UU ini mengatur sistem perencanaan pembangunan nasional yang terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah. Sistem ini bertujuan untuk mengintegrasikan program antar lembaga dan daerah serta memastikan keterkaitan antara perencanaan, anggaran, pelaksanaan dan evaluasi. Proses perencanaannya melibatkan berbagai pihak melalui musyawarah perencanaan p

1. 1
UNDANG-UNDANG
SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
(UU 25 TH 2004)

2. 2
Latar Belakang
 Amandemen Keempat UUD NRI 1945
 Tidak ada GBHN
 Pemilihan Presiden secara langsung
 Pemilihan Kepala Daerah secara demokratis
 UU 23/2003 tentang Pemilihan Presiden
 Mengamanatkan CaPres menyampaikan visi, misi, program
 Revisi UU 22/1999
 Desentralisasi dan otonomi daerah
 Pemilihan Kepala Daerah secara langsung
 Pemantapan kedudukan provinsi
 Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara
 UU 17/2003 tentang Keuangan Negara
 Penyusunan RAPBN berpedoman pada RKP
 Penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD
 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
 UU 15/2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab KN

3. 3
Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN)
SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan
pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana
pembangunan dalam jangka panjang, jangka
menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat
dan Daerah.

4. 4
SPPN – Asas
 Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan
demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian
dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan
Nasional.
 Perencanaan pembangunan nasional disusun secara
sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap
terhadap perubahan
 SPPN diselenggarakan berdasarkan asas: (1) kepastian
hukum; (2) tertib penyelenggaraan negara; (3) kepentingan
umum; (4) keterbukaan; (5) proporsionalitas; (6)
profesionalitas; dan (7) akuntabilitas

5. 5
SPPN – Tujuan
 Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
 Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi
baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi
pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
 Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
 Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
 Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan

6. 6
Ruang Lingkup Perencanaan
NASIONAL DAERAH
Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional
Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah
Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga
Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah
Rencana Kerja Pemerintah Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga
Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah

7. 7
Isi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
RPJP NASIONAL RPJP DAERAH
Penjabaran tujuan nasional
ke dalam:
Mengacu pada RPJP
Nasional dan memuat:
 Visi
 Misi
 Arah Pembangunan
Nasional
 Visi
 Misi
 Arah Pembangunan
Daerah

8. 8
Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
RPJM NASIONAL RPJM DAERAH
 Penjabaran visi, misi, program
Presiden
 Berpedoman pada RPJP Nasional
 Penjabaran visi, misi, program
Kepala Daerah
 Berpedoman pada RPJP Daerah dan
memperhatikan RPJM Nasional
Isi:
1. Strategi Pemb. Nasional
2. Kebijakan Umum
3. Kerangka Ekonomi Makro
4. Program kementerian, lintas
kementerian, kewilayahan dan lintas
kewilayahan, memuat kegiatan dlm:
 Kerangka Regulasi
 Kerangka Anggaran
Isi:
1. Strategi Pemb. Daerah
2. Kebijakan Umum
3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
4. Program SKPD, lintas SKPD,
kewilayahan dan lintas kewilayahan,
memuat kegiatan dalam:
 Kerangka Regulasi
 Kerangka Anggaran

9. 9
Isi Renstra-KL & Renstra-SKPD
Renstra-KL Renstra-SKPD
Berpedoman pada RPJM
Nasional
Berpedoman pada RPJM Daerah
Isi:
1. Visi – Misi
2. Tujuan, strategi, dan kebijakan
3. Program – program
4. Kegiatan indikatif
Isi:
1. Visi – Misi
2. Tujuan, strategi, dan kebijakan
3. Program – program
4. Kegiatan indikatif

10. 10
Isi Rencana Kerja Pemerintah/Daerah (RKP/D)
RKP RKP DAERAH
 Penjabaran RPJM Nasional  Penjabaran RPJM Daerah
 Mengacu pada RKP
Isi:
1. Prioritas Pemb. Nasional
2. Rancangan Kerangka Ekonomi Makro
3. Arah Kebijakan Fiskal
4. Program kementerian, lintas
kementerian, kewilayahan dan lintas
kewilayahan, memuat kegiatan dlm:
 Kerangka Regulasi
 Kerangka Anggaran
Isi:
1. Prioritas Pemb. Daerah
2. Rancangan Kerangka Ekonomi Makro
Daerah
3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
4. Program SKPD, lintas SKPD,
kewilayahan dan lintas kewilayahan,
memuat kegiatan dalam:
 Kerangka Regulasi
 Kerangka Anggaran

11. 11
Isi Renja-KL & Renja-SKPD
Renja-KL Renja-SKPD
Penjabaran Renstra-KL Penjabaran Renstra-SKPD
Isi:
1. Kebijakan KL
2. Program dan kegiatan
pembangunan
 Dilaksanakan pemerintah
 Mendorong partisipasi
masyarakat
Isi:
1. Kebijakan SKPD
2. Program dan kegiatan
pembangunan
 Dilaksanakan pemerintah
daerah
 Mendorong partisipasi
masyarakat

12. 12
Alur Perencanaan dan Penganggaran
RPJM
Daerah
RPJP
Daerah
RKP
RPJM
Nasional
RPJP
Nasional
RKP
Daerah
Renstra
KL
Renja -
KL
Renstra
SKPD
Renja -
SKPD
RAPBN
RAPBD
RKA-KL
RKA -
SKPD
APBN
Rincian
APBN
APBD
Rincian
APBD
Diacu
Pedoman
Dijabar
kan
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Diperhatikan
Dijabar
kan
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Diacu
Diacu
Diserasikan melalui Musrenbang
UU SPPN
Pemerintah
Pusat
Pemerintah
Daerah
UU KN

13. 13
Tahapan Perencanaan
 Penyusunan Rencana
 Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah
 Rancangan Rencana Kerja Dep / Lembaga SKPD
 Musyawarah Perencanaan Pembangunan
 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan
 Penetapan Rencana
 RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda
 RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah
 RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah
 Pengendalian Pelaksanaan Rencana
 Evaluasi Kinerja

14. 14
Penyusunan dan Penetapan PJP
1. Rancangan Rencana  Proses Teknokratik oleh
Bappenas/Bappeda
2. Musrenbang dengan bahan Rancangan Rencana yang
melibatkan Masyarakat
 “masyarakat” adalah orang perseorangan, kelompok orang
termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang
berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik
sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun
penanggung resiko
3. Penyusunan Rancangan Akhir
4. Penetapan Rencana (RPJP Nasional  UU, RPJP Daerah 
Perda)

15. 15
Penyusunan dan Penetapan RPJM
Visi, Misi, Program
Presiden/KD Terpilih
Bappenas/da menyusun
Rancangan Awal
RPJM/D
Kement/Lemb / SKPD
Menyusun
Renstra-KL / Renstra SKPD
Bappenas/da menyelenggarakan
MUSRENBANG RPJM/D
Penetapan RPJM /
RPJMD
Digunakan sebagai
pedoman penyusunan
Rancangan RKP/RKPD
Bappenas/da menyusun
Rancangan Akhir RPJM/D
a) Visi, Misi Presiden/KD
b) Strategi Bangnas/da
c) Kebijakan Umum
d) Kerangka ekonomi makro/da
e) Program Kement/Lembaga / SKPD
a) Visi,Misi Presiden/KD
b) Strategi Bangnas/da
c) Kebijakan Umum
d) Kerangka ekonomi makro/da Program Kement/Lembaga / SKPD
e) Program Kement/Lembaga / SKPD
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

16. 16
Penyusunan dan Penetapan RKP/D
Rancangan Awal RKP/D
Penetapan RKP/D
Sebagai pedoman
penyusunan
Rancangan APBN
Rancangan Akhir RKP/D
a) Prioritas Pembangunan
b) Kebijakan Umum
c) Kerangka ekonomi makro/da
d) Program Kement/Lembaga / SKPD
a) Prioritas Pembangunan Nasional /
Daerah
b) Kebijakan Umum
c) Kerangka ekonomi makro/da 
Pagu Indikatif
Kement/Lemb / SKPD Menyusun
Renja - KL / SKPD
Program Kement/Lembaga / SKPD
d) Program Kement/Lembaga / SKPD
SEB MenPPN +
MenKeu
MUSRENBANGPUS/DA
a. Sinkronisasi Program KL/SKPD
b. Harmonisasi Dekon dan TP
MUSRENBANG Prov Sbg
Wakil Pemerintah Pusat
a. Harmonisasi Dekon dan TP
(4)Bappenas/da menyelenggarakan
MUSRENBANGNAS
a. Sinkronisasi Program KL/SKPD
b. Harmonisasi Dekon dan TP

17. 17
Perencanaan – Apa yang baru?
Daftar Usulan - “Shopping List”
• Sebanyak-banyaknya
• Seindah-indahnya
• Tidak terbatas
DULU SEKARANG
Rencana Kerja - “Working Plan”
• Input (Rp., Naker, Fasilitas, dll.)
• Kegiatan (Proses)
• Output / Outcome
Sehingga Perencanaan
• Dimulai dengan informasi tentang ketersediaan
sumberdaya dan arah pembangunan nasional
Critical point-nya adalah
• Menyusun hubungan optimal antara input, proses,
dan output / outcomes
Karena:
Ada Sanksi Pidana
Pasal 34 UU 17/2003

18. 18
Pengendalian dan Evaluasi
 Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-
masing pimpinan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.
 Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil
pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing
pimpinan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah sesuai
dengan tugas dan kewenangannya
 Pimpinan kementerian/lembaga/Kepala SKPD melakukan evaluasi
kinerja pelaksanaan rencana pembangunan kementerian/lembaga/SKPD
periode sebelumnya.
 Menteri/Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan
berdasarkan hasil evaluasi pimpinan kementerian/lembaga/SKPD.
 Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan
nasional/daerah untuk periode berikutnya