Implementasi UU No. 22/1999  pada Tataran Nasional, Provinsi, Kota dan Kabupaten:   Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan...
Permasalahan Pokok <ul><li>Kewenangan  </li></ul><ul><li>Kelembagaan  </li></ul><ul><li>Kepegawaian  </li></ul><ul><li>Keu...
1. Kewenangan Daerah <ul><li>Permasalahan: </li></ul><ul><li>Friksi antara Pusat dengan Daerah   </li></ul><ul><li>Friksi ...
Rekomendasi <ul><li>Penyesuaian terhadap pengaturan-pengaturan yang tumpang tindih dan bertentangan tentang suatu kewenang...
2. Kelembagaan <ul><li>Permasalahan: </li></ul><ul><li>Banyak daerah yang masih berpikir dalam cara lama, yaitu melakukan ...
Rekomendasi <ul><li>Agar secepatnya dilakukan penyempurnaan atas PP 84/2000 ttg  Pedoman Organisasi Perangkat Daerah   </l...
3.  Kepegawaian Daerah <ul><li>Permasalahan: </li></ul><ul><li>Pegawai Daerah cenderung dikooptasi oleh kekuatan-kekuatan ...
Rekomendasi <ul><li>Pegawai pada tingkatan tertentu (misal Sekda) sebaiknya menjadi kewenangan Pusat   </li></ul><ul><li>P...
4. Keuangan Daerah <ul><li>Permasalahan: </li></ul><ul><li>Konflik Penguasaan Kewenangan yang Menghasilkan Penerimaan   </...
Rekomendasi <ul><li>Keuangan Pemda harus dikaitkan dengan pembiayaan pelayanan yang dilakukan   </li></ul><ul><li>Sumber-s...
5. Perwakilan Rakyat Daerah <ul><li>Permasalahan: </li></ul><ul><li>Kemitraan yang Tidak Jelas   </li></ul><ul><li>Ekses d...
Rekomendasi <ul><li>Peningkatan Hubungan DPRD dengan Masyarakat   </li></ul><ul><li>Peningkatan Akuntabilitas DPRD dan Kep...
6. Manajemen Pelayanan Publik <ul><li>Permasalahan: </li></ul><ul><li>Semakin Rendahnya Kualitas Pelayanan   </li></ul><ul...
Rekomendasi <ul><li>Identifikasi dan Standarisasi Pelayanan Pemda   </li></ul><ul><li>Penentuan standar pelayanan baik yan...
7. Pengawasan <ul><li>Permasalahan: </li></ul><ul><li>Kurangnya Pengawasan dari Gubernur Kepada Daerah   </li></ul><ul><li...
Rekomendasi <ul><li>Perlunya Unit Dekonsentrasi sebagai Perangkat Gubernur   </li></ul><ul><li>Revitalisasi Peran Gubernur...
Terima Kasih Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan
Dadang holds a MA degree (Economics), University of Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Implementasi UU No. 22/1999 pada Tataran Nasional, Provinsi, Kota dan Kabupaten: Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan

5,492 views

Published on

Permasalahan Pokok Otonomi Daerah

1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
  • yth Pak Dadang solihin







    Untuk yang kedua kalinya saya pingin dikirimkan slide pelayanan publik sehubungan dengan revisi tesis tentang implementasi kebijakan pelayanan publik yang sedang saya kerjakan . mohon bantuannya. Thanks kirim email ke : padmi_71@yahoo.com
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
5,492
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
59
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Implementasi UU No. 22/1999 pada Tataran Nasional, Provinsi, Kota dan Kabupaten: Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan

  1. 1. Implementasi UU No. 22/1999 pada Tataran Nasional, Provinsi, Kota dan Kabupaten: Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan Drs. Dadang Solihin, MA Lembaga Administrasi Negara-R.I. Diklat Kepemimpinan Tingkat II Semarang, 5 Februari 2003
  2. 2. Permasalahan Pokok <ul><li>Kewenangan </li></ul><ul><li>Kelembagaan </li></ul><ul><li>Kepegawaian </li></ul><ul><li>Keuangan </li></ul><ul><li>Perwakilan </li></ul><ul><li>Manajemen Pelayanan Publik </li></ul><ul><li>Pengawasan </li></ul>Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan
  3. 3. 1. Kewenangan Daerah <ul><li>Permasalahan: </li></ul><ul><li>Friksi antara Pusat dengan Daerah </li></ul><ul><li>Friksi antara Daerah Provinsi dengan Kabupaten/Kota </li></ul><ul><li>Friksi antar Kabupaten/Kota itu sendiri </li></ul>Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan
  4. 4. Rekomendasi <ul><li>Penyesuaian terhadap pengaturan-pengaturan yang tumpang tindih dan bertentangan tentang suatu kewenangan </li></ul><ul><li>Perlu adanya penataan ulang kewenangan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten dengan memperhatikan aspek economies of scale , akuntabilitas dan externalitas </li></ul>Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan
  5. 5. 2. Kelembagaan <ul><li>Permasalahan: </li></ul><ul><li>Banyak daerah yang masih berpikir dalam cara lama, yaitu melakukan proliferasi organisasinya. Akibatnya daerah-daerah tersebut menanggung over-head cost yang tinggi dalam membiayai birokrasi Pemda. </li></ul>Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan
  6. 6. Rekomendasi <ul><li>Agar secepatnya dilakukan penyempurnaan atas PP 84/2000 ttg Pedoman Organisasi Perangkat Daerah </li></ul><ul><li>Memilih kelembagaan publik dalam pembentukan unit-unit organisasi otonom, atau menyerahkan urusan kepada pihak swasta (privatisasi), atau kemitraan antara pihak Pemda dengan swasta ( public private partnership ) </li></ul><ul><li>Perlu adanya standar kelembagaan baik besaran maupun nomenklatur </li></ul>Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan
  7. 7. 3. Kepegawaian Daerah <ul><li>Permasalahan: </li></ul><ul><li>Pegawai Daerah cenderung dikooptasi oleh kekuatan-kekuatan politik yang ada di Daerah </li></ul><ul><li>Status kepegawaian Daerah menjadi sangat statis </li></ul><ul><li>Mencuatnya isu &quot;Putera Daerah&quot; karena penafsiran otonomi yang sempit </li></ul><ul><li>Tidak adanya tour of area akan membahayakan keutuhan NKRI </li></ul><ul><li>Merangsang Daerah untuk mengangkat pegawai baru </li></ul><ul><li>Adanya kerancuan antara jabatan politis ( political appointee ) dan jabatan karir ( career appointee ) </li></ul>Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan
  8. 8. Rekomendasi <ul><li>Pegawai pada tingkatan tertentu (misal Sekda) sebaiknya menjadi kewenangan Pusat </li></ul><ul><li>Penyesuaian antara UU 22/1999 dengan UU 43/1999 beserta PP pelaksanaannya. </li></ul><ul><li>Pemisahan yang tegas dan jelas antara Pejabat Karir dengan Pejabat Politik </li></ul><ul><li>Diperlukan adanya standar kompetensi yang jelas </li></ul>Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan
  9. 9. 4. Keuangan Daerah <ul><li>Permasalahan: </li></ul><ul><li>Konflik Penguasaan Kewenangan yang Menghasilkan Penerimaan </li></ul><ul><li>Keuangan Daerah yang Kurang Mencukupi ( Financial Insufficiency ). </li></ul><ul><li>Kurangnya Kepatuhan pada Peraturan dan Lemahnya Penegakan Hukum. </li></ul><ul><li>Overhead Cost Pemda yang Tinggi. </li></ul><ul><li>Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyusunan APBD </li></ul><ul><li>Kurangnya Kejelasan Sistem Pembiayaan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan </li></ul><ul><li>Terbatasnya Pemanfaatan DAK </li></ul><ul><li>Kurangnya Manajemen Aset </li></ul><ul><li>Mekanisme Pinjaman </li></ul><ul><li>Kebijakan Investasi di Daerah </li></ul><ul><li>Pemisahan Keuangan Eksekutif dengan Legislatif </li></ul>Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan
  10. 10. Rekomendasi <ul><li>Keuangan Pemda harus dikaitkan dengan pembiayaan pelayanan yang dilakukan </li></ul><ul><li>Sumber-sumber perekonomian nasional yang ada di Daerah dikelola oleh Pusat atau kemitraan antara Pusat dan Daerah </li></ul><ul><li>Sistem subsidi didasarkan atas fiscal gap yang muncul atas dasar perbandingan antara fiscal capacity dengan fiscal need </li></ul><ul><li>Pembiayaan pelayanan khususnya untuk pelayanan kebutuhan dasar disusun berdasarkan atas standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah </li></ul><ul><li>Diadakan pemisahan biaya gaji pegawai dari DAU </li></ul><ul><li>Untuk dapat meningkatkan dana DAU, maka perlu adanya rasionalisasi dana Sektoral yang masih besar dalam alokasi APBN </li></ul><ul><li>Untuk mengoptimalkan kontrol dan fasilitasi Pusat dalam otonomi Daerah, maka perlu revitalisasi peran Gubernur sebagai wakil Pusat di Daerah </li></ul><ul><li>Untuk membantu Daerah dalam memperbaiki prasarana Daerah yang rusak, maka perlu adanya alokasi DAK </li></ul>Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan
  11. 11. 5. Perwakilan Rakyat Daerah <ul><li>Permasalahan: </li></ul><ul><li>Kemitraan yang Tidak Jelas </li></ul><ul><li>Ekses dari Meningkatnya Kewenangan DPRD </li></ul><ul><li>Kerancuan LPJ </li></ul><ul><li>Kuatnya Pengaruh Parpol dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah </li></ul><ul><li>Kurang Terserapnya Aspirasi Masyarakat oleh DPRD </li></ul><ul><li>Campur Tangan DPRD Dalam Penentuan Penunjukan Pejabat Karir </li></ul><ul><li>Masih Kurangnya Pemahaman DPRD Terhadap Peraturan Perundangan </li></ul><ul><li>Kurangnya Kompetensi Anggota DPRD dan Lemahnya Networking </li></ul>Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan
  12. 12. Rekomendasi <ul><li>Peningkatan Hubungan DPRD dengan Masyarakat </li></ul><ul><li>Peningkatan Akuntabilitas DPRD dan Kepala Daerah </li></ul><ul><li>LPJ Didasarkan Atas Pengukuran Kinerja </li></ul><ul><li>DPRD Memilih Kepala Daerah Dalam Kurun Waktu Bersamaan </li></ul>Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan
  13. 13. 6. Manajemen Pelayanan Publik <ul><li>Permasalahan: </li></ul><ul><li>Semakin Rendahnya Kualitas Pelayanan </li></ul><ul><li>Kaburnya Pemahaman Konsep-Konsep Perencanaan Daerah </li></ul><ul><li>Masih Besarnya Peranan Pemda dalam Penyediaan Pelayanan </li></ul><ul><li>Tidak Jelasnya Standard Pelayanan </li></ul><ul><li>Rendahnya Akuntabilitas Pelayanan </li></ul>Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan
  14. 14. Rekomendasi <ul><li>Identifikasi dan Standarisasi Pelayanan Pemda </li></ul><ul><li>Penentuan standar pelayanan baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif </li></ul><ul><li>Peningkatan Kinerja Pelayanan oleh Pemda </li></ul>Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan
  15. 15. 7. Pengawasan <ul><li>Permasalahan: </li></ul><ul><li>Kurangnya Pengawasan dari Gubernur Kepada Daerah </li></ul><ul><li>Kurangnya Sanksi Terhadap Pelanggaran Peraturan </li></ul><ul><li>Kurangnya Supervisi, Sosialisasi ke daerah </li></ul>Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan
  16. 16. Rekomendasi <ul><li>Perlunya Unit Dekonsentrasi sebagai Perangkat Gubernur </li></ul><ul><li>Revitalisasi Peran Gubernur Sebagai Wakil Pusat di Daerah </li></ul><ul><li>Perlunya Sosialisasi Peraturan Perundangan </li></ul><ul><li>Penegakan Hukum yang Tegas </li></ul>Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan
  17. 17. Terima Kasih Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan
  18. 18. Dadang holds a MA degree (Economics), University of Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). <ul><li>Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. </li></ul><ul><li>He got various training around the globe, included Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. </li></ul><ul><li>You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202 </li></ul>Dadang Solihin’s Profile

×