Paparan 1 laproan_lembang1
•
1 like•425 views
Dokumen tersebut membahas tentang penyempurnaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Indonesia untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas birokrasi. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain perlunya perbaikan mendasar pada SAKIP berdasarkan hasil evaluasi, mengidentifikasi permasalahan dalam implementasi SAKIP, dan merancang model baru SAKIP untuk meningkatkan kinerja serta akuntabilitas instansi p
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Similar to Paparan 1 laproan_lembang1
Similar to Paparan 1 laproan_lembang1 (20)
More from National Research and Innovation Agency
More from National Research and Innovation Agency (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Paparan 1 laproan_lembang1
- 2. “Indonesia World Class Bureaucracy” “…. Meningkatnya kapasitas dan akuntabiltias kinerja birokrasi” > 60 % SAKIP K/L /Pemda perlu PERBAIKAN MENDASAR Kinerja Birokrasi dan Kepercayaan Masyarakat 2008 – 2011 MENURUN
- 3. Mengidentifikasi berbagai permasalahan (Critical Review) terkait dengan regulasi dan implementasi SAKIP Mereview / telaah aspek- aspek SAKIP yang sesuai kebutuhan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Membuat desain/model SAKIP yang dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah Apakah SAKIP telah berfungsi sebagai review kinerja dan alat kendali manajemen Bagaimana efektifitas SAKIP dalam meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Bagaimana model SAKIP yang dapat meningkatnya kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah
- 4. Penyempurnaan TOR Penyusunan RD & Instrumen Pencarian Data Lapangan Analisis Data dan Desain Model Penyusunan Laporan
- 9. • PP No. 40 Tahun 2006 • Peraturan Bersama KDN, Bapenas, KemKeu th 2010 : Penyelarasan RPJMD • PermenPAN No 20/M.PAN/11/2008 • PermenPAN 09/M.PAN/05/2007 • PermenPAN 29/M.PAN/2010 • PP 9 tahun 2006 • PP 6 Tahun 2008 • PP 8 Tahun 2008 • Permendagri No. 73 Tahun 2009 • PermenPAN No. 13 tahun 2010 • Permendagri 54 tahun 2010 • PP 8 tahun 2006 • PermenPAN 29/M.PAN/2010 • PermenPAN 29/M.PAN/2010 • Inpres. No. 1 Tahun 2013
- 11. Kemen. PAN dan RB mengkoordinasikan pelaksanaan BPKP evaluasi terhadap pelaporanLAN • Membuat pedoman penyusunan pelaporan • Memberikan bantuan teknis dan penyuluhan pelaporan PERENCANAAN : 1). Uraian tentang visi, misi, strategi dan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi; 2). Uraian tentang tujuan, sasaran dan aktivitas organisasi; 3). Uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Evaluasi dan Penghargaan SAKIPPemahanan SAKIP dan Model SAKIP
- 12. Koordinator SAKIP Nasional Pengawasan dan Evaluasi Pembinaan dan Internalisasi SAKIP Pembuatan dan Pengembangan Sistem BPKPLANBapenas, LAN, BPKP K / L / Prov. Inspektorat Provinsi Kab / Kota MENPAN Sosialisasi, BimbinganTeknis, Diklat,Asistensi SAKIP (Pimpinan danTeknis Fungsional) Mengembangkan Pedoman untuk Perencanaan,Penyelenggaraan dan Evaluasi Melakukan Pengawasan dan Evaluasi penyelenggaraan SAKIP Ins. Prov dikoordinasikan oleh BPKP
- 13. PERENCANAAN CAPAIAN PENGUKURAN PELAPORAN EVALUASI RPJMD / Renstra Renja,Tapja Output, Outcome Benefit, Impact Indikator Kinerja Utama LAKIP Pedoman Evaluasi • Dokumen Perencanaan Kurang Singkron satu dengan lainnya • Sebagian besar menyajikan output kegiatan • Sistem perencanaan yang bersifat parsial pertahun • Sebagian belum menetapkan IKU • IKU belum SMART • Sebagian belum menetapkan IKU • IKU belum SMART • Sebagian belum memiliki pedoman evaluasi • Hasil evaluasi hanya untuk perbaikanadminsitrastif dan belum subtansi secara komprehensif