2. Fiscal stress
-Budget shortfalls
- Decreasing cash
balance
- Increasing debt loads
Fiscal crisis
Government is unable to
raise revenues that are
equal to or exceed
expenditures
Financial crisis
Organization cannot
repay curent liabilities on
time
3. Bailout
Shifting the risk to central
government
Ex: Argentina, Brazil
Financial crisis
File Bankcruptcy
Chapter 9
(Adjustment of debts
of municipalities)
Shifting the risk to creditors
Ex: USA
Municipal Merger
Ex: Jepang
Shifting the risk to other municipal
4.
Mismanagement
Fiscal (including fiscal rule)
Expenditure assignment (pension cost, health
care cost, ect)
demografi
- Hard Budget Constraint vs Soft Budget
Constraint
-
Economy
- Bubble economy (US 2008, Japan 1990)
5.
Hierarchical mechanism
-
Balanced budget
Deficit rule
Debt Limitation
Golden rule
Market mechanism, borrow in competitive capital market
Fiscal institution
* subnational revenue autonomy and vertical fiscal imbalance
* rules versus discretion in the design of intergovernmental
transfer
- Political instituon
-
12. Finlandia :
tahun 2005 terdapat 432 kota dan direncanakan menjadi 20-100 kota
Memberikan insentif berupa grant kepada kota yang telah merger baik
sebagai kompensasi atas transfer yg rendah, biaya merger, maupun bantuan
untuk investasi dan proyek pembangunan
Canada : political and fiscal pressures
Swiss :
Di tahun 2000 terdapat 245 kota dan menurun di tahun 2009 menjadi 169
Terkait dengan jumlah kota kecil dan berpenduduk sedikit serta adanya
kesulitan keuangan kota
Swedia
Di tahun 1950 terdapat 2500 kota dan menurun menjadi 300
Jerman :
Di tahun 1900 terdapat 77000 kota dan menurun menjadi 12000 di 2008
*) Municipalities can be divided into cities, town, village (depend on area and inhabitants)
13. 1.
2.
3.
Great Meiji Consoidation (71.314
municipalities to 15.859)
Great Showa Consolidation (1953-1961) ,
(9.868 municiplities to 3472)
Great Heisei Consolidation (1999-2006),
(3229 municipalities to 1.821)
(number of towns and villages declined but
number of cities increased)
14. Background:
1.
Promotion of decentralization
Dealt with their own duties independently
Not to expand administrative performance in quantity but to improve
it in quality
2.
Progression of declining birthrates and an aging population
55,69 jt (1920) – 127,76 jt (2000) – 117,58 jt (2030)
Age ≤ 14 – 13,9% (2005) – 11,3% (2030)
Age ≥ 65 -- 19,9% (2005) – 29,6% (2030)
3.
Significantly deteriorating financial situation
Bubble economy burst in 1990
Central and local govt. have made huge borrowings to deal with
economic stimulus packages and the budget deficit (700 miliar yen)
4.
Expansion of daily living space
Development of wide area administration--- motorization in mid 1960
15. Special Municipal Merger Law (until 2006):
merged municipalities received prefential
treatment (carrot policy) from central
government: expansion of LAT grants and
local tax measures, special bonds on mergers,
special provisions of local council members
nonmerged municipalities in particular small
villages received punisment (stick policy)
such as shrinking of LAT grants.
16.
Merger di negara lain terkait dengan
permasalahan ekonomi yang memburuk ( dan
berdampak pada keuangan pemda), masalah
demografi, dan perbaikan pelayanan
Merger umumnya dilakukan secara terencana
dan in line dengan langkah-langkah perbaikan
ekonomi dan keuangan pemda
Merger umumnya dilakukan secara sukarela
yaitu melalui voting atau referendum tetapi ada
langkah mempromosikan merger dengan
kebijakan insentif dan disinsentif
17.
Revisi UU 33 tahun 2004, mengatur usulan
penghapusan daerah yang kinerja keuangannya
tidak baik
UU 78 tahun 2007 usulan penghapusan dan
penggabungan daerah yang kinerja keuangan
tidak baik
*) indikator kinerja keuangan?
*) sebagai hukuman untuk daerah?
*) perlu voting?
*) insentif untuk daerah yang merger?
18. -Anggaran belanja dan realisasi belanja hampir sama
-Realisasi pendapatan lebih tinggi dari anggaran pendapatan
Sebab: penetapan APBD dengan PMK Daper tidak sinkron 9underestimate), DBH yang
disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan, daerah tidak segera melakukan perubahan APBD
(anggaran belanja tidak berubah), penyaluran DBH tahap akhir mendekati akhir tahun anggaran
berakhir (tidak terpakai)
19. Tren kabupaten/kota yang mengalami
surplus/defisit realisasi
Tren provinsi yang mengalami
surplus/defisit realisasi
20. - Proporsi penerimaan Daper kabupaten /kota tahun 2011 rata-rata 71%, PAD nya 20%
- Proporsi penerimaan Daper provinsi tahun tahun 2011 rata-rata 38%, PAD nya 52%
21. - Proporsi belanja pegawai kabupaten /kota tahun 2011 rata-rata 51%
- Proporsi belanja pegawai provinsi tahun tahun 2011 rata-rata 25%
- Gaji pokok pegawai daerah kurang lebih 40%-45% dimasukkan dalam alokasi dasar DAU,
tahun 2013- 46% untuk provinsi, 49% untuk kabupaten/kota
22. - SiLPA tahun sebelumnya sebagai sumber utama penerimaan pembiayaan
- pertanyaan: apakah nilai SiLPA th anggaran sebelumnya lebih besar dari anggaran
defisit?
26.
Batas maksimal kumulatif defisit APBD untuk TA 2013 ditetapkan
sebesar 0,5% dari proyeksi PDB TA 2013.
Indikatif batas maksimal defisit APBD TA 2013 untuk masing-masing
daerah ditetapkan sebesar 6% dari perkiraan Pendapatan Daerah TA
2013.
Batas maksimal kumulatif pinjaman daerah yang masih menjadi
kewajiban daerah sd TA 2013 ditetapkan sebesar 0,35% dari proyeksi PDB
TA 2013.
Dalam rangka pengendalian defisit/surplus APBD, maka pemerintah
daerah menganggarkan pembiayaan netto sebesar defisit/surplus APBD.
Pemda wajib melaporkan rencana defisit APBD kpd Mekeu cq. Dirjen PK.
Dalam hal defisit APBD akan ditutup sebagian atau seluruhnya dari
pinjaman dan/atau penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan maka
defisit APBD tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Menkeu.
Persetujuan atau penolakan tersebut menjadi dokumen yang
dipersyaratkan dalam prosesevaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD atau evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Perubahan
- Mengapa tidak diatur tentang SILPA?
27. Terhadap rencana defisit APBD yang akan ditutup
sebagian atau seluruhnya dari pinjaman daerah, surat
permohonan persetujuan sebagaimana tersebut di
atas memuat rencana kegiatan yang akan dibiayai
dari pinjaman daerah , dengan dilampiri dokumen:
a. Laporan Keuangan Pemda selama 3 (tiga) tahun
terakhir yang telah ditetapkan dengan Perda;
b. Rancangan ringkasan APBD /perubahanTA 2013;
c. Perhitungan sisa pinjaman daerah ditambah jumlah
pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari
jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;
d. Perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan
daerah untuk mengembalikan pinjaman.
28.
Untuk menutup kekurangan arus kas daerah
membiayai pelayanan publik yang tidak
menghasilkan penerimaan
membiayai kegiatan investasi berupa
pengadaan prasarana dan/ atau sarana
daerah yang memberikan manfaat ekonomi
dan sosial bagi masyarakat maupun
menghasilkan penerimaan bagi APBD
(golden rule)
