1. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
LAPORAN PANITIA KHUSUS
atas
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PINJAMAN PEMERINTAH PROVINSI DALAM RANGKA
PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT TIPE B
Disampaikan oleh :
Abdul Hasid Pedansa
(Sekretaris Panitia Khusus)
Dalam Rapat Paripurna DPRD Sultra, Kamis, 21 April 2011

2. BISMILLAHIR RAHMAANIR RAHIIM
Yth. Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi
Tenggara
Yth. Pimpinan dan Rekan-rekan Anggota DPRD Sulawesi
Tenggara
Yth. Saudari Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Yth. Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Sulawesi Tenggara
Yth. Para Pejabat TNI POLRI
Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara
Undangan serta Hadirin yang berbahagia
Assalamu’Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Malam, Salam Sejahtera Untuk Kita Semua
Syukur alhamdulillah, malam ini kita kembali
berkumpul dalam rapat paripurna dewan guna pengambilan
keputusan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pinjaman Pemerintah Provinsi Dalam Rangka Pembangunan
Rumah Sakit Tipe B.
Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa pembahasan
raperda pinjaman tersebut diatas merupakan bagian yang
terintegrasi dengan pembahasan keempat raperda yang telah
diputuskan terlebih dahulu kemarin. Bahwa, baru pada
kesempatan kali ini kami dapat menyampaikan hasil-hasil
pembahasan raperda pinjaman, disebabkan karena
pembahasan raperda dimaksud mestinya didahului dengan
Persetujuan DPRD atas pinjaman daerah, dan alhamdulillah
mekanisme itu telah kita lalui bersama kemarin, 20 April
2011.
1

3. Gubernur, Pimpinan dan Rapat Dewan Yang
Berbahagia...
Seperti kita ketahui bersama melalui APBD Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2011 telah dialokasikan
anggaran untuk percepatan pembangunan rumah sakit
umum daerah yang dananya berasal dari pinjaman daerah.
Kebijakan anggaran tersebut ini ditempuh tidak terlepas dari
kondisi rumah sakit umum daerah saat ini yang tidak lagi
representatif dalam rangka memenuhi tuntutan pelayanan
publik di bidang kesehatan, utamanya sarana untuk pasien
rawat inap, dan ini tentunya menjadi tugas dan kewajiban
pemerintah daerah utamanya saudara gubernur selaku
pimpinan esksekutif untuk mengambil langkah-langkah dan
kebijakan guna mendapatkan pinjaman daerah dimaksud
dan menjadi kewajiban DPRD untuk memberikan dukungan
sesuai dengan fungsi dan tugasnya khususnya fungsi
legislasi seperti halnya peraturan daerah sepanjang hal itu
dimungkinkan dan dipersyaratkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Dewan juga menyadari jika kebijakan pinjaman ini
telah menjadi sorotan publik oleh karena merupakan
pinjaman jangka panjang yang pengembaliannya menjadi
kewajiban penyelenggara pemerintahan daerah yang akan
datang untuk dialokasikan dalam APBD selama 9 (sembilan)
tahun. Kesemuanya ini menjadi bahan pertimbangan panitia
khusus dalam membahasa raperda tersebut bersama tim
pemerintah daerah.
Perlu kami sampaikan dalam forum ini, bahwa dalam
rapat pembahasan pansus bersama eksekutif pada tanggal
18 dan 19 Maret 2011, terjadi perbedaan persepsi yang
2

4. mendasar dari aspek yuridis yaitu terkait dengan
implementasi Pasal 12 huruf d dan Pasal 15 ayat (1) huruf a
PP No. 54/2005 tentang Pinjaman Daerah yang
mensyaratkan Persetujuan DPRD dalam hal pemerintah
daerah mengajukan rencana pinjaman daerah kepada
pemerintah, yang hal ini belum diimplementasikan.
Terhadap perbedaan persepsi tersebut, panitia khusus
bersama tim pemerintah daerah pada tanggal 24 Maret 2011
melakukan konsultasi ke Pusat Investasi Pemerintah
Kementerian Keuangan, Bina Administrasi Keuangan Daerah
dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.
Dari hasil konsultasi tersebut disimpulkan, perlunya
Persetujuan DPRD melalui rapat paripurna sebelum
rancangan peraturan daerah yang menjadi obyek bahasan
kita kali ini disetujui bersama. Dan hal ini oleh panitia
khusus telah merekomendasikan kepada Pimpinan DPRD
untuk dilakukan rapat pembahasan Persetujuan DPRD
tersebut bersama pemerintah daerah dan selanjutnya
pengambilan keputusan melalui rapat paripurna dan ini
telah kita laksanakan bersama pada tanggal 19 April dan 20
April 2011 kemarin.
Sebagaimana keempat raperda telah kita sepakati
bersama pada 20 April 2011, raperda pinjaman juga
mengalami perdebatan yang alot. Namun dengan semangat
kebersamaan dan musyawarah mufakat, dan menjunjung
tinggi prinsip demokrasi dan check and balances, sehingga
Alhamdulillah panitia khusus memperoleh kesepahaman
dengan pemerintah daerah dalam rangka perbaikan
penyempurnaan raperda tersebut yang selengkapnya dapat
kami sampaikan sebagai berikut:
3

5. 1. Logo atau tanda lambang semula menggunakan lambang
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, diubah dengan
tanda lambang Garuda, dan dibawah tanda lambang
Garuda dituliskan GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
(dengan huruf kapital dan dicetak tebal)
2. Judul diubah menjadi RANCANGAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENTANG PINJAMAN
DAERAH
3. Konsiderans “Menimbang” seluruhnya diubah
selengkapnya berbunyi :
a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan
kesehatan kepada masyarakat melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun Anggaran 2011 dialokasikan
pembiayaannya untuk percepatan pembangunan
rumah sakit umum daerah tipe B yang sumbernya
berasal dari pinjaman daerah;
b. bahwa untuk merealisasikan pinjaman daerah
sebagaimana dimaksud huruf a diatas diperlukan
adanya jaminan dari kewajiban pengembalian
pinjaman yang dipersyaratkan melalui peraturan
daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu membentuk
peraturan daerah tentang pinjaman daerah.
4. Ketentuan Pasal 1 Nomor urut 11, 12 dan 13 masing-
masing di baris pertama yaitu frase “management fee”,
“administration fee”, dan “commitment fee”, diubah
sehingga menjadi “biaya manajemen”, “biaya
administrasi” dan “biaya kesepakatan”.
4

6. 5. Ketentuan BAB III PERSYARATAN DAN TATA CARA
PEMBERIAN PINJAMAN yang terdiri dari Pasal 4, Pasal 5,
dan Pasal 6 seluruhnya diubah, dan mengadopsi
Ketentuan BAB IV JUMLAH PINJAMAN, JANGKA WAKTU
DAN BUNGA PINJAMAN yang terdiri dari Pasal 7, Pasal 8,
dan Pasal 9.
6. Ketentuan BAB IV JUMLAH PINJAMAN, JANGKA WAKTU
DAN BUNGA PINJAMAN yang terdiri dari Pasal 7 dan
Pasal 8 seluruhnya diubah dan mengadopsi ketentuan
BAB VI PENCAIRAN PINJAMAN yang terdiri dari Pasal 10
dan Pasal 11.
7. Ketentuan BAB V PEMBAYARAN KEMBALI PINJAMAN
terdiri dari Pasal 9 yang selengkapnya berbunyi :
Pasal 9
(1) Pembayaran kewajiban pemerintah daerah kepada PIP
meliputi:
a. pokok pinjaman;
b. bunga pinjaman;
c. biaya manajemen;
d. biaya administrasi;
e. biaya kesepakatan; dan
f. sanksi dan/atau denda keterlambatan (apabila
ada)
(2) Pembayaran kewajiban pemerintah daerah berupa
pokok pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a adalah jumlah keseluruhan dana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan ditelah
dipindahbukukan oleh PIP kepada pemerintah
daerah.
(3) Pembayaran kewajiban Pemerintah Daerah berupa
bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat
5

7. (1) huruf b adalah berpedoman pada tingkat terendah
suku bunga sertifikat Bank Indonesia ditambah 2 %
(dua persen) setiap tahun sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6
(4) Pembayaran kewajiban pemerintah daerah berupa
bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c adalah biaya yang wajib dibayarkan di
muka oleh pemerintah daerah kepada PIP sebesar
0,50 (nol koma lima puluh persen) dari jumlah
pinjaman atau sebesar Rp. 950.000.000,- (Sembilan
ratus lima puluh juta rupiah).
(5) Pembayaran kewajiban pemerintah daerah berupa
bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d adalah biaya yang wajib dibayarkan
dimuka kepada PIP selambat-lambatnya 14 (empat
belas) hari kalender sebesar 0,25 % (nol koma dua
puluh lima persen) dari jumlah pinjaman sebesar Rp.
475.000.000,- (Empat ratus Tujuh Puluh Lima rjuta
rupiah).
(6) Pembayaran kewajiban pemerintah daerah berupa
bunga pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (1)
huruf e adalah biaya yang wajib dibayarkan kepada
PIP sebesar 0,50 % (nol koma lima puluh persen)
(7) Pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh
pemerintah daerah dilakukan dengan cara sebagai
berikut:
a. Penyetoran atau pemindahbukuan rekening dari
rekening kas umum pemerintah daerah ke rekening
induk dana investasi PIP sejumlah nilai kewajiban
pengembalian pokok pinjaman sesuai pencairan
pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
6

8. dan diterima di rekening induk dana investasi
pada setiap tanggal jatuh tempo;
b. penyetoran atau pemindahbukuan rekening dari
rekening kas umum pemerintah daerah kepada
rekening PIP sejumlah nilai kewajiban bunga
sesuai terminasi pembayaran dan diterima di
rekening pendapatan PIP pada setiap jatuh tempo;
c. penyetoran atau pemindahbukuan rekening dari
rekening kas umum pemerintah daerah kepada
rekening PIP sejumlah nilai biaya manajemen dan
biaya administrasi selambat-lambatnya 14 (empat
belas) hari kalender;
d. penyetoran atau pemindahbukuan rekening dari
rekening kas umum pemerintah daerah ke rekening
PIP sejumlah nilai biaya komitmen sesuai
terminasi/pembayaran yang telah ditetapkan oleh
PPIP, sanksi dan/atau denda keterlambatan
(apabila ada) dan diterima di rekening PIP.
(8) Pembayaran kewajiban pengembalian nilai pokok
pinjaman dan bunga sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) harus dilaksanakan tanpa menunggu surat
tagihan dari PIP.
(9) Pembayaran kembali pokok pinjaman yang wajib
dilaksanakan oleh pemerintah daerah kepada PIP
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah
merupakan prioritas dan dianggarkan dalam
pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja
daerah setiap tahun anggaran selama 9 (Sembilan)
tahun termasuk masa tenggang mulai dari tahun
2013 – 2019 dengan jumlah pembyaran setiap
tahunnya sebesar Rp. 27.200.000.000,- (dua puluh
7

9. tujuh milyar dua ratus juta rupiah) dan khusus pada
tahun terakhir yaitu pada tahun 2019 jumlah
pembayaran sebesar Rp. 26.800.000,- (dua puluh
enam milyar delapan ratus juta rupiah).
8. Ketentuan BAB VI PEMBAYARAN KEMBALI PINJAMAN
yang terdiri dari Pasal 12 diubah dan materinya
mengadopsi ketentuan BAB V JAMINAN PEMBAYARAN
PINJAMAN yang terdiri dari Pasal 10.
9. Ketentuan Pasal 13 menjadi Pasal 11 dan Pasal
selanjutnya menyesuaikan.
Rapat Dewan Yang Terhormat, Hadirin Yang Sama
Berbahagia…
Demikianlah laporan Panitia Khusus yang dapat kami
sampaikan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini memberi
manfaat dan kebaikan untuk masyarakat Sulawesi
Tenggara. Amin. Terima kasih atas segala perhatiannya dan
mohon maaf bila ada kekurangan.
Billahi Taufik Walhidayah
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakuh
Kendari, 21 April 2011
Panitia Khusus Perumus 5 (Lima)
Rancangan Peraturan Daerah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara
1. L.M. Rusman Emba, ST Ketua
2. H. Abdurrahman Shaleh AM., SH Wakil Ketua
3. La Ode Muh. Marshudi Wakil Ketua
4. Abdul Hasid Pedansa Sekretaris
5. Firdaus Tahrir, SE., MM Anggota
6. Yaudu Salam Ajo, S.Pi Anggota
8

10. 7. Muh. Poli, S.Pd., M.Si Anggota
8. Drs. H. Ryha Madi Anggota
9. Ir. H. Acmad Sunarko Anggota
10. Drs. La Nika, M.Si Anggota
11. Drs. H. La Ode Ndoloma, MM Anggota
12. Muddin Musa, SH Anggota
13. Dr. H. L.M. Izat Manarfa, M.Sc. Anggota
14. H. Soekarno, SH Anggota
15. Tasman Wahid, SH Anggota
9