Pemahaman Proses Pemilu

1
LAPORAN AKHIR RISET
STUDI TENTANG PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF
(PENELITIAN PADA PEMILU 2014)
Disusun Oleh :
Dimas Dwi Oktavianto
7211413192
ROMBEL 93
DISUSUN GUNA MEMENUHI TUGAS MATA KULIAH PKN
PENGAMPU : NATAL KRISTIONO,S.P.d.,M.H
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2014

2
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang
kiranya patut penulis ucapkan, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat
menyelesaikan kegiatan observasi pemilu ini dapat berjalan secara lancar dan tidak terjadi
suatu kendala. Dalam laporan kegiatan observasi ini penulis menjelaskan mengenai hasil
observasi yang dilakukan penulis di tps 10 banaran,sekaran,gunung pati semarang pada
tanggal 9 april 2014 tentang jalannya serta proses kegiatan pemilu. Laporan ini disusun guna
memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan serta menambah ilmu di bidang
nasionalisme.
Penulis menyaadari, bahwa dalam laporan ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. hal
ini disebabkan terbatasnya kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang kami miliki,
namun demikian banyak pula pihak yang telah membantu kami dengan menyediakan
dokumen atau sumber informasi, memberikan masukan pemikiran. Oleh karena itu penulis
mengharapkan kritik dan saran. Demi perbaikan dan kesempurnaan Laporan ini di waktu
yang akan datang. Semoga laporan observasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua pada
khusunya dan pembaca pada umumnya.
Semarang, 17 April 2014

3
A. PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Pemilu dalam Negara demokrasi indonesia merupakan proses
pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan oleh bangsa Indonesia
setiap 5 tahun sekali baik pemilu legslatif untuk memilih wakil rakyat
maupun pemilihan calon presiden,gubernur,bupati,walikota serta kepala
daerah lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi pancasila, dan UUD
1945 dengan adanya pemilu setiap warga Negara Indonesia berhak dan dapat
berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, saat ini
pengetahuan masyarakat akan pemilu masih sedikit, sehingga cenderung acuh
dan tidak mau tahu dalam proses jalannya pemilu bagi kehidupan bangsa di
masa yang akan datang, sehingga dengan disusunnya laporan kegiatan
observasi ini, pembaca/masyarakat dapat lebih memahami proses jalannya
suatu pemilu.
Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah proses pencalonan seorang caleg
2. Bagaimana cara dan proses pemungutan suara
3. Apa sajakah pelanggaran yang terjadi saat pemilu berlangsung
Tujuan
1. Dengan diadakannya tugas observasi pemantaun pemilihan legislatif 2014 ini,
dapat menambah ilmu pengetahuan
2. Mempelajari system pemilu anggota DPR,DPD,DPRD Propinsi, DPRD
Kabupaten
3. Memahami tata cara pemungutan suara
4. Mampu memahami seluruh tata cara pelaksanaan pemilu
5. Dapat memahami cara dan proses perhitungan suara
B. SISTEM PEMILIHAN UMUM 2014
1. Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten
Tingkat Intuisi Kursi yang diperebutkan
Nasional DPR RI 560
Nasional DPD 132
Provinsi DPRD
Provinsi
2.112
Kabupaten kota DPRD Kota 16.895
Jumlah Keseluruhan 20.389

4
No.Urut Nama Partai Jumlah Anggota
DPR RI DPRD
Kota
DPRD
Provinsi
1 NASDEM 9 9 12
2 PKB 9 9 12
3 PKS 9 9 12
4 PDI-P 9 9 12
5 GOLKAR 9 9 12
6 GERINDRA 9 9 12
7 DEMOKRAT 9 9 12
8 PAN 9 9 12
9 PPP 9 8 10
10 HANURA 9 9 10
14 PBB 9 2 4
15 PKPI 9 9 11
1.1 Pencalonan
TATA CARA PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN
1. Persiapan.
KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota membentuk kelompok kerja dan
menempuh prosedur sebagaimana instruksi kerja tahapan pencalonan.
2. Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
a. Syarat pengajuan calon
1. Surat pencalonan dari partai politik (Model B).
2. Daftar bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota (Model BA).
b. Syarat Calon
1. Surat Keterangan dan Surat Pernyataan untuk pemenuhan persyaratan
masing-masing bakal calon (formulir Model BB sampai dengan Model
BB-11).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia atau
paspor bagi bakal calon yang bertempat tinggal di luar negeri.
3. Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Politik Peserta Pemilu yang
masih berlaku.

5
4. Fotokopi ijazah/STTB, surat keterangan berpenghargaan sama dengan
ijazah/STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang
dilegalisasi oleh sekolah/satuan pendidikan atau Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi atau Kepala Kantor Kementerian
Agama Kabupaten/Kota.
5. Surat keterangan atau tanda bukti dari Ketua PPS atau KPU
Kabupaten/Kota telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana formulir
Model AA1.
6. Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan bagi bakal
calon yang telah menjalani pidana penjara
7. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari
dokter, puskesmas atau rumah sakit pemerintah.
8. Surat Keterangan dari kantor perwakilan Republik Indonesia bagi calon
yang bertempat tinggal di luar negeri.
9. a. Surat Pernyataan Pengunduran Diri bagi kepala daerah, wakil kepala
daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia,
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dll
b. Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari anggota partai politik bagi
anggota partai politik yang dicalonkan oleh partai politik yang
berbeda (Model BB-5).
c. Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari anggota partai politik bagi
anggota partai politik yang dicalonkan oleh partai politik yang
berbeda (Model BB-5),
10. .Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Surat Keputusan
Pemberhentian bagi Penyelenggara Pemilu, DKPP, dan Panitia
Pemilihan.
11. Pas foto berwarna terbaru masing-masing bakal calon dengan ukuran
a. 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar disertai soft file.
 Tata Cara Pengajuan Bakal Calon dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi,
dan DPRD Kabupaten/Kota
Proses penetapan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota, dimulai seleksi internal Partai Politik Pemilu. Seleksi ini dilakukan secara
demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik yang bersangkutan.
Berdasarkan hasil seleksi, Partai Politik peserta Pemilu yang bersangkutan menyusun daftar
bakal calon. Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh Pengurus Pusat Partai Politik
yang bersangkutan, sedangkan daftar bakal calon anggota DPRD Provinsi ditetapkan oleh
Pengurus Partai Politik peserta Pemilu tingkat Provinsi, dan daftar bakal calon anggota
DPRD Kabupaten/Kota, ditetapkan oleh Pengurus Partai Politik peserta Pemili tingkat
Kabupaten/Kota. Dalam daftar bakal calon tersebut, memuat paling sedikit 30% (tiga puluh
perseratus) perwakilan perempuan. Setiap 3 (tiga) orang bakal calon, terdapat sekurang-
kurangnya 1 (satu) orang calon perempuan. Yang dimaksud Pengurus Pusat Partai Politik,
adalah Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau nama lain, sedangkan yang dimaksud
Pengurus Partai Politik tingkat provinsi, adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik
tingkat provinsi atau nama lain, dan yang dimaksud dengan Pengurus Partai Politik tingkat
kabupaten/kota, adalah Ketua Dewan Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota, atau
nama lain. Daftar bakal calon dimaksud , dapat memuat sebanyak-banyaknya 120% (seratus
dua puluh perseratus) dari jumlah kursi setiap Daerah Pemilihan.

6
Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dimaksud
diajukan kepada:
1. KPU untuk daftar calon anggota DPR yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan
Sekretaris Jenderal atau sebutan lain.
2. KPU Provinsi untuk daftar calon anggota DPRD Provinsi yang ditandatangani oleh
Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain.
3. KPU Kabupaten/Kota untuk daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang
ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain.
1.2 Caleg Perempuan
Kebijakan afirmatif merupakan bagian dari prinsip keadilan dalam demokrasi yang
diimplementasikan melalui pemenuhan pencalonan minimal 30% perempuan sebagai
anggota legislatif, dan penempatan caleg perempuan dalam Daftar Calon sebagaimana
diatur dalam pasal 55 dan 56 UU No.8/tahun 2012. Kebijakan afirmatif telah diterapkan
sejak Pemilu 2004 dan 2009, dan selama dua kali pemilu tersebut penerapannya bersifat
fleksibel tanpa aturan sanksi yang tegas (mandatory) bagi partai politik peserta
pemilu. Dampaknya adalah: (a) partai politik tidak secara serius dan berkesinambungan
melakukan rekrutmen dan kaderisasi perempuan hingga tingkat terendah sebagai bagian dari
pendidikan kader; (b) partai politik melihat kebijakan afirmatif hanya sebagai pelengkap
administratif untuk keperluan verifikasi tetapi tidak dilihat sebagai upaya yang mutlak
diperlukan untuk memperbaiki kondisi ketimpangan representasi politik; (c) secara umum
caleg perempuan lebih dimanfaatkan sebagai mobilisasi pengumpul suara bagi partai politik.
Penguatan kebijakan afirmatif melalui Peraturan KPU sangat strategis karena
berkaitan dengan pemenuhan tanggung jawab partai politik peserta pemilu untuk
mencalonkan minimal 30% perempuan sesuai perintah Undang undang. Pasal 54 UU
No.8/2012 menyebutkan bahwa Daftar bakal calon memuat paling banyak 100% dari jumlah
kursi pada setiap daerah pemilihan. Lalu pada pasal 55 disebutkan bahwa Daftar bakal
calon memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Ditambah dengan ketentuan
pasal 56 ayat 2 bahwa setiap tiga orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang
perempuan bakal calon. Ketiga pasal tentang Daftar bakal calon ini dapat dan perlu
dianggap berkaitan, dimana Daftar bakal calon ada pada setiap daerah pemilihan dan
memuat sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan. Maka Peraturan KPU sebagai
pelaksana teknis ketentuan UU sangat strategis untuk mengatur bahwa Daftar bakal
calon pada setiap daerah pemilihan harus memuat paling kurang 30% perempuan
bakal calon. Mengacu pada pasal 53 ayat 2, 3, dan 4 maka Daftar bakal calon berlaku untuk
DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Jika partai politik tidak memenuhi Daftar
bakal calon sebagaimana diatur maka berarti tidak bisa mengajukan caleg untuk mengikuti
pemilu di daerah pemilihan bersangkutan.

7
1.3. Daerah Pemilihan
 TPS 10 Berada di Dusun Banaran, Kel. Sekaran, Kec. Gunung Pati
 DCT DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah 1 Meliputi Semarang, Kendal, Kota
Salatiga, Kota Semarang
 DPRD Kota Semarang Daerah Pemilihan (Dapil) 5
 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah 1
1.4. Surat suara dan Tata cara Pencoblosan
Surat Suara yang sah telah di sediakan pada tiap-tiap TPS tiap tiap daerah meliputi Surat Suara DPR
RI,DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kota.
Tata Cara Pemungutan untuk Pemilih
Untuk pemungutan cukup membawa fomulir C6 yang merupakan surat pemberitahuan.
Berikut uraian alur pemungutan suara sebagaimana dimaksud:
1. Pemilih yang telah menerima pemberitahuan (undangan), maupun pemilih dengan
identitas datang ke TPS dan kemudian mendaftarkan diri kepada petugas KPPS;
2. Setelah didaftarkan, pemilih dipersilakan untuk menunggu antrian;
3. KPPS akan memanggil pemilih (sesuai dengan antrian) untuk menerima surat suara.
Periksalah surat suara yang diberikan oleh KPPS. Jika terdapat surat suara yang rusak,
maka pemilih berhak untuk mendapatkan penggantian surat suara;
4. Pemilih yang telah mendapatkan surat suara, kemudian menuju bilik suara untuk
melakukan pemilihan dengan cara mencoblos pilihannya pada surat suara
5. Setelah selesai memberikan suara, pemilih menuju kotak suara untuk memasukkan surat
suara ke dalam masing-masing kotak suara yang sesuai dengan jenis surat suara;
6. Pemilih menuju pemberian tanda dalam bentuk tinta, sebagai penanda bahwa pemilih
yang bersangkutan telah melaksanakan pemungutan suara; dan
7. Pemilih yang telah selesai melakukan seluruh proses pemungutan suara dipersilakan
untuk meninggalkan area Tempat Pemungutan Suara (TPS).
2.Pemilihan Anggota DPD
1.1. Pencalonan
KPU telah menetapkan daftar calon tetap (DCT) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di
33 provinsi sebanyak 945 orang. Terdiri dari 826 orang laki-laki dan 119 orang
perempuan.Namun pemilihan umum pada tingkat DPD tersebut hanya di berikan tempat
sebanyak 132 kursi.

8
Tata cara dan syarat pendaftaran anggota DPD
 Pendaftaran bakal calon Anggota DPD dilaksanakan di Kantor KPU Provinsi.
 Pendaftaran bakal calon Anggota DPD dilakukan oleh bakal calon Anggota DPD atau petugas
penghubung yang telah ditunjuk berdasarkan surat mandat oleh bakal calon Anggota DPD.
 Pendaftaran bakal calon Anggota DPD hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa pendaftaran.
 Perseorangan peserta Pemilu, dapat menjadi bakal calon anggota DPD setelah memenuhi
persyaratan :
Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. cakap berbicara, membaca. dan menulis dalam bahasa Indonesia;
d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah
menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat;
e. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
f. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
g. sehat jasmani dan rohani;
h. terdaftar sebagai pemilih;
i. bersedia bekerja penuh waktu;
j. mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pegawai Negeri
Sipil, dll
k. bersedia untuk tidak praktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris,
pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dll
l. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi,
komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau
badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari
keuangan negara;
m. mencalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
n. mencalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan; dan
o. mendapat dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan. 7.
Dalam pengajuan pendaftaran bagi bakal calon Anggota DPD, bakal calon memenuhi
jumlah minimal dukungan pemilih dan sebaran dukungan paling sedikit 50% dari
jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan sesuai dengan Surat Keputusan
KPU Nomor: 315/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tanggal 2 April 2013 tentang Jumlah
Minimal Dukungan Pemilih Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Pemilu
2014.
1.2 Surat Suara dan Tata Cara Pencoblosan
Surat suara yang di sediakan oleh TPS-TPS setempat pada tahap ini adalah surat
suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah ( DPD). Untuk memilih anggota
DPD, juga terdapat 3 cara pencoblosan yang sah.
1. dengan mencoblos foto calon
2. mencoblos nomor urut calon
3. dengan mencoblos nama calon.

9
C. PENYELENGGARA PEMILU 2014
1. Profil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
KPU Kota Semarang
Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Semarang
Alamat: Jl. Pemuda No 175 Semarang
Nomor Telepon (024) 3584055, 3549942
Website: www.kpukotasemarang.info
Komisi Pemilihan Umum menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, non-
partisan, tidak memihak, transparan, dan profesional, berdasarkan asas-asas Pemilihan Umum
dengan melibatkan rakyat seluas-luasnya, sehingga hasilnya dipercaya masyarakat.
KPU Kota Semarang merupakan instansi non struktural adalah lembaga
penyelenggara pemilu yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri di tingkat Kota/Kabupaten
yang berada dibawah dan merupakan bagian Komisi Pemilihan Umum Pusat dan Komisi
Pemilihan Umum Propinsi Jawa Tengah serta bertanggung-jawab kepada Ketua KPU Pusat
dan KPU Propinsi Jawa Tengah.
DAFTAR NAMA DAN ALAMAT ANGGOTA KOTA SEMARANG PERIODE 2008-
2013
1. M HAKIM JUNAIDI, M, Ag KETUA ANTAR LEMBAGA, DATA INFORMASI
DAN ORGANISASI
2. HENRY WAHYONO, SPd ANGGOTA SOSIALISASI,PENDIDIKAN PEMILIH
DAN SDM
3. Dra. SITI PRIHATININGTYAS M.Pd ANGGOTA LOGISTIK,KEUANGAN DAN
UMUM
4. JOKO SANTOSO ANGGOTA TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU
5. M. ABDUL KHOLIQ ANGGOTA HUKUM DAN PENGAWASAN
2. Profil KPPS wilayah pantauan
TPS 10 Banaran,Sekaran, Gunung Pati Semarang
1. Ketua : Bpk Mustafirin
Pekerjaan : PNS Akpol
Alamat : Banaran Rt 1, Rw 5, Kelurahan Sekaran,Kecamatan Gunung Pati,
Semarang
2. Pendamping 1 : Atiqah
Pekerjaan : Guru
Semarang

10
3. Pendamping 2 : Nur Hadi
Pekerjaan : Swasta
Semarang
Anggota :
4. Nama : Budi Wahyono
Pekerjaan : Satpam
Semarang
5. Nama : Abdul Khamid
Pekerjaan : Swasta
Semarang
6. Nama : Sodri
Pekerjaan : Swasta
Semarang
7. Nama : Nur Hadi
Jabatan : Ketua RT
Semarang

11
D. PENGAWAS PEMILU 2014
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah badan yang bertugas mengawasi
penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bawaslu ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 70
tentang Pemilihan Umum. Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang.
Keanggotaan Bawaslu terdiri atas kalangan professional yang mempunyai
kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik.
Dalam melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu didukung oleh Sekretariat Bawaslu.
Sekretariat Bawaslu dipimpin oleh Kepala Sekretariat. Sekretariat Bawaslu dibentuk
berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2008. Sekretariat
Bawaslu mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada
Bawaslu. Sekretariat Bawaslu terdiri atas sebanyak-banyaknya 4 (empat) bagian, dan
masing-masing bagian terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) sub bagian.
Profil Pengawas Pemilu
JAWA TENGAH
Jl. Atmodirono No.12A Semarang
Telp./Fax.: (024) 8450728
Nama Ketua : Abhan, SH.
Nama Anggota : Teguh Purnomo, SH.,M.Hum.
Nama Anggota : Juhanah. S.Pd., MH.
Profil KPU Kota Semarang
Nama-nama anggota :
 Nama : Moch. Imron, S.H., M.H
Jabatan : Sekretaris
Alamat : Bandarharjo, Semarang Utara
 Nama : Tobiri, S.pd
Jabatan : Plt Ka. Sub Bag. Umum
Alamat : Gunung pati, Kota Semarang
 Nama : Heru Suprianto, S.H
Jabatan : Ka. Sub Bag. Hukum
Alamat: Jl. Banowati, Kota Semarang
 Nama : Triyono, S.H
Jabatan: Ka. Sub Bag. Teknis Pemilu dan Humas
Alamat: Banyumanik, Kota Semarang
 Nama : Drs. Sugiarto
Jabatan: Ka. Sub Bag. Program dan Data
Alamat: Bangetayu, Kota Semarang

12
E. PELAKSANAAN PEMILU
Tempat Pelaksanaan : TPS 10 Ds. Banaran, Kelurahan Sekaran, Kecamatan
GunungPati
Hari tanggal : Rabu, 9 April 2014
Waktu Pelaksanaan : 07.00 - 13.00
Waktu penghitungan suara : Pukul 14.00 - selesai
1. PEMUNGUTAN SUARA
PROSEDUR PEMUNGUTAN SUARA UNTUK KPPS
Pukul 07.00 Ketua KPPS membuka Rapat Pemungutan Suara
Apabila rapat sudah dibuka namun pemilih belum ada yang hadir, rapat pemungutan suara
ditunda sampai dengan ada pemilih yang hadir.
Saksi yang datang setelah pukul 07.00 dianggap tidak hadir.
LANGKAH KE 1 – MEMANDU SUMPAH/JANJI ANGGOTA KPPS
Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS dengan membaca
sumpah/janji yang naskahnya disediakan oleh KPUK, dan diikuti seluruh anggota KPPS.
LANGKAH KE 2 – MEMERIKSA DAN MEMPERLIHATKAN PERALATAN
PEMILU
Ketua KPPS melakukan kegiatan :
1. Membuka kotak suara, mengeluarkan semua isinya, dan meletakkannya di atas meja.
Selanjutnya mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan kelengkapan
administrasi dan dicatat dalam formulir Model C4-KWK.KPU.
2. Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi bahwa kotak suara benar-benar kosong.

13
3. Menutup kotak kembali, mengunci dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan.
LANGKAH KE 3 – MENGHITUNG SURAT SUARA YANG DITERIMA UNTUK
TPS
Ketua KPPS melakukan kegiatan :
1. Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa sampul yang berisi surat
suara masih tersegel.
2. Dibantu oleh anggota KPPS menghitung seluruh jumlah surat suara yang ada di TPSnya
termasuk surat suara cadangan sebanyak 2,5% dari jumlah pemilih yang tercantum dalam
DPT dan mengumumkannya, serta mencatat dalam berita acara.
3. Mengumumkan jumlah pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk
TPS yang bersangkutan.
LANGKAH KE 4 – MENANDATANGANI BERITA ACARA PEMBUKAAN KOTAK
Ketua KPPS mengisi dan menandatangani berita acara sesuai dengan jenis dan jumlah
barang yang ada.
LANGKAH KE 5 – MEMBERIKAN PENJELASAN KEPADA PEMILIH DAN SAKSI
Ketua KPPS memberikan penjelasan tentang tatacara pemungutan dan penghitungan suara
di TPS. Saat memberikan penjelasan, Ketua KPPS membuka dan memperlihatkan contoh
surat suara. Penjelasan ini hanya dilakukan 1 (satu) kali.
Cara memberikan suara dilaksanakan dalam bilik pemberian suara dengan cara :
1. Surat suara sebanyak 1 lembar dibuka dan diperiksa oleh pemilih untuk meyakinkan bahwa
surat suara tersebut dalam keadaan baik. Apabila rusak, pemilih dapat meminta gantinya.
Pergantian hanya dapat dilakukan 1 kali.
2. Pemilih yang telah menerima surat suara dari Ketua KPPS langsung menuju bilik suara
untuk memberikan suara (nyoblos).
3. Sebelum mencoblos, surat suara diletakkan dalam keadaan terbuka di atas alas
pencoblosan selanjutnya dicoblos dengan alat pencoblos.
Tatacara mencoblos agar surat suara yang dicoblos dinyatakan sah adalah sebagai berikut :
1. Surat suara ditanda tangani oleh Ketua KPPS dan
2. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kolom yang memuat satu pasang calon, atau
3 Tanda coblos terdapat dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama
pasangan calon yang telah ditentukan, atau
4. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih dalam salah satu kolom yang memuat nomor,
foto dan nama pasangan calon, atau
5. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kolom yang memuat nomor, foto dan nama
pasangan calon, serta
6. Surat suara yang dicoblos adalah surat suara yang ditetapkan KPUK.
7. Menggunakan alat pencoblos surat suara yang telah disediakan,
8. Lubang hasil pencoblosan terdapat pada surat suara yang tidak rusak, dan
9. Pada surat suara tidak terdapat tulisan atau catatan.
10 Tanda coblos tembus secara garis lurus (simetris) sehingga mengakibatkan surat suara
terdapat dua hasil pencoblosan tetapi tidak mengenai kolom pasangan calon lain.
Setelah pemilih mencoblos, surat suara dilipat kembali seperti semula sehingga tandatangan
ketua KPPS tetap dalam keadaan terlihat dan hasil pencoblosan tidak dapat dilihat.

14
LANGKAH KE 6 – MEMASUKI TPS
Anggota KPPS ke 4 mengambil posisi dekat pintu masuk dan melakukan :
1. Memeriksa jari tangan pemilih – apakah ada bekas tinta khusus atau tidak.
Bila ada, tidak diijinkan masuk TPS.
2. Memeriksa pemilih apakah membawa kartu pemilih dan undangan untuk memberikan
suara atau tidak. Apabila pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak membawa kartu pemilih,
pemilih yang bersangkutan menyerahkan surat undangan (pemberitahuan) serta
memperlihatkan kartu identitas yang sah kepada Ketua KPPS.
3. Mencatat nama pemilih di kertas yang dibuat sendiri, dan menuliskan nomor urut
kehadiran pada surat undangan pemilih dan mempersilahkan duduk di tempat yang sudah
disiapkan.
4. Mencatat jenis kelamin pemilih.
5. Meminta kartu pemilih atau surat keterangan pindah memilih bagi pemilih dari TPS lain.
LANGKAH KE 7 – MENANDAI SALINAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN
MEMBERIKAN SURAT SUARA
A. Ketua KPPS memanggil pemilih dengan menyebutkan nomor urut kehadirannya.
B. Pemilih mendatangi meja Ketua KPPS dan memperlihatkan kartu pemilih dan surat
undangan/pemberitahuan untuk memberikan suara.
C. Anggota KPPS ke 2 melakukan kegiatan :
1. Mencari nama dan nomor pemilih pada salinan DPT.
2. Memberi tanda centang (“V”) di sebelah nama pemilih sebagai tanda bahwa pemilih
tersebut telah memilih.
3. Memeriksa Kartu Pemilih dan undangan untuk memberikan suara untuk memastikan
keabsahannya.
4. Mengembalikan Kartu Pemilih kepada pemilih.
5. Mencatat nama pemilih, nomor pemilih, dan asal TPS terhadap pemilih dari TPS lain
dalam formulir Model C8-KWK.KPU.
D. KPPS dalam kegiatan pemungutan suara di TPS, wajib mendahulukan melayani terhadap
pemilih yang namanya tercantum dalam DPT untuk TPS.
E. Pemilih dari TPS lain dapat dilayani dengan ketentuan:
a. Apabila surat suara di TPS yang bersangkutan masih tersedia.
b. Apabila surat suara di TPS yang bersangkutan tidak tersedia, pemilih yang bersangkutan
dapat memberikan suara di TPS terdekat yang masih tersedia.
LANGKAH KE 8 – PEMILIH MENERIMA SURAT SUARA
A. Anggota KPPS ke 3 memberikan surat suara kepada Ketua KPPS.
B. Ketua KPPS membubuhkan tanda tangannya dibagian yang disediakan dalam surat
suara, dan memberikannya kepada pemilih.
Jika ternyata surat suara rusak (berlubang, robek, ada tulisan/coretan cetakan kurang
sempurna), atau pemilih melakukan kesalahan dalam mencoblos, maka pemilih
mengembalikan surat suara kepada Ketua KPPS untuk menerima surat suara baru. Dan
penggantian hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Kemudian Ketua KPPS menulis kata
“Rusak” pada surat suara tersebut dan dimasukkan dalam sampul khusus.

15
LANGKAH KE 9 – PEMILIH MENCOBLOS SURAT SUARA DI DALAM BILIK
SUARA
Anggota KPPS ke 5 melakukan kegiatan :
1. Mempersilahkan pemilih untuk memasuki bilik suara yang sudah kosong.
2. Membantu pemilih penyandang cacat atau tunanetra bila diminta oleh pemilih dengan
ketentuan:
a. Dibantu oleh anggota KPPS ke 6.
b. Pemilih yang tidak dapat berjalan, Anggota KPPS ke 5 dan ke 6 membantu pemilih
menuju bilik pemberian suara, dan pencoblosan surat suara dilakukan pemilih sendiri.
c. Pemilih yang tidak mempunyai keduabelah tangan dan pemilih tunanetra, anggota KPPS
ke 5 membantu melakukan pencoblosan surat suara sesuai kehendak pemilih dengan
disaksikan oleh anggota KPPS ke 6.
d. Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang memiliki halangan fisik lain dapat meminta
bantuan orang lain (selain anggota KPPS ke 5 dan ke 6) dengan ketentuan pencoblosan
dilakukan oleh pemilih sendiri dengan bantuan orang lain tersebut.
e. Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang
memiliki halangan fisik lain, wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dengan
menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C7-KWK.KPU.
LANGKAH KE 10 – MEMASUKKAN SURAT SUARA KE KOTAK SUARA
A. Pemilih : Setelah mencoblos surat suara, pemilih melipat kembali surat suara seperti
semula sehingga tanda tangan Ketua KPPS tetap terlihat dan tanda coblosnya tidak dapat
dilihat.
Pemilih menuju ke tempat kotak suara dan memperlihatkan kepada Ketua KPPS bahwa surat
suara dalam keadaan terlipat, kemudian surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara.
B. Anggota KPPS ke 6 : Wajib senantiasa mengawasi dan memastikan pemilih
memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara tanpa menyentuhnya.
LANGKAH KE 11 – MENCELUPKAN SALAH SATU JARI TANGAN KE TINTA
Anggota KPPS ke 7 :
Menandai pemilih dengan tinta khusus dengan cara memberi tanda atau mencelupkan salah
satu jari tangan ke botol tinta khusus yang tersedia.
Dengan dibantu oleh petugas keamanan, mempersilahkan pemilih meninggalkan lingkungan
yang dibatasi di dalam TPS.
LANGKAH KE 12 – PENUTUPAN PEMUNGUTAN SUARA
Ketua KPPS :
1. Menjelang pukul 13.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa rapat
pemungutan suara akan ditutup.
2. Seluruh pemilih yang berada di sekitar TPS yang belum mendaftar, diminta mendaftarkan
diri. Siapapun tidak diperbolehkan memberikan suara setelah penutupan pukul 13.00 kecuali :
a. Pemilih yang telah menunggu giliran dan sudah mendapat nomor urut.
b. Anggota KPPS
c. Saksi dan petugas keamanan TPS yang membawa surat pemberitahuan untuk memberikan
suara di TPS yang bersangkutan.
d. Pemilih dari TPS lain.
3. Setelah pemilih memberikan suara, Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemungutan suara
telah selesai dan akan dilanjutkan dengan Rapat Penghitungan Suara.
4. Memberitahukan bahwa pemilih, saksi, pemantau, wartawan dan lain-lain diundang untuk
menyaksikan penghitungan suara (tanpa mengganggu proses pelaksanaannya).

16
LANGKAH KE 13 – MENGAMANKAN SURAT SUARA YANG TIDAK TERPAKAI
DAN RUSAK
Anggota KPPS ke 3 : mengamankan surat suara yang tidak digunakan dan surat suara yang
rusak/kelirucoblos.
Tata Cara Pemungutan Untuk Pemilih
Bagi Anda yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Daftar Pemilih Khusus (DPK), Anda
cukup membawa fomulir C6 yang merupakan surat pemberitahuan.
Berikut uraian alur pemungutan suara sebagaimana dimaksud:
8. Pemilih yang telah menerima pemberitahuan (undangan), maupun pemilih dengan
identitas datang ke TPS dan kemudian mendaftarkan diri kepada petugas KPPS;
9. Setelah didaftarkan, pemilih dipersilakan untuk menunggu antrian;
10. KPPS akan memanggil pemilih (sesuai dengan antrian) untuk menerima surat suara.
Periksalah surat suara yang diberikan oleh KPPS. Jika terdapat surat suara yang rusak,
maka pemilih berhak untuk mendapatkan penggantian surat suara;
11. Pemilih yang telah mendapatkan surat suara, kemudian menuju bilik suara untuk
melakukan pemilihan dengan cara mencoblos pilihannya pada surat suara (lihat tata cara
pemberian suara);
12. Setelah selesai memberikan suara, pemilih menuju kotak suara untuk memasukkan surat
suara ke dalam masing-masing kotak suara yang sesuai dengan jenis surat suara;
13. Pemilih menuju pemberian tanda dalam bentuk tinta, sebagai penanda bahwa pemilih
yang bersangkutan telah melaksanakan pemungutan suara; dan
14. Pemilih yang telah selesai melakukan seluruh proses pemungutan suara dipersilakan
untuk meninggalkan area Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Demikian informasi alur pemungutan suara di TPS pada Pemilu 2014.
Suara Sah
Jika dalam Pemilu 2009 lalu, kita mencontreng, Pemilu 2014 ini kita kembali
mencoblos. Jadi Anda akan disediakan paku dan bantalan untuk mencoblos.
Untuk memilih calon anggota DPR dan DPRD, terdapat tiga tata cara pemberian suara sah,
yaitu :
1. Coblos pada kolom nomor urut, tanda gambar, dan nama partai politik;
2. Coblos pada kolom nomor urut dan nama calon;
3. Coblos pada kolom nama partai politik dan tanda coblos pada kolom nomor urut dan
nama calon.
Sedangkan untuk memilih anggota DPD, ada 3 (tiga) cara, yaitu memberikan tanda
coblos pada foto calon anggota DPD, tanda coblos pada nomor urut calon anggota DPD, dan
tanda coblos pada nama calon anggota DPD.
Pada saat penghitungan suara calon anggota DPR dan DPRD, keabsahan suara
ditentukan sebagai berikut:

17
1.Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar dan nama Partai Politik,
suaranya dinyatakan sah untuk Partai Politik;
2. Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut dan nama calon anggota, suaranya
dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan;
serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut dan nama calon dari Partai Politik
yang bersangkutan, suaranya dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai
Politik yang mencalonkan;
serta tanda coblos lebih dari 1 (satu) calon pada kolom yang memuat nomor urut dan nama
calon dari Partai Politik yang sama, suaranya dinyatakan sah 1 (satu) suara untuk
PartaiPolitik;
5.Tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar
dan nama Partai Politik, tanpa mencoblos salah satu calon pada kolom yang memuat nomor
urut dan nama calon dari Partai Politik yang sama, suaranya dinyatakan sah 1 (satu) suara
untuk Partai Politik;
6.Tanda coblos pada surat suara yang di blok warna abu-abu di bawah nomor urut dan nama
calon terakhir, suaranya dinyatakan sah 1 (satu) suara untuk Partai Politik;
7.Tanda coblos tepat pada garis kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar dan nama
Partai Politik tanpa mencoblos salah satu calon pada kolom yang memuat nomor urut dan
nama calon dari Partai Politik yang sama, suaranya dinyatakan sah 1 (satu) suara untuk Partai
Politik;
8.Tanda coblos tepat pada garis kolom yang memuat 1 (satu) nomor urut dan nama calon,
suaranya dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan;
9.Tanda coblos tepat pada garis yang memisahkan antara nomor urut dan nama calon dengan
nomor urut dan nama calon lain dari Partai Politik yang sama, sehingga tidak dapat
dipastikan tanda coblos tersebut mengarah pada 1 (satu) nomor urut dan nama calon,
suaranya dinyatakan sah 1 (satu) suarauntuk Partai Politik;
10.Tanda coblos pada satu kolom yang memuat nomor urut tanpa nama calon disebabkan
calon tersebut tidak lagi memenuhi syarat, dinyatakan sah 1 (satu) suara untuk Partai Politik;
11.Tanda coblos pada satu kolom yang memuat nomor urut dan nama calon atau tanpa nama
calon yang disebabkan calon tersebut meninggal dunia tidak lagi memenuhi syarat dan tanda
coblos pada satu kolom nomor urut dan nama calon dari satu Partai Politik, dinyatakan sah 1

18
(satu) suara untuk calon yang masih memenuhi syarat;
12.Tanda coblos lebih dari satu kali pada kolom yang memuat nomor urut dan nama calon,
dinyatakan sah 1 (satu) suara untuk calon yang bersangkutan;
13.Tanda coblos pada satu kolom yang memuat nomor-nomor dan nama calon dan tanda
coblos pada kolom abu-abu, dinyatakan sah 1 (satu) suara untuk calon yang bersangkutan;
14.Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor, nama dan gambar Partai Politik yang
tidak mempunyai daftarcalon, dinyatakan sah 1 (satu) suara untuk Partai Politik.
Kesimpulan: Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan, pelaksanaan pemilu di TPS 10
dusun banaran,kelurahan sekaran, kec gunung pati berlangsung dengan dengan baik dan
lancar walaupun ada sedikit kendala saat perhitungan suara yaitu adanya hujan yang
mengakibatkan perhitungan agak tersendat.sehingga memerlukan waktu yang lebih lama.
Masyarakat sangat antusias dengan pemilu tersebut, walaupun ada 72 orang yang tidak
menggunankan hak pilihnya sebagai pemilih.
2. PERHITUNGAN SUARA
Menurut Hasil observasi yang saya lakukan, diperoleh data sebagai berikut:

19
DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
PARTAI NASDEM
NO. NAMA JUMLAH
SUARA
1 PARTAI NASDEM 3
2 SETYO MAHARSO
3 DRS. FADHOLI 6
4 JOICE TRIATMAN
5 DRS. R. AYUB EDI PURNOMO, MM
6 HENKY PRASETYO SOEMITRO, SH., M.SI
7 DRA. MARINA S ANGGRAENI
8 SUSI TRI MULAT, SE
9 H. ANIS NUGROHO WIDHARTO, SE 6
TOTAL SUARA 15
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
NO. NAMA JUMLAH
SUARA
1 PARTAI PKB 13
2 H. ALAMUDIN DIMYATI ROIS 11
3 Z. ARIFIN JUNAIDI 4
4 PURWANTI NINGSIH 1
5 H. A. SURYANTO, SE., M.SI
6 MAURITS ALEX PAATH 3
7 AFIDAH WAHYUNI 3
8 MARDIIYAH
9 LUQMAN HAKIM 6
TOTAL SUARA 41
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
NO. NAMA JUMLAH
SUARA
1 PARTAI PKS 6
2 H. ZUBER SAFAWI, S.HI 5
3 HANDOYO PRIHATANTO, SH., MH
4 AENA HULAIYYA
5 AGUS WASRSITO
6 HADI PUTRATNO, SE., MM
7 INDAH SULISTIYORINI 1
8 H.MASTUR DARORI, SH
9 RETNO SUSILOWATI
TOTAL SUARA 12

20
PARTAI PDI PERJUANGAN
NO. NAMA JUMLAH
SUARA
1 PARTAI PDI PERJUANGAN 23
2 JULIARI P. BATUBARA 11
3 TUTI N ROOSDIONO 3
4 YANUAR PRAWIRAWASESA, SH., M.SI., MH 1
5 TJAHJO KUMOLO, SH 6
6 H. SOETJIPTO, SH., MH
7 DR. MARGARETHA MARIA SINTORINI
8 H. ANTONI WIJAYA, SH 3
9 AGNES DHEVIE ANITA 2
TOTAL SUARA 49
PARTAI GOLKAR
NO. NAMA JUMLAH
SUARA
1 PARTAI GOLKAR 20
2 DRS. H. A. MUJIB ROHMAT 16
3 ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO, SH., MH 4
4 SASMITO, SH., MH 1
5 BAMBANG RAYA SAPUTRA, SE 3
6 DR. DIAH SULITIYANI RS, SH, CN, MHUM 1
7 HARRY AFANDI 1
8 DRA. HJ. SITI NURMARKESI 1
9 AGOES SOFYAN , SH., MM 1
TOTAL SUARA 48
PARTAI GERINDRA
NO. NAMA JUMLAH
SUARA
1 PARTAI GERINDRA 10
2 JAMAL MIRDAD 14
3 IR. SUHARIYANTO 1
4 DRA. HJ. SITI NURIFAH 2
5 DR. CORNELIUS D. RONOWIDJOJO
6 HJ. SUGIHARTI, SH., MH 3
7 ROY MANIK 3
8 CLAUDIA SURJADJA DR. PH
9 IR. H. MIFTA HUDIN AFANDI, SE., MH 2
TOTAL SUARA 35
PARTAI DEMOKRAT
NO. NAMA JUMLAH
SUARA
1 PARTAI DEMOKRAT 7
2 IR. AGUS HERMANTO, MM 3
3 A.BRAHMANA, SE., M.SI
4 PUTRI PERMATA SARI
5 H. AGUS DANI SRIYANTO, SH 1
6 INTAN CAHAYAWATI 2
7 DR. IR. GUNAWAN ADJI, MT
8 TITA SITI SETYAWATY

21
9 THIRZA MOHAMMAD IMRAN
TOTAL SUARA 13
PARTAI AMANAT NASIONAL
NO. NAMA JUMLAH
SUARA
1 PAN 17
2 YAYUK BASUKI 4
3 M. YASIN KARA, SE., MH 25
4 ARIF MUSTAFA AL GUNY
5 DR. MOHAMMAD NASIH, M.SI
6 YEARZY FERDIAN, S.AKT., M.SI
7 HJ. NURYATI SHOLEH
8 NANI DEWI
9 HAFID SIROTUDIN
TOTAL SUARA 38
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
NO. NAMA JUMLAH
SUARA
1 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 11
2 DRS. H. MAJCHMUD YUNUS 12
3 DRA. NURUL INAYATI 3
4 IR. H. SYAIFUL HIDAYAT 3
5 MUHAMMAD MUFID, S.AG 3
6 SITI SARIFAH 4
7 TRI PRANOTO, ST
8 ZUNITA TRIANTINI, A.MD
9 DRH. BAGUS BRAMANTO AJI GUNO 1
TOTAL SUARA 37
PARTAI HANURA
NO. NAMA JUMLAH
SUARA
1 PARTAI HANURA 2
2 MUH. KHAFID BUSYAIRI, S.KOM 1
3 DRS. ACHMAD PRIHATMO, SH., MM
4 HJ. TUTUT ROKHYATUN, SH., MH
5 H. KASIRAN, SH., MM 1
6 WONNI FREDI
7 LIA AGUTINE OHINOL
8 HERO SAMUDERA
9 INGRID E. SAHANAIYA
TOTAL SUARA 4

22
PARTAI BULAN BINTANG
NO. NAMA JUMLAH
SUARA
1 PBB
2 MUHAMMAD YAZID 1
3 BUDI SANTOSO, BA
4 DRA. GENEROOSA GOENARSI DWI HASTUTI
5 H. FARIZAL MARLIUS SULAIMAN, SH., MH
6 SUWARNO
7 HJ. SOLIKHAH HANDANI
8 LAILY NOORIDA, S.AG
9 HENDRO SETIYO UTOMO 1
TOTAL SUARA 2
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
NO. NAMA JUMLAH
SUARA
1 PKPI 2
2 DRS. AV. ARINTO PRIBADI
3 OLIVIA MINDA PUTRI
4 R. ANDY NUR HARIAJI
5 DRS. ROBERT I PALENKAHU
6 IRMA TRI WIDIYASTUTI
7 JUSRI SIHOMBING
8 DRA. DYAH BINTARINI
9 KASMUN SAPARAUS, M.SI
TOTAL SUARA 2
DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
PARTAI NASDEM
NO. NAMA JUMLAH
SUARA
1 Partai Nasdem 2
2 Ronny Renaldy Tutu Arima 1
3 Umi Kusuma Lestari SE
4 Iik Suryati Azizah S.sos MA
5 Drs H.M Eddy Raharto MM 1
6 Eko Budi Cahyono 1

23
7 MM Diana. Sulistyowati
8 Jayanto Arus Adi 1
9 Fadjar Tri Nugroho SH
10 Maelina Dewi SH Msi
11 Harijono Budi Setiarso
12 Bagus Harjono Judowidjojo ST MT
TOTAL SUARA 6
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
NO. NAMA JUMLAH
SUARA
1 PKB 18
2 H. Benny Karnadi S.A.G 7
3 Muhamad Busro 2
4 Anti Mukafa’ah S.A.G 1
5 KH. Syamsul Ma’arif SH MH 4
6 H. Choirul Ichsan 2
7 Eka Fitriawati SE MM
8 Drs H Sarijono MM 1
9 Hj Sri Murtini 11
10 TJie Agoes Bambang Boedyanto, BC. Hk 1
11 Fatimah Dian Natalia
12 Tristan Panolan
TOTAL SUARA 47
PARTAIKEADILAN SEJAHTERA
NO. NAMA JUMLAH
SUARA
1 PKS 7
2 H Ahmadi, A.Md 7

24
3 Nurhadi Susilo M.pd
4 Listyana Nur rokhaeni 1
5 H Anwar
6 Titik Kristiana Anggraeni
7 Dr. Ahmad Arifin
8 Dr Bayu Laksana Henditya
9 Maria Septriana Wulandari 1
10 Heru Budi Utoyo
11 Endang Purwati ST
12 Muhammad Afif, Ic 1
TOTAL SUARA 17
PARTAI PDI PERJUANGAN
NO. NAMA JUMLAH
SUARA
1 PDI P 22
2 DRS. GIRI DAHONO 3
3 BONA VENTURA SULISTIANA, SH., MH 7
4 MARIA TRI MANGASTI 5
5 A.BUDHININDARTO 2
6 DYAH KARTIKAPERMANASARI, SE., MM 3
7 DRS. SUNARDI DJOKO SANTOSO, MM 1
8 DWI ARUM DHATI, SE 1
9 FALAH WIDYA YOGA PRATAMA
10 AGUS YUNIARTO
11 NINIK JUMOUNITA
12 DEDE INDRA PERMANA SUDIRO, SH
TOTAL SUARA 44

25
PARTAI GOLKAR
NO. NAMA JUMLAH
SUARA
1 GOLKAR 20
2 Ir M. Suaefi Djoezar, Sh, Mh 20
3 Hj. Siti Ambar Fatonah, Spd.i 2
4 Ir. Kecuk Hendraryadi 1
5 Mohammad Saleh, St 2
6 Ari Prasetyatama soeharsojo 7
7 Dewi Utami Karyawati, S.ip., Msi 1
8 Ros Dwi Hartono 1
9 Endang Wurjati, Sh
10 Drs. Kh. Fatah Dahlan, MM. 1
11 Ir. H. R. Heru widyatmoko MM 1
12 Maya Sopha Dianty
TOTAL SUARA 55
PARTAI GERINDRA
NO. NAMA JUMLAH
SUARA
1 GERINDRA 12
2 M. Agus Priyadi SE 3
3 H. Mochammad Wasiman, ir 1
4 Dra Arum Puspitaningsih
5 Asaruddhin 3
6 Pendeta Drs. Nabsun Setyono Mh
7 Dr. Nirna Annisa Msi 3
8 Afroni
9 Heni Prasetiawati SE 1
10 H. Sahli Rachmat SH; MH 1

26
11 Desi Damayanti
12 Dedi Mulyadi
TOTAL SUARA 24
PARTAI DEMOKRAT
NO. NAMA JUMLAH
SUARA
1 DEMOKRAT
2 As Sukawijaya SE Alias Yoyok Sukawi 6
3 H Bambang Priyoko, S.Ip 8
4 Syanaz Nadya Winanto Putri SH 2
5 Ir H Atyoso Mochtar SS
6 Dra H Sulistyowati SH; Cn. 1
7 Nursyam Aris Munandar, S.sos
8 Iwan Setyo Purbowo SE; Msi
9 Sinta Rahayu Puspita Dewi SH 1
10 Achmad Solichin
11 Sumaeni SE
12 Moh Subur yadi
TOTAL SUARA 18
PARTAI AMANAT NASIONAL
NO. NAMA JUMLAH
SUARA
1 PAN 11
2 Drs H Ahsin Makruf 9
3 Agung Wisnu Kusuma 2
4 Lenyy Ratih Agustin ST 1
5 Lukman Muhadjir
6 Dra Hj Tri Lestari Hadiati Msi

27
7 Krisna Bayu 1
8 Seksi Kurniawati
9 Ir Mukhlisin 1
10 Susanti 1
11 Dyah Anggraeni SE
12 Aris Septiono SH, MH., LLM
TOTAL SUARA 26
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
NO. NAMA JUMLAH
SUARA
1 PPP 18
2 Muhamad Ngainirrichadi S.H.I 13
3 Drs Agus Muhajir Tantowi 3
4 Hj Zumroatus sa’dah 1
5 Muhammad Mustafid Spd.I 3
6 Hj Siti Komsiah SE, MM
7 Isnan Ahmad Juhardani SP
8 Suprihatin S.A.G
9 H Sujianto S.A.G M.pd.I
10 Farid Masdliqi
TOTAL SUARA 38
PARTAI HANURA
NO NAMA JUMLAH
SUARA
1 HANURA 1
2 H Achmad Sulcham SH,MH 2
3 Nining Naimah Jaidi 1
4 Veno Lika Fredrika Fransiska

28
5 Lindawaty SE
6 Ir Budi Setiawan, A.ht 1
7 Sofiah
8 Roro Kawuri Winarni
9 Sarwanto
10 Sri Rahayu
TOTAL SUARA 5
PARTAI BULAN BINTANG
NO. NAMA JUMLAH
SUARA
1 PBB
2 Moh. Khafni
3 Haerudin
4 Juliyanti 1
TOTAL SUARA 1
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
NO. NAMA JUMLAH
SUARA
1 PKPI 2
2 Rahayuni SE MM 1
3 H Bambang Priyohadi Sugondo 1
4 Riesky Rachmawati
5 Hirno Wahyudi
6 Handani Sri Suhartati
7 Primasiwi S.kom 1
8 Trisnadi Warsito Sarwo
9 Toto Nugroho
10 Drs. S. Maesur salim

29
11 Ricky Ananta, ST
TOTAL SUARA 5
DAFTAR PEROLEHAN SURAT SUARA CALON ANGGOTA
DPD PROVINSI JAWA TENGAH
NO Nama calon DPD Jawa Tengah Jumlah Suara
1 AGUS MUJAYANTO 5
2 Drs. H. AHMAD NIAM SYUKRI, M.Si. 6
3 AHSAN FAUZI, S.Sos.I 7
4 Drs. H. Akhmad Muqowam 9
5 BAGYONO, ST 3
6 Dr. H. BAMBANG SADONO, S.H,. M.H 61
7 Hj. DENTY EKA WIDI PRATIWI, S.E., M.H. 28
8 G.K.R. AYU KOES INDRIYAH 12
9 Dra. Hj. H.R. UTAMI, M.Hum 7
10 Drs. H. HENDRO MARTOJO, M,M 1
11 HERIYANTO 1
12 Drs. H. HUMAM SABRONI, M.Si. 3
13 IKA TRISNA MULYANINGSIH, S.T. 4
14 H. ISKANDAR, S.Ag, M.Si 2
15 Drs. JABIR 2

30
16 KHIZANATUROHMAH, S.Ag. 9
17 KUNDARI, S.E. 11
18 Ir. KUNTO ENDRIYONO, M.M. 4
19 Mayjen (Purn.) Drs. H. KURDI MUSTOFA 18
20 MUHAMMAD AL HABSYI, S.Pd 7
21 POPPY DHARSONO 9
22 R. SUKARNO WINARTO 0
23 Hj. SITI AZZAH, S.Sos. 9
24 Ir. H. SOEHARSOJO 23
25 Drs. St. SUKIRNO, M.S. 8
26 H. SUDIR SANTOSO, S.H. 0
27 Dr. H. SULISTIYO, M.Pd. 2
28 Drs. K. .H. SUMARYOTO
PADMODININGRAT
0
29 SURO JOGO PBSH, S.E. 5
30 TJAHJADI TAKARIAWAN 6
31 TOTO DIRGANTORO 0
32 WAKIL MAGHFUR 0
Surat Suara Tidak Sah 66
JUMLAH SUARA 328

31
DAFTAR PEROLEHAN SURAT SUARA CALON ANGGOTA
DPRD KOTA SEMARANG
PARTAI NASDEM PARTAI PKB
Perolehan Partai 4 Perolehan Partai 10
1. Didik Santosa 1 1. Lina Aliana, SH 2
2. Shafiqh Pahlevi Lontoh 0 2. Diah Masdikhotul Ulfa 0
3. Dra. Hj. Arsita Novirisanti 0 3. Aditya Rahardjo Endra Putranto, SE 0
4. Drs. A. Zainuddin, MM 0 4. Khoeri 5
5. PB. Wuryono, S.Th, MA 0 5. Mohammad Suyuti,SHI, ST, MT 1
6. Sri Susanti Prihatini 0 6. Hadi Masykur, S. Ag 0
7. Harno 0 7. Dewarini Septaningrum 0
8. Novi Kurniasih 0 8. Hardi, SE 42
9. H. Zulkarnaini 0 9. Agus Soetiyono 0
Jumlah 5 Jumlah 60
PARTAI PKS PARTAI PDIP
1. Drs. Agus Riyanto Slamet 5 1. Muhamad Zazuri 1
2. Hj. Sri Maskupah 0 2. V. Djoko Riyanto, SE 0
3. Setyawan, S. Pd 0 3. Hj. Ida Irawati Ismy, SH, M.Kn 0

32
4. Muntafingah, S. Pd 5 4. Mahyudin Siradz, SH 0
5. Irna Rutinawati, A. Md 1 5. Ngadiono 0
6. Agus Saini, S. Pd.I 2 6. Sugihartini 1
7. Drs. Kadarisman 1 7. Nungki Sundari, SE 21
8. Ir. H. Rojikin Kohar Syah 0 8. Y. Eko Prasetyo 0
9. Anton Purwiyanto, ST 0 9. Giyanto 0
Jumlah 16 Jumlah 28
PARTAI GOLONGAN KARYA PARTAI GERINDRA
1. H. Anang Budi
Utomo,SMn,M.Pd
90 1. Hermawan Sulis Susnarko, SE 0
2. Hj. Endang Yunaningsih, SH 1 2. Saryadi, S. Pd 1
3. Tjatur Adhi Wibowo 2 3. FC Renny Setiawati 0
4. Sigid Purnomo, SH 1 4. Teguh Nugroho M 2
5. Musran 2 5. Sugiyarto, SH 3
6. Erwin Widyaningrum 0 6. Adianawati Ratna Hapsari, SE 0
7. Widiyarto 0 7. Albert Benyamin Repie 0
8. Panji Weskantio 0 8. Istikomah 1
9. Yusni Wulandari 0 9. Agus Prayoga 1
Jumlah 105 Jumlah 12

33
PARTAI DEMOKRAT PARTAI PAN
1. Maya Monoarfa, SE, S.I.Kom,
M.Si
1 1. Hj. Umi Surotud Diniyah, SE 38
2. Yunia Dwi Yanti 4 2. Edi Sutrisno 0
3. Suciati 0 3. Mustofa Dwi Sulistyono, SE 1
4. Drs. Slamet Harzuanto 0 4. Ridho Riyadi, SH 0
5. Drs. Ulin Nuha, M. Si 0 5. Rizal Halim, SE, Akt. 0
6. Tumidi 0 6. Nofianah, A. Md 0
7. Ardhana Arifianto, SE 0 7. Johanes 0
8. Ardhana Arifianto, SE 1 8. Muhammad Hafidz, S. Ag 1
9. Amat Priyadi 1 9. Laxmy Zohalyah 0
Jumlah 9 Jumlah 48
PARTAI PPP PARTAI HANURA
1. Muhammad Nastain Anas 19 1. Dicky Irwanto 0
2. Mahmudin 5 2. Adhyatma Teguh Wibowo 0
3. Roslinda Ginting, AMK 0 3. Ida Rahmawati 0
4. Mulyani 0 4. Djoko Parwanto, SH, SP 0
5. Ridwan, S.Ag 0 5. Agung Idi Nugroho 0
6. Lailatul Badriyah, S.Sos 0 6. Sofia Mariana, SS 0

34
7. Miftahudin, S. Pd.I 0 7. Sulung Setyo Prasojo, SE 0
8. Kartika Puspita Sari, S. Sos 0 8. Sarsini 0
Jumlah 32 9. M. Rofiq 0
Jumlah 1
PARTAI PBB PARTAI PKP
1. Heri Sujatmiko, S.Kom 0 1. Beny Setiyono 2
2. Amalia Fitri Masruri, A. Md.
Keb.
0 2.
Gunawan Wibisono, S. Kom
0
Jumlah 0 3. Umi Andayani 0
4. Ichwanto S 0
5. Nur Hartatik 0
6. Djoko Sumardi 1
7. Bangun Widiatmono 0
8. Sorichah 0
9. Sunjoyo, S. Pd 0
Jumlah 3

35
3. Rekapitulasi Penghitungan Suara
Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Tps 10, Dusun Banaran, Kel
Sekaran,Kec Gunung Pati Semarang
DPR RI DPRD Prov DPRD Kota
Jumlah
Suara
1. NASDEM 15 6 5 26
2. PKB 41 47 60 148
3. PKS 12 17 16 45
4. PDI P 49 44 28 121
5. GOLKAR 48 55 105 208
6. GERINDRA 35 24 12 71
7. DEMOKRAT 13 18 9 40
8. PAN 38 26 48 112
9. PPP 37 38 32 107
10. HANURA 4 5 1 10
14. PBB 2 1 0 3
15. PKPI 2 5 3 10
296 286 319
32 42 9
328 328 328Total Suara
Suara tidak sah
Total Suara
Suara
No. Nama Partai
Suara Tidak Sah
NO Nama calon DPD Jawa Tengah Jumlah Suara
1 AGUS MUJAYANTO 5
2 Drs. H. AHMAD NIAM SYUKRI, M.Si. 6
3 AHSAN FAUZI, S.Sos.I 7
4 Drs. H. Akhmad Muqowam 9
5 BAGYONO, ST 3
6 Dr. H. BAMBANG SADONO, S.H,. M.H 61

36
7 Hj. DENTY EKA WIDI PRATIWI, S.E., M.H. 28
8 G.K.R. AYU KOES INDRIYAH 12
9 Dra. Hj. H.R. UTAMI, M.Hum 7
10 Drs. H. HENDRO MARTOJO, M,M 1
11 HERIYANTO 1
12 Drs. H. HUMAM SABRONI, M.Si. 3
13 IKA TRISNA MULYANINGSIH, S.T. 4
14 H. ISKANDAR, S.Ag, M.Si 2
15 Drs. JABIR 2
16 KHIZANATUROHMAH, S.Ag. 9
17 KUNDARI, S.E. 11
18 Ir. KUNTO ENDRIYONO, M.M. 4
19 Mayjen (Purn.) Drs. H. KURDI MUSTOFA 18
20 MUHAMMAD AL HABSYI, S.Pd 7
21 POPPY DHARSONO 9
22 R. SUKARNO WINARTO 0
23 Hj. SITI AZZAH, S.Sos. 9
24 Ir. H. SOEHARSOJO 23
25 Drs. St. SUKIRNO, M.S. 8
26 H. SUDIR SANTOSO, S.H. 0
27 Dr. H. SULISTIYO, M.Pd. 2
28 Drs. K. .H. SUMARYOTO
PADMODININGRAT
0
29 SURO JOGO PBSH, S.E. 5
30 TJAHJADI TAKARIAWAN 6
31 TOTO DIRGANTORO 0

37
32 WAKIL MAGHFUR 0
Surat Suara Tidak Sah 66
JUMLAH SUARA 328
4. Pelanggaran Pemilu
1.1 Jenis Pelanggaran Pada Hari Pemungutan
a. Banyak surat suara sudah dicoblos sebelum pemungutan suara
b. Pemilih sengaja mencoblos lebih dari satu partai
c. Pemilih tidak mencoblos surat suara
d. Serangan fajar
e. Banyak atribut partai yang masih terpasang di sepanjang jalan
f. Banyak partai yang masih melakukan kampanye pada hari tenang
1.2 Jenis Pelanggaran Pra Hari Pemungutan
a. Pelanggaran yang dilaporkan adalah dalam bentuk kampanye diluar waktu yang
ditentukan yaitu 21 hari sebelum pemilu dilakukan
b. Adanya salah satu partai yang mengadakan kampanye mengikut sertakan anak
anak dibawah umur telah dilaporkan oleh KPAI (Komisi Perlindungan Anak
Indonesia)
c. Adanya kampanye-kampanye yang meresahkan masyarakat dilakukan dengan
konvoi sepeda motor yang tidak menggunakan knalpot serta melanggar peraturan
lalu lintas
d. Money politic atau memberikan uang kepada masyarakat agar mencoblos caleg
tersebut
1.3 Jenis Pelanggaran Pasca Pemungutan Suara
a. Adanya surat suara yang tertukar antar dapil
b. Banyak terjadinya pelanggaran penghilangan surat suara setelah
pemungutan suara dilakukan.

38
F. ANALISA HASIL PEMILU LEGISLATIF 2014
Pemilihan umum yang diselenggarakan pada tanggal 9 april 2014 merupakan pesta
demokrasi seluruh rakyat Indonesia untuk menjadi penentu kebijakan-kebijakan selama 5 tahun yang
akan datang dengan tujuan untuk membangun bangsa dan negara yang adil, makmur dan sejahtera
dengan cara memilih calon-calon legislatif. Rakyat Indonesia sangat berperan penting terhadap
pelaksanaan pemilihan umum ini, karena pemilu tahun 2014 ini diselenggarakan secara langsung atas
pilihan rakyat (Dari rakyat,oleh rakyat, untuk rakyat)
Pada tingkat DPR RI kursi yang di perebutkan adalah 560 kursi, DPD sebanyak 132 kursi, serta pada
tingkat DPRD Provinsi sebanyak 2.112 kursi, sedangkan pada tingkat DPRD Kota sebanyak 16.895,
dari jumlah keseluruhan tersebut hanya disediakan 20.389 kursi yang harus di duduki oleh anggota
legislatif tetap. Namun antusias masyarakat untuk menjadi anggota calon legislatif sangatlah tinggi,
terbukti pada pemilihan tahun ini jumlah caleg yang mendaftar 3x lipat lebih banyak dari kursi yang
akan di perebutkan. Pasalnya, pada tahun-tahun sebelumnya partisipan untuk setiap calon anggota
hanya meningkat 10%. Hal tersebut membuktikkan bahwa banyak orang sangat antusias dalam
mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif.
Hasil Perhitungan Suara
No. Urut Nama Partai Jumlah Persentase Perolehan Suara
1 NASDEM 6,90%
2 PKB 9,20%
3 PKS 6,90%
4 PDI-P 18,90%
5 GOLKAR 14,30%
6 GERINDRA 11,80%
7 DEMOKRAT 9,70%
8 PAN 7,50%
9 PPP 6,70%
10 HANURA 5,40%
14 PBB 1,60%
15 PKPI 1,10%
Hasil perhitungan suara tertinggi berdasarkan partai diduduki oleh PDIP dengan hasil 18,90%

39
G.PENUTUP
1. Kesimpulan
Dari hasil observasi pemilu yang kami lakukan serta dari data-data yang kami dapatkan
dapat disimpulkan bahwa antusias masyarakat untuk menjadi calon legislatif sangatlah tinggi terbukti
pada tahun 2014 ini caleg yang mencalonkan diri meningkat hingga 50% dari pemilu 5 tahun yang
lalu banyak calon-calon anggota namun dalam pemilu tahun ini masih ada saja pelamggaran-
pelanggaran yang terjadi seperti kampanye hitam, money politik,serangan fajar kejadian-kejadian
seperti surat suara tertukar antar dapil, pemilih mencoblos semua partai dll
Setelah perhitungan suara selesai
pemungutan suara yang diperoleh secara keseluruhan partai yang menduduki perolehan
persentase terbanyak adalah PDI-Perjuangan, ke 2 partai Golkar,kemudian partai Gerindra, setelah itu
di susul oleh partai Demokrat, partai PKB,partai PAN, serta partai PAN, setelah itu partai Nasdem
dan PKS memperoleh persentase suara yang sama, yang ke 9 ada PPP, ke 10 partai Hanura,kemudian
PBB dan, perolehan persentase suara terkecil di duduki oleh PKPI
2. Rekomendasi
2.1 Rekomendasi Untuk Penyelenggara Pemilu
Rekomendasi yang saya ajukan untuk penyelenggara pemilu tahun 2014 ini adalah kpu harus
meningkatkan lagi kualitas dalam penyelenggaraan khususnya dalam pemilu presiden pada juli nanti,
sehingga diharapkan tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran baik dari partai maupun dari kpu itu
sendiri serta kejadian-kejadian yang merugikan lainnya. Bahwa penyelenggaraan pemilihan umum
yang berkualitas diperlukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang
demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945
2.2 Rekomendasi Untuk Pengawas Pemilu
Menurut saya Panwaslu harus lebih cermat dan tanggap dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi
pada setiap pemilu karena dengan adanya kelonggaran / sikap yang kurang tanggap menimbulkan
celah untuk membuat kecurangan/pelanggaran oleh oknum-oknum tertentu, sehingga dengan sikap
yang tegas serta selalu mengawasi di setiap jalannya pemilu akan meminimalisir kecurangan-
kecurangan maupun pelanggaran-pelanggaran yang terjadi baik pra pemilu, pelaksanaan, maupun
pasca pemilu.
2.3 Rekomendasi Untuk Peserta Pemilu
Berdasarkan survey yang dilakukan peserta pemilu tahun ini meningkat 50% dari pemilu 5
tahun yang lalu, caleg yang mengajukan diri sebagai wakil rakyat dihimbau untuk tetap sportif, tidak
bermain curang dan menaati peraturan-peraturan yang berlaku,sehingga pemilu dapat berjalan dengan
lancar aman dan bersih dari pelanggaran-pelanggaran. Sehingga dapat mencermikan budaya
demokrasi yang bersih sesuai pancasila dan UUD 1945.

40
DAFTAR PUSTAKA
http://www.bawaslu.go.id/
http://www.kpukotasemarang.info/v2/detail/id/61
http://seputarsemarang.com/kpu-kota-semarang/
http://www.kpu-jatengprov.go.id/
http://data.kpu.go.id/dps.php
www.kpu.go.id
http://www.bawaslu.go.id/profil-bawaslu-provinsi/finish/15/107.html

41
Kuesioner Pengetahuan Mengenai Pemilu di Kalangan Pemilih
1. Apakah tahun ini anda sudah
terdaftar sebagai DPT (Daftar
Pemilih Tetap)
a.Sudah
b.Belum
c.Tidak Tau
2. Apakah dalam pemilu tahun ini
anda sebagai pemilih pemula atau
sudah pernah mengikuti pemilu
sebelumnya
a.ya
b.tidak, sebelumnya sudah pernah
mengikuti pemilu
3. Menurut anda apakah pemilu
legislatif ini sudah berjalan lancar
sesuai prosedur, atau masih ada
penyelewengan
a.Sudah baik
b. Cukup
c.Buruk, Sedikit penyelewengan
d.Sangat buruk, banyak peyelewengan
4. Menurut anda, apakah informasi
mengenai pemilu 2014 penting
untuk diketahui semua kalangan
a.Penting
b.Tidak penting
5. Dari manakah anda mengetahui
tentang informasi mengenai pemilu
2014 ini (boleh memilih lebih dari
satu)
a.Media Cetak
b.Radio
c.Tv
d.Kampanye salah satu partai
e.Sosialisasi dari kpu
6. Informasi apa saja yang sudah
Anda ketahui terkait dengan Pemilu
2014 ini? (boleh lebih dari satu
jawaban)
a. Waktu pelaksanaan
b. Calon-calon yang akan dipilih
c. Tata cara pencoblosan
d. lainnya
7. Menurut anda apakah kampanye2
yang di lakukan oleh calon2
legislatif (wakil rakyat) sudah sesuai
dengan peraturan atau masih
banyak penyelewengan
a.sudah baik
b.cukup
c.masih ada penyelewengan
contohnya……
8. Menurut anda partai apakah yang
sekiranya memenangkan pemilu
pada tahun ini
a. PDIP
b. P Demokrat
c. GERINDRA
d. HANURA
e. Lainnya….
9. Apakah di daerah anda masih
terjadi kampanye hitam seperti
money politik
a.masih
b.tidak ada
10. Menurut anda kinerja anggota2
legislatif yang akan terpilih nanti
apakah bisa lebih baik dari wakil
rakyat yang dulu
a. Bisa
b. Tidak yakin
c. Sama saja
Daftar Responden
1. Erwin Budi Setyo
2. Kusmiyati
3. Rusmadi
4. Sri Wahyuningsih
5. Angga Ari Wijaya

42
LAMPIRAN FOTO SAAT PEMILU LEGISLATIF 2014
Foto saat pencoblosan berlangsung
Foto saat mencelupkan jari sebagai
bukti telah mencoblos Foto saat perhitungan suara

Pemahaman Proses Pemilu

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Pemahaman Proses Pemilu

Similar to Pemahaman Proses Pemilu (20)

More from natal kristiono

More from natal kristiono (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Pemahaman Proses Pemilu