Dokumen tersebut merangkum outlook ekonomi Indonesia tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan membaik namun masih lemah. Indonesia berhasil mempertahankan stabilitas ekonomi dengan tingkat inflasi, pengangguran dan kemiskinan yang terkendali. Pemerintah terus melaksanakan berbagai kebijakan untuk mendorong investasi dan pertumbuhan melalui percepatan proyek infrastruktur dan deregulasi bisnis.

1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia
Melanjutkan Reformasi:
Menjaga Ketahanan dan Memacu Pertumbuhan Ekonomi
Jakarta, 10 November 2016
Outlook Ekonomi Indonesia 2017

2. 2








3. 3


4. 4
Pertumbuhan global 2017 diharapkan
membaik tetapi ekspektasi kian melemah
Sumber: International Monetary Fund (IMF)
5,4
4,2
3,5 3,3 3,4
3,1
3,1
3,4
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Emerging market
Negara maju
Dunia
Proyeksi:
Okt 15
Jan 16
Apr 16
Okt 16
Pelemahan Ekonomi di beberapa negara maju berlanjut
Pertumbuhan Ekonomi Global :
2016 melambat dan 2017 lebih prospektif
Indikator Negara
Outlook Perekonomian Dunia
2016 2017
PDB
Dunia 3.1 3.4
AS 1.6 2.2
Eropa 1.7 1.5
Tiongkok 6.5 6.2
India 7.6 7.6
ASEAN-5 4.8 5.1
Perdagangan Dunia 2.3 3.8

5. 5
10,6
9,5
7,7 7,7
7,3
6,9
6,5
6,2
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Proyeksi
Sumber: International Monetary Fund (IMF)
Harga komoditas melandai namun tetap berisikoPertumbuhan ekonomi Tiongkok terus melambat
Sebagaimana tailwinds berkurang ....

6. 6
…sektor finansial lebih berisiko
Sumber: International Monetary Fund (IMF)
Risiko sektor finansial semakin menguat
Note: Policy uncertainty is the six-month moving average of policy uncertainty measures for the
European Union, Japan, and the United States. Market sensitivity is the six-month moving average
correlation of policy uncertainty levels and the Chicago Board Options Exchange Volatility Index
(VIX) in the United States and the Financial Times Stock Exchange (FTSE) 100 Index volatility in
the United Kingdom.
Dan risiko emerging market meningkat

7. 7





8. 8





9. 9
Pertumbuhan Indonesia stabil
Sumber: dikalkulasi dari BPS

10. 10
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
-12000
-8000
-4000
0
4000
8000
12000
16000
Q1-13 Q2-13 Q3-13 Q4-13 Q1-14 Q2-14 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16
Neraca Pembayaran Indonesia (Juta USD)
Transaksi Berjalan Transaksi Modal Transaksi Finansial
Neraca Keseluruhan Cadangan Devisa (RHS)
-5,00
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
jan
feb
mar
apr
may
jun
jul
aug
sep
oct
nov
dec
jan
feb
mar
apr
may
jun
jul
aug
sep
oct
nov
dec
jan
feb
mar
apr
may
jun
jul
aug
sep
oct
2014 2015 2016
Inflasi (yoy,%)
Umum Inti Harga Diatur Pemerintah Bergejolak
Sumber: BPS, Bank Indonesia
Stabilitas ekonomi terjaga

11. 11
7,41
7,14
6,96
7,48
6,37
6,13
5,88
6,17
5,70
5,94
5,81
6,18
5,50 5,61
2010 (FEB) 2010 (AGS) 2011 (FEB) 2011 (AGS) 2012 (FEB) 2012 (AGS) 2013 (FEB) 2013 (AGS) 2014 (FEB) 2014 (AGS) 2015 (FEB) 2015 (AGS) 2016 (FEB) 2016 (AGS)
12,49
12,36
11,96
11,66
11,37
11,47
11,25
10,96
11,22
11,13
10,86
MAR SEPT MAR SEPT MAR SEPT MAR SEPT MAR SEPT MAR
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Unemployment Rate (%)
Poverty Rate (%)
0,413
0,406 0,406
0,414
0,408
0,402
0,397
MAR SEPT MAR SEPT MAR SEPT MAR
2013 2014 2015 2016
Gini Ratio (Rural+Urban)
Kualitas pertumbuhan membaik :
tingkat kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan menurun

12. 12
…tetapi ruang gerak untuk stimulus masih terbatas
Kendala defisit mulai ditanggulangi Dibantu oleh pencapaian pengampunan pajak
0,81
0,62
0,35
0,24
0,12
0,04
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
Indonesia Chile India Italy Spain Australia
PENERIMAAN YANG TERKUMPUL
% PDB
Sumber: dikalkulasi dari BPS, Deutsche Bank, Bank Dunia

13. 13
Peningkatan belanja pemerintah dan investasi swasta menjadi kunci



Sumber: dikalkulasi dari BPS

14. 14





15. 15
Paket Kebijakan Ekonomi (I – XIII) : Meningkatkan daya saing nasional, dan
mendorong kegiatan ekonomi masyarakat
Satuan Tugas
Percepatan dan
Efektivitas
Pelaksanaan
Kebijakan Ekonomi
Kampanye Dan
Diseminasi
Kebijakan
Percepatan dan
Penuntasan
Regulasi
Evaluasi Dan
Analisa
Dampak
Penanganan
dan
Penyelesaian
Kasus
1
2
3
4
Pelaksanaan PKE diperkuat : Pembentukan Satgas

16. 16
Penyederhanaan izin investasi, penyaluran kredit
usaha, dan pembangunan infrastruktur untuk
mendukung iklim investasi:
 Penyerderhanaan
izin, termasuk di
level pemda
 Promosi daya
saing dan
produksi nasional
 Percepatan
sertifikasi lahan
untuk mendukung
keuangan inklusif
 Mendorong
investasi dengan
revisi DNI
 Energi yang
terjangkau (gas
dan sumber daya
terbaharukan)
dan barang
mentah
 Meningkatkan
efisiensi dan
daya saing
logistik
 Mendukung
ekspor melalui
promosi dan
ekspansi
 Memperkuat
peran BULOG
untuk
ketersediaan,
stabilitas harga
dan distribusi
 Meningkatkan
sinergi antara
BUMN untuk
mendorong
efisiensi
Deregulasi Bisnis : Meningkatkan lingkungan usaha
Indonesia termasuk salah satu yang terbaik di dunia…
20
40
60
80
Starting a
Business
Dealing with
Construction
Permits
Getting
Electricity
Registering
Property
Getting Credit
Protecting
Minority
Investors
Paying Taxes
Trading across
Borders
Enforcing
Contracts
Resolving
Insolvency
Skor kemudahan
berusaha Indonesia
2017 Score 2016 Score
050100150
10 negara terbaik
2016 Rank 2017 Rank 2019 Target
Georgia
UAE
Kazakhstan
Belarus
Serbia
Bahrain
Brunei
Indonesia
Kenya
Pakistan
106 91
Guna menjadi salah satu dari 40 negara terbaik
Rank
Sumber: World Bank, CMEA
40

17. 17
Deregulasi Bisnis: Mendorong penanaman modal asing (Perpres 44/2016)
IZIN INVESTASI 3-JAM
8 jenis perizinan untuk memulai
bisnis, untuk bekerja (tenaga kerja
asing) dan mengimpor barang
modal.
Pelayanan dalam 1 tempat, 1
kunjungan dan dalam 3 jam dari
sebelumnya 23 hari
More Open to
FDI
Batas Kepemilikan Asing (%)
Sebelum Sesudah
141
Linibisnis

18. 18
Beberapa Hasil Kebijakan Paket Kebijakan Ekonomi
*)per Semester-I 2016

19. 19





20. 20
Sulawesi
46
89
24
16
28 13
Jawa
Proyek
Proyek
Proyek
Proyek Proyek
Proyek
Bali & Nusa Tenggara
Sumatera
Kalimantan
Maluku & Papua
Lintas Region
Proyek (Contoh: Palapa Ring)
Program Kelistrikan
9
1
...dan mencakup 14 sektor
JALAN
52
PROYEK
KERETA
19
PROYEK
BANDAR
UDARA
17
PROYEK
PELABUHAN
13
PROYEK
PERUMAHAN
3
PROYEK
ENERGI
7
PROYEK
PERTANIAN/
KELAUTAN
3
PROYEK
AIR
BERSIH
10
PROYEK
KAWASAN
25
PROYEK
BENDUNGAN
60
PROYEK
TEKNOLOGI
3
PROYEK
PLBN
7
PROYEK
SMELTER
6
PROYEK
LISTRIK
1
PROGRAM
Proyek Strategis Nasional (PSN) Indonesia sentris:
225 proyek dan 1 Program Kelistrikan yang tersebar di seluruh Indonesia...
Rp77,8 Triliun
Rp 31,1Triliun
Rp38Triliun
Rp127Triliun
Rp4,81Triliun
Rp0,91 Triliun
Rp14,3 Triliun
(Estimasi investasi pada tahun 2016)

21. 21
Target (2019):
35 Giga Watt
Pencapaian: Target (2019):
306
Pencapaian:
56
Target (2019):
3258 km (Kumulatif)
Pencapaian
487,7 km
Pencapaian:
834.225 Ha
2.808.816 Ha
Target (2019):
Rehabilitasi 3 Juta Ha
Pengembangan Irigasi Tersier 3 Juta Ha
Target (2019):
15
Pencapaian:
5
Target (2019):
65 (49 baru & 16 lanjutan)
Pencapaian:
32 (2 selesai, 22
konstruksi, 8 Ground
Breaking)
195 MW beroperasi
8.215 MW konstruksi
9.790 MW Power Purchase Agreement
(PPA) / belum mencapai financial close
10.844 MW proses pengadaan
7.640 MW proses penyiapan
Target (2019):
1000 km (Kumulatif)
Pencapaian:
268 km
Sumber: Bappenas, Kemenhub, KPPIP September 2016
Perkembangan Pembangunan Infrastruktur Nasional

22. 22
Milestone Pembangunan Infrastruktur 2016
Pemerintah telah menunjukan komitmennya
dengan mengembangkan proyek pipeline
untuk mendorong pembangunan infrastruktur
Perbaikan iklim usaha dan mengembangkan
kebijakan yang mempermudah investasi
infrastruktur, khususnya skema KPBU
SPAM Umbulan (Rp 4,5 Triliun )
Penandatanganan perjanjian kerjasama KPBU dengan
dukungan VGF
PLTU Jawa Tengah (Rp 40 Triliun)
Pencapaian financial closing
Jaringan Palapa Ring (Rp 8,1 Triliun)
Penandatanganan perjanjian kerjasama KPBU untuk Paket
Barat, Tengah, dan Timur serta Financial Closing Paket Barat
dan Tengah dengan dukungan AP
Tol Balikpapan – Samarinda (Rp 9,9 Triliun), Tol Manado –
Bitung (Rp 8,7 Triliun), danTol Pandaan Malang (Rp 5,9
Triliun)
Penandatanganan kontrak KPBU
Kilang Minyak Bontang (Rp 75-150 Triliun) Penetapan
skema pendanaan KPBU
Tol Serang – Panimbang (Rp 10,7 Triliun)
Penerbitan Penetapan Lokasi

23. 23





24. 24
2,50
4,50
6,50
8,50
10,50
12,50
14,50
2014 2015 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Agu-16
Pertumbuhan Kredit (%yoy)
Total Kredit Kredit Modal Kerja Kredit Investasi Kredit Konsumsi
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
2014 2015 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Agu-16
Rasio NPL Kredit (%)
Total Kredit Kredit Modal Kerja Kredit Investasi Kredit Konsumsi
11,00
12,00
13,00
14,00
2014 2015 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Agu-16
Suku Bunga Kredit – Rupiah (%)
Modal Kerja Investasi konsumsi
5,25
4,75
3,5
5
6,5
8
Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul Sep
2014 2015 2016
Suku Bunga Acuan (%yoy)
BI Rate 7-days Repo Rate
Deposit Facility Rate Lending Facility Rate
Kebijakan Moneter Longgar untuk mendorong penurunan suku
bunga dan meningkatkan pertumbuhan kredit

25. 25
0
500
1000
1500
2000
2013 2014 2015 2016
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep
Outstanding Obligasi Perusahaan dan Pemerintah
(Rp Milyar)
Corporate Bonds Government Bonds
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
5.000.000
5.500.000
6.000.000
Jan-14
Mar-14
May-14
Jul-14
Sep-14
Nov-14
Jan-15
Mar-15
May-15
Jul-15
Sep-15
Nov-15
Jan-16
Mar-16
May-16
Jul-16
Sep-16
Kapitalisasi Pasar
Kapitalisasi Pasar (Miliar Rp) IHSG (RHS)
Pembiayaan Non-Perbankan Terus Berkembang

26. 26


27. 27
Asumsi APBN 2017: Pada tahun 2017 Indonesia akan
tumbuh 5,1% dengan tingkat inflasi yang terjaga
Sumber: Kemenkeu

28. 28
… dengan harapan pertumbuhan yang lebih tinggi, didorong oleh












29. 29
Keberlanjutan fiskal yang membaik
Sumber: Kemenkeu

30. 30
0
5
10
15
20
25
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
450,0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
%
Anggaran Infrastruktur % Terhadap Belanja (RHS)
... dan terus memprioritaskan belanja infrastruktur
Target infrastruktur 2017
Jalan Jembatan Bandara
Pelabuhan Laut Rel Terminal Bus
815 km 9 km 13 bandara
550 km 3
• Komite Percepatan
Penyediaan
Infrastruktur Prioritas
• SMI dan IIGF
• PPP Unit Kemenkeu
Pembaharuan regulasi
terkait PPP:
• Kesediaan pembayaran
• Pinjaman langsung
• Akuisisi lahan
REFORMASI
INSTITUSIONAL
REFORMASI REGULASI
• Pembiayaan defisit
yang realistis
• Kesediaan
pembayaran
• Dana Bergulir Lahan
• Skema pembagian
risiko
REFORMASI FISKAL
55 lokasi
Belanja infrastruktur terus meningkat
Triliun Rupiah
Sumber: Kemenko, Kemenkeu
392,0
154,6
186,0
290,3
177,8
317,1
160,1
387,3
SUBSIDY INFRASTRUCTURE
Realokasi Belanja Subsidi dan
Infrastruktur
2014 2015
2016 2017

31. 31
Strategi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur 2017
Penyederhanaan perizinan di
bidang infrastruktur.
Mendorong BUMN untuk
meningkatkan kerjasama dengan
swasta dan meningkatkan efisiensi
pemanfaatan aset
(contoh: non-farebox revenue).
Mengembangkan kebijakan
tentang pembiayaan alternatif
infrastruktur.
Mendorong pipeline proyek pusat
dan daerah dengan skema KPBU
dan skema non-APBN lainnya.
Meningkatkan kontribusi
Pemerintah Daerah dalam
pembangunan infrastruktur.
Mempercepat program sertifikasi tanah
dan mendorong konsep bank tanah.
Meningkatkan kapasitas Sumber
Daya Manusia termasuk tenaga ahli
terampil untuk pembangunan
infrastruktur dan tenaga ahli
profesional untuk pengoperasian
dan pemeliharaan infrastruktur.

32. 32
Rencana Investasi Infrastruktur di Tahun 2017
••
•
•
•
•
•
••
•
•
•
25%
27%17%
0%
31%
•
•

33. 33
Gap
Infrastruktur
Gap
Kapasitas
Produksi
Gap Tenaga
Kerja
Terampil

Intervensi
Kebijakan
Masalah Daya Saing
Sumber: Paket Kebijakan Ekonomi
Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja

34. 34
Revitalisasi Sistem Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
*Sumber: Diolah dari data Kemenaker dan Kemenristekdikti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

35. 35
AKSELERASI
INDUSTRIALISASI
(RPJMN 2015-2019)
1
2
3
Peningkatan Daya Saing Industri
Industri Kimia,
Tekstil &
Aneka
Industri
Agro
Industri
Logam,
Mesin, Alat
Transportasi
& Elektronika
Meningkatkan Nilai Tambah melalui Hilirisasi Industri
 
 

36. 36Sumber: Kementerian Perindustrian
Hilirisasi Untuk Mendorong Pertumbuhan Industri

37. 37
Menjadikan Indonesia sebagai tujuan pariwisata dunia
2. SEZ Mandalika
1. SEZ Tanjung Lesung 3. SEZ Morotai
Pengurusan Visa
on arrival & multiple
visit visa
Kepemilikan
properti untuk
warga asing
Izin kependudukan
bagi warga asing
Tax holiday, tax
allowance &
accelerated
depreciation
0% VAT and luxury
goods sales tax
Dikecualikan dari
Daftar Negatif
Investasi

38. 38
Bila reformasi struktural dilaksanakan maka
pertumbuhan ekonomi 2017 dapat lebih dari 5,1%
5,14
4,96 4,97
5,04
4,73
5,04
4,91
5,18
5,02
5,28
5,15
5,32
5,35 5,38
4,66
4,74
5,00
5,15 5,10
5,20
Q1-2014 Q2-2014 Q3-2014 Q4-2014 Q1-2015 Q2-2015 Q3-2015 Q4-2015 Q1-2016 Q2-2016 Q3-2016 Q4-2016 Q1-2017 Q2-2017 Q3-2017 Q4-2017
Skenario Pertumbuhan 5,3%
Skenario Pertumbuhan 5,1%
Annual 2014: 5,02% Annual 2015: 4,79% Annual 2015: 5,1%*




39. 39


40. 40
Kesimpulan







41. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia
www.ekon.go.id
2016
@PerekonomianRI