Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemilu legislatif dan reformasi politik di Indonesia. 2. Ada beberapa alternatif sistem pemilu yang diusulkan untuk pemilu 2014, seperti proporsional tertutup, terbuka, atau campuran dari kedua sistem. 3. Dokumen ini juga membahas persyaratan-persyaratan untuk partai politik dan penyelenggaraan pemilu yang demokratis.

1. Eksistensi Parpol dan Perubahan Sistem
Pemilu Legislatif
Dr. Wahyudi Kumorotomo
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada
www.kumoro.staff.ugm.ac.id
Bintek Penyegaran
DPRD Nganjuk
Hotel Sahid Jogja, 23 Des 2011

2. Mengapa Pemilu (elections) diperlukan?
1. Menguatkan legitimasi pranata politik
(eksekutif, legislatif, judikatif)
2. Menjamin stabilitas peralihan
kepemimpinan
3. Memilih kader penguasa yang terbaik
4. Menegakkan demokrasi.

3. Parameter Kualitas Pemilu
1. Demokratis (persaingan sehat, jujur, adil, aman)
2. Terciptanya infrastruktur politik (DPR, presiden) yg
kuat dan berkualitas
3. Derajat keterwakilan yg optimal; mengurangi
kemungkinan over-representation di daerah tertentu
dan under-representation di daerah lainnya
4. Menyeluruh & tuntas; peraturan yg jelas, tanpa
intervensi pemerintah atau pihak tertentu
5. Praktis, tidak rumit dan mudah dilaksanakan.

4. Agenda Reformasi Politik
• UU No.2/2008 ttg Parpol  sudah diubah dg UU No.2/2011
• UU No.22/2007 ttg Penyelenggara Pemilu  sudah diubah
dg UU No.15/2011
• UU No.42/2008 ttg Pilpres
• UU No.27/2009 ttg Susduk MPR, DPR, DPD, DPRD
• UU No.10/2008 ttg Pemilu Legislatif; RUU perubahan
sampai tingkat pembahasan di Panja.
Catatan: Apakah persiapan Pemilu 2014 sudah sesuai
kehendak publik dan berjalan sesuai jadwal?

5. Syarat Parpol (ps.2 UU No.2/2011)
• Didirikan oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) WNI
berusia 21 th atau sdh menikah; Pendaftar: 50 orang,
anggota tdk merangkap Parpol lain.
• Menyertakan 30% anggota perempuan
• AD & ART
• Sistem kepengurusan sesuai UU; didaftar di
Kemkuham.

6. UU No.15/2011 ttg
Penyelenggara Pemilu
• Penyelenggara Pemilu adalah KPU dan Bawaslu
sebagai satu kesatuan fungsi.
• Menyelenggarakan Pemilu untuk memilih: anggota
DPR, DPD, DPRD, Pres & Wapres, Gub, Bup/Wako
secara demokratis.
• Lembaga penyelenggara dibentuk secara bertingkat
sesuai fungsi kewilayahan: KPU, KPU Prov, KPU
Kab/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN.
• Pemilu & Pemilukada diharapkan berjalan dengan
lancar dan kelemahan yg ada terus diperbaiki.

7. Sistem Pemilu
1. Proporsional (proportional representation);
Kursi yg dimenangkan parpol berbanding seimbang dg
proporsi suara yg diperolehnya.
Mis: Partai A=48,5%, B=29%,C=14%,D=7,5%, E=1%  Quota:
100%/5 kursi = 20%; Jatah kursi ke-4 diberikan ke partai C krn
terbesar sisa suaranya (14%).
Variasi sistem: closed system & open system.
2. Distrik (plurality system);
Wilayah pemilihan dibagi ke dalam bbrp distrik pemilihan.
Rumus pengalokasian kursi: absolut majority; 50%+1 (Inggris)
dan simple majority (Amerika).

8. Keunggulan/Kelemahan Sistem Pemilu
Proporsional Distrik
1. Peran partai Kuat sekali Sangat lemah
2. Distorsi Rendah Tinggi
3. Kedekatan calon
dg pemilih
Rendah Tinggi
4. Akuntabilitas Rendah Tinggi
5. Politik uang Rendah Tinggi
6. Kualitas legislatif Sama dg Distrik Sama dg
Proporsional

9. Pasal Krusial
RUU Sistem Pemilu
• Ps. 202: Parliamentary threshold:
Fraksi Pendirian PT
Golkar 5%
PDIP 5%
PD 4%
PKS 3-4%
PAN 2,5%
PPP 2,5%
KB 2,5%
Gerindra 2,5%
Hanura 2,5%

10. Perhitungan Sisa Suara (ps.205)
• Alternatif I: perolehan kursi dg prinsip habis di
Dapil  ditetapkan dg angka BPP (Bilangan
Pembagi Pemilih) di DPR
• Alternatif II: Sisa suara ditarik ke Provinsi 
perolahan kursi tahap kedua ditentukan dg
cara seluruh sisa suara Parpol dikumpulkan di
provinsi untuk menentukan BPP yg baru.

11. Konversi Suara Menjadi Kursi
(ps.205-207)
• Metode kuota (varian Largest Remainder) 
sama seperti Sistem Pemilu 2004
• Metode Divisor (bilangan pembagi tetap) dg
varian D’Hondt  Usulan FPG
• Metode Divisor varian Sainte
Lague/Webster/Jeferson  usulan FPKS
• Penarikan sisa suara ke tingkat nasional 
usulan FPDIP.

12. Sistem Campuran
dlm Pemilu 2014?
• Proporsional Tertutup: Usulan Partai Demokrat.
(peran Parpol lebih menonjol); Anas Urbaningrum:
terbuka krn mendorong Caleg utk bekerja keras.
• Proporsional Terbuka: Usulan Partai Keadilan
Sejahtera. (peran Caleg lebih menonjol, cocok utk
partai kader); Usulan Al Muzammil Yusuf:
tertutup, tetapi diawali Pemilu internal Parpol.
• Campuran (Gabungan sistem terbuka 70% dan
tertutup 30%): Usulan Aburizal Bakrie  Bgm
realisasinya?

13. Beberapa Catatan
1. Kemandirian Parpol adalah prasyarat bagi sistem kepartaian
modern dan profesional
2. Dalam setiap sistem Pemilu selalu terdapat keunggulan dan
sekaligus kelemahan. Yang diperlukan adalah antisipasi thd setiap
kelemahan.
3. Politik uang adalah masalah penting yg harus diberantas  Bgm
menciptakan komitmen bersama?
4. Pendidikan politik adl tanggungjawab semua Parpol dan semua
unsur masyarakat.
TERIMA KASIH