Dokumen ini membahas rencana pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan bidang peternakan Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian tahun 2014, mencakup pengembangan agribisnis berbasis kelompok, alokasi dana, fasilitasi pengolahan hasil peternakan, pelaksanaan pilot project, dan rencana anggaran untuk berbagai provinsi dan kabupaten/kota.

1. PELAKSANAAN KEGIATAN TUGAS
PEMBANTUAN
BIDANG PETERNAKAN
DIREKTORAT PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN
DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN
2014
Subdit Peternakan

2. Pengembangan Agrobisnis/Agroindustri pedesaan
berbasis kelompok dengan konsep “zaro waste”
Alokasi dana ditempatkan :
 Pusat → mendukung Tugas Pembantuan
 Propinsi → Dekonsentrasi
 Kab/Kota → Tugas Pembantuan (TP)
Dekon + TP → Satker di Propinsi

3. Fasilitasi Bantuan Pengolahan Hasil Peternakan :
 Pengolahan Susu
 Pengolahan Daging (sapi + ayam buras)
 Pengolahan pakan ternak
 Pengolahan limbah ternak

4. Satker Propinsi :
Menetapkan CP – CL usulan kab/kota setelah
diverifikasi untuk pemantapannya
Melaksanakan pengadaan alsin sesuai RUKK
yang dibutuhkan kelompok penerima → dibantu
oleh tim ULP sesuai aturan yang berlaku di
masing – masing daerah

5. Acuan Pelaksanaan Tugas Pembantuan :
 Pedoman Umum → Ditjen
Pedoman Teknis → Direktorat
Petunjuk Pelaksanaan → Propinsi/Satker
Petunjuk Teknis → Kab/Kota

6. Tugas Pembantuan (TP)
Pilot Program
Kab. Ponorogo (susu) (500 jt)
Kab. Semarang (susu) (500 jt)
Reguler
Susu → 11 prop – 23 kab/kota (6,45 M)
Daging → 16 prop – 50 kab/kota (11,25 M)
Pakan Ternak → 27 prop – 55 kab/kota (11,4 M)
Limbah Ternak → 23 prop – 36 kab/kota (7,9 M)

7. Pilot Program :
 Dikelola oleh site manajer profesional
 Diprioritaskan berasal dari daerah sekitar lokasi
 Honor dari APBN ± 10 bulan (1 orang site
manager, 2 orang asistennya)
 Bantuan bisa multi years
 Ke depan jika usahanya berhasil, digaji dari
keuntungan usaha

8. Beberapa Hal yang Perlu Pemahaman Terhadap
Kegiatan Tugas Pembantuan 2014
1. Dalam POK bantuan alsin Pengolahan Hasil Peternakan masuk dalam MAK
“Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda
2. Pola transfer dengan cara pengadaan barang/jasa oleh Satker untuk
diserahkan/disalurkan kepada kelompok penerima
3. Lahan dan bangunan disediakan oleh kelompok penerima bantuan dan atau
dinas daerah yang bersangkutan
4. Sebagian besar anggaran dialokasikan untuk pengadaan peralatan dan sarana
pendukungnya (80-90%)

9. Lanjutan
5. Dukungan administrasi dapat dialokasikan dari dana yang ada (10-20%)
6. Jenis barang yang diadakan : memperhatikan kebutuhan kelompok calon
penerima (RUKK yang di buat oleh kelompok calon penerima bantuan)
7. Mekanisme pengadaan barang Perpres No 70/2012 tentang perubahan kedua
atas Perpres No 54/2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang
dilaksanakan oleh KPA/PPK
8. Tim teknis beranggotakan dari dinas provinsi dan kab/kota
membantu/membimbing kelompok dalam menyusun RUKK

10. 14. Apabila dalam perkembangannya kelompok penerima alat tidak dapat
mengoperasionalkan alat tsb Satker/Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat
memindahkan/ mengalihkan peralatan tsb kepada kelompok lain yang bersedia
dan berminat mengoperasionalkan peralatan tsb
Lanjutan
9. Pengadaan alat sudah termasuk biaya
- Pemasangan alat
- Uji coba pengoperasian alat
- Pelatihan (operasional, perawatan dan perbaikannya)
10. Pengadaan bahan baku dapat diadakan hanya sekedar untuk uji coba
komersial dalam pemanfaatan alat/mesin pengolahan yang diadakan
11. Satker agar segera menyusun petunjuk pelaksanaannya sehingga dapat
menjadi acuan bagi kab/kota dalam merealisasikan kegiatan TP di daerahnya
12. Sebelum peralatan diserahterimakan kepada kelompok agar dibuat perjanjian
tentang pendayagunaan peralatan antara kadis provinsi/satker dengan kelompok
penerima alat
13. Serah terima alat dilakukan setelah selesai dilaksanakann uji coba komersial

11. CP – CL → merupakan bagian awal yang menentukan
berhasil tidaknya program kegiatan TP daerah
→ pemilihan CP – CL harus memperhatikan kriteria
dan persyaratan yang dapat memberikan
peluang keberhasilan yang tinggi
→ penentuan kriteria minimal untuk CP – CL dapat
dipahami melalui pedoman teknis yang telah
dibagikan

12. Untuk keberhasilan kegiatan TP di
daerah :
- Perlu pengarahan dan pembinaan yang lebih intensif dari
petugas dinas terkait, baik dari propinsi maupun dari pusat
- Keberhasilan TP → tidak hanya dalam hal merealisasikan
pengadaan peralatannya saja, tetapi harus terus dikawal
dalam operasionalisasinya, agar dapat diperoleh nilai
tambah dan daya saing yang dapat dinikmati oleh anggota
kelompoknya
- Perlu diupayakan untuk mengusulkan alokasi anggaran
APBD (prop. dan kab/kota) yang digunakan untuk
pembinaan dan pengawalan dalam upaya mendukung
keberhasilan kegiatan TP di daerah masing – masing

13. Walaupun kegiatan TP pada TA. 2014 telah berakhir,
→ namun tetap diharapkan petugas dinas tidak berhenti
dalam melakukan pembinaan dan pengawalan, sehingga
kegiatan TP tersebut dapat beroperasi dengan optimal dan
berkelanjutan

14. Bisnis plan/rencana usaha kelompok
→ perlu dibuat dengan baik dan jelas oleh kelompok
calon penerima bantuan
→ agar dapat diketahui kebutuhan kelompoknya,
terutama untuk penyusunan RUKK yang akan
diadakan oleh satker di propinsi

15. Dalam penyusunan RUKK → agar dilengkapi dengan
spesifikasi alat yang jelas dan sesuai dengan prinsip – prinsip
higinitas dan sanitasi produk yang akan dihasilkan, misal :
→ spesifikasi untuk alsin pengolahan daging dan susu agar
dipersyaratkan menggunakan bahan dari stainles steel

16. Evaluasi dan Pelaporan :
 Dibuat setiap triwulan (Maret, Juni, September,
dan Desember 2014)
 Penyusunan mengacu pedoman teknis
 Disampaikan kepada Direktorat PHP
No. Fax : 021 – 78842569
email : subdit.peternakan@yahoo.com

17. • Dasar : Peraturan Presiden No. 54/2009 tentang Unit
Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan.
• Pada tahun 2014 kegiatan pengembangan pengolahan
hasil peternakan merupakan salah satu prioritas dalam
program pembangunan nasional yang pelaksanaannya
di pantau oleh UKP4 dan dilaporkan secara berkala
kepada Presiden dan Wakil Presiden RI.
UNIT KERJA PRESIDEN BIDANG PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN (UKP4)

18. Petunjuk Pelaksanaan/JUKLAK
Surat Keputusan Penetapan Calon
Gapoktan/Poktan penerima bantuan peralatan
UPH;
Dokumen Kontrak Pengadaan Barang;
Dokumen SPM/SP2D
Berita Acara Serah Terima Alat;
Foto-foto peralatan di masing-masing
penerima alat

19. No Kegiatan Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Penetapan SK CP/CL
2 Penetapan SK ULP/Tim
Pengadaan Barang dan Jasa
3 Mengumumkan Rencana
Pengadaan barang dan Jasa di
E-announcement
4 Melakukan proses pengadaan
barang
5 Penetapan Pemenang
pengadaan Barang dan
Jasa&Kontrak
6 Pelaksanaan Pengadaan
Barang
7 Pemeriksaan Barang (oleh Tim
Penerima Barang)
8 Uji coba alat dan pelatihan
Teknis
9 Uji Coba Komersil
10 Serah terima alat kepada
poktan/gapoktan
11 Operasionalisasi peralatan
12 Monitoring dan Evaluasi
Jadwal Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Alat Pengolahan Hasil Peertanian TA. 2014
yang dipantau oleh UKP4
Catatan : SK CP – CL agar dapat kami terima bulan Pebruari 2014

20. NO PROVINSI PUSAT/ PROV/
KAB/KOTA
KOMODITAS TUGAS PEMBANTUAN T.A. 2 0 1 4
S U B K E G I A T A N ANGGARAN
(Rp. 000,-)
1 SUMUT Kab. Tanah Karo Sapi Perah - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (susu)
200.000
SUMUT Kab. Tapanuli Utara Kerbau - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (susu)
200.000
2 SUMBAR Kab. Lima Puluh Kota Sapi Perah - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (susu)
250.000
SUMBAR Kab. Tanah Datar Kambing/Domba
-
Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (susu)
200.000
3 SUMSEL Kota Pagar Alam Sapi Perah - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (susu)
300.000
4 BENGKULU Kab. Kepahiang Sapi Perah - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (susu)
300.000
5 LAMPUNG Kab. Lampung Barat Sapi Perah - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (susu)
300.000
Fasilitasi pengolahan hasil peternakan (susu)

21. NO PROVINSI PUSAT/ PROV/
KAB/KOTA
KOMODITAS TUGAS PEMBANTUAN T.A. 2 0 1 4
S U B K E G I A T A N ANGGARAN
(Rp. 000,-)
6 JABAR Kab. Bogor Sapi Perah - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (susu)
250.000
JABAR Kab. Kuningan Sapi Perah - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (susu)
250.000
JABAR Kab. Sukabumi Sapi Perah - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (susu)
250.000
JABAR Kota Tasikmalaya Sapi Perah - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (susu)
250.000
7 JATENG Kab. Banjarnegara Sapi Perah - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (susu)
350.000
JATENG Kab. Boyolali Sapi Perah - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (susu)
250.000
JATENG Kab. Pemalang Kambing/Domba
-
Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (susu)
200.000
JATENG Kab. Purbalingga Sapi Perah - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (susu)
350.000
JATENG Kab. Semarang Sapi Perah - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (susu)
500.000
8 D.I.Y Kab. Sleman Sapi Perah - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (susu)
350.000

22. NO PROVINSI PUSAT/ PROV/
KAB/KOTA
KOMODITAS TUGAS PEMBANTUAN T.A. 2 0 1 4
S U B K E G I A T A N ANGGARAN
(Rp. 000,-)
9 JATIM Kab. Banyuwangi Sapi Perah - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (susu)
250.000
JATIM Kab. Jombang Sapi Perah - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (susu)
250.000
JATIM Kab. Malang Sapi Perah - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (susu)
250.000
JATIM Kab. Ponorogo Sapi Perah - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (susu)
500.000
10 SULSEL Kab. Enrekang Sapi Perah - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (susu)
250.000
11 BALI Kab. Buleleng Kambing/Domba
-
Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (susu)
200.000

23. Fasilitasi pengolahan hasil peternakan (daging)
NO PROVINSI PUSAT/ PROV/
KAB/KOTA
KOMODITAS TUGAS PEMBANTUAN T.A. 2 0 1 4
S U B K E G I A T A N ANGGARAN
(Rp. 000,-)
1 ACEH Kab. Aceh Tengah Sapi Potong - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (daging)
300.000
ACEH Kab. Bener Meriah Sapi Potong - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (daging)
300.000
2 SUMUT Kab. Serdang Bedagai Sapi Potong - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (daging)
200.000
SUMUT Kota Binjai Sapi Potong - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (daging)
200.000
SUMUT Kota Medan Sapi Potong - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (daging)
200.000
3 SUMBAR Kota Bukit Tinggi Sapi Potong - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (daging)
200.000
4 RIAU Kota Pekanbaru Sapi Potong - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (daging)
200.000
5 JAMBI Kab. Kerinci Sapi Potong - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (daging)
200.000
6 SUMSEL Kota Palembang Sapi Potong - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (daging)
200.000

24. NO PROVINSI PUSAT/ PROV/
KAB/KOTA
KOMODITAS TUGAS PEMBANTUAN T.A. 2 0 1 4
S U B K E G I A T A N ANGGARAN
(Rp. 000,-)
7 SUMSEL Kab. Banyuasin Sapi Potong - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (daging)
200.000
8 BENGKULU Kab. Kepahiang Sapi Potong - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (daging)
200.000
BENGKULU Kab. Lebong Sapi Potong - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (daging)
300.000
9 LAMPUNG Kota Metro Ayam Buras - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (daging)
200.000
LAMPUNG Kab. Lampung Tengah Sapi Potong - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (daging)
300.000
10 JABAR Kab. Bandung Sapi Potong - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (daging)
200.000
11 D.I.Y Kab. Gunung Kidul Sapi Potong - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (daging)
200.000
D.I.Y Kab. Sleman Sapi Potong - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (daging)
300.000
12 KALBAR Kab. Landak Sapi Potong - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (daging)
300.000
13 KALTENG Kota Palangka Raya Ayam Buras - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (daging)
200.000
KALTENG Kab. Kapuas Sapi Potong - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (daging)
300.000

25. NO PROVINSI PUSAT/ PROV/
KAB/KOTA
KOMODITAS TUGAS PEMBANTUAN T.A. 2 0 1 4
S U B K E G I A T A N ANGGARAN
(Rp. 000,-)
KALTENG Kab. Seruyan Sapi Potong - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (daging)
200.000
14 KALSEL Kab. Banjar Ayam Buras - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (daging)
200.000
KALSEL Kota Banjarmasin Ayam Buras - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (daging)
200.000
15 SULUT Kab. Bolaang
Mangondow
Sapi Potong - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (daging)
200.000
16 SULTENG Kota Palu Sapi Potong - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (daging)
200.000
17 SULTRA Kab. Bombana Sapi Potong - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (daging)
200.000
18 BALI Kab. Tabanan Sapi Potong - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (daging)
200.000
BALI Kota Denpasar Sapi Potong - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (daging)
200.000
19 NTB Kab. Dompu Sapi Potong - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (daging)
200.000
NTB Kab. Lombok Barat Sapi Potong - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (daging)
200.000
NTB Kab. Sumbawa Sapi Potong - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (daging)
200.000

26. NO PROVINSI PUSAT/ PROV/
KAB/KOTA
KOMODITAS TUGAS PEMBANTUAN T.A. 2 0 1 4
S U B K E G I A T A N ANGGARAN
(Rp. 000,-)
NTB Kota Mataram Sapi Potong - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (daging)
200.000
20 NTT Kab. Belu Sapi Potong - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (daging)
200.000
NTT Kab. Ende Sapi Potong - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (daging)
200.000
NTT Kab. Manggarai Barat Sapi Potong - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (daging)
200.000
21 MALUKU Kab. Maluku Tenggara Ayam Buras - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (daging)
300.000
MALUKU Kab. Pulau Buru Sapi Potong - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (daging)
300.000
22 PAPUA Kab. Nabire Sapi Potong - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (daging)
200.000
PAPUA Kota Jayapura Sapi Potong - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (daging)
250.000
PAPUA Kab. Kepulauan Yapen Sapi Potong - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (daging)
250.000
PAPUA Kab. Sarmi Sapi Potong - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (daging)
250.000
PAPUA Kab. Keerom Sapi Potong - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (daging)
250.000

27. NO PROVINSI PUSAT/ PROV/
KAB/KOTA
KOMODITAS TUGAS PEMBANTUAN T.A. 2 0 1 4
S U B K E G I A T A N ANGGARAN
(Rp. 000,-)
PAPUA Kab. Supiori Ayam Buras - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (daging)
250.000
23 MALUT Kab. Halmahera Utara Sapi Potong - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (daging)
200.000
24 BABEL Kota Pangkal Pinang Sapi Potong - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (daging)
200.000
BABEL Kab. Bangka Tengah Sapi Potong - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (daging)
250.000
25 GORONTALO Kab. Gorontalo Utara Sapi Potong - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (daging)
200.000
26 PAPUA
BARAT
Kab. Sorong Sapi Potong - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (daging)
250.000
PAPUA
BARAT
Kab. Fak-Fak Sapi Potong - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (daging)
200.000
27 SULBAR Kab. Majene Sapi Potong - Fasilitasi pengolahan hasil
peternakan (daging)
200.000