1. PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
1 Februari 2016
1
2. Mengapa Harus
Reformasi Birokrasi?
PERMASALAHAN BIROKRASI
Tumpang tindih Peraturan perundang-undangan di bidang
aparatur negara, tidak sesuai dengan kondisi saat ini
Pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set) birokrasi
belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional
Praktik manajemen SDM Belum optimal
meningkatkan profesionalisme
Distribusi PNS belum merata dan
proporsional secara geografis
Fungsi dan kewenangan antar instansi pemerintah
tumpang tindih, berbenturan, terlalu besar
Sistem pengawasan internal belum mampu
berperan sebagai quality assurance
Kualitas pelayanan publik masih belum
memenuhi harapan publik
Sistem monitoring, evaluasi, dan penilaian
belum dibangun dengan baik
2
3. Reformasi Birokrasi
Kondisi
Birokrasi
Eksisting
• Layanan Prima
• Birokrasi yang bersih dan
Bebas KKN
• Kepercayaan Masyarakat
Proses Reformasi Birokrasi:
1) Landasan hukum dan regulasi;
2) Organisasi;
3) Tatalaksana;
4) Manajemen SDM aparatur;
5) Pola pikir, budaya organisasi, dan nilai dasar aparatur;
6) Integritas aparatur;
7) Sistem pengawasan intern dan akuntabilitas kinerja;
8) Kualitas pelayanan publik;
9) Sistem monitoring dan evaluasi kinerja,
10) Pengelolaan pengetahuan reformasi birokrasi.
Better, Faster, Cheaper !!!!
Sekarang
3
4. Grand Design
Reformasi Birokrasi
Untuk memberikan arah
kebijakan pelaksanaan
reformasi birokrasi selama
kurun waktu 2010-2025 agar
pelaksanaan reformasi
birokrasi di K/L dapat
berjalan secara efektif,
efisien, terukur, konsisten,
terintegrasi, melembaga dan
berkelanjutan.
TUJUAN
4
5. Tujuan Jangka Panjang
Reformasi Birokrasi
2014
2019
2025
DYNAMIC GOVERNANCE
PERFORMANCE BASED
BUREAUCRACY
RULE BASED
BUREAUCRACY
• efektif, efisien dan ekonomis
• difokuskan pada upaya untuk mewujudkan
outcomes (hasil)
• menerapkan manajemen kinerja yang didukung
dengan penerapan sistem berbasis elektronik
• Setiap individu pegawai memiliki kontribusi
yang jelas terhadap kinerja organisasi
... diharapkan melalui reformasi birokrasi pemerintah sudah beranjak ke tahapan pemerintahan yang berbasis kinerja; dan
pada tahun 2025 diharapkan pemerintahan sudah beranjak pada tatanan pemerintahan yang dinamis ...
5
6. Sasaran
Reformasi Birokrasi
SASARAN REFORMASI BIROKRASI
2010 - 2014
Terwujudnya pemerintahan yang bersih
dan bebas KKN
Meningkatnya kapasitas dan
akuntabilitas kinerja birokrasi
Terwujudnya peningkatan kualitas
pelayanan publik kepada masyarakat
SASARAN REFORMASI BIROKRASI
2015 - 2019
Birokrasi yang bersih dan akuntabel
Birokrasi yang efektif dan efisien
Birokrasi yang memiliki pelayanan
publik berkualitas
6
7. Area Perubahan
Reformasi Birokrasi
8
AREA PERUBAHAN
Tatalaksana
Peraturan
Perundang-
undangan
Sumber daya
manusia
aparatur
Pengawasan
Akuntabilitas
Pelayanan
Publik
Mental
Aparatur
Organisasi
Sistem, proses dan prosedur kerja yang
jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai
prinsip-prinsip good governance
Regulasi yang lebih tertib, tidak
tumpang tindih dan kondusif.
SDM aparatur yang berintegritas,
netral, kompeten, capable,
profesional, berkinerja tinggi dan
sejahtera
Meningkatnya penyelenggaraan
pemerintahan yang bebas KKNMeningkatnya kapasitas dan
Akuntabilitas kinerja birokrasi
Pelayanan prima sesuai kebutuhan
dan harapan masyarakat
Terciptanya budaya kerja positif
bagi birokrasi yang melayani,
bersih, dan akuntabel
Organisasi yang tepat fungsi
dan tepat ukuran
7
Berbagi sumber daya
Berbasis Efisiensi
8. Keterkaitan antara Area
Perubahan dan Sasaran
Reformasi Birokrasi
Inti perubahan dari reformasi birokrasi
adalah perubahan pada mental
aparatur. Perubahan tersebut tidak
dapat dilakukan hanya melalui langkah-
langkah yang ditujukan langsung
kepada aparatur, tetapi juga harus
ditujukan kepada seluruh sistem yang
melingkup aparatur.
8
9. Reformasi Birokrasi
Kemenristekdikti
2015-2019
Pengawasan
Tata Laksana SDM Aparatur
Manajemen
Perubahan
Akuntabilitas
Perundangan Pelayanan Publik
Kelembagaan
Terciptanya budaya kerja positif yang
kondusif bagi terciptanya birokrasi
yang bersih dan akuntabel, efektif, dan
efisien serta mampu memberikan
pelayanan yang berkualitas
Meningkatnya
penyelenggaraan birokrasi
yang bersih & bebas KKN
Birokrasi lebih berkinerja dan mampu
mempertanggungjawabkan kinerjanya
sesuai dengan segala sumber-sumber
yang dipergunakannya
Terciptanya budaya/perilaku
yang lebih kondusif dalam upaya
mewujudkan birokrasi yang
efektif dan efisien
Mendorong efisiensi
penyelenggaraan pemerintahan
dan pelayanan, sekaligus juga
untuk mengubah mental aparatur
Sistem manajemen SDM
yang mampu menghasilkan
pegawai yang profesional
Sistem peraturan perundang-
undangan yang lebih efektif dan
menyentuh kebutuhan masyarakat
Mendorong perubahan
profesionalisme para penyedia
pelayanan serta peningkatkan
kualitas pelayanan
9
10. Perkembangan RB di PTN
Manajemen
Perubahan
Terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan
efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas
Area Perubahan
Perkembangan di PTN
Tindak Lanjut Sasaran
Yg dilakukan
KemenristekdiktiTelah Proses Belum
Budaya Kerja
Integritas
Agen Perubahan
Revolusi Mental
Sistem Informasi
10
11. Perkembangan RB di PTN
Meningkatnya penyelenggaraan birokrasi yang bersih & bebas KKN
Area Perubahan
Perkembangan di PTN
Tindak Lanjut Sasaran
Yg dilakukan
KemenristekdiktiTelah Proses Belum
WBK/WBBM
Pengendali
Gratifikasi
Wistleblowing
System
SPIP
Pengaduan
Pengawasan
11
12. Perkembangan RB di PTN
Area Perubahan
Perkembangan di PTN
Tindak Lanjut Sasaran
Yg dilakukan
KemenristekdiktiTelah Proses Belum
Rencana Kerja
Tahunan
Sistem
Akuntabilitas
Rencana Strategis
Sistem Informasi
Perencanaan
Laporan
Akuntabilitas
12
Akuntabilitas
Birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala
sumber-sumber yang dipergunakannya
13. Perkembangan RB di PTN
Area Perubahan
Perkembangan di PTN
Tindak Lanjut Sasaran
Yg dilakukan
KemenristekdiktiTelah Proses Belum
Penyesuaian
Organisasi
Penguatan
Organisasi
Pedoman Evaluasi
Sistem Informasi
Kelembagaan
13
Kelembagaan Terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien
14. Perkembangan RB di PTN
Area Perubahan
Perkembangan di PTN
Tindak Lanjut Sasaran
Yg dilakukan
KemenristekdiktiTelah Proses Belum
Peta Bisnis Proses
SOP makro dan
mikro
Integrasi Layanan
E-government
Implementasi
Keterbukaan
Informasi Publik
14
Tata Laksana
Mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga
untuk mengubah mental aparatur
15. Perkembangan RB di PTN
Area Perubahan
Perkembangan di PTN
Tindak Lanjut Sasaran
Yg dilakukan
KemenristekdiktiTelah Proses Belum
Assessment Center
Penilaian Kinerja
Pegawai
Sistem informasi
ASN
Sistem
Perencanaan
Kebutuhan
Pola Karier ASN
15
SDM Aparatur Sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional
16. Perkembangan RB di PTN
Area Perubahan
Perkembangan di PTN
Tindak Lanjut Sasaran
Yg dilakukan
KemenristekdiktiTelah Proses Belum
Pemetaan
Penyusunan
Pengendalian
Pendokumentasian
16
Perundangan Sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat
17. Perkembangan RB di PTN
Area Perubahan
Perkembangan di PTN
Tindak Lanjut Sasaran
Yg dilakukan
KemenristekdiktiTelah Proses Belum
Standar Pelayanan
Unit Layanan
Terpadu
Media Pengaduan
Kepuasan
Masyarakat
Pemanfaatan
Teknologi
Informasi
17
Pelayanan
Publik
Mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta peningkatkan kualitas pelayanan
19. 19
Postur Anggaran
Kemenristekdikti 2016
BLU
Rp7,161 M
18%
PNBP
Rp2,957 M
7%
RM
Rp28,021 M
69%
RMP
Rp351 M
1%
PLN/HLN
Rp2,123 M
5%Rp.
40.627,3 M
Tunjangan Kinerja
Rp. 990,7 M
Perjalanan Dinas
Paket Meeting
Rp. 1,040 T
Honorarium dan
Jasa Profesi
(Nara Sumber)
Rp. 1,897 T
Gaji dan
Tunjangan BLU
Rp. 2,633 T
20. 20
Badan Layanan Umum (BLU)
Rp 7.160.566.645
Belanja Modal
Rp 5.988.085.042
(83,63%)
Rp. 1.172.481.603
(16,37%)
Belanja Barang
Belanja Gaji dan
Tunjangan
2.633.173.249
Belanja Barang 1.367.094.570
Belanja Jasa 206.670.139
Belanja Pemeliharaan 281.039.160
Belanja Perjalanan 370.828.331
Belanja Penyediaan
Barang dan Jasa BLU
Lainnya
1.129.279.593
21. 21
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Rp 2.956.469.315
Belanja Modal
Rp 2.482.372.811
(83,96%)
Rp. 474.096.504
(16,04%)
Belanja Barang
Belanja Keperluan
Perkantoran
116.424.945
Honor Operasional Satuan
Kerja
223.651.685
Honor Output Kegiatan 770.211.811
Belanja Jasa Profesi 36.793.633
Belanja Barang Operasional
Lainnya
261.215.132
Belanja Barang Non
Operasional Lainnya
413.217.556
Belanja Bahan 279.493.562
Belanja Langganan Daya dan
Jasa
15.902.139
Belanja Perjalanan Dinas 195.106.057
Belanja Pemeliharaan 121.003.622
Belanja Jasa Lainnya 49.352.669
22. Rupiah Murni (RM)
Rp 28,01 T
Belanja Pegawai
Rp 10.505.319.046
(37,49%)
Rp. 12.352.542.768
(44,08%)
Belanja Barang
Belanja Bansos
Rp. 3.016.158.000
(10,77%)
Belanja Modal
Rp. 2.147.159.181
(7,66%)
Belanja Keperluan Perkantoran 431.439.248
Honor Operasional Satuan
Kerja
245.876.869
Honor Output Kegiatan 358.172.964
Belanja Jasa Profesi 235.726.659
Belanja Barang Operasional
Lainnya
175.566.491
Belanja Barang Non Operasional
Lainnya
4.888.166.814
Belanja Bahan 718.406.379
Belanja Langganan Daya dan
Jasa
337.874.356
Belanja Perjalanan Dinas 779.562.528
Belanja Pemeliharaan 623.275.639
Belanja Jasa Lainnya 130.305.839
Belanja Sewa 30.945.260
Belanja Pencairan Dana
Bantuan Operasional Perguruan
Tinggi Negeri Badan Hukum
1.550.000.000 22
23. 23
Rupiah Murni Pendamping (RMP)
Rp 351.068.664
Belanja Modal
Rp 149.388.027
(42,55%)
Rp. 201.680.637
(57,45%)
Belanja Barang
Belanja Keperluan Perkantoran 1.363.231
Honor Operasional Satuan Kerja 3.094.368
Honor Output Kegiatan 12.295.351
Belanja Jasa Profesi 8.171.250
Belanja Barang Operasional Lainnya 469.000
Belanja Barang Non Operasional
Lainnya
60.388.378
Belanja Bahan 4.240.508
Belanja Jasa Konsultan 500.000
Belanja Perjalanan Dinas 33.465.622
Belanja Pemeliharaan 876.900
Belanja Langganan Daya dan Jasa 353.280
Belanja Sewa 3.700.139
Belanja Jasa Lainnya 270.000
Belanja Gedung dan Bangunan untuk
diserahkan kepada masyarakat/Pemda
20.100.000
Belanja Barang Jalan, Irigasi dan
Jaringan untuk diserahkan kepada
masyarakat/Pemda
100.000
24. 24
Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PLN/HLN)
Rp2.138.094.993
Belanja Modal
Rp 994.698.496
(46,52%)
Rp. 1.143.396.497
(53,48%)
Belanja Barang
Honor Output Kegiatan 705.400
Belanja Jasa Profesi 2.673.750
Belanja Barang Operasional Lainnya 2.451.519
Belanja Barang Non Operasional
Lainnya
174.510.625
Belanja Bahan 2.304.626
Belanja Jasa Konsultan 165.631.192
Belanja Perjalanan Dinas 32.805.936
Belanja Pemeliharaan 311.000
Belanja Langganan Daya dan Jasa
Belanja Sewa 553.000
Belanja Jasa Lainnya 136.076.448
Belanja Gedung dan Bangunan
untuk diserahkan kepada
masyarakat/Pemda
15.000.000
Belanja Peralatan dan Mesin untuk
diserahkan kepada
masyarakat/Pemda
461.675.000
26. 26
Dasar Hukum
1. Surat Edaran Sekretaris Kabinet Nomor: SE.04/Seskab/11/2015 Tanggal 27
November 2015;
2. Hasil kesepakatan Rapat Penyederhanaan Nomenklatur Anggaran tanggal 29
Desember 2015 di Sekretariat Kabinet salah satunya yaitu : Masing-masing
Kemenko akan mengoordinasikan kementerian dibawah koordinasinya dengan
didampingi Sekjen KKP, Bappenas dan Kemenkeu ;
3. Rapat koordinasi Penyederhanaan Nomenklatur Anggaran K/L lingkup Kemenko
PMK tanggal 31 Desember 2015 ;
4. Surat Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet nomor B-
3/Ekon/I/2016, tanggal 5 Januari 2016.
27. 27
Prinsip Penyederhanaan Nomenklatur Anggaran (1)
Kementerian/Lembaga
diminta untuk melakukan
penelahaan dan
penyederhanaan
nomenklatur anggaran
tahun 2016.
Perubahan redaksi
komponen (tidak multi
tafsir/rancu)
Menghapus komponen
yang tidak perlu
Menambah komponen
baru yang mendukung
kegiatan prioritas
Menambah volume output
dari hasil efisiensi
Merealokasi anggaran dari
komponen pendukung ke
komponen prioritas
28. 28
Prinsip Penyederhanaan Nomenklatur Anggaran (2)
Setiap Unit Utama, dan Satker PTN/Kopertis agar melakukan identifikasi terhadap output,
komponen dan detail belanja pada Anggaran 2016 yang masih harus dilakukan penajaman dan
penghematan terkait dengan belanja Perjalanan Dinas, Paket Meeting/ Konsinyering, dan
Honorarium yang terkait dengan tusi.
Beberapa hal yang dilakukan untuk mendapatkan penghematan anggaran:
• Menurunkan biaya administrasi kegiatan
• Melaksanakan kegiatan secara koordinatif antar satuan kerja (a.l. mengurangi
kegiatan rapat koordinasi dan bimbingan teknis)
• Mengurangi kegiatan yang tidak berdampak signifikan dalam mencapai
sasaran nasional
• Mengurangi perjalanan dinas, paket meeting/konsinyering.
• Mengurangi honorarium yang terkait dengan kegiatan tusi.
29. 29
Contoh Penyederhanaan Nomenklatur Anggaran
SEMULA MENJADI
KODE
KOMPONEN
NAMA KOMPONEN KODE KOMPONEN NAMA KOMPONEN
004
Dukungan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan
051
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
Non PNS
051
Administrasi Kegiatan Pemeliharaan, Tenaga
Kependidikan Non PNS dan Dosen Tamu
052 Pemeliharaan Sarana dan Prasana
Bantuan Operasional UPT 052 Langganan Daya dan Jasa
Biaya Operasional Perkantoran
Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi Unit
Gaji dan Tunjangan Dosen dan Tenaga
Kependidikan Non PNS
Gaji Tenaga Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Non PNS
……. dst.
…….
572 Pemeliharan dan Pengembangan Hardware
OUTPUT : LAYANAN PERKANTORAN (BOPTN)
Catatan : Semula ada 229 komponen.
30. 30
Contoh Kegiatan Yang Perlu Dilakukan Penghematan (1)
OUTPUT : LAYANAN PERKANTORAN
KOMPONEN SUB KOMPONEN
Operasional dan Pemeliharaan
Kantor
Tim Perencanaan
Pengukuran Indikator Kinerja
Penilaian Jabatan Laboran dan Teknisi
Penilaian Jabatan Pustakawan
Perencanaan Anggaran dan Penyusunan RKAKL
Penysunan LAKIP
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Penyusunan Laporan Keuangan
KEGIATAN TERSEBUT DI ATAS MERUPAKAN KEGIATAN YANG TERKAIT DENGAN TUSI ,
TIDAK BOLEH DIBAYARKAN HONORARIUM
31. 31
Tindak Lanjut
Masing-masing satker agar melakukan penelaahan dan
penyederhanaan nomenklatur anggaran 2016.
Melakukan penghematan terhadap perjalanan dinas, paket
meeting/konsinyering sebesar 15 %.
Melakukan penghematan terhadap honor output kegiatan yang
terkait dengan tusi dan honorarium jasa profesi sebesar 15 %.
Hasil penghematan digunakan untuk menambah sasaran output
prioritas pada masing-masing satker.
