Dokumen tersebut membahas reformasi birokrasi di Indonesia, termasuk tujuan pembentukan birokrasi yang profesional dengan karakteristik tertentu, roadmap reformasi birokrasi 2010-2025, perubahan UU Aparatur Sipil Negara terkait pangkat dan jabatan PNS, serta pengaturan penilaian jabatan dan sistem penggajian berdasarkan kinerja.

1. 1
Han’14

2. 2
Han’14

3. 3
Han’14

4. 4
Han’14

5. 5
Menjadi Pemerintahan
Kelas Dunia
Han’14

6. 6
GRANDDESIGNREFORMASIBIROKRASI2010-2025
KONDISI BIROKRASI YANG DIINGINKAN
Han’14

7. GRAND DESIGN DAN ROAD MAP RB
Membentuk birokrasi
profesional, dengan
karakteristik: adaptif,
berintegritas,
berkinerja tinggi,
bebas dan bersih KKN,
mampu melayani
publik, netral,
berdedikasi, dan
memegang teguh nilai-
nilai dasar dan kode
etik aparatur negara.
Tujuan
Tujuan- Sasaran
Organisasi
Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran
(right sizing)
Budaya Kerja
Aparatur (culture
set dan mind set)
Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang
tinggi
Tatalaksana
Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas,
efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan
prinsip-prinsip good governance
Peraturan
Perundang-
undangan
Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih
dan kondusif
Sumber daya
manusia aparatur
SDM apatur yang berintegritas, netral ,
kompeten, capable, profesional, berkinerja
tinggi dan sejahtera
Pengawasan
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan
yang bersih dan bebas KKN
Pelayanan publik
Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan
masyarakat
Akuntabilitas
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas
kinerja birokrasi
Sasaran
7
Han’14

8. 8
PERMENPAN DAN RB Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
I. Penataan sistem rekrutmen pegawai:
• Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan dan akuntabel.
II. Analisis jabatan:
• Dokumen peta dan uraian jabatan.
III. Evaluasi jabatan:
• Peringkat jabatan dan harga jabatan yang sudah divalidasi oleh
Kem. PAN & RB dan BKN.
IV. Penyusunan Standar kompetensi jabatan:
• Dokumen kualifikasi jabatan.
V. Asesmen individu berdasarkan kompetensi:
• Peta profil kompetensi individu.
VI. Penerapan sistem penilaian kinerja individu:
• Kinerja individu yang terukur.
VII. Pembangunan/pengembangan data base pegawai:
• Ketersediaan data pegawai yang mutakhir dan akurat.
VIII. Pengembangan diklat pegawai yang berbasis kompetensi:
• Pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi.
Han’14

9. WHY?
9
Adanya Ketidaksesuaian (Mismatch) antara
Pegawai dengan Jabatan
Struktur Penghasilan belum menggambarkan
Kinerja dan Produktivitas
Sistem Karir PNS belum berbasis kepada Merit
System
Han’14

10. 10
Undang-
Undang
No. 43
Tahun 1999
Kondisi Saat Ini
Pasal 17 UU 43 Tahun 1999
(PNS diangkat dlm jabatan)
Pasal 7 UU 43 Tahun 1999
(PNS berhak atas gaji yang adil & layak)
Pasal 3 UU 43 Tahun 1999
(PNS  Profesional, Jujur, Adil, dan Merata)
Undang-
Undang
No. 5
Tahun 2014
Perubahan
Pasal 68 Ayat (1) UU 5 Tahun 2014
(PNS diangkat dlm Pangkat dan jabatan)
Pasal 79 UU 5 Tahun 2014
(PNS berhak atas gaji sesuai beban kerja,
tanggungjawab, dan resiko pekerjaan)
Pasal 80 UU 5 Tahun 2014
(PNS Berhak menerima Tunjangan dan Fasilitas)
Tunjangan meliputi Tunjangan Kinerja dan Tunjangan
Kemahalan
Han’14

11. UNDANG – UNDANG NO.5/2014
TENTANG
APARATUR SIPIL NEGARA
11
Han’14

12. PANGKAT DAN JABATAN
1. PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada
Instansi Pemerintah berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan
persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan
2. Setiap jabatan tertentu dikelompokkan dalam klasifikasi
jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik,
mekanisme, dan pola kerja.
3. PNS dapat berpindah antar dan antara Jabatan Pimpinan
Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di
Instansi Pusat dan Instansi Daerah berdasarkan kualifikasi,
kompetensi, dan penilaian kinerja.
12
(Pasal 68)
Han’14

13. PENYETARAAN JABATAN
13
JABATAN JABATAN ASN PENYETARAAN JABATAN
Jabatan Eselon Ia
Kepala Lembaga Pemerintah
Nonkementerian
JABATAN PIMPINAN
TINGGI
Jabatan Pimpinan Tinggi Utama
Jabatan Eselon Ia dan
eselon Ib setara
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
Jabatan Eselon II setara Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Jabatan Eselon III setara JABATAN
ADMINISTRASI
Jabatan Administrator
Jabatan Eselon IV setara Jabatan Pengawas
Jabatan Eselon V dan
fungsional umum
Jabatan Pelaksana
Jabatan Fungsional (Keahlian
dan Keterampilan)
JABATAN FUNGSIONAL • Fungsional Keahlian
• Fungsional Keterampilan
(Pasal 131)
Han’14

14. PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN
Pasal 79:
Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak
kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS
berdasarkan beban kerja, tanggungjawab, dan resiko
pekerjaan.
Pasal 80
Selain gaji, PNS juga menerima tunjangan meliputi
tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan.
14
(Pasal 79,80)
Han’14

15. 15
PENGGAJIAN
DAN
TUNJANGAN
PNS
Kinerja dan
produktivitas
Kelas
jabatan
Han’14

16. 16
1. Peraturan Menteri PAN dan RB No. 34
Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi
Jabatan Pegawai Negeri
2. Peraturan Menteri PAN & RB No. 39
Tahun 2013 Tentang Penetapan Kelas
Jabatan di Lingkungan Instansi
Pemerintah
Han’14

17. • Klasifikasi Jabatan
• Nilai bobot jabatan
• Pola karier
• Kompensasi
• Desain jabatan
• Dll
17
KEGUNAAN EVALUASI JABATAN
Han’14

18. 1) Quick Win;
2) Manajemen Perubahan;
3) Penataan dan Penguatan Organisasi;
4) Penataan Tatalaksanaan;
5) Penataan Sistem Manajemen SDM
Aparatur;
6) Penyusunan Peraturan Perundang-
undangan;
7) Penataan Pengawasan Internal;
8) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja;
9) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
• Melakukan Evaluasi jabatan
• Memanfaatkan assessment center untuk pengukuran
kompetensi jabatan, penempatan dalam jabatan,
dan pengembangan pegawai
• Menyusun uraian jabatan
• Menyusun profil kompetensi pegawai
• Menyusun standar kompetensi jabatan
• Menyusun job grading dan job pricing
• Menerapkan sistem penilaian kinerja,
• Menata sistem pemberian tunjangan
kinerja/remunerasi
• Mengembangkan sistem pengadaan dan seleksi
• Membangun/mengembangkan database pegawai
• Mengembangkan pola karir berdasarkan
kompetensi: penempatan, rotasi, mutasi dan
promosi
Diperlukan dalam kaitan pemberian tunjangan
kinerja yang merupakan implikasi dari
pelaksanaan reformasi birokrasi pada K/L
18
Han’14

19. 19
Terima kasih