SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
PROSPEK PEREKONOMIAN PROVINSI 
NAD PASCA PILKADA 
Banda Aceh, 22 Februari 2006
2 
Agenda 
I. Profil Provinsi NAD 
II. Perkembangan Ekonomi 
III. Perkembangan Perbankan 
IV.Outlook 
V. Topical Issues
3 
I. Profil Provinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam 
Letak : 20-60 Lu 
950-980 Bt 
Luas wilayah : 57.365,57 km2 
Populasi : 4.031.589 jiwa 
Penduduk/km2 : 70,28 jiwa/km2 
Pemerintahan : 17 kabupaten dan 4 kota
Sumber : UNDP2004 
Profil Ekonomi & Kesejahteraan 4 1 
• PDRB Provinsi NAD memberikan kontribusi 2,68% terhadap PDRB nasional. 
• Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan belum berpengaruh terhadap peningkatan 
kesejahteraan masyarakat, sehingga nilai IPM Provinsi NAD relatif rendah. 
Kontribusi ekonomi yang relatif besar belum 
sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan … 
PANGSA 
(%) 
NOMINAL 
(Miliar Rp) 
NAD 38,571 2.16 9413.6 8.67 6.97 8.97 28.47 15 
NAD* 47,923 2.68 11331.8 34,69 SUMUT 96,233 5.39 7957.8 5.98 6.64 11.02 14.93 7 
ZONA MEDAN 144,156 134,804 8.07 7.54 8310.3 6.75 6.84 18.21 
SUMBAR 32,023 1.79 7409.2 5.37 6.98 10.38 10.46 8 
RIAU 73,577 4.12 13106.8 5.60 8.92 10.74 13.12 5 
ZONA PADANG 105,600 5.91 10563.8 5.53 6.85 11.93 
JAMBI 15,303 0.86 6028.6 5.02 7.25 6.50 12.45 10 
SUMSEL 54,748 3.06 7404.7 6.04 8.94 9.08 20.92 16 
BABEL 8,098 0.45 4016.4 4.75 9.00 7.48 22.39 20 
BENGKULU 6,846 0.38 4420.2 4.44 4.67 9.14 22.22 14 
LAMPUNG 30,807 1.72 8754.5 5.35 5.22 7.37 9.07 18 
ZONA PALEMBANG 115,801 6.48 7287.3 5.54 7.37 15.52 
SUMATERA 356,205 19.94 8387.1 5.99 7.05 15.67 
INDONESIA 1,786,691 100.00 8304.3 5.10 6.40 9.67 16.66 
Peringkat 
IPM (dari 
30 Prov) 
Rasio Pddk 
Miskin(%) 
Pengang-guran 
(%) 
INFLASI 
2004 (%) 
LPE 
2004/03 
(%) 
PDRB per 
Capita 
(ribu Rp) 
PDRB ADHB 2003 
PROVINSI 
365,557 20.46 RasioPddk 
1 
Sumber data PDRB adalah BPS, sementara data inflasi dari Bank Indonesia 
* Pada Provinsi NAD mengugunakan data tahun 2004, kecuali inflasi tahun 2005
5 
Quadran PDRB/Kapita dan Kemiskinan 
PDRB PER KAPITA IND : Rp 8304.3 ribu 
RASIO PENDUDUK MISKIN : 16,66% 
QUADRAN I PDRB PK > Rp8304,3 
PDD MISKIN > 16,66% 
QUADRAN II PDRB PK < Rp8304,3 
PDD MISKIN > 16,66% 
QUADRAN III PDRB PK < Rp8304,3 
PDD MISKIN < 16,66% 
QUADRAN IV PDRB PK > Rp8304,3 
PDD MISKIN < 16,66% 
NAD (28.47, 9378.8) 
SUMSEL (20.92, 7404.7) 
BENGKULU 
(22.39, 4016.4) 
LAMPUNG 
(22.22, 4420.2 
RIAU (13.12, 13106.8) 
BABEL (9.07, 8754.5) 
NASIONAL 
(16.66, 8304.3) 
SUMUT (14.93, 7957.8) 
SUMBAR (10.46, 7409.2) 
JAMBI (12.45, 6028.6) 
13,500 
12,500 
11,500 
10,500 
9,500 
8,500 
7,500 
6,500 
5,500 
4,500 
3,500 
8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 30.0 
• Provinsi NAD berada pada kuadran I, artinya tingkat PDRB/kapita yang dimiliki 
cukup tinggi, namun belum mampu menurunkan tingkat pengangguran dan 
kemiskinan. 
• Hal ini disebabkan karena pembangunan yang selama ini dilakukan kebanyakan 
berupa industri skala besar, sehingga tingkat penyerapan tenaga kerjanya rendah. 
PDRB PER CAPITA (Ribu Rp) 
RASIO PENDUDUK MISKIN (%) 
QUADRAN I 
QUADRAN II 
QUADRAN III 
QUADRAN IV
6 
II. PERKEMBANGAN EKONOMI 
Perekonomian NAD tahun 2004 mengalami perlambatan pertumbuhan 
PDRB Provinsi NAD pada tahun 2004 (berdasarkan harga konstan) 
sebesar Rp.39,66 triliun, mengalami penurunan 6,1% (yoy). Bila 
tanpa migas sebesar Rp.21,98 triliun, meningkat 2,71% (yoy). 
Dari sisi permintaan: 
 Konsumsi rumah tangga merupakani faktor dominan dalam 
menunjang pertumbuhan ekonomi, rasio Marginal Propencity to 
Consumse (MPC) 0,23% sementara APC 0,24%. Pertumbuhan 
signifikan pada konsumsi pemerintah, seiring dengan pemekaran 
wilayah. 
 Kegiatan perdagangan telah beralih pada perdagangan domestik 
(antar provinsi), sementara kegiatan ekspor (migas) cenderung 
mengalami penurunan. 
 Permintaan mengalami peningkatan seiring dengan pelaksanaan 
rehabilitasi dan rekonstruksi NAD.
7 
Dari sisi penawaran: 
– Pertumbuhan ekonomi ditopang oleh kontribusi sektor 
pertanian, serta sektor jasa. Sementara pertumbuhan sektor 
migas dan industri pengolahan cenderung turun. 
– Perekonomian masih berada di bawah tingkat potensial, karena 
belum stabilnya perkembangan sektor riil, selain itu masih 
terbatasnya lembaga keuangan di daerah tingkat 2 (kabupaten), 
yang merupakan lembaga intermediasi bagi sektor riil. 
– Pasca bencana alam, kegiatan produksi beralih pada UMKM, 
sementara industri skala besar mengalami perlambatan 
pertumbuhan, belum adanya investasi-investasi baru.
8 
Perkembangan PDRB 
(berdasarkan harga konstan tahun 2000) 
No SEKTOR 
TAHUN GROWTH (%) 
2000 2001 2002 2003 2004 2003 2004 
1 Pertanian 7.453,8 7.662,1 7.648,8 7.911,0 8.358,7 3,4 5,66 
2 Pertamb & Penggalian 12.225,5 8.819,2 14.705,9 16.155,6 12.944,9 9,9 -20,1 
3 Industri Pengolahan 6.496,9 6.108,8 7.122,7 7.237,9 6.914,8 1,6 -4,5 
4 
Listrik, Gas dan Air 
Bersih 43,6 44,6 43,2 50,5 60,4 17,0 19,5 
5 Bangunan 1.748,7 1.312,3 1.486,5 1.500,6 1.514,4 1,0 0,92 
6 Perdag, Hotel & Rest. 4.288,2 4.773,9 4.877,8 4.997,6 4.863,4 2,5 -2,7 
7 Pengangkutan & Kom 1.331,7 1.432,5 1.484,2 1.550,8 1.634,0 4,5 5,36 
8 Keuangan & Js Prsh 232,1 251,7 312,0 408,7 480,6 31,0 17,6 
9 Jasa-jasa 2.062,7 2.159,9 2.279,7 2.426,6 2.893,1 6,4 19,2 
PDRB 35.883,1 32.565,0 39.960,8 42.239,8 39.664,3 5,7 -6,1 
PDRB (non migas) 19.258,5 19.136,2 20.452,5 21.204,0 21.778,4 3,7 2,71 
Share 
2004 (%) 
21,07 
32,64 
17,43 
0,15 
3,82 
12,26 
4,12 
1,21 
7,29 
100,00
9 
• Terjadi pertumbuhan signifikan pada sektor keuangan dan 
jasa, masing-masing sebesar, 17,6% dan 19,2%. 
• Pada sektor inti, terjadi pertumbuhan positif pada sektor 
pertanian, yaitu 5,66% dan kontribusinya terhadap PDRB 
cukup besar, sebesar 21,07%. 
• Pertumbuhahan industri pengolahan di NAD menurun, 
dan terjadi transformasi struktur ekonomi dari industri 
besar kepada usaha skala kecil (UMKM).
10 
Perkembangan Perdagangan Luar Negeri (non-Migas) 
Perkembangan Ekspor Netto 
NAD 
200 
180 
160 
140 
120 
100 
80 
60 
40 
20 
0 
Ekspor impor Nett Ekspor 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 
US $ juta 
• Provinsi NAD mencatat surplus perdagangan luar negeri non-migas yg 
relatif besar, terutama dari ekspor pupuk, tetapi pada triwulan IV-2005 
ekspor pupuk terhenti akibat kelangkaan gas alam cair yang merupakan 
baku baku utama untuk produksi pupuk, digantikan oleh komoditi kopi dan 
kayu serta produk olahannya. 
• Nilai ekspor bersih pada tahun 2005 (s/d Nevember 2005) sebesar US$ 
39,53 juta, meningkat 13,17% dibandingkan tahun 2004 yang berjumlah US$ 
34,93 juta.
11 
II. Perkembangan Perbankan NAD 
Kinerja perbankan membaik, namun fungsi intermediasi masih relatif 
rendah…. 
 Jumlah Bank di Provinsi NAD, sebanyak; 
 Bank Umum: 16 Bank, dengan 207 kantor bank 
 BPR : 20 Bank, 18 di wil.ker KBI Banda Aceh dan 2 di 
wil.ker KBI Lhokseumawe. 
 Jumlah total aset perbankan pada akhir tahun 2005 sebesar Rp.16,59 
triliun. 
 Penghimpunan dana mencapai Rp.13,89 triliun 
 Jumlah penyaluran kredit (berdasarkan lokasi proyek) sebesar Rp.4,99 
triliun, sehingga rasio LDR sebesar 36,03%.
12 
Kinerja perbankan membaik, namun penyaluran kredit cenderung 
melambat ….. 
PERKEMBANGAN INDIKATOR KEUANGAN PERBANKAN NAD 
1=Rp.Triliun 
Indikator 2002 2003 2004 2005 2005 
y-o-y (%) 
Aset 7.608 9.880 10.784 16.588 53,82 
DPK 6.083 7.656 7.952 13.887 74,64 
Kredit 1.578 2.123 3.201 3.634 13,55 
Undirbused Loan 178 112 126 177 
LDR (%) 25,94 27,73 40,25 26,17 - 
Kredit Non Lancar 47 56 89 111 -24,24 
NPL (%) 2,98 2,65 2,80 3,06 - 
L/R 91 69 56 -83 -250,13 
• Pertumbuhan total aset, utamanya dipengaruhi oleh peningkatan DPK 
sebesar 74,64% (y-o-y) 
• Pertumbuhan kredit/pembiayaan yang cenderung lambat, karena 
perkembangan sektor riil yang belum stabil dan meningkatnya suku bunga
13 
Komposisi DPK 
• Tahun 2005 jumlahnya Rp.13,9 triliun, meningkat 
74,64% (yoy). 
• Menurut kompisisinya terdiri dari simpanan giro Rp.7,28 
triliun (52,4%), simpanan tabungan Rp.4 triliun (28,8%) 
dan simpanan deposito Rp.2,6 triliun (18,8%). 
DPK perbankan NAD memiliki tingkat likuiditas yang 
tinggi dan berpengaruh terhadap diversifikasi 
penempatan dana oleh perbankan.
14 
Komposisi Kredit 
Pada tahun 2005 jumlahnya sebesar 3,6 triliun, meningkat 13,55% (yoy)2. 
• Sebagian besar merupakan kredit/pembiayaan Non KUK, jumlahnya 
mencapai Rp.2,09 triliun (57,58%). 
• Menurut tingkat pertumbuhannya, terbesar pada kredit/pembiayaan 
modal kerja sebesar 23%, kredit/pembiayaan konsumsi 15,79%, 
sementara jumlah kredit/pembiayaan mengalami penurunan sebesar 
8,72%. 
• Jumlah kredit/pembiayaan modal kerja Rp. 865,5 miliar, konsumsi 
Rp.2,33 triliun, dan investasi Rp.451,9 miliar. 
Perkembangan kredit/pembiayaan ini dipengaruhi oleh perkembangan 
sektor riil pasca bencana alam gempa bumi dan tsunami, yang sebagian 
besar merupakan UMKM. 
2 PEKDA Provinsi NAD, triwulan IV-2005
15 Kondisi Perekonomian dan 
Perbankan pada saat ini: 
• Sentra produksi tersebar pada kabupaten-kabupaten, 
ditunjukkan dengan beragamnya hasil alam yang dihasilkan 
oleh tiap daerah. 
• Pertumbuhan ekonomi pada skala rendah, dan penggerak 
perekonomian berada pada UMKM. 
• Kendala yang dihadapi oleh UMKM, yaitu: 
1. Pengembangan usaha terbatas, karena terbatasnya dana 
untuk modal kerja. 
2. Sulitnya mengakses dunia perbankan, karena lokasinya 
hanya pada beberapa kabupaten tertentu dan diwilayah 
perkotaan.
16 
A. Lembaga Keuangan: 
Untuk membantu perkembangan UMKM, dibutuhkan 
lembaga keuangan, dan yang cenderung lebih cocok untuk 
Provinsi NAD adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR), 
karena: 
1. Dasar hukumnya jelas dan berada dibawah pengawasan 
BankIndonesia. 
2. Modal yang dibutuhkan untuk mendirikannya relatif kecil. 
3. Lokasi BPR dapat menjangkau hingga tingkat kecamatan. 
4. Dalam operasionalnya, BPR lebih flexibel dibandingkan Bank 
Umum.
17 Indikator Pendukung perluasaan 
jaringan BPR: 
1. Perbandingan Jaringan BPR1: 
Provinsi Jumlah 
Bank 
Jumlah 
Kantor 
DPK 
(Rp.miliar) 
Kredit 
(Rp.miliar) 
NAD2 20 21 36 35 
Sumatera Utara 53 72 228 239 
Sumatera Barat 101 129 245 267 
Jawa Barat 525 612 2.743 2.927 
Jawa Timur 340 628 1.651 2.021 
Jawa Tengah 566 1.015 3.250 3.680 
Yogyakarta 63 107 680 789 
Daerah yang perkembangan UMKMnya pesat, umumnya memiliki 
jaringan BPR yang tersebar. 
1Selain NAD, data s/d Juni 2005 
2 Data s/d Desember 2005
18 
2. Kecenderungan Penyaluran Kredit untuk UMKM. 
PERKEMBANGAN INDIKATOR PERBANKAN NAD 
1=Rp. Miliar 
KETERANGA 
N 
2002 2003 2004 2005 
2005 
y-o-y (%) 
KUK 843,44 1.223,37 1.701,30 2.085,18 22,56 
Non KUK 734,45 899,68 1.499,35 1.549,24 3,33 
JUMLAH 1.577,89 2.123,05 3.200,65 3.634,42 13,55 
Animo perbankan untuk menyalurkan kredit pada UMKM 
ditandai dengan jumlah KUK yang mencapai Rp.2,09 triliun 
(57,37% dari total kredit/pembiayaan)
19 
B. Perluasan Jaringan Bank 
Umum: 
1. Implementasi dari PBI No.8/PBI/2006: 
“Intinya memberikan kemudahan bagi bank umum 
konvensional untuk memberikan pelayanan syariah, 
sesuai ketentuan yang berlaku”. 
2. Demand masyarakat terhadap jasa dan produk bank 
meningkat. 
3. Ekspektasi perkembangan usaha meningkat, 
dipengaruhi oleh kepastian mengenai arah kebijakan 
pembangunan Provinsi NAD.
20 
C. Undirbused loan: 
Undirbused Loan (jumlah kredit yang belum digunakan): 
“Mencerminkan tingkat ekspektasi debitur terhadap perkembangan 
dunia usaha” 
Semakin rendah, maka ekspektasi semakin positif. 
Pada triwulan IV-2005 jumlahnya Rp.177 miliar, meningkat 40,41% (yoy) 
PASCA PILKADA: 
Asumsi: - Stabilitas politik stabil 
- No Undirbused Loan 
1. JUMLAH KREDIT/PEMBIAYAAN YANG BERHASIL DISALURKAN AKAN 
MENINGKAT 
2. BERPENGARUH POSITIF TERHADAP RASIO INTERMEDIASI (LDR)
21 
IV. 
OUTLOOK 
Perekonomian tahun 2006 akan meningkat, dipengaruhi 
oleh: 
• Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang semakin aktif. 
• Meningkatnya aliran uang tunai ke Provinsi NAD (terutama dana 
untuk rehabilitasi dan rekonstruksi) 
• Pertumbuhan sektor riil yang positif (perkiraan) pasca Pilkada. 
• Perluasan jaringan perbankan, sekaligus memperkuat 
kelembagaan keuangan mikro. Hal ini akan meningkatkan 
money multiplier effects dalam perekonomian dan membantu 
perkembangan UMKM
22 
V. Topical Issues 
• Bandara Sultan Iskandar Muda akan dijadikan bandara 
berskala internasional dan mulai dilakukan perluasannya, 
diharapkan tahun 2007 telah dapat berfungsi. 
• Pemda NAD mampu merealisasikan pendapatannya 
sebesar 167% dari target 1,65 triliun, ini akan berpengaruh 
terhadap kemampuan investasi pemerintah untuk 
membantu pemulihan ekonomi. 
• Bank Indonesia melakukan kerjasama dengan GTZ untuk 
memperkuat lembaga keuangan mikro 
• Meningkatnya supply bahan pangan, dipengaruhi oleh 
pelaksanaan musim panen di beberapa daerah.
23 
Sekian & Terima Kasih

More Related Content

What's hot

Lesson learned from detroit bankcruptcy
Lesson learned from detroit bankcruptcyLesson learned from detroit bankcruptcy
Lesson learned from detroit bankcruptcyBeta Uliansyah
 
Ringkasan APBN 2017
Ringkasan APBN 2017Ringkasan APBN 2017
Ringkasan APBN 2017Tony Hidayat
 
analisis sumber penerimaan bontang
analisis sumber penerimaan bontanganalisis sumber penerimaan bontang
analisis sumber penerimaan bontangMuhammad Amri
 
Keuangan pusat-dan-daerah
Keuangan pusat-dan-daerahKeuangan pusat-dan-daerah
Keuangan pusat-dan-daerahEfry Ghani
 
hutang dan aset negara
hutang dan aset negarahutang dan aset negara
hutang dan aset negaraAry Efendi
 
Hubungan antara pertumbuhan ekonomi daerah
Hubungan antara pertumbuhan ekonomi daerahHubungan antara pertumbuhan ekonomi daerah
Hubungan antara pertumbuhan ekonomi daerahPriyo Hari Adi
 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018Tony Hidayat
 
Kapasitas fiskal Dan APBD Kota sukabumi 2012
Kapasitas fiskal Dan APBD Kota sukabumi 2012Kapasitas fiskal Dan APBD Kota sukabumi 2012
Kapasitas fiskal Dan APBD Kota sukabumi 2012Heru Fernandez
 
FINAL REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009
FINAL REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009FINAL REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009
FINAL REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009Ade Suerani
 
Modul ii manajemen keuangan daerah
Modul ii manajemen keuangan daerahModul ii manajemen keuangan daerah
Modul ii manajemen keuangan daerahAhmad Kamarudin
 
8 ringkasan penjabaran apbd 2018
8 ringkasan penjabaran apbd 20188 ringkasan penjabaran apbd 2018
8 ringkasan penjabaran apbd 2018pandirambo900
 
Bab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amj
Bab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amjBab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amj
Bab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amjCahyo Wiryanto
 
7 ringkasan perda apbd 2018
7 ringkasan perda apbd 20187 ringkasan perda apbd 2018
7 ringkasan perda apbd 2018pandirambo900
 

What's hot (20)

Lesson learned from detroit bankcruptcy
Lesson learned from detroit bankcruptcyLesson learned from detroit bankcruptcy
Lesson learned from detroit bankcruptcy
 
Ringkasan APBN 2017
Ringkasan APBN 2017Ringkasan APBN 2017
Ringkasan APBN 2017
 
analisis sumber penerimaan bontang
analisis sumber penerimaan bontanganalisis sumber penerimaan bontang
analisis sumber penerimaan bontang
 
Makalah apbd
Makalah apbdMakalah apbd
Makalah apbd
 
Keuangan pusat-dan-daerah
Keuangan pusat-dan-daerahKeuangan pusat-dan-daerah
Keuangan pusat-dan-daerah
 
hutang dan aset negara
hutang dan aset negarahutang dan aset negara
hutang dan aset negara
 
Hubungan antara pertumbuhan ekonomi daerah
Hubungan antara pertumbuhan ekonomi daerahHubungan antara pertumbuhan ekonomi daerah
Hubungan antara pertumbuhan ekonomi daerah
 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018
 
Kapasitas fiskal Dan APBD Kota sukabumi 2012
Kapasitas fiskal Dan APBD Kota sukabumi 2012Kapasitas fiskal Dan APBD Kota sukabumi 2012
Kapasitas fiskal Dan APBD Kota sukabumi 2012
 
FINAL REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009
FINAL REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009FINAL REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009
FINAL REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009
 
Modul ii manajemen keuangan daerah
Modul ii manajemen keuangan daerahModul ii manajemen keuangan daerah
Modul ii manajemen keuangan daerah
 
Informasi APBN 2017 (071216)
Informasi APBN 2017 (071216)Informasi APBN 2017 (071216)
Informasi APBN 2017 (071216)
 
Bhn
BhnBhn
Bhn
 
8 ringkasan penjabaran apbd 2018
8 ringkasan penjabaran apbd 20188 ringkasan penjabaran apbd 2018
8 ringkasan penjabaran apbd 2018
 
Bab iii rkpd 2012
Bab iii   rkpd 2012Bab iii   rkpd 2012
Bab iii rkpd 2012
 
Bab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amj
Bab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amjBab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amj
Bab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amj
 
7 ringkasan perda apbd 2018
7 ringkasan perda apbd 20187 ringkasan perda apbd 2018
7 ringkasan perda apbd 2018
 
1. lampiran 1 - 2012
1. lampiran 1 - 20121. lampiran 1 - 2012
1. lampiran 1 - 2012
 
Uu 02 2000 Pjls
Uu 02 2000 PjlsUu 02 2000 Pjls
Uu 02 2000 Pjls
 
Ppt proposal
Ppt proposalPpt proposal
Ppt proposal
 

Similar to PROSPEK EKONOMI NAD

Kajian terhadap Ekonomi Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, 2000-2004
Kajian terhadap Ekonomi Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, 2000-2004Kajian terhadap Ekonomi Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, 2000-2004
Kajian terhadap Ekonomi Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, 2000-2004Ar Tinambunan
 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...BappedaLampungUtara
 
Analisis kebijakan fiskal
Analisis kebijakan fiskalAnalisis kebijakan fiskal
Analisis kebijakan fiskalArief H
 
Bahan Paparan Bimtek LKPD 30 Oktober 2023
Bahan Paparan Bimtek LKPD 30 Oktober 2023Bahan Paparan Bimtek LKPD 30 Oktober 2023
Bahan Paparan Bimtek LKPD 30 Oktober 2023ssuser8f1e591
 
Renstra Dinas Pendapatan Kota Palangka Raya
Renstra Dinas Pendapatan Kota Palangka RayaRenstra Dinas Pendapatan Kota Palangka Raya
Renstra Dinas Pendapatan Kota Palangka RayaMellianae Merkusi
 
2015 juli 01_sumardi_analisis keuda_kua ppas_magetan_2016_pendapatan daerah
2015 juli 01_sumardi_analisis keuda_kua ppas_magetan_2016_pendapatan daerah2015 juli 01_sumardi_analisis keuda_kua ppas_magetan_2016_pendapatan daerah
2015 juli 01_sumardi_analisis keuda_kua ppas_magetan_2016_pendapatan daerahSumardi Wiryosumarto
 
Kendala Dan Capaian Program Penanggulangan Kemiskinan 2009
Kendala Dan Capaian Program Penanggulangan Kemiskinan 2009Kendala Dan Capaian Program Penanggulangan Kemiskinan 2009
Kendala Dan Capaian Program Penanggulangan Kemiskinan 2009khoiril anwar
 
Paparan sesmenko-perekonomian-di-musrenbang
Paparan sesmenko-perekonomian-di-musrenbangPaparan sesmenko-perekonomian-di-musrenbang
Paparan sesmenko-perekonomian-di-musrenbangmuzakir tombolotutu
 
TINJAUAN DAN OUTLOOK PEREKONOMIAN LAMPUNG (BI)
TINJAUAN DAN OUTLOOK PEREKONOMIAN LAMPUNG (BI)TINJAUAN DAN OUTLOOK PEREKONOMIAN LAMPUNG (BI)
TINJAUAN DAN OUTLOOK PEREKONOMIAN LAMPUNG (BI)BappedaLampungUtara
 
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung BappedaLampungUtara
 
Bahan-Sosialisasi-HKPD.pptx
Bahan-Sosialisasi-HKPD.pptxBahan-Sosialisasi-HKPD.pptx
Bahan-Sosialisasi-HKPD.pptxSasonoSatryo2
 
Perlakuan akuntansi sektor publik desa di indonesa
Perlakuan akuntansi sektor publik desa di indonesaPerlakuan akuntansi sektor publik desa di indonesa
Perlakuan akuntansi sektor publik desa di indonesariyanto apri
 
PPT P.INDONESIA KEL 11.pptx hjhdwajkdwiodhwijknajdnsa
PPT P.INDONESIA KEL 11.pptx hjhdwajkdwiodhwijknajdnsaPPT P.INDONESIA KEL 11.pptx hjhdwajkdwiodhwijknajdnsa
PPT P.INDONESIA KEL 11.pptx hjhdwajkdwiodhwijknajdnsaJulianaSarabarus
 
Tinjauan apbd ntb sept 2014
Tinjauan apbd ntb sept 2014Tinjauan apbd ntb sept 2014
Tinjauan apbd ntb sept 2014ErvynKaffah
 
Penyusunan RPJMD
Penyusunan RPJMDPenyusunan RPJMD
Penyusunan RPJMD93220872
 
2022 10 Bacarita APBN Periode sd September - Colabs.pptx
2022 10 Bacarita APBN Periode sd September - Colabs.pptx2022 10 Bacarita APBN Periode sd September - Colabs.pptx
2022 10 Bacarita APBN Periode sd September - Colabs.pptxdicoba83
 
Presentation BAPPENAS 2018
Presentation BAPPENAS 2018Presentation BAPPENAS 2018
Presentation BAPPENAS 2018Setiono Winardi
 
Draft Bahan Paparan Rektor UGK ttg Ranwal RKPD GKidul 2024.pdf
Draft Bahan Paparan Rektor UGK ttg Ranwal RKPD GKidul 2024.pdfDraft Bahan Paparan Rektor UGK ttg Ranwal RKPD GKidul 2024.pdf
Draft Bahan Paparan Rektor UGK ttg Ranwal RKPD GKidul 2024.pdfProdiAPUGK
 

Similar to PROSPEK EKONOMI NAD (20)

Kajian terhadap Ekonomi Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, 2000-2004
Kajian terhadap Ekonomi Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, 2000-2004Kajian terhadap Ekonomi Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, 2000-2004
Kajian terhadap Ekonomi Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, 2000-2004
 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
 
Analisis kebijakan fiskal
Analisis kebijakan fiskalAnalisis kebijakan fiskal
Analisis kebijakan fiskal
 
Rkpd kab. sikka 2015
Rkpd kab. sikka 2015Rkpd kab. sikka 2015
Rkpd kab. sikka 2015
 
Bahan Paparan Bimtek LKPD 30 Oktober 2023
Bahan Paparan Bimtek LKPD 30 Oktober 2023Bahan Paparan Bimtek LKPD 30 Oktober 2023
Bahan Paparan Bimtek LKPD 30 Oktober 2023
 
Renstra Dinas Pendapatan Kota Palangka Raya
Renstra Dinas Pendapatan Kota Palangka RayaRenstra Dinas Pendapatan Kota Palangka Raya
Renstra Dinas Pendapatan Kota Palangka Raya
 
2015 juli 01_sumardi_analisis keuda_kua ppas_magetan_2016_pendapatan daerah
2015 juli 01_sumardi_analisis keuda_kua ppas_magetan_2016_pendapatan daerah2015 juli 01_sumardi_analisis keuda_kua ppas_magetan_2016_pendapatan daerah
2015 juli 01_sumardi_analisis keuda_kua ppas_magetan_2016_pendapatan daerah
 
Kendala Dan Capaian Program Penanggulangan Kemiskinan 2009
Kendala Dan Capaian Program Penanggulangan Kemiskinan 2009Kendala Dan Capaian Program Penanggulangan Kemiskinan 2009
Kendala Dan Capaian Program Penanggulangan Kemiskinan 2009
 
Paparan sesmenko-perekonomian-di-musrenbang
Paparan sesmenko-perekonomian-di-musrenbangPaparan sesmenko-perekonomian-di-musrenbang
Paparan sesmenko-perekonomian-di-musrenbang
 
TINJAUAN DAN OUTLOOK PEREKONOMIAN LAMPUNG (BI)
TINJAUAN DAN OUTLOOK PEREKONOMIAN LAMPUNG (BI)TINJAUAN DAN OUTLOOK PEREKONOMIAN LAMPUNG (BI)
TINJAUAN DAN OUTLOOK PEREKONOMIAN LAMPUNG (BI)
 
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
 
Bahan-Sosialisasi-HKPD.pptx
Bahan-Sosialisasi-HKPD.pptxBahan-Sosialisasi-HKPD.pptx
Bahan-Sosialisasi-HKPD.pptx
 
Perlakuan akuntansi sektor publik desa di indonesa
Perlakuan akuntansi sektor publik desa di indonesaPerlakuan akuntansi sektor publik desa di indonesa
Perlakuan akuntansi sektor publik desa di indonesa
 
2.kemenkeu.pdf
2.kemenkeu.pdf2.kemenkeu.pdf
2.kemenkeu.pdf
 
PPT P.INDONESIA KEL 11.pptx hjhdwajkdwiodhwijknajdnsa
PPT P.INDONESIA KEL 11.pptx hjhdwajkdwiodhwijknajdnsaPPT P.INDONESIA KEL 11.pptx hjhdwajkdwiodhwijknajdnsa
PPT P.INDONESIA KEL 11.pptx hjhdwajkdwiodhwijknajdnsa
 
Tinjauan apbd ntb sept 2014
Tinjauan apbd ntb sept 2014Tinjauan apbd ntb sept 2014
Tinjauan apbd ntb sept 2014
 
Penyusunan RPJMD
Penyusunan RPJMDPenyusunan RPJMD
Penyusunan RPJMD
 
2022 10 Bacarita APBN Periode sd September - Colabs.pptx
2022 10 Bacarita APBN Periode sd September - Colabs.pptx2022 10 Bacarita APBN Periode sd September - Colabs.pptx
2022 10 Bacarita APBN Periode sd September - Colabs.pptx
 
Presentation BAPPENAS 2018
Presentation BAPPENAS 2018Presentation BAPPENAS 2018
Presentation BAPPENAS 2018
 
Draft Bahan Paparan Rektor UGK ttg Ranwal RKPD GKidul 2024.pdf
Draft Bahan Paparan Rektor UGK ttg Ranwal RKPD GKidul 2024.pdfDraft Bahan Paparan Rektor UGK ttg Ranwal RKPD GKidul 2024.pdf
Draft Bahan Paparan Rektor UGK ttg Ranwal RKPD GKidul 2024.pdf
 

More from Achmad Ridha

PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE.ppt
PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE.pptPENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE.ppt
PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE.pptAchmad Ridha
 
Teori falsifikasi karl
Teori falsifikasi karlTeori falsifikasi karl
Teori falsifikasi karlAchmad Ridha
 
Bagian iv-teori-barang-publik
Bagian iv-teori-barang-publikBagian iv-teori-barang-publik
Bagian iv-teori-barang-publikAchmad Ridha
 
Solusi iterasi newton
Solusi iterasi newtonSolusi iterasi newton
Solusi iterasi newtonAchmad Ridha
 
Ekonomi pertanian prof ir. masyuri 67 hal
Ekonomi pertanian prof ir. masyuri 67 halEkonomi pertanian prof ir. masyuri 67 hal
Ekonomi pertanian prof ir. masyuri 67 halAchmad Ridha
 
13 kebijakan pembangunan wilayah pesisir
13 kebijakan pembangunan wilayah pesisir13 kebijakan pembangunan wilayah pesisir
13 kebijakan pembangunan wilayah pesisirAchmad Ridha
 
Ijik mv5p395 413-norazah437
Ijik mv5p395 413-norazah437Ijik mv5p395 413-norazah437
Ijik mv5p395 413-norazah437Achmad Ridha
 
Ekonomi produksi-pertanian
Ekonomi produksi-pertanianEkonomi produksi-pertanian
Ekonomi produksi-pertanianAchmad Ridha
 
Globalisasi nasib sektor_pertanian_ indonesia
Globalisasi nasib sektor_pertanian_ indonesiaGlobalisasi nasib sektor_pertanian_ indonesia
Globalisasi nasib sektor_pertanian_ indonesiaAchmad Ridha
 

More from Achmad Ridha (9)

PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE.ppt
PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE.pptPENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE.ppt
PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE.ppt
 
Teori falsifikasi karl
Teori falsifikasi karlTeori falsifikasi karl
Teori falsifikasi karl
 
Bagian iv-teori-barang-publik
Bagian iv-teori-barang-publikBagian iv-teori-barang-publik
Bagian iv-teori-barang-publik
 
Solusi iterasi newton
Solusi iterasi newtonSolusi iterasi newton
Solusi iterasi newton
 
Ekonomi pertanian prof ir. masyuri 67 hal
Ekonomi pertanian prof ir. masyuri 67 halEkonomi pertanian prof ir. masyuri 67 hal
Ekonomi pertanian prof ir. masyuri 67 hal
 
13 kebijakan pembangunan wilayah pesisir
13 kebijakan pembangunan wilayah pesisir13 kebijakan pembangunan wilayah pesisir
13 kebijakan pembangunan wilayah pesisir
 
Ijik mv5p395 413-norazah437
Ijik mv5p395 413-norazah437Ijik mv5p395 413-norazah437
Ijik mv5p395 413-norazah437
 
Ekonomi produksi-pertanian
Ekonomi produksi-pertanianEkonomi produksi-pertanian
Ekonomi produksi-pertanian
 
Globalisasi nasib sektor_pertanian_ indonesia
Globalisasi nasib sektor_pertanian_ indonesiaGlobalisasi nasib sektor_pertanian_ indonesia
Globalisasi nasib sektor_pertanian_ indonesia
 

Recently uploaded

KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfKESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfNizeAckerman
 
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptBab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptatiakirana1
 
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IMateri Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IIkaAliciaSasanti
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...ChairaniManasye1
 
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bankzulfikar425966
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
SIKLUS AKUNTANSI (Identifkasi dan analisis transaksi).ppt
SIKLUS AKUNTANSI (Identifkasi dan  analisis transaksi).pptSIKLUS AKUNTANSI (Identifkasi dan  analisis transaksi).ppt
SIKLUS AKUNTANSI (Identifkasi dan analisis transaksi).pptAchmadHasanHafidzi
 
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IPIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IAccIblock
 
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen StrategikKonsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategikmonikabudiman19
 
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptFrida Adnantara
 
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...OknaRyana1
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnyaUkuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnyaIndhasari3
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxHakamNiazi
 
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelAdhiliaMegaC1
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxZefanya9
 
Perkembangan-Industri-Fintech-di-Indonesia.pptx
Perkembangan-Industri-Fintech-di-Indonesia.pptxPerkembangan-Industri-Fintech-di-Indonesia.pptx
Perkembangan-Industri-Fintech-di-Indonesia.pptxzulfikar425966
 
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal KerjaPengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerjamonikabudiman19
 
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalAthoillahEconomi
 
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptPengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptAchmadHasanHafidzi
 

Recently uploaded (20)

KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdfKESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR.pdf
 
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.pptBab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
Bab 14 - Perhitungan Bagi Hasilsyariah.ppt
 
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro IMateri Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
Materi Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Makro I
 
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
Ekonomi Makro Pertemuan 4 - Tingkat pengangguran: Jumlah orang yang menganggu...
 
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non BankPresentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
Presentasi Leasing Pada Lembaga Keuangan Non Bank
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
 
SIKLUS AKUNTANSI (Identifkasi dan analisis transaksi).ppt
SIKLUS AKUNTANSI (Identifkasi dan  analisis transaksi).pptSIKLUS AKUNTANSI (Identifkasi dan  analisis transaksi).ppt
SIKLUS AKUNTANSI (Identifkasi dan analisis transaksi).ppt
 
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IPIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
 
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen StrategikKonsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
Konsep Dasar Manajemen, Strategik dan Manajemen Strategik
 
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.pptModal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
Modal Kerja manajemen keuangan modal kerja.ppt
 
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
MENYELESAIKAN PENGUJIAN DALAM SIKLUS PEROLEHAN DAN PEMBAYARAN KAS VERIFIKASI ...
 
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
Ukuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnyaUkuran Letak Data  kuartil  dan  beberapa pembagian  lainnya
Ukuran Letak Data kuartil dan beberapa pembagian lainnya
 
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptxPERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
PERAN KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR.pptx
 
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
 
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptxPPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
PPT KELOMPOK 4 ORGANISASI DARI KOPERASI.pptx
 
Perkembangan-Industri-Fintech-di-Indonesia.pptx
Perkembangan-Industri-Fintech-di-Indonesia.pptxPerkembangan-Industri-Fintech-di-Indonesia.pptx
Perkembangan-Industri-Fintech-di-Indonesia.pptx
 
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal KerjaPengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
 
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskalKELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
KELOMPOK 17-PEREKONOMIAN INDO moneter dan fiskal
 
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptPengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
 

PROSPEK EKONOMI NAD

  • 1. PROSPEK PEREKONOMIAN PROVINSI NAD PASCA PILKADA Banda Aceh, 22 Februari 2006
  • 2. 2 Agenda I. Profil Provinsi NAD II. Perkembangan Ekonomi III. Perkembangan Perbankan IV.Outlook V. Topical Issues
  • 3. 3 I. Profil Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Letak : 20-60 Lu 950-980 Bt Luas wilayah : 57.365,57 km2 Populasi : 4.031.589 jiwa Penduduk/km2 : 70,28 jiwa/km2 Pemerintahan : 17 kabupaten dan 4 kota
  • 4. Sumber : UNDP2004 Profil Ekonomi & Kesejahteraan 4 1 • PDRB Provinsi NAD memberikan kontribusi 2,68% terhadap PDRB nasional. • Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan belum berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga nilai IPM Provinsi NAD relatif rendah. Kontribusi ekonomi yang relatif besar belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan … PANGSA (%) NOMINAL (Miliar Rp) NAD 38,571 2.16 9413.6 8.67 6.97 8.97 28.47 15 NAD* 47,923 2.68 11331.8 34,69 SUMUT 96,233 5.39 7957.8 5.98 6.64 11.02 14.93 7 ZONA MEDAN 144,156 134,804 8.07 7.54 8310.3 6.75 6.84 18.21 SUMBAR 32,023 1.79 7409.2 5.37 6.98 10.38 10.46 8 RIAU 73,577 4.12 13106.8 5.60 8.92 10.74 13.12 5 ZONA PADANG 105,600 5.91 10563.8 5.53 6.85 11.93 JAMBI 15,303 0.86 6028.6 5.02 7.25 6.50 12.45 10 SUMSEL 54,748 3.06 7404.7 6.04 8.94 9.08 20.92 16 BABEL 8,098 0.45 4016.4 4.75 9.00 7.48 22.39 20 BENGKULU 6,846 0.38 4420.2 4.44 4.67 9.14 22.22 14 LAMPUNG 30,807 1.72 8754.5 5.35 5.22 7.37 9.07 18 ZONA PALEMBANG 115,801 6.48 7287.3 5.54 7.37 15.52 SUMATERA 356,205 19.94 8387.1 5.99 7.05 15.67 INDONESIA 1,786,691 100.00 8304.3 5.10 6.40 9.67 16.66 Peringkat IPM (dari 30 Prov) Rasio Pddk Miskin(%) Pengang-guran (%) INFLASI 2004 (%) LPE 2004/03 (%) PDRB per Capita (ribu Rp) PDRB ADHB 2003 PROVINSI 365,557 20.46 RasioPddk 1 Sumber data PDRB adalah BPS, sementara data inflasi dari Bank Indonesia * Pada Provinsi NAD mengugunakan data tahun 2004, kecuali inflasi tahun 2005
  • 5. 5 Quadran PDRB/Kapita dan Kemiskinan PDRB PER KAPITA IND : Rp 8304.3 ribu RASIO PENDUDUK MISKIN : 16,66% QUADRAN I PDRB PK > Rp8304,3 PDD MISKIN > 16,66% QUADRAN II PDRB PK < Rp8304,3 PDD MISKIN > 16,66% QUADRAN III PDRB PK < Rp8304,3 PDD MISKIN < 16,66% QUADRAN IV PDRB PK > Rp8304,3 PDD MISKIN < 16,66% NAD (28.47, 9378.8) SUMSEL (20.92, 7404.7) BENGKULU (22.39, 4016.4) LAMPUNG (22.22, 4420.2 RIAU (13.12, 13106.8) BABEL (9.07, 8754.5) NASIONAL (16.66, 8304.3) SUMUT (14.93, 7957.8) SUMBAR (10.46, 7409.2) JAMBI (12.45, 6028.6) 13,500 12,500 11,500 10,500 9,500 8,500 7,500 6,500 5,500 4,500 3,500 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 30.0 • Provinsi NAD berada pada kuadran I, artinya tingkat PDRB/kapita yang dimiliki cukup tinggi, namun belum mampu menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. • Hal ini disebabkan karena pembangunan yang selama ini dilakukan kebanyakan berupa industri skala besar, sehingga tingkat penyerapan tenaga kerjanya rendah. PDRB PER CAPITA (Ribu Rp) RASIO PENDUDUK MISKIN (%) QUADRAN I QUADRAN II QUADRAN III QUADRAN IV
  • 6. 6 II. PERKEMBANGAN EKONOMI Perekonomian NAD tahun 2004 mengalami perlambatan pertumbuhan PDRB Provinsi NAD pada tahun 2004 (berdasarkan harga konstan) sebesar Rp.39,66 triliun, mengalami penurunan 6,1% (yoy). Bila tanpa migas sebesar Rp.21,98 triliun, meningkat 2,71% (yoy). Dari sisi permintaan:  Konsumsi rumah tangga merupakani faktor dominan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi, rasio Marginal Propencity to Consumse (MPC) 0,23% sementara APC 0,24%. Pertumbuhan signifikan pada konsumsi pemerintah, seiring dengan pemekaran wilayah.  Kegiatan perdagangan telah beralih pada perdagangan domestik (antar provinsi), sementara kegiatan ekspor (migas) cenderung mengalami penurunan.  Permintaan mengalami peningkatan seiring dengan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD.
  • 7. 7 Dari sisi penawaran: – Pertumbuhan ekonomi ditopang oleh kontribusi sektor pertanian, serta sektor jasa. Sementara pertumbuhan sektor migas dan industri pengolahan cenderung turun. – Perekonomian masih berada di bawah tingkat potensial, karena belum stabilnya perkembangan sektor riil, selain itu masih terbatasnya lembaga keuangan di daerah tingkat 2 (kabupaten), yang merupakan lembaga intermediasi bagi sektor riil. – Pasca bencana alam, kegiatan produksi beralih pada UMKM, sementara industri skala besar mengalami perlambatan pertumbuhan, belum adanya investasi-investasi baru.
  • 8. 8 Perkembangan PDRB (berdasarkan harga konstan tahun 2000) No SEKTOR TAHUN GROWTH (%) 2000 2001 2002 2003 2004 2003 2004 1 Pertanian 7.453,8 7.662,1 7.648,8 7.911,0 8.358,7 3,4 5,66 2 Pertamb & Penggalian 12.225,5 8.819,2 14.705,9 16.155,6 12.944,9 9,9 -20,1 3 Industri Pengolahan 6.496,9 6.108,8 7.122,7 7.237,9 6.914,8 1,6 -4,5 4 Listrik, Gas dan Air Bersih 43,6 44,6 43,2 50,5 60,4 17,0 19,5 5 Bangunan 1.748,7 1.312,3 1.486,5 1.500,6 1.514,4 1,0 0,92 6 Perdag, Hotel & Rest. 4.288,2 4.773,9 4.877,8 4.997,6 4.863,4 2,5 -2,7 7 Pengangkutan & Kom 1.331,7 1.432,5 1.484,2 1.550,8 1.634,0 4,5 5,36 8 Keuangan & Js Prsh 232,1 251,7 312,0 408,7 480,6 31,0 17,6 9 Jasa-jasa 2.062,7 2.159,9 2.279,7 2.426,6 2.893,1 6,4 19,2 PDRB 35.883,1 32.565,0 39.960,8 42.239,8 39.664,3 5,7 -6,1 PDRB (non migas) 19.258,5 19.136,2 20.452,5 21.204,0 21.778,4 3,7 2,71 Share 2004 (%) 21,07 32,64 17,43 0,15 3,82 12,26 4,12 1,21 7,29 100,00
  • 9. 9 • Terjadi pertumbuhan signifikan pada sektor keuangan dan jasa, masing-masing sebesar, 17,6% dan 19,2%. • Pada sektor inti, terjadi pertumbuhan positif pada sektor pertanian, yaitu 5,66% dan kontribusinya terhadap PDRB cukup besar, sebesar 21,07%. • Pertumbuhahan industri pengolahan di NAD menurun, dan terjadi transformasi struktur ekonomi dari industri besar kepada usaha skala kecil (UMKM).
  • 10. 10 Perkembangan Perdagangan Luar Negeri (non-Migas) Perkembangan Ekspor Netto NAD 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Ekspor impor Nett Ekspor 2000 2001 2002 2003 2004 2005 US $ juta • Provinsi NAD mencatat surplus perdagangan luar negeri non-migas yg relatif besar, terutama dari ekspor pupuk, tetapi pada triwulan IV-2005 ekspor pupuk terhenti akibat kelangkaan gas alam cair yang merupakan baku baku utama untuk produksi pupuk, digantikan oleh komoditi kopi dan kayu serta produk olahannya. • Nilai ekspor bersih pada tahun 2005 (s/d Nevember 2005) sebesar US$ 39,53 juta, meningkat 13,17% dibandingkan tahun 2004 yang berjumlah US$ 34,93 juta.
  • 11. 11 II. Perkembangan Perbankan NAD Kinerja perbankan membaik, namun fungsi intermediasi masih relatif rendah….  Jumlah Bank di Provinsi NAD, sebanyak;  Bank Umum: 16 Bank, dengan 207 kantor bank  BPR : 20 Bank, 18 di wil.ker KBI Banda Aceh dan 2 di wil.ker KBI Lhokseumawe.  Jumlah total aset perbankan pada akhir tahun 2005 sebesar Rp.16,59 triliun.  Penghimpunan dana mencapai Rp.13,89 triliun  Jumlah penyaluran kredit (berdasarkan lokasi proyek) sebesar Rp.4,99 triliun, sehingga rasio LDR sebesar 36,03%.
  • 12. 12 Kinerja perbankan membaik, namun penyaluran kredit cenderung melambat ….. PERKEMBANGAN INDIKATOR KEUANGAN PERBANKAN NAD 1=Rp.Triliun Indikator 2002 2003 2004 2005 2005 y-o-y (%) Aset 7.608 9.880 10.784 16.588 53,82 DPK 6.083 7.656 7.952 13.887 74,64 Kredit 1.578 2.123 3.201 3.634 13,55 Undirbused Loan 178 112 126 177 LDR (%) 25,94 27,73 40,25 26,17 - Kredit Non Lancar 47 56 89 111 -24,24 NPL (%) 2,98 2,65 2,80 3,06 - L/R 91 69 56 -83 -250,13 • Pertumbuhan total aset, utamanya dipengaruhi oleh peningkatan DPK sebesar 74,64% (y-o-y) • Pertumbuhan kredit/pembiayaan yang cenderung lambat, karena perkembangan sektor riil yang belum stabil dan meningkatnya suku bunga
  • 13. 13 Komposisi DPK • Tahun 2005 jumlahnya Rp.13,9 triliun, meningkat 74,64% (yoy). • Menurut kompisisinya terdiri dari simpanan giro Rp.7,28 triliun (52,4%), simpanan tabungan Rp.4 triliun (28,8%) dan simpanan deposito Rp.2,6 triliun (18,8%). DPK perbankan NAD memiliki tingkat likuiditas yang tinggi dan berpengaruh terhadap diversifikasi penempatan dana oleh perbankan.
  • 14. 14 Komposisi Kredit Pada tahun 2005 jumlahnya sebesar 3,6 triliun, meningkat 13,55% (yoy)2. • Sebagian besar merupakan kredit/pembiayaan Non KUK, jumlahnya mencapai Rp.2,09 triliun (57,58%). • Menurut tingkat pertumbuhannya, terbesar pada kredit/pembiayaan modal kerja sebesar 23%, kredit/pembiayaan konsumsi 15,79%, sementara jumlah kredit/pembiayaan mengalami penurunan sebesar 8,72%. • Jumlah kredit/pembiayaan modal kerja Rp. 865,5 miliar, konsumsi Rp.2,33 triliun, dan investasi Rp.451,9 miliar. Perkembangan kredit/pembiayaan ini dipengaruhi oleh perkembangan sektor riil pasca bencana alam gempa bumi dan tsunami, yang sebagian besar merupakan UMKM. 2 PEKDA Provinsi NAD, triwulan IV-2005
  • 15. 15 Kondisi Perekonomian dan Perbankan pada saat ini: • Sentra produksi tersebar pada kabupaten-kabupaten, ditunjukkan dengan beragamnya hasil alam yang dihasilkan oleh tiap daerah. • Pertumbuhan ekonomi pada skala rendah, dan penggerak perekonomian berada pada UMKM. • Kendala yang dihadapi oleh UMKM, yaitu: 1. Pengembangan usaha terbatas, karena terbatasnya dana untuk modal kerja. 2. Sulitnya mengakses dunia perbankan, karena lokasinya hanya pada beberapa kabupaten tertentu dan diwilayah perkotaan.
  • 16. 16 A. Lembaga Keuangan: Untuk membantu perkembangan UMKM, dibutuhkan lembaga keuangan, dan yang cenderung lebih cocok untuk Provinsi NAD adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR), karena: 1. Dasar hukumnya jelas dan berada dibawah pengawasan BankIndonesia. 2. Modal yang dibutuhkan untuk mendirikannya relatif kecil. 3. Lokasi BPR dapat menjangkau hingga tingkat kecamatan. 4. Dalam operasionalnya, BPR lebih flexibel dibandingkan Bank Umum.
  • 17. 17 Indikator Pendukung perluasaan jaringan BPR: 1. Perbandingan Jaringan BPR1: Provinsi Jumlah Bank Jumlah Kantor DPK (Rp.miliar) Kredit (Rp.miliar) NAD2 20 21 36 35 Sumatera Utara 53 72 228 239 Sumatera Barat 101 129 245 267 Jawa Barat 525 612 2.743 2.927 Jawa Timur 340 628 1.651 2.021 Jawa Tengah 566 1.015 3.250 3.680 Yogyakarta 63 107 680 789 Daerah yang perkembangan UMKMnya pesat, umumnya memiliki jaringan BPR yang tersebar. 1Selain NAD, data s/d Juni 2005 2 Data s/d Desember 2005
  • 18. 18 2. Kecenderungan Penyaluran Kredit untuk UMKM. PERKEMBANGAN INDIKATOR PERBANKAN NAD 1=Rp. Miliar KETERANGA N 2002 2003 2004 2005 2005 y-o-y (%) KUK 843,44 1.223,37 1.701,30 2.085,18 22,56 Non KUK 734,45 899,68 1.499,35 1.549,24 3,33 JUMLAH 1.577,89 2.123,05 3.200,65 3.634,42 13,55 Animo perbankan untuk menyalurkan kredit pada UMKM ditandai dengan jumlah KUK yang mencapai Rp.2,09 triliun (57,37% dari total kredit/pembiayaan)
  • 19. 19 B. Perluasan Jaringan Bank Umum: 1. Implementasi dari PBI No.8/PBI/2006: “Intinya memberikan kemudahan bagi bank umum konvensional untuk memberikan pelayanan syariah, sesuai ketentuan yang berlaku”. 2. Demand masyarakat terhadap jasa dan produk bank meningkat. 3. Ekspektasi perkembangan usaha meningkat, dipengaruhi oleh kepastian mengenai arah kebijakan pembangunan Provinsi NAD.
  • 20. 20 C. Undirbused loan: Undirbused Loan (jumlah kredit yang belum digunakan): “Mencerminkan tingkat ekspektasi debitur terhadap perkembangan dunia usaha” Semakin rendah, maka ekspektasi semakin positif. Pada triwulan IV-2005 jumlahnya Rp.177 miliar, meningkat 40,41% (yoy) PASCA PILKADA: Asumsi: - Stabilitas politik stabil - No Undirbused Loan 1. JUMLAH KREDIT/PEMBIAYAAN YANG BERHASIL DISALURKAN AKAN MENINGKAT 2. BERPENGARUH POSITIF TERHADAP RASIO INTERMEDIASI (LDR)
  • 21. 21 IV. OUTLOOK Perekonomian tahun 2006 akan meningkat, dipengaruhi oleh: • Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang semakin aktif. • Meningkatnya aliran uang tunai ke Provinsi NAD (terutama dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi) • Pertumbuhan sektor riil yang positif (perkiraan) pasca Pilkada. • Perluasan jaringan perbankan, sekaligus memperkuat kelembagaan keuangan mikro. Hal ini akan meningkatkan money multiplier effects dalam perekonomian dan membantu perkembangan UMKM
  • 22. 22 V. Topical Issues • Bandara Sultan Iskandar Muda akan dijadikan bandara berskala internasional dan mulai dilakukan perluasannya, diharapkan tahun 2007 telah dapat berfungsi. • Pemda NAD mampu merealisasikan pendapatannya sebesar 167% dari target 1,65 triliun, ini akan berpengaruh terhadap kemampuan investasi pemerintah untuk membantu pemulihan ekonomi. • Bank Indonesia melakukan kerjasama dengan GTZ untuk memperkuat lembaga keuangan mikro • Meningkatnya supply bahan pangan, dipengaruhi oleh pelaksanaan musim panen di beberapa daerah.
  • 23. 23 Sekian & Terima Kasih