIDANA GANGGUAN &PENYESATAN PROSES PERADILAN (CONTEMPT OF COURT) ▪ Pasal ini diperlukan untuk menjaga ketertiban jalannya persidangan; ▪ Untuk mencegah dilakukannya live streaming terhadap proses persidangan tanpa izin hakim; ▪ Untuk melindungi integritas dan wibawa pengadilan; ▪ Tidak mengurangi kebebasan pers untuk mempublikasikan berita setelah persidangan.
  • 30.
    TINDAK PIDANA TERHADAPAGAMA (PENODAAN AGAMA) • Masih diperlukan pengaturannya di Indonesia yang multi religi agar tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri. • Ketentuan dalam RUU KUHP sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) Konvensi Internasional Hak Sipil & Politik yang telah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005 dan Pasal 5 UU PNPS No.1/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Penodaan Agama. • Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini adalah menunjukkan permusuhan, kebencian, dan hasutan untuk melakukan permusuhan, Kekerasan, atau diskriminasi terhadap agama dan kepercayaan orang lain. • Telah diberikan penjelasan sebagai berikut: Uraian tertulis atau lisan yang objektif (ilmiah) yang disertai penjelasan dengan usaha untuk menghindari kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan, bukanlah tindak pidana.
  • 31.
    TINDAK PIDANA MEMPERTUNJUKAN ALATPENCEGAH KEHAMILAN KEPADA ANAK • Bukan merupakan hal baru, karena ketentuan yang hampir serupa sudah diatur dalam Pasal 534 KUHP dan Pasal 535 KUHP Tentang Tindak Pidana Menunjukkan Alat Pencegah Kehamilan. • Ketentuan ini ditujukan untuk melindungi anak dari perilaku seks bebas. • Pengecualian: Penyampaian informasi dan/atau peragaan alat, obat, dan cara kontrasepsi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga lain yang terlatih di tempat dan dengan cara layak, untuk kepentingan program KB, pencegahan PMS, pendidikan dan ilmu pengetahuan. • Pasal 28 UU No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan & Pembangunan Keluarga melarang mempertunjukan alat pencegah kehamilan kepada umum.
  • 32.
    TINDAK PIDANA PERZINAAN(PASAL 411), KOHABITASI (PASAL 412) DAN PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN (PASAL 477) Tujuan: “Mengejawantahkan nilai-nilai masyarakat Indonesia & penghormatan terhadap lembaga perkawinan” Pembatasan: • Delik aduan yang hanya dapat diproses bila ada pengaduan dari pasangan, orang tua, atau anak. • Pengaduan tidak wajib diikuti dengan pengajuan gugatan perceraian seperti dalam Pasal 284 KUHP. • Untuk mencegah terjadinya main hakim sendiri oleh masyarakat. • Syarat kepala desa sebagai pengadu dihapuskan. • Melengkapi pengaturan marital rape yang diatur dalam Pasal 53 UU PKDRT
  • 33.
    33 KOHABITASI (HIDUP BERSAMA) Setiap Orang yang melakukan hidupbersama sebagai suami istri di luar perkawinan CABUL Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya: a. di depan umum, b. secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, atau c. yang dipublikasikan sebagai muatan Pornografi, PERZINAHAN Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya
  • 34.
    34 ❑Ayat 1. SetiapOrang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya. Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan dalam ikatan perkawinan, tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan Korban. ❑Ayat (2). a. persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupalan suami/istrinya yang sah; b. persetubuhan dengan Anak; c. persetubuhan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; atau d. persetubuhan dengan penyandang disabilitas mental dan/ atau disabilitas intelektual dengan memberi atau menjanjikan uang atau Barang, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan menggerakkannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya, padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui. ❑Dianggap juga melakukan Tindak Pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan cara: a. memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain; b. memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau c. memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain. TINDAK PIDANA PERKOSAAN
  • 35.
    35 ✔Tindak Pidana berat terhadaphak asasi manusia, ✔Tindak Pidana terorisme, ✔Tindak Pidana korupsi, ✔Tindak Pidana pencucian uang, ✔Tindak Pidana narkotika Penempatan dalam bab tersendiri tersebut didasarkan pada karakteristik khusus, yaitu: a. dampak vilrtimisasinya (Korbannya) besar; b. sering bersifat transnasional terorganisasi (Tfansnational Oryanizcd Cimel; c. pengaturan acara pidananya bersifat khusus; d. sering menyimpang dari asas umum hukum pidana materiel; e. adanya lembaga pendukung penegakan hukum yang bersifat dan memiliki kewenangan khusus (misalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia); f. didukung oleh berbagai konvensi internasional, baik yang sudah diratifikasi maupun yang belum diratifftasi; dan g. merupakan perbuatan yang dianggap sangat jahat (super mala per se) dan tercela dan sangat dikutuk oleh masyarakat (strong people ardemnation). TINDAK PIDANA KHUSUS
  • 36.
    Pasai 624 Undang-Undang inimulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.. 36 PERATURAN PELAKSANA DAN KEBERLAKUAN Pasal 621 Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
  • 37.
    37 TERIMA KASIH Badan PembinaanHukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI