Terima kasih atas diskusinya. Berikut beberapa poin yang ingin saya tambahkan: 1. Urusan pilihan merupakan urusan yang dapat dipilih oleh daerah untuk dikelola sendiri selain urusan wajib, seperti bidang pariwisata, perindustrian, dan lainnya. 2. Penjadwalan kegiatan sangat penting agar pelaksanaan anggaran dapat terarah dan terkendali sesuai rencana. Tanpa penjadwalan, pelaksanaan dapat

1. sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 16, tahapan perencanaan penyusunan
RPJMD yaitu:
a. persiapan penyusunan meliputi:
- penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan Tim Penyusun RPJMD;
- orientas mengenai RPJMD, penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD;
- penyiapan data;
- informasi berdasarkan SIPD;
- penyusunan rancanangan teknokratik RPJMD;
b. penyusunan rancangan awal meliputi:
- penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD;
- penjabaran visi dan misi Kepala Daerah;
- perumusan tujuan dan sasaran;
- perumusan strategi dan arah kebijakan;
- perumusan strategi dan arah kebijakan;
- perumusan program pembangunan daerah;
- perumusan program Perangkat Daerah;
- KLHS;
c. penyusunan rancangan adalah proses penyempurnaan rancangan awal RPJMD;
d. pelaksanaan Musrenbang bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan
kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan
Daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD, kemudian hasilnya dirumuskan
dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku
kepentingan;
e. perumusan rancangan akhir merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi
rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang;
f. penetapan dilakukan dengan menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang
telah dievaluasi paling lambat 6 bulan setelah Kepala Daerah dilantik.
Sebutkan sumber2 dokumen sebagai acuan atau bahan Penyusunan Rancangan Awal
RPJMD
1. rancangan teknokratik RPJMD;
2. penjabaran visi dan misi Kepala Daerah;
3. rumusan tujuan dan sasaran;
4. rumusan strategi dan arah kebijakan;
5. rumusan program pembangunan Daerah;
6. rumusan program Perangkat Daerah; dan
7. Kajian Lingkungan Hidup Strategis KLHS.
jelaskan secara ringkas apa manfaat atau Fungsi dokumen Analisa Standar Belanja (ASB) dan
Standar satuan Harga (SSH) untuk penyusunan Perencanaan Tahunan dan Penganggaran
(APBD)
Fungsi ASB dan SSH dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran adalah menjadi
acuan dalam memutuskan kewajaran dan batas-batas atas setiap kegiatan dalam tahun

2. yang direncanakan sehingga dapat menghasilkan perencanaan dan penganggaran yang
efektif, efisien dan ekonomis.
Bapak Ibu, jelaskan keterkaitan antara Perencanaan, target kinerja, Pengendalian Intern, dan
anggaran
Proses perencanaan merupakan proses menentukan target kinerja dan anggaran yang dibutuhkan
untuk mencapai target tersebut yang kemudian dituangkan ke dalam dokumen perencanaan.
Dokumen perencanaan tersebut kemudian menjadi acuan pengendalian dimana instansi
menggunakan perencanaan sebagai dasar/ pedoman untuk mencapai tujuannya, pengendalian
intern kemudian berjalan dengan adanya perbandingan antara dokumen perencanaan ini (yang
berisi target kinerja dan anggaran) dengan hasil kinerja yang telah dicapai.
Reviu
Evaluasi
pengendalian intern apa saja ya yang harus diterapkan pada proses penyusunan
Perencanaan dan penganggaran ?
1. Reviu: pada proses perencanaan dan penganggaran perlu dilakukan reviu untuk
memastikan bahwa proses perencanaan dan penganggaran tersebut telah dilakukan
sesuai dengan ketentuan, standar dan norma yang berlaku
2. Evaluasi: evaluasi pada perencanaan dan penganggaran dilakukan untuk
menentukan faktor-faktor yang menghambat atau mempengaruhi keberhasilan
sehingga dapat menjadi perbaikan untuk proses perencanaan dan penganggaran
berikutnya.
1. PP no 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Permendagri 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
3. PP 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Permenpan no 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja
dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Permenpan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
7. Permenpan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja
Utama.
8. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. 9. Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri
Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah.
10.Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.
Dalam Pengelolaan Keuangan Daeran dari penganggran sampai dengan
pertanggungjawaban keuangan daerah Regulasi apa saja yang harus disusun dan
ditetapkan oleh kepala daerah
1. Peraturan Daerah tentang APBD
2. Peraturan Daerah tentang Penjabaran APBD
3. Perda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Perbup Standar Satuan Harga
5. Perbup Penetapan Pengelola Keuangan Daerah
Menurut saya, di era digital ini, potensi sluruh proses pengelolaan keuangan daerah bisa
dilaksanakan lebih efisien dengan terdokumentasi dan terintegrasi secara lebih baik
sehingga baik proses pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, hingga evaluasi dapat dilakukan
lebih efektif dan efisien.
Menurut pendapat Bapak Ibu Apa yang dimaksud system manajemen risiko atau system
pengendalian intern harus terintegrasi
Menurut saya, Sistem manajemen risiko berarti mengintegrasikan manajemen risiko dalam
proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggung jawaban. Artinya, sistem
pengendalian intern menjadi satu kesatuan dengan proses perencanaan hingga
pertanggung jawaban. Sistem manajemen risiko menuntut organisasi untuk
mengidentifikasi risiko2 yang dapat menghambat keberhasilan pencapaian tujuan dimulai
sejak perencanaannya. Hal ini menyebabkan pengendalian intern dapat lebih mudah dan
lebih tepat sasaran karena risiko2 ini telah dideteksi lebih dahulu serta dapat dilakukan
pemantauan secara berkelanjutan pada saat pelaksanaan dan pertanggungjawaban atau
bahan perbaikan untuk perencanaan berikutnya.
Diskusi Day 2.
Titik rawan perencanaan
Menurut saya, menentukan ukuran realisitis dari target suatu kegiatan. Bagaimana
menentukan target yang tetap realistis tp juga ambius dalam arti posifit. Tidak hanya asal
ada.

4. 1) Diskusi 1
Urusan Pilihan
Coba anda jelaskan pengertian dari urusan pilihan pemerintah daerah?
Urusan pilihan pemerintah daerah adalah urusan yang dapat dipilih daerah untuk dilakukan
karena kekhasannya.
2) Diskusi 2
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pemerintah daerah sesuai Undang-Undang Nomor 33/2004 (diganti dg UU 23 tahun
2014) mempunyai hak dan kewajiban. Coba anda jelaskan apa saja hak dan kewajiban
pemerintah daerah?
Hak Pemerintah daerah
Dalammenyelenggarakanotonomi,daerahmempunyai hak:
a. mengaturdan mengurussendiriurusanpemerintahannya;
b. memilihpimpinandaerah;
c. mengelolaaparaturdaerah;
d. mengelolakekayaandaerah;
e.memungutpajakdaerahdan retribusi daerah;
f.mendapatkanbagi hasil dari pengelolaansumberdayaalamdan sumberdayalainnyayangberadadi
daerah;
g. mendapatkansumber-sumberpendapatanlainyangsah;danh. mendapatkanhaklainnyayangdiatur
dalamperaturanperundangundangan.
Kewajiban
Dalammenyelenggarakan otonomi,daerahmempunyai kewajiban:
a. melindungi masyarakat,menjagapersatuan,kesatuandankerukunannasional,sertakeutuhan
NegaraKesatuanRepublikIndonesia;

5. b. meningkatkankualitaskehidupanmasyarakat;
c. mengembangkankehidupandemokrasi;
d. mewujudkankeadilandanpemerataan;
e.meningkatkanpelayanandasarpendidikan;
f.menyediakanfasilitaspelayanankesehatan;
3) Diskusi 3
Pengelola Keuangan Daerah
Coba anda jelasakan para pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah?
Pihak2 yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah
1. Kepala Daerah sbg pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan daerah
2. Sekretaris daerah sbg koordinator pengelolaan keuangan daerah
3. Kepala SKPD sebagai peggunaa anggaram dimana dibantu Bendahara, Kuasa
Pengguna Anggaran, PPTK, dan PPK-SKPD
4. PPKD selaku BUD dibantu oleh kuasa BUD
Kemudian coba anda jawab pertanyaan berikut:
(1) Siapa yang membuat SPP? Bendahara
(2) Siapa yang berwenang memverifikasi SPJ? PPK-SKPD
(3) Siapa yang berwenang menetapkan kebijakan pengelolaan barang daerah? Kepala
Daerah Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan daerah
(4) Siapa yang berwenang menetapkan pengelola barang? Kepala daerah
(5) Siapa yang berwenang menetapkan Surat Penyediaan Dana? PPKD selaku BUD
(6) Siapa yang berwenang mengadakan perjanjian kontrak? Kepala SKPD selaku PPA/PB
(7) Siapa yang berwenang menandatangani SPM? Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna
Anggaran/ Pengguna Barang (PPA/PB)

6. (8) Siapa yang berwenang mengesahkan DPA SKPD? Sekretaris daerah sbg koordinator
pengelolaan keuangan daerah
(9) Siapa yang berkewajiban mengendalikan pelaksanaan kegiatan? PPTK
(10)Siapa yang berkewajiban melaksanakan akuntansi SKPD? PPK-SKPD
4) Diskusi 4
Penjadwalan Kegiatan
Coba anda diskusikan mengapa penjadwalan penting bagi SKPD dan apa dampaknya
apabila penjadwalan kegiatan tidak dilaukan oleh SKPD?
Penjadwalan perlu dilakukan agar SKPD dapat melakukan seluruh kegiatannya sesuai denga
rencana dan anggaran serta secara merata sepanjang tahun anggaran. Jika tidak
penjadwalan kegiatan, tidak ada pedoman kapan kegiatan tersebut harus dilakukan, serta
bisa terjadi penumpukan kegiatan pada periode anggaran tertentu.
1) Diskusi 1
Urusan Pilihan
Urusan pilihan pemerintah daerah adalah urusan yang dapat dipilih daerah untuk dilakukan
karena kekhasannya.
2) Diskusi 2
Pengelolaan Keuangan Daerah
Dalammenyelenggarakanotonomi,daerahmempunyai hak:
a. mengaturdan mengurussendiriurusanpemerintahannya;
b. memilihpimpinandaerah;
c. mengelolaaparaturdaerah;
d. mengelolakekayaandaerah;
e.memungutpajakdaerahdan retribusi daerah;

7. f.mendapatkanbagi hasil dari pengelolaansumberdayaalamdan sumberdayalainnyayangberadadi
daerah;
g. mendapatkansumber-sumberpendapatanlain yangsah;danh. mendapatkanhaklainnyayangdiatur
dalamperaturanperundangundangan.
Kewajiban
Dalammenyelenggarakanotonomi,daerahmempunyai kewajiban:
a. melindungi masyarakat,menjagapersatuan,kesatuandankerukunannasional,sertakeutuhan
NegaraKesatuanRepublikIndonesia;
b. meningkatkankualitaskehidupanmasyarakat;
c. mengembangkankehidupandemokrasi;
d. mewujudkankeadilandanpemerataan;
e.meningkatkanpelayanandasarpendidikan;
f.menyediakanfasilitaspelayanankesehatan;
3) Diskusi 3
Pengelola Keuangan Daerah
Pihak2 yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah
1. Kepala Daerah sbg pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan daerah
2. Sekretaris daerah sbg koordinator pengelolaan keuangan daerah
3. Kepala SKPD sebagai peggunaa anggaram dimana dibantu Bendahara, Kuasa
Pengguna Anggaran, PPTK, dan PPK-SKPD
4. PPKD selaku BUD dibantu oleh kuasa BUD
Kemudian coba anda jawab pertanyaan berikut:
(1) Bendahara
(2) PPK-SKPD
(3) Kepala Daerah Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan daerah atau
Kuasa Pengguna Anggaran
(4) Kepala daerah
(5) PPKD selaku BUD

8. (6) Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang (PPA/PB) atau
Kuasa PA/PB
(7) Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang (PPA/PB) atau
Kuasa PA/PB
(8) Sekretaris daerah sbg koordinator pengelolaan keuangan daerah
(9) PPTK
(10) PPK-SKPD
4) Diskusi 4
Penjadwalan Kegiatan
Penjadwalan perlu dilakukan agar SKPD dapat melakukan seluruh kegiatannya sesuai denga
rencana dan anggaran serta secara merata sepanjang tahun anggaran. Jika tidak
penjadwalan kegiatan, tidak ada pedoman kapan kegiatan tersebut harus dilakukan, serta
bisa terjadi penumpukan kegiatan pada periode anggaran tertentu.
1. Sebagai seorang auditor tentunya anda akan sering melaksanakan tugas audit
pengadaan barang dan jasa (PBJ). Penyimpangan yang sering ditemui dimulai dari
proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan PBJ, coba anda identifikasi
permasalahan (penyimpangan) yang mungkin terjadi dalam pengadaan barang dan jasa
mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pelaksanaan.
Tahap perencanaan : Menentukan metode pengadaan barang dan jasa
Tahap Pelaksanaan : Konflik kepentingan, barang/jasa yang diadakan tidak sesuai dengan
yang direncanakan
Tahap pemanfaatan : Pengadaan barang/ jasa tidak tepat sasaran
Melakukan, reviu/audit atas pengadaan barang/ jasa tersebut. Memastikan perencanaan,
pelaksanaan hingga pengawasan memenuhi prinsip ekonomis, efektif dan efisien.
1. Menurut bapak/ibu, apakah yang dimaksud dengan pembiayaan? Mengapa pemda
harus melakukan pembiayaan?
2. Apa saja komponen pembiayaan daerah?
1. SKPD Dinas PU menjual peralatan berat yang sudah tidak digunakan lagi. Hasil
penjualan tersebut apakah masuk sebagai penerimaan pembiayaan? jelaskan
1. Pembiayaan adalah seluruh transaksi yang perlu dibayar atau akan diterima kembali.
Pembiayaan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang tidak dapat
dilakukan hanya dengan mengandalkan pendapatan.

9. 2. Komponen Pembiayaan daerah antara lain:
Penerimaan Pembiayaan:
- SiLPA
- Pencairan Dana Cadangan
- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- Penerimaan Pinjaman Daerah
Pengeluaran Pembiayaan:
- Pembentukan Dana Cadangan
- Investasi Pemerintah Daerah
- Pembayaran pokok utang
- Pemberian Pinjaman daerah
1. Menurut saya, hasil penjualan tersebut bukan merupakan pembiayaan. Karena
barang tersebut hanya aset SKPD bukan merupakan kekayaan daerah yang
dipisahkan, hasil penjualan tersebut juga bukan merupakan hasil dari investasi
pemerintah.
1. Kita mulai dg pelaporan keuangan…dalam penyusunan Laporan Keuangan dikenal
namanya proses akuntansi, coba bapak/ ibu jelaskan apa saja tahapan proses
akuntansi?
2. Dari tahapan tersebut kira-kira apa saja potensi terjadinya kesalahan dalam
pelaksanaanya?
3. Lap Keu : ada yang dapat membantu menjelaskan beda Laporan Operasional dan
Laporan Realiasi Anggaran?
4. apakah SKPD harus menyusun Laporan Operasional?
5. Menurut bapak/ibu, peran apa yang bisa dilakukan oleh APIP (Inspektorat) dalam
proses penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Pemda?
6. Ranperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setelah disetujui bersama DPRD,
apakah dapat langsung ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban APBD? Mengapa?
7. Menurut bapak ibu…bagaimana hubungan Lap Keuangan dan Lap Kinerja? Menurut
anda laporan keu dan kinerja itu sebenarnya menjadi satu atau terpisah?
1. Proses akuntansi dimulai dari mengumpulkan bukti transaksi (Input),
menjurnal bukti tersebut (Proses), hingga menghasilkan laporan keuangan
(outpul) yang dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan
(outcome)
2. Potensi Kesalahan
- Transaksi tidak didukung bukti yang sah.

10. - Kesalahan dalam proses penjurnalan, salah dalam mengakui transaksi baik
seluruhnya maupun sebagian. Misalnya bagian dari pendapatan terdapat
Pendapatan diterima dimuka namun seluruhnya diakui sebagai pendapatan.
- Terdapat bagian2 yang tidak diungkapkan/ dijelaskan di Laporan keuangan
(CALK)
3. Laporan Operasional menyajikan pendapatan dan beban yang disusun
berdasarkan Basis Akrual artinya seluruh transaksi dicatat apabila transaksi
tersebut telah terjadi tanpa mempertimbangkan trjadinya
pengeluaran/penerimaan kas. Sedangkan LRA menyajikan pendapatan dan
belanja yang disusun berdasarkan Basis Kas sehingga transaksi yang dicatat
hanya yang menerima/ mengeluarkan kas (anggaran)
4. Menurut saya, perlu. Laporan Operasional menyajikan kegiatan yang akrual.
Pada LO dapat dilihat Pendapatan dan Beban dalam satu tahun anggaran
meskipun belum diterima/ dikeluarkan kasnya.
5. Menurut saya, salah satu peran APIP dalam penyusunan Laporan keuangan
adalah melakukan reviu. Memastikan bahwa semua transaksi telah dicatat dan
disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Belum. Setelah disetujui bersama DPRD kemudian disampaikan ke menteri
dalam negeri (untuk tingkat provinsi) atau gubernur (untuk tingkat
kota/kabupaten)
7. Menurut saya, dalam konteks pemerintahan, Laporan Keuangan dan Laporan
Kinerja adalah dua laporan yang berbeda karena dilihat dari dua sudut
pandang yang berbeda. Laporan Keuangan dipandang dari sudut finansial,
pengelolaan keuangan. Sementara, Laporan Kinerja adalah laporan yang
dilihat dari sudut padang output kegiatan. Sangat sulit untuk menjadikan
laporan keuangan sebagai slah satu tolak ukur kinerja suatu organisasi
pemerintah karena pada dasarnya pemerintah tidaklah profit oriented.
Meskipun demikian, pengelolaan keuangan daerah yang disajikan dalam
laporan keuangan cukup menggambarkan bagaimana pemerintah daerah
tersebut mengelola secara optimal keuangannya namun belum bisa
menunjukkan sebarapa baik kinerja pemerintahan tersebut.