Koperasi adalah organisasi bersama yang didasarkan pada prinsip kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Koperasi memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, antara lain sebagai pemain utama di berbagai sektor, penyedia lapangan kerja terbesar, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Pemerintah perlu mendukung pertumbuhan koperasi secara bertahap dengan kebijakan instrumen seperti peraturan, fasilitas, perlak

2.  Koperasi adalah badan usaha yang
beranggotakan orang atau badan hukum yang
berlandaskan pada asas kekeluargaan dan
demokrasi ekonomi

3.  Organisasi koperasi relatif terbuka dan demokrasi
 Pembentukan perusahaan yang dimiliki secara
bersama
 Struktur dasar koperasi bersifat fleksibel
 Dapat memanfaatkan sarana swadaya yang
terdapat pada organisasi koperasi

4.  Peran koperasi dalam perekonomian Indonesia
paling tidak dapat dilihat dari:
 Kedudukannya sebagai pemain utama dalam
kegiatan ekonomi di berbagai sektor
 Penyedia lapangan kerja yang terbesar
 Pemain penting dalam pengembangan kegiatan
ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat
 Pencipta pasar baru dan sumber inovasi
 Sumbangannya dalam menjaga neraca
pembayaran melalui kegiatan ekspor.

5.  Keuntungan diperoleh dari laba penjualan dan
jasa peminjaman.Tetapi koperasi tidak mengambil
laba penjualan atau jasa peminjaman yang besar.
Pada akhirnya keuntungan koperasi akan
dikembalikan kembali kepada anggota sebagai
SHU (Sisa Hasil Usaha). Tentu saja setelah dikurangi
biaya-biaya operasional. Pembagian keuntungan
atau sisa hasil usaha ini dibagi secara adil
sehingga tidak ada yang dirugikan.

6.  Dampak Mikro
 Dampak Makro

7.  Dampak mikro yang bersifat langsung
 menetapkan metode-metode produksi yang
inovatif
 Melakukan divesrifikasi atau spesialisasi dalam
proses produksinya
 Dampak mikro yang bersifat tidak langsung
membentuk organisasi koperasi yang ditandai oleh
persaingan

8.  Ada 4 kontribusi :
1. Politik
koperasi berpartisipasi secara aktif dalam
lembaga yang diorganisasikan secara demokratis
2. Sosial
koperasi bersifat sukarela dapat mengubah
masyarakat tradisional tanpa merusak.
3.Ekonomi-Sosial
koperasi meningkatkan pelayanan secara efisien
bagi para anggotanya yang secara sosial-
ekonomi “lemah” dan “miskin”
4. EKONOMI
Koperasi memberikan kontibusi yang potensial
terhadap pembangunan ekonomi

9.  Prakarsa diganti dengan aktivitas dari pegawai
dinas pengembangan koperasi
 Kemampuan memberikan kontribusi terhadap
modal koperasi diganti dengan donasi pemerintah
atau berbentuk pinjaman
 Efisiensi ekonomis koperasi dalam hubungan
dengan dan untuk kepentingan anggota
diciptakan secara semu melalui pemberian hak
istimewa, seperti pengecualian pajak.

10.  Secara sistematis persyaratan yang
diperlukan bagi pertumbuhan koperasi,
yaitu:
1. Hanya menunjang kegiatan koperasi yang berkaitan
dengan kepentingan para anggotanya
2. Mendorong para anggota untuk berperan serta
dalam pemilihan pengurus, pengawasan dan dalam
pengambilan keputusan
3. Membiarkan suatu tingkat otonomi tertentu kepada
koperasi dalam perencanaan dan pengambilan
keputusan sehingga kegiatan ekonominya selalu
dapat disesuaikan dengan kepentingan ekonomi para
anggoatnya

11.  “Koperasi-koperasi kesejahteraan” yang
dapat menimbulkan masalah :
1. Menimbulakan beban yang berat bagi pemerintah.
2. Tidak dikelola layaknya suatu organisasi ekonomi, tetapi
lebih menyerupai suatu lembaga administrasi
3. Menampung semua orang yang membutuhkan
bantuan tanpa memperhatikan kepentingan dan
kemampuan mereka untuk bekerja sama demi suatu
tujuan yang sama
4. Tidak merubah dirinya menjadi organisasi swadaya
sebagaimana yang diharapkan.

12.  Penggabungan secara sistematis dari berbagai
kebijakan untuk menciptakan kondisi pokok
negara tersebut
 Menunjang pertumbuhan secara bertahap
organisasi koperasi

13.  Kebijakan pokok pemerintah yang bersifat
instrumental bagi terciptanya berbagai
kondisi pokok :
1. Peraturan resmi
2. Fasilitas berupa informasi
3. Fasilitas auditing dan konsultasi
4. Perlakuan yang sama atau yang bersifat
prefensi
5. Keringanan pembebasan pajak
6. Bantuan keuangan dalam bentuk kredit,
subsidi, dan donasi
7. Peraturan-peraturan
8. Struktur lembaga pengembangan
swadaya