Downloaded 27 times
Paparan kabag program di rateknis sarpras ph
- 1. PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARANDEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN DITJEN P2HP Rapat Teknis Pembinaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan Jakarta, 1 Oktober 2014 Oleh: Ateng Supriatna, M.Sc (Kepala Bagian Program - Ditjen P2HP)
- 2. Outline Pendahuluan ………… (hal3) Kegiatan DJP2HP di Daerah ………… (hal 8) Kinerja DJP2HP ………… (hal 14) Kegiatan yang dipantau UKP4………… (hal 27) Hasil Monev Terpadu KKP ………… (hal 32) Penyerapan Anggaran ………… (hal 39) Tindak Lanjut ………… (hal 43)
- 3.
- 4. Mengembangkan pelayanan primausaha dan investasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Memperkuat dan mengembangkan pemasaran dalam negeri produk perikanan yang berdaya saing sebagai basis ketahanan pangan nasional Mengembangkan Industri Pengolahan hasil perikanan yang maju, mandiri dan berdaya saing Memperkuat dan mengembangkan pemasaran luar negeri dalam rangka meningkatkan devisa bagi negara Mengembangkan produk non konsumsi hasil perikanan yang bermutu dan berdaya saing Mengembangkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis dibidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dalam rangka mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik 1 2 3 4 5 6 Terwujudnya Produk Perikanan Prima yang Berdaya Saing di Pasar Domestik dan Internasional 4
- 5. VISI & MISI TARGET KEBIJAKAN 1.Volume produk olahan 2.Konsumsi ikan 3.Nilai Ekspor 4.Nilai produk non- konsumsi 5.Nilai investasi STRATEGI KEGIATAN STRATEGIS 2.PENGEMBANGAN KAWASAN: •Minapolitan • Maluku-LIN • MP3EI • UP4B • Kerjasama 6 K/L • Daerah Perbatasan 1.SINERGI HULU- HILIR: • Industrialisasi • Blue Economy • Sistem Logistik Ikan Nasional 3.PEMBERDAYAAN & KEWIRAUSAHAAN: • PNPM Mandiri KP-PUMP P2HP • MP3KI-PKN • Gender 1. Modernisasi sentra pengolahan dan pemasaran skala UMKM 2. Pengembangan sistem informasi, jaringan pemasaran dan pasar ikan yang memenuhi standar dari hulu sampai hilir 3. Penerapan inovasi ragam produk olahan yang bernilai tambah dan berdaya saing melalui peningkatan mutu dan kemasan sesuai standar 4. Pengembangan kemitraan bagi UMKM pengolahan dan pemasaran 5. Pemanfaatan limbah dan hasil samping dari industri pengolahan 6. Sinergi promosi, branding dan standardisasi produk perikanan di dalam dan luar negeri 7. Penetrasi, diversifikasi, dan peningkatan akses pasar di dalam dan luar negeri 8. Penguatan tata kelola importasi hasil perikanan 9. Peningkatan peran intermediasi akses permodalan 10.Intensifikasi dan perluasan lending model serta publikasi prospektus investasi P2HP STRATEGI PEMBANGUNAN P2HP 5
- 6. • Pertama, agaranggaran yang tersedia dilaksanakan dengan tepat, transparan dan akuntabel. Hal tersebut merupakan upaya dini untuk mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran dan korupsi. • Kedua, dalam melaksanakan pagu anggaran terbebas dari keragu-raguan, guna menghindari terjadinya kemandekan, yang berpotensi dapat mengganggu jalannya pembangunan nasional • Ketiga, alokasi anggaran pemerintah adalah merupakan salah satu faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 6 ARAHAN PRESIDEN RI PADA PENYERAHAN DIPA
- 7. IMPACTOUTCOMEOUTPUTKEGIATANINPUT •Dok.Perencanaan •Anggaran (APBN, DAK, DAU,APBD, PHLN, dll) •Regulasi •SDM Administratif : •Proses Pengadaan B/J (Perpres54) •SDM Pengadaan Teknis : •Detail Design •Lahan •Bahan baku •Bibit/Pakan •Teknologi •dll Realisasi Fisik (Barang &Jasa) Realisasi Keuangan (BLM) •Optimal •Tidak Optimal •Tidak bermanfaat •Pertumbuhan Ekonomi •Lapangan kerja •Kesejahteraan Pemantauan Pemantauan & Pengendalian Evaluasi Evaluasi Evaluasi Dicapai dari akumulasi kegiatan yang dilakukan baik dari APBN, APBD, DAK, PHLN, dll 7 PERAN PEMANTAUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
- 8. KEGIATAN DITJEN P2HP DIDAERAH2
- 9. No Kegiatan Fisik(DAK Kab/Kota) Fisik (TP Prov/Kab/Kota) Non Fisik (Dekonsentrasi) 1 Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan 1. Penyediaan depo pemasaran hasil perikanan skala kecil 2. Rehabilitasi depo pemasaran hasil perikanan 3. Penyediaan dan/atau rehabilitasi tempat pemasaran benih ikan 4. Penyediaan kios mini pemasaran hasil ikan 5. Pengadaan sarana pemasaran bergerak roda 2 6. Penyediaan peralatan pemasaran sederhana 7. Rehabilitasi pasar ikan tradisional 1. Pusat pemasaran dan distribusi ikan 2. Pengadaan sarana pemasaran bergerak (Roda 4/6 berefrigerasi, Roda 4 bak terbuka, Roda 3 Berefrigerasi, Roda 3 boks kering, Roda 3 bak terbuka) 3. Pengadaan peralatan dan perlengkapan pemasaran 4. Pembangunan pasar ikan 1. Pembinaan pasar hasil perikanan dalam negeri 2. Promosi dan kerjasama pemasaran dalam negeri hasil perikanan melalui Gemarikan 2 Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Luar Negeri Hasil Perikanan - - 1. Diseminasi hasil-hasil perundingan reduksi hambatan pemasaran hasil ekspor industrialisasi perikanan 2. Pembinaan eksportir hasil perikanan skala UKM 3. Fasilitasi pengembangan produk perikanan untuk ekspor 4. Fasilitasi Seafood Service Centre 5. Fasilitasi pemantauan dan evaluasi impor hasil perikanan KEGIATAN DITJEN P2HP BERDASARKAN KEWENANGAN DI DAERAH 9
- 10. No Kegiatan Fisik(DAK Kab/Kota) Fisik (TP Prov/Kab/Kota) Non Fisik (Dekonsentrasi) 3 Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan 1. Penyediaan bangsal pengolahan hasil perikanan 2. Rehabilitasi bangsal pengolahan hasil perikanan 3. Penyediaan gudang beku (cold storage) skala kecil (< 30 ton) 4. Rehabilitasi gudang beku (cold storage) 5. Penyediaan pabrik es skala kecil (< 15 ton) 6. Rehabilitasi pabrik es 7. Penyediaan ruangan berpendingin skala kecil 8. Rehabilitasi ruangan berpendingin 9. Penyediaan peralatan pengolahan sederhana 10. Penyediaan peralatan sistem rantai dingin sederhana 1. Gudang beku (cold storage) ≥ 30 ton 2. Pabrik es ≥ 15 ton 3. Peralatan sistem rantai dingin (kapasitas besar) 4. Rumah kemasan dan peralatan 5. Sentra pengolahan 6. Gudang/depot es (ice storage) 7. Sarpras pengolahan 8. Peralatan value added 9. Mini plant pengolahan 10. Mobil klinik mutu 11. Kendaraan pengangkut es 1. Pemetaan ragam unggulan dan perhitungan nilai tambah produk perikanan 2. Lomba inovator pengemb. produk perikanan 3. Forum diskusi akselerasi pemanfaatan sentra pengolahan hasil perikanan 4. Fasilitasi lomba UMKM pengolahan terbaik 5. Apresiasi pengembangan sarana dan prasarana SRD dan pengolahan 6. Penilaian UPI terbaik 7. Pembinaan UMKM di sentra pengolahan hasil perikanan dalam rangka mendukung industrialisasi 8. Pembinaan penerapan PMMT bagi UPI 9. Bimbingan teknis pembinaan mutu daerah 10. Pembinaan GHP bagi Supplier di UPI 11. Fasilitasi penerapan SKP dan SNI 12. Monitoring kebutuhan bahan baku dan volume produksi olahan UPI skala besar 10
- 11. No Kegiatan Fisik(DAK Kab/Kota) Fisik (TP Provinsi/Kab/Kota) Non Fisik (Dekonsentrasi) 4 Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi - 1. Sarpras pengembangan produk nonkonsumsi 2. Pusat promosi dan pemasaran ikan hias 3. Sarana dan peralatan kerajinan kekerangan 4. Kios pemasaran ikan hias 5. Rumah produksi kosmetik RL 6. Rumah produksi pupuk organik cair rumput laut 7. Rumah produksi tepung ikan 8. Kendaraan pengangkut bahan baku tepung ikan 1. Keikutsertaan pada pameran produk perikanan nonkonsumsi 2. Fasilitasi petugas informasi pasar produk nonkonsumsi 3. Pembinaan verifikasi UPPN 4. Pembinaan dan pengembangan UMKM produk perikanan nonkonsumsi 5. Pembinaan dan pengembangan industri produk perikanan nonkonsumsi 6. Fasilitasi pembinaan dan pendampingan sarpras produk perikanan nonkonsumsi 5 Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan - - 1. Fasilitasi kemitraan usaha mendukung industrialisasi/minapolitan 2. Operasional PUMP-P2HP 3. Promosi peluang usaha dan investasi (Fasilitasi promosi peluang usaha dan investasi dalam kegiatan industri bahari dan fasilitasi pameran peluang usaha investasi P2HP) 4. Pemberdayaan UMKM melalui pengembangan KKMB sektor KP 6 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sarana statistik (kendaraan roda-2, komputer/laptop, kamera, dll) - 1. Administrasi pengelolaan kegiatan (perencanaan, pengendalian, pelaporan, rekonsiliasi keuangan) 2. Pengembangan statistik P2HP 11
- 12. PEDOMAN PENGELOLAAN KEGIATAN DEKONSENTRASIDITJEN P2HP 12 1. Anggaran yang dialokasikan pada masing-masing Satker harus benar-benar digunakan untuk melaksanakan kegiatan Ditjen P2HP, yaitu: (i) Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan; (ii) Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran dalam Negeri Hasil Perikanan; (iii) Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Luar Negeri Hasil Perikanan; (iv) Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan; (v) Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Nonkonsumsi; dan (vi) Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP. 2. Setiap Satker harus menyusun indikator kinerja dengan mengacu pada Indikator Kinerja Ditjen P2HP yang mencakup keluaran, manfaat, dan dampak dari setiap kegiatan serta dituangkan secara kuantitatif. Indikator kinerja tersebut merupakan dasar untuk melakukan evaluasi terhadap keberhasilan pelaksanaan kegiatan. 3. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu. 4. Anggaran dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan bersifat non-fisik, dan sebagian kecil dapat digunakan untuk kegiatan penunjang berupa pengadaan barang yang dapat menghasilkan aset tetap. 5. Kegiatan yang bersifat non-fisik tersebut antara lain berupa sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pembinaan, pelaporan, pengawasan, serta pengendalian. 6. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi, anggaran yang sifatnya menunjang pelaksanaan tugas administratif dialokasikan pada kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen Teknis dan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP. 7. Penentuan besarnya alokasi anggaran yang sifatnya penunjang harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, ekonomis, dan efisiensi, serta disesuaikan dengan karakteristik kegiatan masing-masing. 8. Ruang lingkup dekonsentrasi mencakup aspek penyelenggaraan, pengelolaan dana, pertanggungjawaban dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pemeriksaan, serta sanksi.
- 13. PEDOMAN PENGELOLAAN KEGIATAN TUGASPEMBANTUAN DITJEN P2HP 13 1. Anggaran TP dialokasikan untuk kegiatan bersifat fisik, yaitu kegiatan pengadaan bangunan, peralatan dan mesin, serta kegiatan yang bersifat fisik lainnya yang diserahkan kepada pemerintah daerah dan atau masyarakat; 2. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan TP, sebagian kecil Anggaran TP dapat dialokasikan sebagai dana penunjang pelaksanaan tugas administratif dan/atau pengadaan input berupa barang habis pakai dan/atau aset tetap; 3. Penentuan besarnya alokasi dana penunjang harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, ekonomis, dan efisiensi, serta disesuaikan dengan karakteristik kegiatan masing-masing kementerian/lembaga. 4. Dalam rangka pembangunan fisik maka terlebih dahulu harus memiliki dokumen Detail Design dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang persyaratan-persyaratan lain terkait pembangunan fisik; 5. Pembangunan fisik dilakukan dengan mempertimbangkan volume produksi hasil perikanan yang bernilai ekonomis sehingga jumlah produksi tersebut dapat diolah dan dipasarkan secara keseluruhan; 6. Pemerintah Daerah menyediakan lahan (milik dan/atau dikelola pemda sesuai peraturan perundangan yang berlaku) yang memadai dengan status tidak bermasalah (clear and clean) yang dibuktikan dengan status kepemilikan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan; 7. Pemilihan lokasi pembangunan bukan berada didaerah yang mudah tergenang air atau banjir; 8. Tersedia dan atau akan disediakan sumber air bersih yang memadai; 9. Tersedia dan atau akan disediakan jaringan/sumber listrik yang memadai; 10. Tersedia aksesibilitas ke lokasi kegiatan (berupa jalan) dalam kondisi baik dan mudah dijangkau; 11. Pemerintah Daerah diharuskan untuk melaksanakan Serah Terima Barang kepada pemerintah pusat melalui mekanisme BAST sesuai peraturan yang berlaku; 12. Pemerintah Daerah menyiapkan sumberdaya manusia yang kompeten dan kapabel dalam rangka mengoperasionalkan hasil kegiatan; 13. Pemerintah Daerah harus menyiapkan biaya operasional dalam rangka memanfaatkan hasil kegiatan melalui mekanisme sistem pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 14. Penerima manfaat adalah Pemerintah Daerah/Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku usaha bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 15. Ketidakmampuan operasionalisasi dari hasil pembangunan yang disebabkan karena ketidak tersediaannya listrik dan sumber air bersih adalah menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Daerah selaku pemanfaat hasil pembangunan.
- 14.
- 15. Program PeningkatanDaya Saing Produk Perikanan dapat terlaksana dengan baik rata-rata capaian IKU melebihi target Pelaksanaan RB, inisiatif anti korupsi dan akuntabilitas kinerja semakin baik 15 NO INDIKATOR KINERJA UTAMA 2010 2011 2012 2013 Target T R % T R % T R % T R % 2014 1 Produk Olahan Hasil Perikanan (Juta Ton) 4,2 4,2 100 4,3 4,58 107 4,8 4,83 101 5 5,16 103 5,2 2 Nilai Produk Nonkonsumsi pada Tingkat Pedagang Besar (Rp Triliun) - - - 0,35 0,57 161 1 1,4 140 1,5 1,79 119 2 3 Rata-rata Konsumsi Ikan per Kapita Nasional (Kg/Kap) 30,47 30,48 100 31,57 32,25 102 33,14 33,89 102 35,14 35,21 101 37,8 4 Nilai Ekspor Hasil Perikanan (US$ Miliar) 2,9 2,86 99 3,2 3,52 110 3,6 3,85 107 4,5 4,18 93 5,1 5 Nilai Investasi Bidang P2HP (Rp Triliun) 1,5 1,62 108 1,5 1,55 103 2 2,07 103 2,5 2,66 106 3 KINERJA DITJEN P2HP KINERJA LAINNYA 2010 2011 2012 2013 2014 PMPRB - - 68,94 79,2 83,25 PIAK - 6,64 7,84 8 … SAKIP 66,84 (B) 75,18 (A) 77,97 (A) 78,8 (A) 81,49 (A)
- 16. 16 PUMP P2HP URAIAN 20112012 2013 2014 ∑ Poklahsar 408 1.500 1.500 1.000 ∑ Provinsi 22 33 33 33 ∑ Kab/Kota 53 145 243 244 DAMPAK: 1. Ketua Poklahsar Dupak Makmur Bersama, Kota Surabaya (pelopor ekonomi lokal): berhasil memberdayakan mantan PSK di Jl. Bangunsari dengan pendapatan per anggota mencapai Rp 2 juta/bulan. 2. Poklahsar Prima Crispy, Kota Surabaya : berhasil membangun rumah produksi dan gerai pemasaran (Usaha otak-otak bandeng meningkat produksinya hingga 40%) 3. Poklahsar Putri Rinjani, Kab. Lombok Tengah (usaha tortila rumput laut) : telah memiliki unit produksi sendiri dengan 10 kelompok binaan (pendapatan mencapai Rp 6 juta per bulan). 4. Berdasarkan Laporan Tim Pembina Tingkat Provinsi dan Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota: terdapat penciptaan lapangan kerja sekitar 30% dari total target jumlah anggota poklahsar (sebanyak 4.500 tenaga kerja baru) Contoh: PUMP-P2HP Provinsi DIY TA 2013 Pendapatan meningkat 49%, Produksi meningkat 28% 16
- 17. FASILITASI BRANDING PRODUKPERIKANAN SIAP DIPASARKAN Stick Rumput Laut, NTT SIAP KEMASAN Tekwan Instant – Bekasi, Jabar Abon Tuna, Jember, Jatim SIAP DESAIN KEMASAN DAN PENGUJIAN Stick Udang Jagung, Gorontalo SIAP KEMASAN Sate Bandeng – Banten SIAP DESAIN KEMASAN DAN PENGUJIAN Abon Lele - Boyolali Abon Cakalang - Ambon SIAP DESAIN KEMASAN DAN PENGUJIAN Pembinaan terhadap UKM Pengolah Ikan, utamanya berbasis komoditas industrialisasi perikanan Launching logo dan brand “FREEZE & FRESH” yang dicantumkan pada kemasan produk UKM peserta Program Branding Logo dan Brand “FREEZE & FRESH” telah didaftarkan hak paten dan merek ke Ditjen Hak Atas Kekayaan Inteketual (HAKI), Kemenkum dan HAM Pembuatan barcode melalui Koperasi Mina Produk Prima (KMPP) bagi produk UKM Branding Fasilitasi kerjasama/kemitraan pemasaran produk perikanan UKM dengan ritel modern Peluncuran kemasan produk UMKM peserta Branding oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada Festival Perikanan Nusantara 17
- 18. 18 EKSPOR – IMPOR,2010-2014 Ket. * Angka target Sumber: BPS diolah Ditjen P2HP EKSPOR Ekspor periode 2010-2013 mengalami peningkatan volume rata-rata 4,48% per tahun, dan peningkatan nilai rata-rata 13,64% per tahun Tahun 2013: 1. Komoditas ekspor utama meliputi udang (40,27%), ikan lainnya (19,31%), TTC (18,29%), kepiting/rajungan (8,59%), dan rumput laut (5,01%) 2. Negara tujuan utama ekspor meliputi Amerika Serikat (31,87%), Jepang (18,94%), Uni Eropa (11,96%), dan China (9,79%) Tidak tercapainya target ekspor a.l. disebabkan oleh: 1. Terjadi beberapa kasus penolakan ekspor 2. Semakin ketatnya persyaratan ekspor (SHTI) 3. Embargo Rusia 4. Kualitas pencatatan data ekspor (perbatasan, harga) IMPOR Impor periode 2010-2013 mengalami penurunan volume rata-rata 0,13% per tahun, dan peningkatan nilai rata-rata 6,65% per tahun Volume impor terbesar dilakukan untuk keperluan bahan baku industri pengolahan hasil perikanan yang menghasilkan ikan kaleng dengan jenis ikan sardine dan mackerel. Sedangkan untuk urutan kedua adalah untuk keperluan bahan baku industri pengolahan hasil perikanan untuk diekspor kembali dengan jenis tuna, udang, kepiting, ikan demersal, capelin, salmon dan cumi-cumi Persentase impor terhadap ekspor hasil perikanan: 2010 (13,68%), 2011 (13,87%), 2012 (10,7%), 2013 (10,93%) Neraca Perdagangan Periode 2010-2013 meningkat rata-rata sebesar 14,8% Pada tahun 2013 meningkat sekitar 8,23% dibanding tahun sebelumnya 2.86 3.52 3.85 4.18 5.1 0.39 0.49 0.41 0.47 0.52 2.47 3.03 3.44 3.71 4.58 0 1 2 3 4 5 6 2010 2011 2012 2013 2014 Ekspor Impor Neraca 18
- 19. 19 1. Pengembangan sistemrantai dingin (Cold Storage, Pabrik Es, Kendaraan Berpendingin) 2. Fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan 3. TTC: 1) Fasilitasi Pengembangan “pre – cooked loins”; 2) Fasilitasi sertifikasi eco label (MSC), 3) Penanganan kasus SHTI (bersama DJPT); dan 4) Penanganan kasus ekspor (bersama BKIPM) 4. Udang: 1) Regulasi pelarangan impor udang (bersama BKIPM); 2) Fasilitasi Pembentukan Asosiasi Supplier Udang Pantura (ASPURA); 3) Fasilitasi sertifikasi eco label (ASC) bersama DJPB dan Pemda; 4) Pengendalian impor udang; dan 5) Pengembangan PINSAR Udang 5. Bandeng: 1) Fasilitasi pengembangan sentra pengolahan bandeng (Kendal, Gresik, Pati); dan 2) Pembentukan Asosiasi Pelaku Usaha Bandeng Indonesia (ASPUBI) 6. Patin: 1) Fasilitasi pengembangan fillet patin; 2) Pengendalian impor; 3) Pemetaan kegiatan strategis sesuai analisis rantai nilai; dan 4) Pengembangan diversifikasi produk olahan UPI skala UMKM dan Besar 7. Pindang: 1) Fasilitasi pengembangan pindang higienis; 2) Pilot project pengolahan pindang; dan 3) Koordinasi dengan perusahaan importir bahan baku 8. Rumput Laut: 1) Fasilitasi pengembangan ATC chips dan SRC; dan 2) Fasilitasi sertifikasi ekspor (ke Chili) INTERVENSI KEGIATAN INDUSTRIALISASI 19
- 20. 20 Secara umumjumlah UPI meningkat (kecuali UPI Udang) Peningkatan jumlah UPI tertinggi pada UPI Rumput Laut/UPRL (tumbuh 28%), UPI Pindang (26%), dan UPI Bandeng (10%) Selaras dengan pertumbuhan UPI, utilitas UPI juga meningkat, yakni dari 60,63% pada tahun 2011 menjadi 70,39 pada tahun 2013 Utilitas UPI Patin, Udang dan Bandeng mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, masing-masingi 14%, 12% dan 11% Industrialisasi juga berdampak pada meningkatnya nilai tambah komoditas utama TTC Udang Patin RL Bandeng Pindang 2011 169 140 82 23 200 1,338 2012 176 140 94 34 225 2,021 2013 179 140 94 37 244 2,028 - 500 1,000 1,500 2,000 2,500 JUMLAH UPI TTC Udang Patin Bandeng Pindang RL 2011 53.44 52.24 52.30 56.61 88.00 60.58 2012 55.96 60.06 62.60 58.94 88.70 66.73 2013 59.86 65.70 67.60 69.00 89.93 70.00 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 UTILITAS UPI (%) TTC Udang Patin Bandeng Pindang RL 2011 855 5,442 33 1,475 683 110 2012 999 7,045 52 1,919 1,509 163 2013 1,064 9,120 82 2,497 1,987 235 - 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 NILAI TAMBAH (Rp Miliar) KINERJA INDUSTRIALISASI BIDANG P2HP (2011-2013) 20
- 21. DAMPAK INDUSTRIALISASI TERHADAP KINERJAPRODUK NIRLIMBAH (BLUE ECONOMY) TAHUN 2013 UPPN Chitin Chitosan Jumlah UPPN = 3 UPPN Utilitas Chitin = 68.85% Utilitas Chitosan = 62.45% UPPN Tepung Ikan/Kepala Udang Jumlah UPPN = 32 UPPN Utilitas = 41.9% UPPN Minyak Ikan Jumlah UPPN = 8 UPPN Utilitas = 35.21% Chitin Chitosan 297 76 198 48 Rata2 Kapasitas Terpasang (Ton/Bln) Rata2 Kapasitas Produksi (Ton/Bln) Rata2 Kapasitas Terpasang (Ton/Bln) Rata2 Kapasitas Produksi (Ton/Bln) 1,116 468 UPPN Rumput Laut Jumlah UPPN = 16 UPPN Utilitas = 80.97% Rata2 Kapasitas Terpasang (Ton/Bln) Rata2 Kapasitas Produksi (Ton/Bln) 9 3 Rata2 Kapasitas Terpasang (Ton/Bln) Rata2 Kapasitas Produksi (Ton/Bln) 78 63 UPPN = Unit Penanganan Pengolahan Hasil Perikanan Nonkonsumsi 21
- 22. 22 1. TTC: 1)Perbaikan penanganan ikan di atas kapal (Penurunan lossess) dan penyediaan air bersih; 2) Pelarangan penangkapan “baby tuna”; 3) Penertiban dan perbaikan penerbitan SHTI (catch certificate); 4) Memperlancar distribusi pasokan bahan baku; dan 5) Pengendalian ekspor bahan baku (ekspor produk pre – cooked loins) 2. Udang: 1) Ketersediaan bahan baku tidak tersedia sepanjang tahun; 2) Komunikasi petambak dg processor (perlu peningkatan peran pedagang perantara); 3) Harga udang dalam negeri naik sangat tinggi sejak Januari 2013 (100%), kurang bersaing bagi eksportir; 4) Kenaikan biaya usaha yang cukup tinggi di tahun 2013: UMP (40%), TDL(15%) dan BBM (30%); 5) Isu internasional terkait safety dan sustainability: GAP, Traceability, label (ASC); dan 6) Larangan ekspor ke Rusia sejak 1 Juli 2013 (potensi devisa yang hilang cukup besar) 3. Bandeng: 1) UPI bandeng kesulitan bahan baku akibat tingginya permintaan pada hari libur nasional/keagamaan (libur panjang); 2) Bandeng sebagai sumber ketahanan pangan dalam negeri; 3) Bandeng masih banyak berbau lumpur; dan 4) Penguatan pasokan untuk Bandeng umpan, diversifikasi produk olahan belum berkembang (Bandeng Kaleng) 4. Patin: 1) Teknologi penghilangan bau lumpur dan pemutihan warna daging melalui penerapan teknologi budidaya dan pengolahan; 2) Peningkatan produksi di lokasi industrialisasi; dan 3) Inovasi pengolahan nirlimbah belum berkembang. 5. Pindang: 1) Pasokan Bahan Baku masih kurang dan belum merata sehingga masih harus impor pada bulan tertentu; dan 2) Pengolahan belum sesuai standar higienis dan saniter 6. Rumput Laut: 1) Kebijakan Pemerintah Chili dalam pengetatan ekspor bahan baku; 2) Menurunnya produksi rumput laut dari Filipina karena bencana angin thypoon; dan 3) Tumbuhnya industri rumput laut di China dengan kapasitas besar dan kebijakan pemerintan China memberikan insentif terhadap pelaku usaha melalui tax remittance TANTANGAN KE DEPAN 22
- 23. SISTEM LOGISTIK IKANNASIONAL (SLIN) UNTUK MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS NASIONAL 23 Medan Pakanbaru Palembang Lampung Jakarta Surabaya Makasar Kendari Banggai Ambon Bitung Ternate Sorong Balikpapan Toli-Toli Banyuwangi Jember Semarang Tasikmalaya Serang Lamongan Bandung Sukabumi Bogor Bau-Bau Buton Aceh LIN UP4BMP3EI MINAPOLITAN, MP3KI-PENINGKATAN KEHIDUPAN NELAYAN BERBASIS KAWASAN & PRODUK UNGGULAN Ket : 2013 2014 Tahap selanjutnya Timika Merauke
- 24. UJI COBA IMPLEMENTASIKONSEPSI SLIN KORIDOR 1 (SULAWESI) 2013-2014 Banggai Kepulauan Keterangan Intervensi Fasilitas Pelagis Kecil (Layang, Sardine,) Tuna, Tongkol, Cakalang Pabrik es ABF Gudang Dingin Kap. 50 ton Kendaraan angkut es Kendaraan berinsulasi Kendari (PPS Kendari) Keterangan Intervensi Fasilitas Komoditas: Pelagis Kecil (Layang, Sardine,) , Tuna, Tingkol, Cakalang Masalah: BBM , rumpon, armada dan sarana pendingin Pabrik es ABF Gudang Dingin kap. 300 ton Kendaraan angkut es Kendaraan berinsulasi Surabaya-Brondong Keterangan Pengembangan Tersedia fasilitas PPDI Brondong Pabrik es &ABF Gudang Dingin Kapasitas 400 ton Kendaraan berinsulasi Jakarta (PPS Nizam Zachman) Keterangan Pengembangan • Serapan pasar rumah tangga dan Horeka tinggi • Fasilitas logistik perikanan relatif lengkap Gudang Dingin Kap. 1500 ton Kendaraan berinsulasi 24
- 25. SRD: Sistem RantaiDingin SPG: Sarana Pemasaran Bergerak *) Target 25 NO KEGIATAN 2011 2012 2013 2014* Volume Lokasi (Kab/Kota) Volume Lokasi (Kab/Kota) Volume Lokasi (Kab/Kota) Volume Lokasi (Kab/Kota) 1 Pabrik es 8 unit 8 25 unit 25 22 unit 22 3 unit 3 2 Cold storage 5 unit 5 11 unit 11 15 unit 15 2 unit 2 3 SRD 45 paket 22 485 paket 167 90 paket 34 111 paket 67 4 SPG Roda 3 Berpendingin 53 unit 24 101 unit 45 18 unit 18 - - 5 PUMP-P2HP 85 Poklahsar 30 155 Poklahsar 18 156 Poklahsar 39 35 Poklahsar 18 DUKUNGAN DI LOKASI PKN 25
- 26. 26 CAPAIAN KEGIATAN STRATEGIS 1.Disahkannya Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Hari Ikan Nasional setiap tanggal 21 November 2. Ditetapkannya Peraturan Menteri KP Nomor 5 Tahun 2014 tentang Sistem Logistik Ikan Nasional 3. Penetapan Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan (BBP2HP) sebagai Lembaga Sertifikasi Produk Perikanan (LS- Pro) oleh Komite Akreditasi Nasional – Badan Standardisasi Nasional (KAN-BSN) 4. Panitia Teknis 65-05 berhasil meraih Herudi Technical Committee Award 2013 5. Ditandatanganinya kerjasama kemitraan dengan 13 Lembaga Kemasyarakatan dan pencapaian 4 rekor MURI. 26
- 27. CAPAIAN PELAKSANAAN PRIORITAS PEMBANGUNANNASIONAL KP 2014 PERIODE B06 (dimonitor UKP4) 4
- 28. Rencana Aksi Ukuran Keberhasilan Target Realisasi (%) Keterangan Fasilitasi pembinaan dan pengembangan sistemusaha dan investasi perikanan Target: Tersalurkannya bantuan langsung masyarakat PUMP P2HP untuk 1000 Poklahsar TARGET B03: 1. Terselesaikannya revisi pedoman teknis PUMP P2HP 2. Penyiapan POKJA PUMP P2HP 3. Terlaksananya sosialisasi Pedoman teknis PUMP P2HP B0300 100% 100% 100% 1. Kep Dirjen P2HP No. 31/KEP-DJP2HP/2014 tanggal 24 Maret 2014 tentang Pedoman Teknis PUMP P2HP Tahun 2014 2. Kep Dirjen P2HP No 30/KEP-DJP2HP/2014 tanggal 24 Maret 2014 tentang Kelompok Kerja PUMP P2HP 3. Sosialisasi Pedoman teknis PUMP P2HP (Tgl 10-12 Maret 2014 di Bandung) TARGET B06: Tersalurkannya BLM untuk 300 Poklahsar - Belum terealisasi karena mengalami penghematan anggaran sebagai tindak lanjut INPRES nomor 4 tahun 2014 tentang Langkah- Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/lembaga dalam rangka Pelaksanaan APBN TA 2014 TARGET B09: Tersalurkannya BLM untuk 600 Poklahsar ? TARGET B12: Tersalurkannya BLM untuk 1000 Poklahsar ? PN 4 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN 28
- 29. Rencana Aksi Ukuran Keberhasilan Target Realisasi (%) Keterangan Fasilitasi pengembangan industri pengolahan hasilperikaan Jumlah sarana prasarana pengolahan hasil perikanan yang dibina dan dikembangkan 1. Tercapainya pengadaan di 123 lokasi: 15 Unit Pabrik Es @ >10 Ton 19 Gudang Beku @ >= 30 Ton 22 unit Prasarana lainnya 67 paket sarana SRD dan pengolahan 2. Tercapainya Pembinaan sarana dan prasarana di 20 lokasi TARGET B03: 1. Terlaksananya sosialisasi pembinaan dan pengembangan sarpras pengolahan 2. Usulan revisi juknis tugas pembantuan terkait pengadaan sarana dan prasarana SRD dan Pengolahan 3. Terbentuknya tim teknis Fasilitasi Pengelolaan Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan 4. Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kompetensi Operator Pabrik Es dan Gudang Beku 5. Tercapainya Pembinaan Sarana dan Prasarana di 3 lokasi. 100% 100% 100% 100% 100% 1. Terlaksananya sosialisasi pembinaan dan pengembangan sarpras pengolahan 2. Usulan revisi juknis tugas pembantuan terkait pengadaan sarana dan prasarana SRD dan Pengolahan 3. Terbentuknya tim teknis Fasilitasi Pengelolaan Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan 4. Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kompetensi Operator Pabrik Es dan Gudang Beku 5. Tercapainya Pembinaan Sarana dan Prasarana di 3 lokasi. PN 5 : KETAHANAN PANGAN 29
- 30. Rencana Aksi Ukuran Keberhasilan Target Realisasi(%) Keterangan Fasilitasi pengembangan industri pengolahan hasil perikaan Jumlah sarana prasarana pengolahan hasil perikanan yang dibina dan dikembangkan 1. Tercapainya pengadaan di 123 lokasi: 15 Unit Pabrik Es @ >10 Ton 19 Gudang Beku @ >= 30 Ton 22 unit Prasarana lainnya 67 paket sarana SRD dan pengolahan 2. Tercapainya Pembinaan sarana dan prasarana di 20 lokasi TARGET B06: 1. Tersedianya konsultan perencana pembangunan prasarana di 15 lokasi 2. Tersedianya sarana SRD dan Pengolahan di 10 lokasi 3. Tercapainya Pembinaan Sarana dan Prasarana di 10 lokasi 100% 100% 100% 1. Tersedianya konsultan perencana pembangunan prasarana di 15 lokasi 2. Tersedianya sarana SRD dan Pengolahan di 10 lokasi 3. Tercapainya Pembinaan Sarana dan Prasarana di 10 lokasi 30
- 31. Rencana Aksi Ukuran Keberhasilan Target Realisasi(%) Keterangan Fasilitasi pengembangan industri pengolahan hasil perikaan Jumlah sarana prasarana pengolahan hasil perikanan yang dibina dan dikembangkan 1. Tercapainya pengadaan di 123 lokasi: 15 Unit Pabrik Es @ >10 Ton 19 Gudang Beku @ >= 30 Ton 22 unit Prasarana lainnya 67 paket sarana SRD dan pengolahan 2. Tercapainya Pembinaan sarana dan prasarana di 20 lokasi TARGET B09: Tersedianya konsultan perencana pembangunan prasarana di 40 lokasi 1. Tersedianya sarana SRD dan Pengolahan di 40 lokasi 2. Tersedianya konsultan pengawas pembangunan prasarana di 40 lokasi 3. Tersedianya kontraktor pelaksana pembangunan/ pengadaan prasarana di 56 lokasi Tercapainya Pembinaan Sarana dan Prasarana di 17 lokasi TARGET B12: 1. Tercapainya Pembinaan Sarana dan Prasarana di 20 lokasi 2. Tersedianya sarana SRD dan Pengolahan di 67 lokasi 3. Terlaksananya Pembangunan fisik prasarana 100% di 56 lokasi 31
- 32. HASIL MONEV TERPADU PEMBANGUNANKP 2013 DI DAERAH5
- 33.
- 34. Air Bersih 3% BalaiBenih 12% Benih 4% Cold Storage 5% Inka Mina 10% Kapal 4% Pabrik Es 7% Pakan 5% Pasar Ikan 6% Pelabuhan 11% PPTK 3% PUMP 19% Saluran Air 3% SPDN 3% SRD 4% 34 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DI DAERAH
- 35. Permasalahan PUMP Lokasi Kelembagaan/Administasi2010-2012 36 SDM 6 Benih 5 Pemasaran 4 BBM 3 Pakan 3 Penyakit 3 Sosialisasi/Pelatihan/Pendampingan 3 Belum Belanja 2 Kualitas produk rendah 2 Listrik 2 Produksi Rendah 2 Ada potongan PUMP 1 Alat tangkap illegal 1 Anggota PNS 1 Bahan Baku Kurang 1 PUMP 2012 belum menerima uang 1 Berhenti produksi 1 Gagal panen 1 Jaring hanyut 1 Kurang sarana 1 Membeli kapal bekas kualitas rerndah 1 Pencairan dana tidak sesuai dengan musim tanam 1 Peralatan tidak sesuai 1 Kelembagaan /Administasi 2010-2012 43% SDM 7%Benih 6% Pemasaran 5% BBM 4% Pakan 4% Penyakit 4% Sosialisasi/P elatihan/Pen dampingan 4% Lain-lain 24% 35 PUMP
- 36. Permasalahan Pabrik EsLokasi Belum Operasional 16 Listrik 9 Kapasitas produksi kurang 3 Belum ada pengelola 1 Kapasitas genset kurang 1 Komponen rusak 1 Rugi 1 Belum Operasional 50% Listrik 28% Kapasitas produksi kurang 9% Belum ada pengelola 3% Kapasitas genset kurang 3% Komponen rusak 3% Rugi 3% 36 PABRIK ES
- 37. Permasalahan Cold StorageLokasi Belum Operasional 6 Listrik 8 Belum ada pengelola 4 Komponen rusak 1 Kerjasama Pengelolaan 1 37 Belum Operasional 30% Listrik 40% Belum ada pengelola 20% Komponen rusak 5% Kerjasama Pengelolaan 5% COLD STORAGE
- 38. Permasalahan Pasar IkanLokasi Belum Operasional 13 Sanitasi 5 Air Bersih 4 Listrik 2 Belum Optimal 5 Kurang sesuai peruntukannya 3 Bangunan rusak 2 Pengelola 2 38 Belum Operasional, 36% Sanitasi, 5Air Bersih, 4 Listrik, 2 Belum Optimal, 5 Kurang sesuai peruntukannya, 3 Bangunan rusak, 2 Pengelola, 2 PASAR IKAN
- 39.
- 40. REALISASI ANGGARAN TAHUN2014 Sumber: Aplikasi Kemenkeu (http://monev.anggaran.depkeu.go.id) Keterangan:*) Per 19 September 2014 NO SATKER PAGU ANGGARAN REVISI (Rp) TARGET REALISASI* Deviasi Rp % Rp % 1 PUSAT 285,478,884,000 191,501,747,000 67.08 97,882,509,057 34.29 -32.79 2 UPT 40,320,533,000 35,026,083,000 86.87 15,808,206,920 39.21 -47.66 3 DEKON 54,366,989,000 30,531,207,004 56.16 30,412,539,798 55.94 -0.22 4 TP PROV 22,001,855,000 15,801,413,000 71.82 7,231,998,400 32.87 -38.95 5 TP KAB/KOTA 100,934,618,000 62,595,666,289 62.02 34,866,869,482 34.54 -27.47 TOTAL 503,102,879,000 335,456,116,293 66.68 186,202,123,657 37.01 -29.67 - 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 700.00 2010 2011 2012 2013 2014 206.55 615.95 552.57 653.74 503.10 Pagu (Rp Miliar) Realisasi (%) 94.67% 93.55% 95.79% 96.99% 95% (Target) 40
- 41. REALISASI ANGGARAN DJP2HPTA 2014 BERDASARKAN BELANJA 41 JENIS BELANJA PAGU (Rp) REALISASI* (Rp) % 51 BELANJA PEGAWAI 38,396,300,000 22,587,969,505 58.83 52 BELANJA BARANG 415,299,218,000 156,213,873,652 37.61 53 BELANJA MODAL 19,407,361,000 4,880,280,500 25.15 57 BELANJA BANTUAN SOSIAL 30,000,000,000 2,520,000,000 8.40 TOTAL 503,102,879,000 186,202,123,657 37.01 Sumber: Aplikasi Kemenkeu (http://monev.anggaran.depkeu.go.id) Keterangan: *) Per 19 September 2014 41
- 42. SERAPAN ANGGARAN TA2014 • Serapan anggaran 2014 setiap bulan masih jauh dibawah target • Seperti halnya pada tahun lalu, anggaran dominan diserap pada Triwulan ke-IV 42 - 20 40 60 80 100 120 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013 2014 - 10 20 30 40 50 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pusat UPT Dekon TP Prov TP Kab/Kota Sumber: Aplikasi Kemenkeu (http://monev.anggaran.depkeu.go.id) Keterangan:*) Per 19 September 2014 % % Bulan Bulan Keterangan: Realisasi Okt-Des 2014 menggunakan angka target
- 43.
- 44. BEBERAPA PERMASALAHAN PEMBANGUNANP2HP 44 Permasalahan Kebijakan: Sistem e-procurement yang dilakukan oleh ULP di setiap daerah menjadi kendala percepatan pelaksanaan kegiatan karena pemahaman SDM kurang & antrian panjang Mendorong Pemda untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pengadaan barang dan jasa Tindak Lanjut Anggaran: Adanya revisi, baik revisi DIPA atau RKA-KL Dukungan anggaran operasionalisasi sarpras terbatas Melaksanakan kegiatan dan anggaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan Sesuai dengan juknis, Pemda harus menyediakan anggaran operasionalisasi sarpras yang telah dibangun/diadakan Kelembagaan: Kelembagaan sarpras belum tertata dengan baik Sesuai dengan juknis, kelembagaan pengelola harus disiapkan sebelum pengadaan/pembangunan sarpras dilaksanakan Perencanaan dan Pelaporan: Beberapa satker belum dapat menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran secara periodik dan tepat waktu Secara periodik akan dilakukan rekonsiliasi data dan penyampaian kemajuan pelaksanaan pekerjaan Monev dioptimalkan, reward & punishment dijalankan Pemanfaatan: Beberapa sarpras belum beroperasi seperti yang diharapkan Mendorong pemda agar mengoptimalkan pemanfaatan sarpras Menguatkan kelembagaan pengelola 44
- 45. Perbaikan sistem Monevke Depan Monev hanya untuk kepentingan instansi/lembaga lain yang lebih superior Sistem monev merupakan bagian dari sub-ordinasi Menjadi beban lembaga Bagian dari kewajiban Tidak ada reward tapi hanya ada pusnishment Tidak terkait antara evaluasi dan perencanaan ke depan (tidak ada implikasi dampak evaluasi dengan perencanaan). Sangat Mahal (biaya dan waktu) • Monev untuk kepentingan Lembaga Sendiri • Sistem yang baku untuk kepentingan nasional dilengkapi dengan spesifik lokal • Menjadi kebutuhan • Bagian dari akuntabilitas publik • Menjadi bahan masukan perencanaan ke depan • Ada reward dan punishment berdasarkan indikator yang jelas KONDISI SAAT INI HARAPAN KE DEPAN 45
- 46. TINDAK LANJUT UNTUKMEMPERKUAT PERAN MONEV DALAM MENINGKATKAN CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN KP • Perlunya peningkatan kapasitas Provinsi dalam mengkoordinasikan pelaksanaan dan hasil pembangunan dengan Kab/kota serta menyampaikan kinerja hasil kepada Pemerintah Pusat. • Melakukan pendampingan untuk percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian debottlenecking yang ada. • Meningkatkan koordinasi monitoring dan evaluasi antar unit kerja baik di pusat maupun di daerah. • Meningkatkan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. • Meningkatkan penyampaian laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan. • Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM pelaksana monitoring dan evaluasi. 46
- 47. Kunci Keberhasilan dalammenerapkan Perencanaan, Anggaran, Monitoring & Evaluasi Keberhasilan institusionalisasi sistem Perencanaan, Anggaran, Monitoring dan Evaluasi mencakup berbagai upaya menciptakan kesinambungan & menjamin sistem berfungsi dengan baik. Sehingga dibutuhkan Mekanisme Perencanaan, Anggaran, Monitoring dan Evaluasi yang baku, terintegrasi dan mampu menjawab kebutuhan berbagai pihak dari level daerah sampai dengan Pusat. TIGA kunci utama, yaitu : ① PEMANFAATAN informasi ② KUALITAS informasi ③ KESINAMBUNGAN 47
- 48. TERIMA KASIH Direktorat JenderalP2HP Kementerian Kelautan dan Perikanan Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat
Editor's Notes
- #5 Safety, quality, competitive