Dokumen tersebut membahas apakah pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada) merupakan sumber korupsi. Pilkada langsung diperkenalkan pada tahun 2007 berdasarkan UU yang memperbolehkan rakyat memilih kepala daerah secara langsung. Namun, pemerintah kemudian mengusulkan kembali kepemilihan kepala daerah oleh DPRD karena dianggap lebih banyak mudarat dari pilkada langsung

1. Benarkah Pilkada
sebagai sumber
Korupsi?
Presented by : Nugroho Setiawan

2. Pengantar Kontoversi Pilkada
Sejak Indonesia berdiri sampai tahun 2007
tidak ada Pemilihan Kepala Daerah
(PILKADA) secara langsung oleh rakyat.
Dalam era Reformasi terbit UU Nomor 22
Tahun 2007 yang menentukan bahwa
Kepala Daerah pada semua jenjang, yaitu
Gubernur, Walikota dan Bupati dipilih
secara langsung oleh rakyat.

3. Indikasi adanya Problem?
Tahun 2011 Pemerintahan SBY mengajukan
RUU yang mengembalikan Pilkada kepada
DPRD namun belum disetujui dg berbagai
alasan. Secara implisit berarti bahwa
setelah 5 tahun memerintah dengan sistem
Pilkada langsung dirasakan bahwa Pilkada
langsung lebih banyak mudaratnya
dibandingkan dengan Pilkada oleh DPRD.

4. Pilkada langsung vs Tak
langsung
• Yang pro Pilkada langsung mengatakan bahwa
para anggota DPRD akan minta sogokan dari
calon Kepala Daerah supaya dipilih. Yang pro
Pilkada melalui DPRD mengatakan bahwa
kenyataannya, para Kepala Daerah itu harus
mengeluarkan banyak uang untuk bisa terpilih.
Seperti telah dikemukakan, pendirian
pemerintah yang dinyatakan oleh Mendagri juga
mengemukakan betapa hebatnya korupsi dalam
Pilkada langsung.

5. Mudharat Pemilu Pilkada
• Langsung
Dalam pemilu langsung, pelakunya
cenderung dilakukan pemilih. Namun,
jenis korupsinya diduga hanya yang
bersifat petty corruption atau korupsi
untuk urusan sekitar perut hari itu saja.
Namun ini menghabiskan biaya banyak
karena target pemilih juga banyak

6. • Tidak Langsung
Dalam pemilihan tidak langsung, maka
jenis korupsi yang dilakukan oleh anggota
parlemen akan sangat sistematis dan
berkarakter greedy corruption serta
bahkan corruption by system.

7. Politik Uang = Korupsi
• Dr Peter J Bumke secara umum mengategorikan
politik uang dalam tiga dimensi yaitu, vote
buying, vote broker, dan korupsi politik
• Vote buying merupakan pertukaran barang, jasa,
atau uang dengan suara dalam pemilihan umum
Vote broker orang yang mewakili kandidat/partai
untuk membeli suara adalah. Korupsi politik
adalah segala bentuk suap kepada politisi dalam
rangka mendapatkan kebijakan yang
menguntungkan atau keuntungan lainnya

8. Benarkah Pemilukada sebagai
Sumber dari Korupsi?
Jawabannya adalah Benar, apabila sebagian
besar daerah Anda terdapat momen seperti ini

9. Apakah anda ikut andil dalam
Korupsi Politik Uang?
Pelaku korupsi Politik Uang

10. Thank You