1. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI BANGUN SULTRA
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2010
Disusun oleh Ade Suerani

2. Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda Perubahan APBD TA 2010 1
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI BANGUN SULTRA
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2010
Yth. Saudara Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara
Yth. Pimpinan dan Para Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara
Yth. Saudari Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Yth. Saudara-Saudara Pejabat Tinggi TNI dan POLRI
Yth. Saudara Rektor Universitas Haluoleo
Yth. Saudara Saudari Para Pimpinan SKPD Pemerintah Daerah
Provins Sulawesi Tenggara
Insan Pers, Hadirin Undangan yang berbahagia
Assalamu’Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat Pagi, Salam Sejahtera buat kita semua.
Patut kiranya kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur
kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenaan-
Nya jualah sehingga pada hari ini, kita diberi kekuatan, kesehatan,
dan kesempatan untuk berkumpul diruangan ini guna mengikuti
Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan
atas Raperda Perubahan APBD 2010.
Apresiasi yang tinggi juga kami sampaikan kepada saudara
gubernur yang telah menyampaikan Nota Keuangan Raperda
Perubahan APBD 2010, pada Rapat Paripurna Dewan, 4 November
2010 pekan kemarin. Ucapan terima kasih tak lupa juga kami
haturkan kepada pimpinan rapat, karena telah memberi kesempatan
kepada fraksi kami untuk menyampaikan Pemandangan Umum
Fraksi Bangun Sultra atas Raperda Perubahan APBD 2010.
Sebelumnya, dari lubuk hati yang paling dalam, segenap
pimpinan dan anggota Fraksi Bangun Sultra ingin menyampaikan

3. Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda Perubahan APBD TA 2010 2
turut berduka cita atas rentetan musibah bencana alam yang
menerpa saudara-saudara kita di berbagai kota di tanah air, Banjir
Bandang di Wasior Papua Barat, Gempa disusul Tsunami di
Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, juga erupsi merapi di
Yogyakarta, sehingga telah hilang ribuan nyawa, dan ratusan ribu
orang yang hingga saat ini masih mengungsi, serta kerugian materil
lainnnya yang tak terhingga. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa
melimpahkan hikmah atas setiap peristiwa ini, karena tak ada satu
pun peristiwa yang terjadi tanpa izin dan kehendak-Nya. Dan semoga,
kita semua yang hadir disini sebagai bagian dari penyelenggara
republik ini, dapat berbuat lebih baik lagi, membangun Indonesia
menuju baldatun toyyibatun warrobbun ghofur.
Saudara Gubernur, Rapat Dewan yang Berbahagia .….
Memandang Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan
APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2010, tak elok
rasanya jika hanya dipandang saja tanpa tanggapan konstruktif
sebagai kontribusi guna penyempurnaannya.
Pembentukan raperda perubahan APBD 2010, tidak terlepas
dari teknis pembentukan peraturan daerah sebagaimana diatur
dalam UU No. 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan, yang senantiasa harus memperhatikan aspek-
aspek yuridis formil maupun aspek substansi materil. Untuk itu,
kepada elit politik dimanapun berada,
berhentilah untuk saling sikut,
karena Fraksi Bangun Sultra,
akan menyampaikan pandangan umumnya sebagai berikut :

4. Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda Perubahan APBD TA 2010 3
I. Dari Aspek Yuridis Formil
1. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 172 ayat (1) Permendagri
13/2006 agar penyampaian Raperda Perubahan APBD 2010
disampaikan paling lambat minggu kedua bulan September tahun
anggaran berjalan, namun oleh pemerintah daerah dilakukan pada 4
November 2010. Fraksi Bangun Sultra sangat menyayangkan
keterlambatan ini karena akan memengaruhi kewajiban
konstitusional lainnya karena akan melahirkan keterlambatan-
keterlambatan berantai berikutnya. Untuk itu fraksi bangun Sultra
sangat berharap agar hal ini menjadi perhatian serius pemerintah
daerah ke depannya.
2. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD 2010 yang menjadi objek bahasan kita saat ini, idealnya
diawali dengan tuntasnya pembahasan rancangan kebijakan
umum perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD yang
dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Gubernur dan
Pimpinan DPRD, dimana Nota Kesepakatan itu akan menjadi
pedoman penyusunan RKA - SKPD sebagaimana diamanatkan
dalam Pasal 157 ayat (1) Permendagri No. 13/2006 dan dasar
bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menilai usulan
RKA SKPD, yang diisyaratkan dalam Pasal 41 ayat (3) PP No.
58/2005.
Namun, penandatanganan Nota Kesepakatan itu sendiri
diagendakan pada tanggal 16 November 2010, yang hal ini
cukup ironis, karena dasar penyusunan raperda perubahan
APBD adalah KUA PPAS yang sudah disepakati dalam Nota
keuangan tersebut. Untuk itu, menjadi pertanyaan kami,
bagaimana pemerintah daerah menyiasati hal ini?

5. Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda Perubahan APBD TA 2010 4
3. Layaknya teknis penyusunan rancangan peraturan daerah,
konsiderans (mengingat) mestinya memuat uraian singkat
mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan
alasan pembuatan peraturan daerah sebagaimana ketentuan
yang diatur dalam Lampiran I poin 17 dan 18 UU No. 10/2004.
Pokok-pokok pikiran dimaksud sedianya memuat unsur
filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang
pembuatannya. Namun, konsiderans yang tercantum pada
huruf a dan b rancangan perda, tidak tercantum ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagai latar belakang yuridis
pembentukannya yang sesungguhnya. Ketentuan yuridis ini
diamanatkan pada Pasal 181 ayat (1) UU No. 32/2004 tentang
Pemerintahan Daerah jo Pasal 183 ayat (1) PP No. 58/2005 yang
mengisyaratkan bahwa, kepala daerah mengajukan rancangan
perda tentang perubahan APBD tahun anggaran berjalan
kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan bersama.
Dengan demikian, kami mengusulkan agar konsiderans
menimbang huruf b raperda dengan frase ”perlu ditetapkan
dengan peraturan daerah” diubah dengan ”perlu membentuk
peraturan daerah tentang Perubahan APBD TA 2010”. Dalam
hal ini kata ”ditetapkan” diganti dengan kata ”membentuk”.
II. Dari Aspek Substansi Materil
A. PENDAPATAN DAERAH
1. Fraksi Bangun Sultra memberikan apresiasi yang tinggi atas target
pendapatan di RAPBD perubahan sebesar 1,312 Trilyun. Demikian pula
penghargaan setinggi-tingginya atas realisasi hingga 31 Oktober yang
mencapai 866 milyar lebih, atau 75,49 persen. Namun begitu, upaya-

6. Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda Perubahan APBD TA 2010 5
upaya kongkrit lainnya masih terus dan harus ditingkatkan guna
pemenuhan atau pencapaian 466 milyar lebih lagi.
2. Adanya pengurangan Dana Perimbangan sebesar 42 milyar lebih, yang
salah satunya disebabkan karena berkurangnya DAK sebesar 32 milyar
lebih dan Dana bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar 15
milyar. Dapatkah dijelaskan alasannya sehingga terjadi pengurangan
kedua sumber penerimaan tersebut?
3. Realisasi dana penyesuaian di tahun anggaran 2009 sebesar 59 milyar
lebih, namun tahun ini sepertinya pemerintah pusat tidak
menganggarkan untuk Sulawesi Tenggara, dapatkah dijelaskan
alasannya? Begitu pula, hal-hal apa yang mendasari sehingga
pemerintah pusat mengalokasikan sumber pendapatan baru berupa
dana penguatan infrastruktur dan prasarana daerah sebesar 24 milyar
lebih?
B. BELANJA
Total anggaran belanja di perubahan APBD 2010 adalah 1,320
trilyun sama dengan rencana semula. Perubahan hanya terjadi
karena pergeseran sejumlah 20 milyar lebih belanja langsung ke
belanja tidak langsung. Untuk itu, fraksi bangun Sultra
menanggapinya sebagai berikut :
1) Dinas Pendidikan
1. Berkurangnya plafon anggaran Biaya Operasional Pendidikan di
Dinas Pendidikan sebesar Rp. 72 milyar lebih (semula 89 Milyar lebih,
berubah menjadi 17 Milyar lebih), yang menurut rekomendasi BPK
dan Permendagri No. 13/2006 bahwa seluruh anggaran bantuan
melekat di Sekretariat Daerah. Namun, dalam raperda perubahan,
penambahan di Sekretariat Daerah hanya berkisar 58 milyar lebih.

7. Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda Perubahan APBD TA 2010 6
Dengan demikian, mestinya masih ada selisih 14 milyar lebih dana
BOP yang tidak digeser ke Sekretariat daerah. Mohon penjelasannya.
2. Mohon penjelasan penyebab berkurangnya alokasi belanja tidak
langsung sebesar 1,142 Milyar lebih yang terdiri dari tunjangan
keluarga 177 juta lebih, tunjangan fungsional umum 44 juta lebih,
tunjangan beras 44 juta lebih serta uang lauk pauk 30 juta lebih.
Bukankah dana-dana ini sangat erat dengan kesejahteraan pegawai,
lalu kenapa dikurangi, tolong penjelasannya?
3. Berkurangnya dana untuk wajib belajar pendidikan dasar Sembilan
tahun sebesar 993 juta lebih yang semula 4,6 milyar lebih berubah
menjadi 3,6 milyar lebih. Mohon penjelasan filosofisnya, apakah
target sudah tercapai 100 persen atau program kegiatan ini menjadi
memang layak untuk dikurangi dananya karena kurang penting?
B. Dinas Kesehatan
Terkait perubahan belanja di Dinas Kesehatan, dimohonkan
penjelasannya, alasan kongkrit apa sehingga terjadi pengurangan beberapa
plafon anggaran seperti :
- Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan sebesar 185 juta lebih
(semula 529 juta lebih, berubah menjadi 344 juta lebih)
- Program perbaikan gizi masyarakat sebesar 66 juta lebih (semula 100
juta lebih, berubah menjadi 34 juta lebih)
- Program pengembangan lingkungan sehat sebesar 63 juta lebih
(semula 91 juta lebih, berubah menjadi 28 juta lebih)
- Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular seebsar
562 juta lebih (semula 652 juta lebih, berubah menjadi 90 juta lebih)
- Program standarisasi pelayanan kesehatan sebesar 29 juta lebih
(semula 95 juta lebih, berubah menjadi 66 juta lebih)
- Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita sebesar 93 juta
lebih (semula 143 juta lebih, berubah menjadi 50 juta lebih)

8. Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda Perubahan APBD TA 2010 7
- Program peningkatan pelayanan kesehatan perorangan bebas biaya
dan bermutu sebesar 2,7 milyar lebih (semula 2,9 milyar lebih berubah
menjadi 188 juta lebih)
- Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan sebesar
156 juta lebih (semula 183 juta lebih, berubah menjadi 27 juta lebih).
Pengurangan ini cukup ironis, ditengah kebijakan dan prioritas
pemerintah daerah pada pemantapan bahteramas yang mestinya lebih
condong pada program publik, tapi malah dikurangi dengan nilai rata-rata
diatas 50 persen.
C. Sekretariat Daerah
1. Adanya selisih anggaran sebesar 8 milyar lebih pada belanja antara
yang tertera di PPAS Perubahan dengan di Raperda yakni masing-
masing 58,570 milyar lebih pada raperda dan 50,417 milyar lebih di
PPAS, yang menurut hemat kami, saat pembahasan PPAS objek ini
tidak menjadi bagian yang perlu perbaikan untuk disempurnakan.
Mohon penjelasannya.
2. Adanya program pembangunan gedung kantor sebesar 5 Milyar di
Sekretariat Daerah dikhawatirkan tumpang tindih dengan program
pembangunan kantor dan gedung utama pemda di Dinas Kimpraswil
sebesar 12 milyar lebih. Mohon penjelasannya.
3. Tidak adanya alokasi/pos untuk belanja BOP di raperda, yang pada
rapat pembahasan KUA dan PPAS Perubahan, katanya telah digeser
ke Sekretariat Daerah. Kemana dana BOP digeser ataukah sudah
dilebur menjadi kegiatan lainnya, tolong penjelasannya?
D. Dinas Perkebunan dan Hortikultural
1. Sebagaimana Dinas Pendidikan, ada pengurangan belanja tidak
langsung sebesar 106 juta lebih, yang antara lain berasal dari gaji
pokok PNS sebesar 162 juta dan tunjangan keluarga 686 juta lebih.

9. Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda Perubahan APBD TA 2010 8
Untuk itu, mohon penjelasannya alasan penyebabnya atau apa yang
mendasari sehingga alokasinya perlu berkurang sekian ratus juta?
2. Hal yang sama kami mohon penjelasannya, hal-hal kongkrit apa yang
mendasari atas pengurangan belanja langsung untuk program
sebagai berikut :
• Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)
sebesar 415 juta lebih, yang semula 2,4 milyar berubah menjadi
1,9 milyar lebih.
• Program peningkatan pemasaran hasil produksi
pertanian/perkebunan dengan kegiatan “promosi atas hasil
produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah” sebesar 215
juta lebih, yang semula 253 juta lebih berubah menjadi 38 juta
lebih.
III. PEMBIAYAAN
SILPA Tahun Anggaran 2009 berjumlah 31 Milyar lebih merupakan
satu-satunya sumber penerimaan pembiayaan diperubahan APBD 2010.
Ada penurunan penerimaan pembiayaan sebesar 154 milyar lebih dari
semula yang direncanakan sebesar 185 milyar lebih, namun yang
terealisasi hanya 31 milyar lebih. Untuk itu, tolong penjelasannya.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Hal-hal substantif
lainnya insya Allah akan diketengahkan dalam rapat gabungan
komisi. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf
untuk setiap kekurangannya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha
Kuasa, senantiasa membimbing dan meridhai segala upaya dan
langkah yang kita lakukan, dalam melaksanakan tugas dan
kewajiban konstitusional, mengemban amanah membangun Sulawesi
Tenggara menuju kesejahteraan masyarakat. Amin, amin, amin....ya
robbal alamin.

10. Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda Perubahan APBD TA 2010 9
Billahi Taufik Walhidayah
Wassalamu’Alaikum Wr. Wb.
Kendari, 8 November 2010
FRAKSI BANGUN SULTRA
DPRD PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Ketua, Sekretaris,
ABD. HASID PEDANSA IR. MUH. IRFANI THALIB
Juru Bicara,
H. ABDUL RASYID SYAWAL, S.Pd