Koperasi memiliki peran penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi negara sedang berkembang. Koperasi dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui dampak mikro dan makro. Pemerintah perlu mendukung pertumbuhan koperasi secara bertahap menuju otonomi melalui kebijakan dan bantuan yang tepat.
2. PERANAN KOPERASI DI NEGARA YANG SEDANG
BERKEMBANG
Pembentukan organisasi koperasi yang mandiri dan otonom
telah diterima dengan alasan-alasan sebagai berikut :
• Organisasi koperasi relatif terbuka dan demokrasi
• Melalui pembentukan perusahaan yang dimiliki secara
bersama
• Stuktur dasar dari tipe organisasi kopersi yang bersifat social
ekonomis cukup fleksibel
• Para anggota yang termaksud golongan penduduk yang social
ekonominya “lemah”,
3. Konferensi Umum Internasional Labour Organization dan
International Labour Office, melalui Rekomendasi 127 yang
menyatakan dengan tegas, bahwa
• Pembentukan dan pertumbuhan koperasi harus merupakan salah satu alat
yang penting bagi Negara-negara sedang berkembang.
• Secara khusus, koperasi harus dididrikan dan dikembangkan sebagai
sarana
• Negara-negara sedang berkembang harus melaksanakan suatu kebijakan
yang memungkinkan koperasi memperoleh bantuan dan dorongan yang
bersifat ekonomi, keuangan, tanpa mempengaruhi kemandiriannya
• Dalam menerapkan kebijakan semacam itu peril dipertimbangkan kondisi-
kondisi ekonomi dan social sumber daya yang tersedia
• Kebijakan itu perlu selalu ditinjau dan disesuaikan dengan perubahan-
perubahan kebutuhan ekonomi dan social, dan dengan kemajuan
teknologi
• Gerakan koperasi perlu dilibatkan dalam perumusan dan jika mungkin
dalam pelaksanaan pembangunan social/ekonomi
4. DAMPAK KOPERASI TERHADAP
PROSES PEMBANGUNAN SOSIAL
EKONOMI
• Dampak Mikro dari suatu Koperasi
• Dampak Makro dari suatu Koperasi
5. Dampak Mikro dari suatu Koperasi
• Dampak mikro yang bersifat langsung terhadap para anggota
dan perekonomiannya, yang timbul dari peningkatan jasa
pelayanan perusahaan koperasi dan dari kegiatan-kegiatan
kelompok koperasi. Jika pelayanan tersebut diterima oleh
anggota
• Dampak mikro yang bersifat tidak langsung terhadap
lingkungann organisasi kopersi dapat secara serentak
memberikan kontribusi pada perkembangan social dan
ekonomi.
6. Dampak Makro dari Organisi Koperasi
• Politik
• Sosial
• Ekonomi Sosial
• Ekonomi
8. Ada 3 sistem ekonomi yang berbeda dalam pada
perekonomian Negara-negara industri yaitu:
• Sistem perekonomian swasta atau kapitalis, misalnya
Amerika Serikat, Republik Federasi Jerman, dan Negara-
negara industri Barat lainnya termasuk Jepang
• Sistem perekonomian sosialis yang direncanakan dari
pusat, misalnya Republik Demokrasi Jerman dan Uni
Soviet.
• Sistem perekonomian pasar sosialisasi dengan pemilikan
masyarakat (Yugoslavia) atau denagn pemiliakn Negara
(Hongaria) yang telah dikembangkan berdasarkan
pengalaman-pengalaman negatif yang diperoleh dari
penerapan bentuk perencanaan administratif dari pusat
atau berbagai kegiatan ekonomi dan atas berbagai proses
pembangunan
10. Ada 3 perbedaan penting mengenai koperasi sebagai sarana
pemerintah yaitu:
• Koperasi sebagai sarana atau alat pemerintah dimana pemerintah
mempengaruhi atau mengawasi organisasi ini secara langsung
• Sebagai alat swadaya para anggotanya, dan mencoba mempengaruhi
secara tidak langsung agar menunjang kepentingan para anggotanya
• Koperasi diawasi Negara, di mana pengaruh administrasi pemerintah
secara langsung terhadap penetapan tujuan dan pengambilan keputusan
usaha pada organisasi-organisasi koperasi sering diterapkan.
11. PENGEMBANGAN KOPERASI KONSEPSI
Suatu konsepsi pemerintah yang konsisten dan bersifat umum
mengenai usaha yang mendorong secara tidak langsung
pertumbuhan secara bertahap dan pengembangan sendiri
dari organisasi-organisasi koperasi terdiri atas:
• Penggabungan-penggabungan secara sistematis dari berbagai kebijakan
untuk menciptakan kondisi-kondisi pokok, yang disesuaikan dengan situasi
social ekonomi dan budaya Negara-negara yang bersangkutan
• menunjang pertumbuhan secara bertahap organisasi swadaya koperasi
dan gerakan koperasi
12. Kebijakan-kebijakan pokok pemerintah yang bersifat
instrumental secara singkat diuraikan sbb :
• peraturan-peraturan resmi dan ketentuan-ketentuan perundang-
undangan yang memadai bagi perintisan dan pengembangan sendiri
organisasi swadaya koperasi dan gerakan koperasi
• fasilitas menyangkut pelayanan auditing dan konsultasi maupun bantuan
manajemen
• perlakuan yang sama atau yang bersifat preferensi
• keringanan pembebasan pajak
• struktur-stuktur lembaga-lembaga pengembangan swadaya
13. SARANA DAN CARA MENGGUNAKAN
BANTUAN PEMERINTAH SECARA EFEKTIF
14. Secara umum, dapat dikatakan bahwa dana-dana atau bantuan keuangan
pemerintah dapat diberikan secara efektif, apabila seluruh bantuan dititik
beratkan pada kegiatan-kegiatan yang bertujuan menciptakan persyaratan-
persyaratan bagi pertumbuhan ekonomi.
1. Pengurangan Pengaruh Pemerintah Terhadap Koperasi yang Disponsori
Pemerintah
Berbagai kebijakan dan program yang diarahkan bagi perintisan dan
dukungan koperasi harus dirancang sesuai dengan suatu konsepsi yang
konsisten secara teoritis dan memenuhi syarat kelayakan dalam praktek.
Dengan demikian, sekurang-kurangnya akan terdiri atas tiga tahap de-
ofisialisasi (pengurangan pengaruh pemerintah) yaitu:
15. • Tahap I
Mendukung perintisan organisasi koperasi. Prioritas
dalam tahap ini unntuk merintis berdirinya koperasi
dan perusahaan koperasi yang menurut ukuran,
struktur dan kemampuan manajemennya cukup
mampu untuk memajukan para anggotanya secara
efisien fengan menawarkan barang/jasa yang
dibutuhkan untuk memenuhi kepentingan dan
tujuannya. Diharapkan bahwa hal ini dapat
ditingkatkan dalam jangka panjang oleh organisasi
koperasi yang otonom.
16. • Tahap II
Melepaskan koperasi dari ketergantungannya pada
sponsor dan pengawasan teknis, manajerial dan
keuangan secara langsung dari organisasi-organisasi
pemerintah dan dikendalikan oleh Negara. Tujuan
utamanya adalah untuk mendukung perkembangan
sendiri koperasi kea rah tahap kemandirian dan
otonomi , artinya bantuan langsung, bimbingan dan
pengawasan atau pengendalian harus dikurangi
17. • Tahap III
Perkembangan koperasi selanjutnya sebagai
organisasi mandiri yang otonom. Setelah tahap-
tahap swadaya dan otonom berhasil, koperasi-
koperasi yang semula disponsori Negara dapat
meneruskan perkembangannya sebagai organisasi
koperasi sekunder dan tertier. Perkembangan
selanjutnya dapat ditingkatkan secara tidak langsung
melalui kondisi pokok yang sebenarnya diciptakan
melalui penggabungan yang tepat berbagia
instrument kebijakan yang berorientasi pada
organisasi koperasi.
18. Persyaratan-persyaratan bagi terbentuknya dan
pertumbuhan koperasi yaitu:
• Terdapat sejumlah (calon) anggota yang cukup dan tidak puas dengan keadaan
ekonomi dan sosial yang ada dan bertujuan secara aktif memperbaikinya.
• Mereka memiliki gagasan-gagasan konkrit mengenai organisasi koperasi sebagai
suatu sarana yang sesuai untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan bersama.
• Terdapat keuntungan-keuntungan dari kerja sama yang potensial, yang dapat
diwujudkan bagi kemanfaatan mereka.
• Mereka menganggap pembentukan koperasi adalah alternative terbaik untuk
mencapai tujuan-tujuannya.
• Mereka bersedia untuk bekerja sama dan membentuk satu kelompok koperasi.
• Mereka cukup termotivasi dan mampu untuk berpartisipasi dalam pembentukan
suatu perusahaann koperasi dan untuk terlabih dahulu memberikan kontribusinya
yang bersifat pribadi dan keuangan yang dibutuhkan untuk maksud tersebut.
• Tidak ada kaidah tradisional maupun ketentuan dan peraturan hokum yang
menghalangi suatu organisasi swadaya koperasi yang baru, yang dapat dikatakan
sebagai suatu inovasi terhadap lingkungan setempat.
