Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Penanganan pelanggaran

1,549 views

Published on

  • Be the first to comment

Penanganan pelanggaran

  1. 1. OLEH AHMAD SOLIHIN, SH DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN PANWASLU PROVINSI SUMATERA UTARA DISAMPAIKAN PADA ACARA RAKER PANWAS KEC. SE-KAB DAIRI 22 JANUARI 2013
  2. 2.  Penanganan pelanggaran adalah serangkaian proses dari mulai penerimaan laporan/temuan, pengumpulan buktibukti, mengklarifikasi, sampai penerusan hasil kajian atas laporan/temuan kepada instansi yang berwenang. “Dari Bawaslu Selamatkan Pemilu Indonesia”
  3. 3. Laporan pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara lisan dan/atau tulisan oleh seorang/lebih anggota masyarakat, pemantau Pemilu, maupun pasangan calon dan/atau tim kampanye kepada Pengawas Pemilu tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilukada. “Dari Bawaslu Selamatkan Pemilu Indonesia”
  4. 4.  Masyarakat;  Pemantau Pemilu; dan  Pasangan calon dan/atau tim kampanye. “Dari Bawaslu Selamatkan Pemilu Indonesia”
  5. 5.  Pada saat penyerahan laporan, si Pelapor akan diberikan sebuah tanda terima, Formulir Model A-2 KWK dari Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2012. Pengawas Pemilu WAJIB memberikan bukti tanda penerimaan laporan pelanggaran tersebut. “Dari Bawaslu Selamatkan Pemilu Indonesia”
  6. 6. Laporan ini akan diserahkan secara tertulis atau lisan berisikan: 1. Nama dan alamat pelapor; 2. Waktu dan tempat kejadian perkara; 3. Nama dan alamat pelanggar; 4. Nama dan alamat saksi-saksi; dan 5. Uraian kejadian. “Dari Bawaslu Selamatkan Pemilu Indonesia”
  7. 7.  Pengawas Pemilukada mengkaji setiap laporan yang diterima dan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima. “Dari Bawaslu Selamatkan Pemilu Indonesia”
  8. 8.  Dalam hal Pengawas Pemilukada memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan, keputusan dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah laporan diterima. “Dari Bawaslu Selamatkan Pemilu Indonesia”
  9. 9.  Pengawas Pemilu dapat mengundang pihak pelapor dan terlapor maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi atas laporan yang diterima. “Dari Bawaslu Selamatkan Pemilu Indonesia”
  10. 10.  Keputusan Panwaslu atas penanganan laporan pelanggaran wajib diputuskan dalam rapat pleno Panwaslu. “Dari Bawaslu Selamatkan Pemilu Indonesia”
  11. 11. DEFINISI  Upaya meminta keterangan dari pelapor, terlapor, saksi dan/atau ahli mengenai suatu permasalahan “Dari Bawaslu Selamatkan Pemilu Indonesia”
  12. 12. TUJUAN  Menguji kebenaran, atau melengkapi atau mendapatkan informasi atau data yang diperlukan dari seseorang melalui proses tanya jawab “Dari Bawaslu Selamatkan Pemilu Indonesia”
  13. 13. UNDANGAN  Disampaikan secara layak mis : waktu 3 hari kerja, scr langsung/faks  MEMPERSIAPKAN DATA /INFO AWAL “Dari Bawaslu Selamatkan Pemilu Indonesia”
  14. 14. o o o o o Meminta keterangan di bawah sumpah untuk meminimalisasi data/info palsu Hindari perdebatan yang tidak perlu Konfirmasi terhadap data/informasi yg dianggap penting Dokumentasi (notulen, record, foto) Dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi “Dari Bawaslu Selamatkan Pemilu Indonesia”
  15. 15. a. b. c. d. BA Klarifikasi dibuat rangkap BA Klarifikasi dibubuhi materai Pihak terklarifikasi & klarifikator memparaf setiap halaman dan menandatangani BA Klarifikasi Menyerahkan salinan BA Klarifikasi kepada pihak terklarifikasi “Dari Bawaslu Selamatkan Pemilu Indonesia”
  16. 16. Format undangan klarifikasi, format sumpah, Berita Acara mengacu kepada PERATURAN BAWASLU NO. 2 / 2012 “Dari Bawaslu Selamatkan Pemilu Indonesia”
  17. 17. Inventarisasi bukti-bukti  Dokumen/tulisan, gambar, lain-lain  Inventarisasi saksi/ahli o “Dari Bawaslu Selamatkan Pemilu Indonesia”
  18. 18.  Keputusan Panwaslu atas penanganan laporan pelanggaran disampaikan kepada pelapor dan diumumkan di Sekretariat Panwaslu. “Dari Bawaslu Selamatkan Pemilu Indonesia”
  19. 19.  Pelapor akan diberitahukan tentang KEPUTUSAN melalui “PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN” Lampiran Formulir A-10KWK Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 20012. Walaupun tidak diharuskan, demi keadilan, akan sangat dianjurkan bahwa pihak-pihak yang kepada siapa keberatan tersebut diajukan (pihak terlapor) juga diberi tahu. “Dari Bawaslu Selamatkan Pemilu Indonesia”
  20. 20.  Pelanggaran PIDANA = Pelanggaran pidana Pemilu Kada adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu Kada yang diatur dalam UndangUndang ini yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. “Dari Bawaslu Selamatkan Pemilu Indonesia”
  21. 21. ADMINISTRASI = Pelanggaran administrasi Pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini yang bukan merupakan ketentuan pidana Pemilu dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam Peraturan KPU. “Dari Bawaslu Selamatkan Pemilu Indonesia”
  22. 22.  KODE ETIK = yaitu satu kesatuan landasan norma moral,etis, dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilihan umum yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan. “Dari Bawaslu Selamatkan Pemilu Indonesia”
  23. 23. UNSUR DELIK TINDAK PIDANA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008) Pasal Subyek Kesengajaan Peristiwa Pidana 1 Memberikan keterangan yang tidak benar 2 3 Mengenai diri sendiri Tentang suatu hal Diri orang lain yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih Sanksi Kualifikasi Delik Ps.115 ayat (1) UU No : 32/2004 Setiap orang sengaja Penjara: Laporan Min: 3 bln Max: 12 bln Denda Min: 3 jt Max: 12 jt Ps.115 ayat (2) UU No : 32/2004 Setiap orang sengaja Menyebabkan orang lain kehilangan Hak pilihnya Penjara: Aduan Min: 12 bln Max: 24 bln Denda Min: 12 jt Max: 24 jt Ps.115 ayat (3) UU No : 32/2004 Setiap orang sengaja Memalsukan yang menurut UU ini diperlukan utk menjalankan suatu perbuatan Untuk digunakan Seolah-olah sah sendiri atau tidak Digunakan orang lain dipalsukan Penjara: Laporan Min: 36 bln Max: 72 bln Denda: Min: 36 jt Max:72 jt
  24. 24. Pasal Subyek Kesengaja an Peristiwa Pidana 1 Sanksi 2 Tidak sah atau dipalsukan Menggunakannya Menyuruh orang lain menggunakannya 3 Sebagai sah Untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu Kada menurut UU ini Ps. 115 ayat (4) UU No : 32/2004 Setiap orang Sengaja dan mengetah ui Suatu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Ps.115 ayat (5) UU No : 32/2004 Setiap orang Saat pendaftaran pemilih Menghalanghalangi seseorang Ps.115 ayat (6) UU No : 32/2004 Setiap orang Dengan kekerasan Dengan ancaman kekuasaa n yang ada padanya sengaja Memberikan keterangan tidak benar Menggunakan palsu Seolah-olah sebagai Tentang suatu yang sah hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah Kualifikasi Delik Penjara: Laporan Min: 36 bln Max:72 bln Denda: Min: 36 jt Max: 72 jt Penjara: Laporan Min: 12 bln Max: 36 bln Denda: Min: 12 jt Max: 36 jt Penjara: Laporan Min: 36 bln Max: 72 bln Denda Min: 36 jt Max: 72 jt
  25. 25. Pasal Subyek Kesengajaan Peristiwa Pidana 1 Memberikan keterangan tidak benar Menggunakan identitas palsu 2 Untuk mendukung bakal pasangan calon perseorangan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pasal 59 Sanksi Kualifikasi Delik Penjara: Min: 12 bln Max: 36 bln Denda Min: 12 jt Max: 36 jt Laporan 3 Ps.115 ayat (7) UU No : 12/2008 Setiap orang sengaja Ps. 115 ayat (8) UU No : 12/2008 Anggota PPS Anggota PPK Anggota KPU Kab/Kota Anggota KPU Provinsi Sengaja Memalsukan daftar dukungan Calon perseorangan sebagaimana diatur dalam UU ini Penjara: Min: 36 bln Max: 72 bln Denda: Min 36 jt Max: 72 jt Laporan Ps.115 ayat (9) UU No : 12 /2008 Anggota PPS Anggota PPK Anggota KPU Kab/Kota Anggota KPU Provinsi sengaja Tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi Calon pereseorangan Penjara: Min 36 bln Max: 72 bln Denda: Min: 36 jt Max: 72 jt Laporan
  26. 26. Pasal Subyek Kesengaja an Ps.116 ayat (1) UU No : 32/2004 Setiap orang sengaja Ps.116 ayat (2) UU No : 32/2004 Setiap orang Ps.116 ayat (3) UU No : 32/2004 Setiap orang Peristiwa Pidana Sanksi 3 Untuk masingmasing pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ps.75 ayat (2) Kualifikasi Delik 1 Kampanye di luar jadwal 2 Waktu yang telah ditetapkan oleh KPUD sengaja Melanggar ketentuan larangan pelaksanaaan kampanye Sebagaimana dimaksud pada ps.78 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f Penjara: Min: 3 bln Max: 18 bln Denda: Min: 600 rb Max: 6 jt sengaja Melanggar ketentuan larangan pelaksanaaan kampanye Sebagaimana dimaksud ps.78 huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j Ps.79 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Penjara: Laporan Min: 1 bln Max: 6 bln Denda: Min: 100 rb Max: 1 jt Penjara: Laporan Min: 15 hr Max: 3 bln Denda: Min: 100 rb Max: 1 jt Laporan
  27. 27. Pasal Subyek Kesengaj aan Peristiwa Pidana Ps.116 ayat (4) UU No : 32/2004 Setiap pejabat negara Pejabat structural dan fungsional dalam jabatan negeri Kepala desa sengaja Ps.116 ayat (5) UU No : 32/2004 Setiap orang sengaja Mengacaukan Menghalangi mengganggu Ps.116 ayat (6) UU No : 32/2004 Setiap orang Memberi Menerim a Dana kampanye melebihi batas 1 Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ps.83 Sanksi Kualifikasi Delik Penjara: Min: 1 bln Max: 6 bln Denda: Min: 600 rb Max: 6 jt Laporan Jalannya kampanye Penjara: Min: 1 bln Max: 6 bln Denda: Min: 600 rb Max: 6 jt Laporan Yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ps.83 ayat (3) Penjara: Min: 4 bln Max: 24 bln Denda: Min: 200 jt Max: 1 Milyar 2 3
  28. 28. Pasal Ps.116 ayat (7) UU No : 32/2004 Subyek Setiap orang Kesengaja an sengaja Peristiwa Pidana 1 Menerima Memberi 2 Dana kampanye Dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ps.85 ayat (2) Ps.116 ayat (8) UU No : 32/2004 Setiap orang sengaja Memberikan keterangan tidak benar Dalam laporan dana kampanye sebagaimana diwajibkan dalam UU ini Sanksi 3 Dari atau kepada pihak-pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ps.85 ayat (1) Kualifikasi Delik Penjara: Min: 4 bln Max: 24 bln Denda: Min: 200 jt Max: 1 Milyar Laporan Penjara: Min: 2 bln Max: 12 bln Denda: Min: 1 jt Max: 10 jt Laporan
  29. 29. Pasal Ps.116 ayat (7) UU No : 32/2004 Ps.116 ayat (8) UU No : 32/2004 Subyek Setiap orang Setiap orang Kesengajaan sengaja sengaja Peristiwa Pidana 1 Menerima Memberi 2 Dana kampanye Dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ps.85 ayat (2) Memberikan Dalam laporan keterangan dana kampanye tidak benar sebagaimana diwajibkan dalam UU ini Sanksi 3 Dari atau kepada pihakpihak yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ps.85 ayat (1) Kualifikasi Delik Penjara: Min: 4 bln Max: 24 bln Denda: Min: 200 jt Max: 1 Milyar Laporan Penjara: Laporan Min: 2 bln Max: 12 bln Denda: Min: 1 jt Max: 10 jt
  30. 30. Pasal Subyek Kesengajaan Peristiwa Pidana Sanksi Penjara: Min: 2 bln Max: 12 bln Denda: Min: 1 jt Max: 10 jt 1 Menggunakan kekerasan ancaman kekerasan menghalanghalangi 2 seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih Laporan atau aduan Penjara: Min: 2 bln Max: 12 bln Denda: Min: 1 jt Max: 10jt Laporan Penjara: Min: 15 hr Max; 60 hr Denda: 100 rb Max: 1 jt Laporan 3 Supaya: Tidak menggunakan hak pilihnya Memilih pasangan calon tertentu Menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga suaranya menjadi tidak sah Untuk menggunakan hak pilih Kualifikasi Delik Ps.117 ayat (1) UU No : 32/2004 Setiap orang sengaja Ps.117 ayat (2) UU No : 32/2004 Setiap orang sengaja Memberi menjanjikan Uang atau materi lainnya Ps.117 ayat (3) UU No : 32/2004 Setiap orang sengaja Pada waktu pemunguntan suara Mengaku dirinya sebagai orang lain
  31. 31. Pasal Subyek Kesengajaan Peristiwa Pidana 1 Pada waktu pemungutan suara Ps.117 ayat (4) UU No : 32/2004 Setiap orang sengaja Ps.117 ayat (5) UU No : 32/2004 Setiap orang sengaja Seorang majikan atasan Tidak memberikan kesempatan Kepada seorang pekerja Penjara: Laporan Min: 1 bln Max: 4 bln Denda: Min: 1 jt Max: 10 jt Penjara: Min: 6 bln Max: 3 thn Denda: Min: 1 jt Max: 10 jt Untuk memberikan suaranya Kualifikasi Delik 3 Menggagalkan pemungutan suara Ps.117 ayat (6) UU No : 32/2004 2 Memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih TPS Sanksi Kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalka n Laporan Penjara: Laporan Min: 2 bln Max: 12 bln Denda: Min: 1jt Max: 10 jt
  32. 32. Pasal Subyek Kesengajaan Peristiwa Pidana 1 Pawa waktu pemungutan suara Sanksi 2 Mendamping i seorang pemilih 3 Selain yang diatur sebagaimana dimaksud ps.89 ayat (1) Memberitahuka n pilihan si pemilih kepada orang lain Ps.117 ayat (7) UU No : 32/2004 Setiap orang sengaja Ps.117 ayat (8) UU No : 32/2004 Setiap orang sengaja Bertugas Sebagaimana membantu pemilih dimaksud dalam ps.89 ayat (2) Ps. 118 ayat (1) UU No : 32/2004 Setiap orang sengaja Melakukan perbuatan: Menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga Menyebabkan pasangan calon tertentu mendapat tambahan suara Perolehan suaranya berkurang Kualifikasi Delik Penjara: Min: 2 bln Max: 12 bln Denda: Min: 1 jt Max: 10 jt Laporan Penjara: Min: 2 bln Max: 12 bln Denda: Min: 1 jt Max: 10 jt Penjara: Laporan Min: 2 bln Max: 1 thn Denda: Min: 1 jt Max: 10 jt
  33. 33. Pasal Subyek Kesengajaan Ps.118 ayat (2) UU No : 32/2004 Setiap orang sengaja Ps.18 ayat (3) UU No : 32/2004 Setiap orang Ps.118 ayat (4) UU No : 32/2004 Setiap orang Peristiwa Pidana 1 Merusak Menghilangkan 2 Hasil pemungutan suara yang sudah disegel kelalaian Menyebabkan Rusak Hilangnya Hasil pemungutan suara yang sudah disegel sengaja Mengubah: Hasil penghitungan suara Berita Acara Sertifikat hasil penghitungan suara Sanksi Kualifikasi Delik Penjara: Min: 4 bln Max: 2 thn Min: 2 jt Max: 200 jt Penjara: Min: 15 hr Max: 2 bln Denda: Min: 100 rb Max: 1 jt Penjara: Min: 6 bln Max: 3 thn Denda: Min: 100 jt Max: 1 Milyar Laporan 3 Laporan
  34. 34. Pasal Subyek Kesengajaan Peristiwa Pidana 1 Ps.119 UU No : 32/2004 Penyelenggara Pemilu Pasangan calon sengaja Melakukan tindak pidana ps.115, ps.116, ps.117, dan ps.118 2 Sanksi Kualifikasi Delik Penajara: ditambah 1/3 (satu pertiga) Laporan 3
  35. 35.   TERIMA KASIH DARI BAWASLU MARI KITA SELAMATKAN PEMILU INDONESIA

×