1. Dokumen tersebut membahas strategi dan langkah operasional untuk mendukung peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai di Jawa Timur tahun 2015 melalui pendampingan terpadu oleh penyuluh, mahasiswa, dan babinsa.

1. 1
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
Jawa Jatim, Rabu 8 April 2015 ,
PENDAMPINGAN TERPADU
PENYULUH
DALAM UPSUS PENINGKATAN
PRODUKSI PADI, JAGUNG,
KEDELAI TAHUN 2015

2. OUTLINE
I. PENDAHULUAN
II. STRATEGI DAN UPAYA
III. DUKUNGAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ESELON I LINGKUP PERTANIAN
IV. LANGKAH OPERASIONAL
V. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

3. KETAHANAN PANGAN
Ketersediaan
Keterjangkauan
Pemanfaatan
(konsumsi)
POTENSI SUMBERDAYA
 Lahan
 Air
 SDM
 Teknologi
 Kelembagaan
 Budaya
 Desa potensi pertanian
(71. 479 desa)
KEBIJAKAN SWASEMBADA BERKELANJUTAN PADI DAN JAGUNG SERTA SWASEMBADA
KEDELAI
MANUSIA
INDONESIA
YANG TANGGUH
(Sehat, Aktif,
Produktif)
KENDALA
 Jumlah penduduk
 Perubahan iklim
 Konversi lahan
 Ketergantungan konsumsi beras
 Kompetisi pemanfaatan air
 Infrastruktur
TANTANGAN
 Kebijakan Ekonomi, Otonomi dan
Desentralisasi
 Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
 Dinamika Pasar Pangan
 Perubahan Pola Konsumsi
PENDAHULUAN

4. SASARAN PAJALE YANG HARUS DIKAWAL
TAHUN 2015
Keterangan:
Tahun 2014 ARAM II BPS
Luas Tanam Luas Panen Produktivitas Produksi
Ha Ha Ku/Ha Ton
Padi 14.578.783 14.142.110 51,90 73.400.000 3,96
Jagung 4.177.976 3.969.077 50,39 20.000.000 4,56
Kedelai 815.000 774.250 15,50 1.200.000 30,25
Pertumbuhan
Produksi (%)
Komoditas

5. KESANGGUPAN PRODUKSI DI PROV JATIM
TAHUN 2015
NO KOMODITAS
TARGET INDIKATIF PUSAT KESANGGUPAN DAERAH*)
Produksi
(Ton)
Tambahan
(Ton)
Produksi
(Ton)
Tambahan
(Ton)
1 PADI 14.307.704 2.000.000 12.913.245 514.933
2 JAGUNG 7.443.064 1.653.850 7.167.301 1.378.087
3 KEDELAI
374.150 41.405 480.148 147.403
5
] = provinsi yang ditargetkan oleh Pusat dengan tambahan produksi terbesar
*) = kesanggupan daerah berdasarkan data daerah dan hasil konfirmasi LO masing-masing provinsi (per 27 Maret 2015)

6. PERINGKAT REALISASI TANAM OKTOBER-MARET (2014/2015)
Kementerian Pertanian Republik
Indonesia. Upaya Khusus
Peningkatan Produksi PADI,
6
Keadaan 24 Mei 2015
NO PROVINSI LUAS SAWAH TARGET REALISASI %
1 BALI 80.531 70.150 75.414 107,50
2 SULAWESI UTARA 52.354 57.619 61.823 107,30
3 KALIMANTAN TIMUR 69.873 68.122 72.563 106,52
4 GORONTALO 31.198 34.712 36.146 104,13
5 LAMPUNG 369.362 445.608 460.516 103,35
6 SULAWESI SELATAN 610.276 579.002 591.132 102,09
7 JAWA TIMUR 1.162.341 1.356.451 1.384.590 102,07
8 NTT 200.291 214.697 219.099 102,05
9 SULAWESI TENGGARA 102.629 75.659 76.240 100,77

7. Kementerian Pertanian Republik
Indonesia. Upaya Khusus
Peningkatan Produksi PADI,
7
LANJUTAN REALISASI TANAM OKTOBER-MARET (2014/2015)
NO PROVINSI LUAS SAWAH TARGET REALISASI %
10 SUMATERA BARAT 229.509 262.179 261.746 99,83
11 DI YOGYAKARTA 55.177 104.285 102.446 98,24
12 KALIMANTAN BARAT 544.731 287.100 279.737 97,44
13 BENGKULU 100.054 85.138 81.325 95,52
14 SUMATERA UTARA 452.295 406.126 387.005 95,29
15 JAWA BARAT 939.294 1.281.747 1.214.213 94,73
16 BANTEN 185.206 216.159 204.339 94,53
17 MALUKU UTARA 13.462 8.739 8.168 93,47
18 KALIMANTAN SELATAN 512.646 323.795 300.795 92,90
19 ACEH 323.247 336.388 308.558 91,73
20 SULAWESI BARAT 70.679 70.679 63.636 90,04

8. Kementerian Pertanian Republik
Indonesia. Upaya Khusus
Peningkatan Produksi PADI,
8
LANJUTAN REALISASI TANAM OKTOBER-MARET (2014/2015)
NO PROVINSI LUAS SAWAH TARGET REALISASI %
21 JAMBI 146.470 85.193 76.133 89,37
22 JAWA TENGAH 1.115.447 1.393.532 1.242.520 89,16
23 PAPUA 30.036 29.339 26.082 88,90
24 SUMATERA SELATAN 781.595 551.184 486.455 88,26
25 RIAU 102.781 80.402 70.836 88,10
26 SULAWESI TENGAH 146.721 140.443 117.084 83,37
27 KALIMANTAN TENGAH 188.080 202.051 167.458 82,88
28 NTB 235.460 379.040 312.590 82,47
29 PAPUA BARAT 11.298 5.649 4.491 79,51
30 MALUKU 16.606 15.881 12.411 78,15
31 KALIMANTAN UTARA 34.975 31.933 23.419 73,34
32 BANGKA BELITUNG 12.588 6.508 4.365 67,07
JUMLAH 8.927.211 9.205.510 8.733.335 94,87

9. DIRJEN PPHPKA. BADAN LITBANG DIRJEN PSP KA. BADAN
KETAHANAN PANGAN
PENELITI/ PENYULUH
PENDAMPING
PUSAT
TIM PENGENDALI
KADIS TEKNIS PROVINSI
KADIS TEKNIS PROVINSI
KA. BADAN KP
KA. SEK. BAKORLUH
KA. BP4K
KA. BADAN PPSDMP
PROVINSI
TIM PEMBINA
KA. BADAN KP
UPTD/KCD
B
P
3
K
PENYULUH (PNS,
SWADAYA, SWASTA)
POKTAN/GAPOKTAN
WASTUKAN
WASBITNAK
PUSKESWAN
MEDIK/ PARAMEDIK
VETERINER
PETUGAS IB
KA. BPTP
POPT-PHP
WASBITNAK
KAB/KOTA
TIM PELAKSANA
KAB/KOTA
TIM PELAKSANA
DESA/ KELURAHAN
KADIS TEKNIS PROVINSI
KADIS TEKNIS PROVINSI
KADIS TEKNIS KAB/KOTA
KADIS TEKNIS PROVINSI
KADIS TEKNIS PROVINSI
KADIS TEKNIS PROVINSI
KADIS TEKNIS PROVINSI
KADIS TEKNIS PROVINSI
DIRJEN TEKNIS
MEKANISME DAN HUBUNGAN KERJA ANTAR LEMBAGA YANG MEMBIDANGI PERTANIAN
DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN STRATEGIS NASIONAL

10. 10

11. Meningkatkan pelayanan
penyuluhan melalui:
a. Penguatan BP3K;
b. Sinergitas antar Dinas
Teknis, Penyuluhan dan
BPTP;
c. Pemberdayaan
Penyuluh (PNS, THL-
TBPP dan Swadaya);
d. Pemberdayaan Poktan
dan Gapoktan.
1. Menjabarkan Target Sasaran
Tanam sd Penyuluh dan Poktan
2. Menggerakan Pengawalan Oleh
BP3K sebagai POSKO Program
Pembangunan Pertanian di
Kecatan
3. Penerapan Sistem LAKUSUSI,
Pelatihan On The Job Trainning di
BP3K, Supervisi secara Berjenjang,
Terpadu dan Sistematis.
4. Memastikan Penyedian Prasarana
dan Sarana Produksi 6 Tepat
(Waktu,Tempat, Harga, Jumlah,
Mutu, dan Jenis)
5. Pelaporan setelah dibahas secara
bersama di BP3K.
II. UPAYA DAN STRATEGIII. STRATEGI DAN UPAYA

12. III. DUKUNGAN PROGRAM/KEGIATAN ESELON I
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2015
NO KEGIATAN PENANGGUNG JAWAB
1 GERAKAN PERCEPATAN PTT, BENIH BERSUBSIDI DAN
PENGADAAN SARANA PRODUKSI
DITJEN TANAMAN
PANGAN
2 OPTIMASI LAHAN, REHAB JARINGAN IRIGASI , DAN KKPE DITJEN PSP
3 PUPUK BERSUBSIDI (RDK/RDKK, SESUAI PERMENTAN 82/2013) DITJEN PSP
4 HPP BERAS TAHUN 2015 BKP
5 PELAYANAN TEKNOLOGI (KATAM, VUB, JARWO, PUPUK
BERIMBANG)
BADAN LITBANG
6 PASCA PANEN PENGOLAHAN HASIL DAN PEMASARAN DITJEN P2HP
12

13. PENYULUHAN VOLUME
1. Peningkatan Kapasitas BP3K 2.694 unit BP3K (50%) @ 57.5
juta dan 2.538 BP3K @ 6,8
juta untuk operasional
2. Pengawalan dan Pendampingan
Penyuluh di Sentra Produksi Pajale
24.000 WKPP
3. Penambahan Honor THL-TB
Penyuluh Pertanian (PP)
20.439 orang @Rp. 200.000,-
/bulan selama 7 bulan
4. Penyesuaian Honor bagi THL-TB PP
terhadap peningkatan pendidikan
307 orang selama 7 bulan
5. Penumbuhan dan Pengembangan
Penyuluh Swadaya (PPS)
2.694 calon PPS dan 10.000
PPS
DUKUNGAN KEGIATAN BADAN PPSDMP

14. Badan PPSDMP dalam mendukung pencapaian
swasembada Padi, jagung dan kedelai:
1. Meningkatkan fungsi BP3K sebagai Pos Simpul Koordinasi
(Posko) program dan pelaksanaan kegiatan lintas sub sektor
di wilayah
2. Penerapan Sistem LAKUSUSI, Pelatihan On The Job
Trainning, Supervisi, Secara, berjenjang, Terpadu, Teratur
dan Sistematis.
3. Meningkatkan kinerja penyuluh melalui fasilitasi penambahan
honor THL TBPP dan mengupayakan pengangkatan menjadi
ASN-P3K;
4. Peningkatan Kinerja Balai Diklat melalui pelatihan bagi
penyuluh PNS, Penyuluh Swadaya dan Babinsa, serta
Pelatihan On The Job Training bagi THL-TBPP;
III. LANGKAH OPERASIONAL

15. 5. Kemitraan pendampingan dengan perguruan tinggi
serta Revitalisasi STPP dan SMK-PP dalam
Pengawalan Program dan Dem Area;
6. Pengembangan data dan informasi penyuluhan
pertanian untuk mempercepat aliran pelaporan dari
lapangan serta proses transfer inovasi teknologi ke
petani;
7. Meningkatkan efektifitas pokja UPSUS;
8. Mensinergikan kegiatan penyuluhan pusat dengan
provinsi dan kabupaten/kota dalam mendukung
UPSUS;

16. Instruksi Menteri Pertanian kepada
jajaran penyuluhan:
1. Pastikan sasaran tanam, sasaran panen terjabarkan
sampai tingkat desa melalui sinergi dengan dinas
teknis;
2. Laksanakan yang sudah direncanakan sesuai dengan
target;
3. Laporan mingguan UPSUS menjadi indikator kinerja
kelembagaan penyuluhan;
4. Laksanakan Kontrak kinerja penyuluh dalam
melaksanakan UPSUS;
5. Pastikan bahwa semua terkawal oleh penyuluh,
Babinsa dan perguruan tinggi

17.  Koordinasi dan sinergi “hilangkan ego sektoral”
 Pengawalan dan Pendampingan secara
terpadu
 Komitmen terhadap jadwal yang telah
ditetapkan
 Gerakan penyuluh dan semua pelaku di
lapangan
 Terapkan sistem “reward dan punishment”

18. Tugas Bapeluh diantaranya :
1. Koordinasi pengawalan dan pendampingan kegiatan
UPSUS dengan dinas teknis kabupaten/kota, BP3K dan
Komandan Komando distrik Militer;
2. Sinkronisasi kegiatan pengawalan dan pendampingan
secara terintegrasi
3. Meningkatkan pembinaan BP3K sebagai pos simpul
koordinasi dan pusat data pelaksanaan UPSUS di tingkat
lapangan;
4. Mengusulkan kebutuhan anggaran pendukungan UPSUS
melalui APBD;
5. Melakukan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan
6. Mengkonsolidasikan data pelaksanaan UPSUS serta
menyampaikan laporan kepada Kepala Sekretariat Bakorluh
dan Kepala BPPSDMP.

19. NO PENYULUH MAHASISWA/ALUMNI BABINSA
1 Melaksanakan pengawalan dan
pendampingan Pelaksanaan GP-
PTT, POL , RJIT, PAT dan Demfarm.
Bersama penyuluh melakukan
pengawalan dan pendampingan
pelaksanaan GP-PTT, POL , RJIT, PAT
dan demfarm.
Menggerakkan dan memotivasi petani untuk
melaksanakan : (a) Tanam Serentak, (b)
perbaikan dan pemeliharaan jaringan irigasi,
(c) Gerakan Pengendalian OPT dan Panen.
2 Meningkatkan kemampuan
kelembagaan petani (Poktan,
Gapoktan, P3A dan GP3A) dan
kelembagaan ekonomi petani.
Bersama penyuluh memfasilitasi
introduksi teknologi peningkatan
produksi padi, jagung dan kedelai yang
dihasilkan oleh perguruan tinggi
melalui demfarm dan
mengembangkan model
pemberdayaan petani.
Melaksanakan dukungan dalam keadaan
tertentu untuk: (a)penyaluran benih, pupuk
dan alsintan, (b)infrastruktur jaringan irigasi.
3 Mengembangkan jejaring dan
kemitraan dengan pelaku usaha.
Bersama penyuluh mengembangkan
jejaring dan kemitraan dengan pelaku
usaha.
Melaksanakan pengawasan terhadap
pemberkasan administrasi dan penyaluran
bantuan kepada penerima manfaat
4 Melakukan identifikasi, pendataan
dan pelaporan teknis pelaksanaan
kegiatan.
Bersama penyuluh melakukan
identifikasi, pendataan dan pelaporan
teknis pelaksanaan kegiatan.
Melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan
identifikasi, pendataan dan pelaporan teknis
pelaksanaan kegiatan.
TUGAS PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN
Badan PPSDMP
Kementerian Pertanian

20. IV. LANGKAH
OPERASIONAL

21. NO UPAYA PENGUATAN BP3K SEBAGAI POSKO
1 PENGUATAN MANAJEMEN BP3K
2 BP3K SEBAGAI PUSAT PELATIHAN DAN KONSULTASI
3 BP3K SEBAGAI PUSAT DATA DAN INFORMASI
4 SINERGITAS PEMBINAAN BP3K
5 KLASIFIKASI BP3K
6 FASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS BP3K
7 PENUMBUHAN PENYULUH PERTANIAN SWADAYA
8 PENGAWALAN DAN PEDAMPINGAN PENYULUH DI SENTRA PAJELE
Lanjutan . . . .

22. NO SUB KEGIATAN
1 Temu Teknis Penyuluhan di Kecamatan (1 pkt)
2 Penyusunan Renja Tingkat Kecamatan (1 pkt)
3 Rembug Tani (1 kali/2)
4 Pendampingan dan Penyusunan RDKK (1 kli)
5 Percontohan/Demplot (1 pkt)
6
Penyusunan dan Penyebaran Media Informasi Spesifik Lokasi (2
judul)
7 Latihan dan Kunjungan (6 kali)
8 Pening Kapasitas Penyuluh (Bimtek) (3 kali)
9
Administrasi BP3K (Honor dan Perjalanan)
FASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS BP3K
(2.694 Unit)

23. No. SUB KEGIATAN
10. Farmer Field Days (1 kali)
11. Operasional BP3K (Bahan dan ATK)
12. Kursus Tani (6 kali)
13 Pengelolaan Data Base Sistem Manajemen Informasi
Penyuluhan Pertanian (4 kali)
14. Penumbuhan penyuluh Pertanian Swadaya
15. Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompoktani
16. Penumbuhan dan Pengembangan Kelompoktani
17. Penumbuhan Posluhdes Melalui Penyuluh Swadaya

24. a. Penetapan lokasi
Seluruh provinsi, diprioritaskan pada kab/kota yang telah
menetapkan PPS dan telah menyampaikan ke Badan
PPSDMP
b. Penetapan PPS
PPS yang mempunyai keahlian pada usahatani bidang
pertanian TP/horti/nak/bun diprioritaskan padi, jagung,
kedele
PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN SWADAYA PPS)

25. Tugas Penyuluh Pertanian Swadaya :
1. Melaksanakan pengawalan dan pendampingan
Pelaksanaan GP-PTT, POL, RJIT dan Demfarm;
2. Meningkatkan kemampuan kelembagaan petani
(Poktan, Gapoktan, P3A dan GP3A);
3. Berkoordinasi dengan KCD/Mantri Tani Petugas
Statistik Kecamatan/BPS dalam proses
pengambilan data ubinan;
4. Mengembangkan jejaring dan kemitraan dengan
pelaku usaha.
5. Melaporkan kegiatan
LANJUTAN………..

26. 1.kursus tani yang meliputi pertemuan yang
dihadiri oleh PPS, Penyuluh PNS, dan petani
2.bahan pembelajaran untuk percontohan
3.Kunjungan Lapangan mengacu pada
Permentan No. 82 Tahun 2013 (fasilitas
bantuan transport);
LANJUTAN………..
Pelaksanaan Kegiatan

27. PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN PENYULUH
DI LOKASI SENTRA PRODUKSI
METODE
(1) Kursus Tani Desa (KTD)
(2) Rembug Tani Desa (TRD)
( 3) Kunjungan Lapangan

28. KOMPONEN
(1) Petani , Poktan;
(2) Penyuluh pertanian ( PNS, THL TBPP, Swadaya)
(3) Paket teknologi yang diterapkan
secara teknis mudah diterapkan,
secara ekonomi menguntungkan dan
Secara sosial-budaya dapat diterima masyarakat;
(4) Bahan pembelajaran;
(5) Bantuan transport.

29. A. PEMANTAUAN DAN EVALUASI
1. Dilakukan secara terpadu oleh tim monitoring dan evaluasi di
tingkat Pusat, Provinsi, Kab/Kota Kecamatan/lapangan;
2. Evaluasi dilakukan mulai persiapan, pelaksanaan (on going) dan
evaluasi pasca kegiatan;
3. Diterapkan e_Evaluation.
B. SUPERVISI
1. Supervisi dilakukan secara terpadu antara tim teknis dan tim
sekretariat secara berjenjang;
2. Dilakukan sekurang-kuranganya sekali dalam sebulan;
3. Dilakukan melalui kunjungan lapang, FGD, koordinasi wilayah.
V. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN
PELAPORAN

30. C. PELAPORAN
1. Pelaporan pelaksanaan pendampingan dilakukan berjenjang dari
tingkat lapangan sampai pusat;
2. Laporan dilakukan secara periodik (harian, mingguan, bulanan);
3. Untuk mempercepat pelaporan diterapkan sms center, call center,
dll.
D. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
1. Dasar PP RI No 60 Tahun 2008;
2. Tujuannya adalah tercapai sesuai prinsip efisien, ekonomis,
efektif;
3. Dilaksanakan mulai tahap persiapan, penyiapan kelengkapan
dokumen, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan;
4. Dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat pusat, provinsi dan
kabupaten.
Lanjutan…

31. MEKANISME PELAPORAN
BP3K
BP4K
BP4KBAKORLUH
BPPSDMP
KCD/
MANTRI TANI (TIM
PELAKSANA KEC
PENYULUH
POKTAN
TIM PELAKSANA
KAB/KOTA
(TIM PEMBINA
UPSUS)
LO -PSP
(TIM PENGENDALI
UPSUS)
a. Mengisi dan Melaporkan Form 4
(SMS, Cyber Ext, Email)
b. Waktu : Setiap minggu (Hari
Minggu-Senin)
a. Merekap dan Melaporkan Form 1, 4
(SMS, Cyber Ext, Email)
b. Waktu : Setiap minggu (Hari Selasa)
a. Merekap dan Melaporkan Form 1, 3
(SMS, Cyber Ext, Email)
b. Waktu : Setiap minggu (Hari Rebo)
Data2 harus
dibahas
bersama agar
sama
KORAMIL
KODIM
KOREM
PANGDAM
a. Merekap dan Melaporkan Form 1, 2
(SMS, Cyber Ext, Email)
b. Waktu : Setiap minggu (Hari Kamis)
a. Merekap dan Melaporkan Form 1, 2
(SMS, Cyber Ext, Email)
b. Waktu : Setiap minggu (Hari Kamis)
a. Dilaporakan dan pembahasan dengan
Menteri
b. Waktu : Setiap Minggu (Hari Jumat)
MENTERI PERTANIAN