Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang pengadaan pegawai negeri sipil daerah. Dokumen tersebut menjelaskan tentang pengertian informasi jabatan, analisis kebutuhan pegawai, syarat-syarat pengadaan pegawai, mekanisme seleksi calon pegawai, dan ketentuan lainnya dalam pengadaan pegawai daerah secara selektif, obyektif dan transparan.

1. -1-
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : TAHUN 2011
I. UMUM
Di era otonomi daerah saat ini, birokrasi memiliki posisi penting untuk
menyelenggarakan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan
daerah dimaksud diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan pelayanan salah satunya. Dan kualitas
pelayanan sangat ditentukan selain sistem/aturan sebagai perangkat lunak
yang mengaturnya juga pegawai negeri sipil daerah yang melaksanakan
fungsi utama birokrasi.
Sebagai garda terdepan yang berhubungan langsung dengan
masyarakat, pengadaan pegawai negeri sipil daerah yang ahli, cakap, terampil
sangat menentukan kualitas fungsi utama birokrasi. Hal ini dapat dilakukan
dengan menata birokrasi melalui penataan pengadaan pegawai negeri sipil
daerah mulai dari perencanaan, pengumuman, persyaratan, pelamaran,
penyaringan, pengangkatan calon pegawai negeri sipil daerah sampai dengan
pengangkatan pegawai negeri sipil daerah.
Sebagai ujung tombak pelaksanaan fungsi utama birokrasi yang
mempunyai peranan penting dan strategis dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat sehingga
pengadaannya perlu dilakukan secara selektif, obyektif dan transparan sesuai
dengan kebutuhan, melalui peraturan daerah ini.
Pengadaan dilakukan secara selektif, obyekti, dan transparan,
dimaksudkan bahwa, pengadaan pegawai negeri sipil daerah ini betul-betul
melalui mekanisme seleksi yang dipersyaratkan mulai dari penjaringan hingga
penyaringan, baik seleksi administrasi maupun seleksi ujian tertulis, ujian lisan
(wawancara) bahkan ujian keahlian/keterampilan yang obyektif, dan
pengumumannya disampaikan secara transparan melalui media massa.
Pengadaan pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan kebutuhan
dimaksudkan bahwa pengadaan pegawai negeri sipil daerah melalui suatu
kajian/analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini dilakukan pada saat
perencanaan, dimana satuan kerja perangkat daerah sebagai pihak yang
membutuhkan pegawai melakukan suatu kajian/analisis berdasarkan standar
atau pedoman yang menjadi dasar penyusunannya antara lain seperti jenis
pekerjaan, sifat pekerjaan, analisis beban kerja, prinsip pelaksanaan
pekerjaan; termasuk ketersedian peralatan.
Peraturan daerah ini juga mengatur pengangkatan sebagai calon
pegawai negeri sipil daerah dan hak-hak yang diperolehnya dalam hal ini
penghasilan berupa gaji sebesar 80 (delapan puluh persen) dari gaji pokok
pegawai negeri sipil daerah, disamping hak masa kerjanya yang
diperhitungkan untuk penetapan gaji pokok.

2. -2-
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan informasi jabatan adalah hasil analisis jabatan
yang berupa uraian jabatan dan peta jabatan.
Analisis Jabatan yang dimaksud yaitu proses, metode, dan teknik untuk
memperoleh data jabatan, serta mengolahnya menjadi informasi jabatan.
Uraian jabatan adalah uraian tentang hasil analisis jabatan yang berisi
informasi tentang nama jabatan, kode jabatan, unit organisasi, ikhtisar
jabatan, uraian tugas, bahan kerja, perangkat kerja, hasil kerja, tanggung
jawab, wewenang, nama jabatan yang berada di bawahnya, korelasi
jabatan, kondisi lingkungan kerja, resiko bahaya, syarat jabatan, dan
informasi jabatan lainnya.
Peta jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan struktural dan
fungsional yang tergambar dalam suatu struktur unit organisasi dari
tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan jenis pekerjaan yaitu macam-macam
pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu satuan organisasi dalam
melaksanakan tugas pokoknya, misalnya pekerjaan pengetikan,
pemeriksaan perkara, penelitian, perawatan orang sakit, dan lain-
lain.
Huruf b
Yang dimaksud dengan sifat pekerjaan adalah pekerjaan yang
berpengaruh dalam penetapan formasi, yaitu sifat pekerjaan yang
ditinjau dari sudut waktu untuk melaksanakan pekerjaan itu.
Sebagaimana diketahui, bahwa ada pekerjaan yang penyelesaiannya
dapat dilakukan dalam jam kerja saja, misalnya pekerjaan tata
usaha, perawatan pekarangan, dan yang serupa dengan itu, tetapi
ada pula pekerjaan yang harus dilakukan 24 (dua puluh empat) jam
terus menerus, seperti pekerjaan perawat pada rumah sakit
pemerintah, penjaga rumah tahanan (sipir), pemadam kebakaran,
dan yang serupa dengan itu.
Pekerjaan yang harus dilakukan 24 (dua puluh empat) jam terus
menerus memerlukan pegawai lebih banyak. Sebagai contoh dalam
satu ruang rawat inap memerlukan perawat sebanyak 5 (lima) orang
dengan jam kerja 8 (delapan) jam, maka setiap ruang rawat inap
dalam waktu 24 jam memerlukan pegawai 24/8 x 5 orang = 15 (lima
belas) orang perawat.
Huruf c
Yang dimaksud dengan analisis beban kerja dan perkiraan kapasitas
seorang PNSD dalam jangka waktu tertentu adalah frekuensi rata-
rata masing-masing jenis pekerjaan dalam jangka waktu tertentu.

3. -3-
Memperkirakan beban kerja dari masing-masing satuan organisasi
dapat dilakukan berdasarkan perhitungan atau berdasarkan
pengalaman, misalnya perkiraan beban pekerjaan pengetikan,
pengagendaan, dan yang serupa dengan itu dapat didasarkan atas
jumlah surat yang masuk dan keluar rata-rata dalam jangka waktu
tertentu.
Apabila sudah dapat diperkirakan beban kerja masing-masing satuan
organisasi, maka untuk dapat menentukan jumlah pegawai yang
diperlukan perlu ditetapkan perkiraan kapasitas seorang PNSD dalam
jangka waktu tertentu.
Sama halnya dengan perkiraan beban kerja, maka perkiraan
kapasitas pegawai untuk jenis pekerjaan tertentu dalam jangka
waktu tertentu, dapat dilakukan berdasarkan perhitungan atau
berdasarkan pengalaman.
Huruf d
Yang dimaksud dengan prinsip pelaksanaan pekerjaan sangat besar
pengaruhnya dalam menentukan formasi. Misalnya apabila
ditentukan bahwa pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas
harus dikerjakan sendiri oleh satuan organisasi yang bersangkutan,
maka harus diangkat pegawai untuk memelihara dan merawat
kendaraan dinas, tetapi sebaliknya apabila ditentukan bahwa
pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas dikerjakan pada pihak
ketiga, maka tidak perlu diangkat pegawai untuk pekerjaan itu.
Huruf e
Yang dimaksud dengan peralatan yang tersedia atau diperkirakan
akan tersedia dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas
pokok akan mempengaruhi jumlah pegawai yang diperlukan, karena
pada umumnya makin tinggi mutu peralatan yang digunakan akan
tersedia dalam jumlah yang memadai dapat mengakibatkan makin
sedikit jumlah pegawai yang diperlukan. Misalnya, apabila tugas
pengetikan dilakukan dengan mempergunakan komputer, hasilnya
dapat lebih cepat apabila dibandingkan dengan mesin ketik biasa,
sehingga jumlah pegawainya tidak perlu sebanyak apabila
menggunakan mesin ketik biasa.
Faktor-faktor lain yang harus diperhitungkan dalam penyusunan
formasi Pegawai Negeri Sipil adalah kemampuan keuangan daerah.
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas

4. -4-
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Dalam perencanaan pengadaan PNSD selain harus memperhitungkan
penyediaan anggaran gajinya, juga sekaligus diperhitungkan biaya yang
diperlukan untuk menyelenggarakan pengadaan PNSD
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Huruf a
Apabila diragukan tentang kewarganegaraan seorang pelamar, maka harus
dimintakan bukti kewarganegaraannya, yaitu keputusan Pengadilan Negeri
yang menetapkan bahwa yang bersangkutan menjadi Warga Negara
Indonesia. Apabila seorang Warga Negara Indonesia berganti nama, harus
dimintakan pula surat pernyataan ganti nama yang dikeluarkan oleh
Bupati/Walikota sesuai KTP pelamar bersangkutan berdomisili.
Huruf b
Pelamar yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tidak dapat
diterima sebagai CPNSD. Usia seorang pelamar ditentukan
berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum dalam Surat Tanda
Tamat Belajar / Ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan.
Huruf c
Dalam ketentuan ini, tidak termasuk bagi mereka yang dijatuhi
hukuman percobaan.
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Seorang yang masih berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri
Sipil / Pegawai Negeri Sipil, Calon Anggota Tentara Nasional

5. -5-
Indonesia/Calon Anggota Kepolisian Negara serta Kepolisian Negara
tidak dapat diterima untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
Huruf f
“Mempunyai pendidikan” dibuktikan dengan ijazah penyelesaian
pendidikan
“Mempunyai kecakapan, keahlian dan keterampilan” selain
dibuktikan dengan hasil ujian, pelamar juga dapat melampirkan
sertifikat atau ijazah atas kecakapan, keahlian, dan keterampilan
tertentu.
Huruf g
Surat Keterangan berkelakuan baik dibuat oleh kepolisian setempat.
Huruf h
Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dibuat oleh Dokter.
Huruf i
Cukup Jelas.
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “diperiksa dan diteliti” misalnya pemeriksaan atas
kualifikasi pendidikan, usia dan sebagaimana persyaratan yang
dipersyaratkan.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “alasan-alasannya” umpamanya tidak memenuhi
syarat kualifikasi pendidikan dan lain sebagainya yang serupa dengan itu.
Ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas

6. -6-
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Yang dimaksud dengan pengetahuan teknis adalah pengetahuan
yang diperlukan untuk jabatan yang bersangkutan dan atau syarat
jabatan.
Umpamanya :
Pengetahuan di bidang lingkungan hidup, kesehatan masyarakat,
konstruksi jembatan dan lain sebagainya yang serupa dengan itu.
Huruf e
Yang dimaksud dengan pengetahuan lainnya adalah pengetahuan
yang dipandang perlu untuk jabatan yang bersangkutan.
Ayat (4)
”didasarkan pada persyaratan jabatan yang dibutuhkan” dimaksudkan
misalnya, materi ujian untuk pelamar yang akan diangkat dalam jabatan
inspektur ketenagaan listrik harus berbeda dengan materi ujian bagi
pelamar yang akan diangkat dalam jabatan tenaga medis. Demikian pula
dengan materi ujian untuk jenjang pendidikan yang berbeda.
Ayat (5)
Penyelenggaraan psikotes dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuan SKPD masing-masing.
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “lowongan tertentu” misalnya operator komputer
pengemudi kendaraan bermotor, dan lain sebagainya, maka perlu
diadakan ujian keterampilan.
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Dalam hal terdapat perbedaan penilaian antara pemeriksa yang satu
dengan pemeriksa yang lain, maka nilai peserta ujian adalah hasil bagi
dari jumlah nilai yang diberikan oleh masing-masing pemeriksa ujian.

7. -7-
Umpamanya :
Pemeriksa X memberikan nilai 90 (sembilan puluh), sedang pemeriksa Y
memberikan nilai 80 (delapan puluh).
Dalam hal demikian, maka nilai peserta ujian adalah :
90 + 80 = 85
2
Ayat (7)
Cukup Jelas
Ayat (8)
Cukup Jelas
Ayat (9)
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
“Kebutuhan khusus” yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah jabatan-
jabatan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara
berdasarkan usul dari Gubernur sebelum pengadaan pegawai.
Pasal 22
Ijazah yang dimaksud adalah ijazah yang diperoleh dari Sekolah atau Perguruan
Tinggi Negeri dan / atau Ijazah yang diperoleh dari Sekolah atau Perguruan
Tinggi Swasta yang telah diakreditasi dan/atau telah mendapat izin
penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan
nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.
Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri hanya
dapat dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan Sekolah
atau Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri yang
bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang

8. -8-
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang
menyelenggarakan pendidikan.
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Yang dimaksud dengan “dapat perhitungan penuh”, umpamanya: WARTONO
mempunyai masa kerja sebagai berikut :
a. Sebagai Pegawai Tidak Tetap selama = 2 tahun 5 bulan 15 hari
b. Sebagai Pegawai Perangkat Desa selama = 4 tahun 4 bulan 17 hari.
Atau jumlah masa kerja WARTONO = 6 tahun 9 bulan 32 hari.
Dalam hal demikian, masa kerja yang diperhitungkan untuk penetapan
gaji pokok pengangkatan pertama adalah 6 tahun 10 bulan.
Ayat (9)
Umpamanya :
a. DEWI SETIAWATI seorang mantan karyawati dari perusahaan
swasta berbadan hukum, mempunyai masa kerja secara terus
menerus selama 16 (enam belas) tahun. Apabila ia diterima sebagai
CPNSD, maka masa kerja yang dapat diperhitungkan adalah :
16 tahun = 8 (delapan) tahun
2
b. NAJIB MUTALIB memiliki masa kerja pada perusahaan yang
berbadan hukum pada :
1) Perusahaan swasta A selama = 6 bulan
2) Perusahaan swasta B selama = 11 bulan
17 bulan

9. -9-
Dalam hal demikian, maka masa kerja tersebut tidak dapat
diperhitungkan, karena tiap-tiap kali dari masa kerja yang dimiliki
kurang dari 1 (satu) tahun.
c. TAUFIK mempunyai masa kerja dari beberapa perusahaan swasta
yang berbentuk badan hukum pada :
1. perusahaan swasta nasional selama = 5 tahun
2. perusahaan swasta asing Jelang selama = 7 tahun
3. perusahaan swasta asing Korea selama = 9 tahun
jumlah = 21 tahun
Dalam hal demikian, maka masa kerja yang dapat diperhitungkan
adalah sebanyak 8 (delapan) tahun.
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Umpamanya :
Surat Keputusan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil ditetapkan
tanggal 28 Agustus 2004, maka mulai berlakunya keputusan adalah
tanggal 1 September 2004.
Ayat (7)
Umpamanya :
a. karena terlambat diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan
prajabatan.
b. Karena terlambat diikutsertakan dalam ujian kesehatan oleh Dokter
Penguji Tersendiri / Tim Penguji Kesehatan.
c. Karena kesalahan administrasi Instansi sehingga yang bersangkutan
terlambat ditetapkan keputusan pengangkatannya menjadi Pegawai
Negeri Sipil.
Pasal 24
Cukup jelas

10. - 10 -
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN ......... NOMOR ............