Renstra Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya
•
0 likes•674 views
Dokumen tersebut memuat rencana strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Kota Palangka Raya untuk mewujudkan visi menjadi kota pendidikan, jasa, dan pariwisata yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Beberapa sasaran strategisnya adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mengembangkan kelembagaan kesejahteraan sosial, meningkatkan kerjasama daerah, serta meningkatkan kual
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (6)
Similar to Renstra Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya
Similar to Renstra Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya (20)
More from Mellianae Merkusi
More from Mellianae Merkusi (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (16)
Renstra Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya
- 1. No. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 1 Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel Terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel Pelayanan kedinasan, kebijakan dan pengawasan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pemanfaatan dan pengamanan aset tanah serta penyelesaian konflik pertanahan. Pemekaran wilayah administrastif pemerintahan kecamatan dan kelurahan. 2 Pengembangan kelembagaan kesejahteraan sosial dan keswadayaan. Pembinaan kemandirian masyarakat. Pembinaan mental dan spritual SDM aparatur dan masyarakat melalui akifitas kerohanian/keagamaan/kebudayaan. Bimbingan teknis penerapan keterampilan para pencari kerja. Pendataan dan pengawasan tenaga kerja asing. 3 Menyelenggarakan kerjasama daerah Terselenggaranya kerjasama daerah Meningkatkan kinerja kerjasama daerah Peningkatan Kerjasama antarkota (Sister City), dengan Pemerintah, Pihak ketiga, dan organisasi kemasyarakatan di dalam dan luar negeri. Pengembangan kemitraan strategis di bidang pendidikan, jasa, kepariwisataan, ekonomi, kebudayaan, dan kemasyarakatan. 4 Penyederhanaan Perizinan Usaha. Penguatan upaya pelestarian lingkungan dan dukungan terciptanya kehidupan masyarakat yang berbasis lingkungan hidup (hutan). Penguatan kelembagaan Tim Serbu Api Kelurahan (TSAK) dan mitigasi bencana dan penanggulangannya. Perwujudan kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). 5 Pembangunan sistem informasi manajemen berbasis data/informasi untuk percepatan pelayanan administrasi pembangunan. Penyelenggaraan pengawasan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Perumusan RKPD dan Renstra lingkup sekretariat daerah. Penciptaan iklim investasi dan pembangunan inklusif. Perwujudan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan berbasis potensi keunggulan daerah (PUD). Penguatan kelembagaan dan indvidu penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Pemberian fasilitasi sarana prasarana dan perlengkapan/peralatan pendukung pengelolaan PTSP. BAB VI TABEL 6.4 Strategi, Arah dan Kebijakan Kota Palangka Raya Misi Keempat VISI: MISI: Palangka Raya Sebagai Kota Pendidikan, Jasa, dan Pariwisata, Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dan Bersih (Good and Clean Governance) Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel Menguatkan penyelenggaraan administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Terselenggaranya penguatan penyelenggaraan administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan administrasi kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan Menguatkan penyelenggaraan administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Terwujudnya penguatan penyelenggaraan administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Meningkatkan kinerja penyelenggaraan administrasi perekonomian dan sumber daya alam Menguatkan penyelenggaraan administrasi Pembangunan Terselenggaranya penguatan penyelenggaraan administrasi Pembangunan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan administrasi pembangunan
- 2. 6 Penyusunan informasi/data penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemberitaan dan publikasi aktifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pendataan dan pendokumentasian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penguatan kapasitas protokol. Perumusan regulasi/kebijakan bidang keprotokolan. Evaluasi kinerja protokol. Penyiapan sarana dan prasarana aktifitas keprotokolan. Penataan kedudukan protokoler pimpinan daerah. 7 Pengkajian/penelitian (Review) Produk Hukum. Perumusan produk hukum untuk percepatan pencapaian visi misi dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peningkatan sinergitas penerapan, penegakkan hukum, dan penanganan perkara dengan lembaga lain/perorangan di tingkat daerah maupun nasional. Penguatan penyelenggaraan penegakkan produk hukum daerah. Penyelenggaraan fasilitasi, advokasi, supervisi, edukasi, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Pengembangan kapasitas aparatur bidang hukum. 8 Penataan Struktur Birokrasi. Percepatan penerapan reformasi birokrasi. Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (e-government). Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemeritahan daerah (EKPPD) berbasis penilaian mandiri (self-assessment). Penyelenggaraan Pakta Integritas dan penetapan kinerja pemerintahan. Penegakan disiplin dan kode etik aparatur sipil negara. Penyelenggaraan evaluasi sasaran kerja pegawai (SKP). 9 Penataan sistem administrasi pimpinan secara elektronik (e-office ). Penatausahaan keuangan berbasis akrual dan modul aset. Rapat koordinasi teknis penatausahaan keuangan dan pengamanan aset secara berkala (bulanan). Rapat koordinasi teknis hasil temuan pemeriksaan. Pertemuan berkala (bulanan) skpd pengelola pajak dan retribusi daerah (PDRD). Pemantauan dan supervisi tindak lanjut hasil temuan inspektorat provinsi, BPKP, dan BPK. Pengelolaan kerumahtanggaan pimpinan dan unit perkantoran secara profesional. Pemantapan sarana dan prasarana, peralatan/perlengkapan, infrastruktur, dan fasilitas demi peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan fasilitasi administrasi, teknis-operasional, dan manajerial dinas dan lembaga teknis daerah. Penguatan peran staf ahli Walikota Palangka Raya. 10 Mewujudkan SDM Aparatur Sipil Negara yang inovatif, berkualitas, berkompeten, profesional dan berbudaya kerja Terwujudnya SDM Aparatur Sipil Negara yang inovatif, berkualitas, berkompeten, profesional dan berbudaya kerja Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang inovatif, berkualitas, berkompeten, profesional dan berbudaya kerja Pengembangan kapasitas aparatur melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, seminar, lokakarya/sejenisnya di dalam dan luar negeri. Menyelenggarakan Hubungan Kemasyarakatan dan Protokoler Pemerintahan Daerah Terselenggaranya Hubungan Kemasyarakatan dan Protokoler Pemerintahan Daerah Meningkatkan kinerja penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan protokol pemerintahan daerah Menyelenggarakan administrasi pimpinan, manajemen keuangan, aset, dan kerumahtanggaan Terselenggaranya administrasi pimpinan, manajemen keuangan, aset, dan kerumahtanggaan Meningkatkan kinerja administrasi pimpinan, manajemen keuangan, aset dan kerumahtanggaan Meningkatkan kualitas kebijakan/regulasi Tercapainya peningkatan kualitas kebijakan/regulasi Meningkatkan kinerja perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan/regulasi Mempercepat penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Terselenggaranya percepatan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Meningkatkan kinerja penyelenggaraan reformasi birokrasi
- 3. Kondisi Awal Kondisi Akhir 1 Pelayanan kedinasan, kebijakan dan pengawasan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dialog/audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat dan organisasi sosial dan kemasyarakatan - 30 pertemuan Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Sekretariat Daerah Kunjungan kerja pejabat negara/departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri - 50 kunjungan Rapat koordinasi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah - 20 rapat Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah - 15 rapat Kunjungan kerja/inspeksi Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya 30 kunjungan Koordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah daerah lain 60 kegiatan Pelaksanaan APEKSI 1 Munas, 5 Rakernas, 15 Rakerwil Komwil V, 21 Rapat penyiapan/ evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban serta Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 10 laporan 15 laporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Penetapan Kinerja, Monitoring dan evaluasi tata kelola pemerintah 15 kegiatan 15 kegiatan Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat - 4 kegiatan Sertifikasi tanah milik pemerintah daerah 80% Persentase luas tanah bersertifikat 80% Penyelesaian kasus tanah negara 80% Penyelesaian konflik-konflik pertanahanPeraturan Walikota tentang Pembakuan Nama Rupabumi 3 Dokumen Pembakuan Nama Rupabumi Peraturan Daerah tentang pemekaran wilayah administratif pemerintah kecamatan dan Kelurahan - 1 Dokumen Pemekaran kecamatan dan kelurahan Peraturan Walikota mengenai Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota dari SKPD teknis kepada Kecamatan dan Kelurahan - 2 Dokumen Evaluasi pelimpahan sebagian kewenangan walikota dari SKPD teknis kepada Kecamatan dan Kelurahan - 8 kegiatan Produk hukum daerah pemerintahan kecamatan dan kelurahan 15 99 Persentase kecamatan yang melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) - 100% Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Pembangunan sistem pendaftaran tanah Pemanfaatan dan pengamanan aset tanah serta penyelesaian konflik pertanahan. Pemekaran wilayah administrastif pemerintahan kecamatan dan kelurahan. BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Tabel 7.1 Sasaran dan Program Pembangunan Palangka Raya Indikator Kinerja (Outcome) Program Pembangunan Daerah Sasaran Strategi Arah Kebijakan Bidang Urusan Capaian Kinerja SKPD Penanggung Jawab No. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel Terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel
- 4. Kelurahan sebagai satuan kerja perangkat daerah - 47 kelurahan Peraturan Walikota tentang Standar Bangunan Kantor Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan 1 Dokumen Bangunan Kantor Kecamatan 9 Kantor Bangunan Kantor Kelurahan 40 Kantor Forum Koordinasi camat, lurah, dan aparatur sipil negara unsur kewilayahan secara berkala (triwulanan) dan berkelanjutan - 30 kegiatan Pembinaan pemerintah kecamatan dan kelurahan
- 5. 2 Pengembangan kelembagaan kesejahteraan sosial dan keswadayaan Lembaga kemasyarakatan - 80% Lembaga keagamaan - 80% Lembaga Adat - 80% Pembinaan kemandirian masyarakat Kegiatan sosial kemasyarakatan yang dibina - 80% Pembinaan mental dan spiritual aparatur 120 kegiatan 120 kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an 2 acara 2 acara Seleksi Tilawatil Qur'an 2 acara 2 acara Pawai keagamaan 5 acara 10 acara Peningkatan kemampuan dan keterampilan pencari kerja Pelatihan bagi pencari kerja - 80% Pendataan dan pengawasan tenaga kerja asing Persentase jumlah tenaga kerja asing yang terdata Palangka Raya - 80% Evaluasi dan sinkronisasi produk hukum daerah tentang ketenagakerjaan - 80% 3 Terselenggaranya kerjasama daerah Meningkatkan kinerja kerjasama daerah Peningkatan Kerjasama antarkota (Sister City), dengan Pemerintah, Pihak ketiga, dan organisasi kemasyarakatan di dalam dan luar negeri. Kerjasama antarkota dengan pemerintah dalam dan luar negeri - 8 kota Pembinaan kerjasama daerah Kerjasama antarkota dengan pihak ketiga dalam dan luar negeri - 8 pihak ketiga Kerjasama antarkota dengan organisasi kemasyarakatan dalam dan luar negeri - 8 organisasi Kerjasama kemitraan strategis di bidang pendidikan - 20 kerjasama Kerjasama kemitraan strategis di bidang jasa - 20 kerjasama Kerjasama kemitraan strategis di bidang kepariwisataan - 20 kerjasama Kerjasama kemitraan strategis di bidang kebudayaan - 20 kerjasama Kerjasama kemitraan strategis di bidang kemasyarakatan - 10 kerjasama 4 Penyederhanaan Perizinan Usaha Evaluasi dan sinkronisasi produk hukum daerah tentang perizinan dan non perizinan - 15 prokum Perencanaan Pengembangan Ekonomi Sistem Informasi Pelayanan Perizinan - 1 sistem Penguatan ULP berbasis LPSE - unit tersedia Penguatan kelembagaan perusahaan daerah - unit tersedia Perwujudan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) Evaluasi dan sinkronisasi produk hukum - 15 prokum Pembentukan tim teknis peninjauan lapangan - 5 tim Penguatan kapasitas kelembagaan penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) - 20 kegiatan penguatan Penguatan kualifikasi dan kompetensi indvidu pengelola pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) - 20 kegiatan penguatan Pemberian fasilitas, sarana-prasarana, perlengkapan, dan peralatan pendukung pengelolaan PTSP - unit tersedia Waktu penyelesaian peritem perizinan dan non perizinan - 14 hari, 6 hari Penetapan lokasi dan izin lokasi - 235 lokasi Penguatan upaya pelestarian lingkungan dan dukungan terciptanya kehidupan masyarakat yang Evaluasi dan sinkronisasi produk hukum (prokum) daerah tentang lingkungan hidup - 60 prokum Pembangunan kampung wisata - 36 kampung Meningkatkan kinerja penyelenggaraan administrasi kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan Pembinaan mental dan spritual SDM aparatur dan masyarakat melalui akifitas kerohanian/keagamaan/ kebudayaan Kelembagaan kesejahteraan sosial Pengembangan kemitraan strategis di bidang pendidikan, jasa, kepariwisataan, ekonomi, kebudayaan, dan kemasyarakatan. Terwujudnya penguatan penyelenggaraan administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Meningkatkan kinerja penyelenggaraan administrasi perekonomian dan sumber daya alam Terselenggaranya penguatan penyelenggaraan administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
- 6. Pembentukan kelompok pengawas masyarakat - 36 Pokwasmas Penguatan kelembagaan Tim Serbu Api Kelurahan (TSAK) dan mitigasi bencana serta penanggulangannya Evaluasi dan sinkronisasi kinerja Tim Serbu Api Kelurahan - 47 TSAK Pengembangan Data/Informasi Mitigasi bencana - 188 kegiatan lokus kelurahan Perlindungan dan Evakuasi - 188 kegiatan lokus kelurahan Pencarian dan penyelamatan - 188 kegiatan lokus kelurahan Pemulihan/penyembuhan dan perbaikan/rehabilitasi - 188 kegiatan lokus kelurahan Pengembangan budaya sadar bencana - 188 kegiatan lokus kelurahan 5 Pembangunan sistem informasi manajemen berbasis data/informasi untuk percepatan pelayanan administrasi pembangunan Sistem Data/Informasi pembangunan - Unit sistem Penyelenggaraan pengawasan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah Peraturan walikota tentang pedoman pengawasan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah - 4 prokum Terselenggaranya penguatan penyelenggaraan administrasi Pembangunan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan administrasi pembangunan
- 7. Perumusan perencanaan lingkup sekretariat daerah Dokumentasi pengawasan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah - 4 dokumen Dokumen Renstra 1 dokumen 2 dokumen Penciptaan iklim investasi dan pembangunan inklusif Dokumen RKPD 5 dokumen 5 dokumen Perwujudan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan berbasis potensi keunggulan daerah (PUD) Regulasi produk hukum daerah - 9 prokum 6 Penyusunan informasi/data penyelenggaraan pemerintahan daerah Regulasi produk hukum daerah - 15 prokum Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Pemberitaan dan publikasi aktifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Sistem data/informasi pemerintahan daerah dan pembangunan - 1 unit sistem Jumlah kerjasama surat kabar nasional/lokal - 10 surat kabar Jumlah kerjasama penyiaran radio dan televisi nasional/lokal - 5 penyiaran Website milik pemerintah daerah - 1 website Penguatan kapasitas protokol Jumlah aparatur yang sudah mengikuti diklat keprotokolan - 15 orang Kualitas aparatur protokol bersertifikasi nasional - 15 orang Perumusan regulasi/kebijakan bidang keprotokolan Regulasi produk hukum daerah terkait bidang keprotokolan - 1 prokum Peraturan Walikota tentang SOP Keprotokolan - 1 prokum Evaluasi kinerja protokol Dokumen evaluasi kinerja protokol - 3 prokum Penyiapan sarana dan prasarana aktifitas keprotokolan Sarana dan prasarana aktifitas keprotokolan - unit lengkap Penataan kedudukan protokoler pimpinan daerah Perwali tentang kedudukan protokoler pimpinan daerah - 1 prokum 7 Pengkajian/penelitian (Review) Produk Hukum Dokumen produk hukum daerah - 60 prokum Penataan peraturan perundang- undangan Perumusan produk hukum untuk percepatan pencapaian visi misi dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Dokumen produk hukum daerah - 3 prokum Peningkatan sinergitas penerapan, penegakkan hukum, dan penanganan perkara dengan lembaga lain/perorangan di tingkat daerah maupun nasional Dokumen produk hukum daerah - 3 prokum Penguatan penyelenggaraan penegakkan produk hukum daerah Penyelenggaraan penegakkan produk hukum daerah - 10 kegiatan Penyelenggaraan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum Penyelenggaraan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum - 10 kegiatan Pengembangan kapasitas aparatur bidang hukum Pengembangan kapasitas aparatur bidang hukum - 10 kegiatan Penyelenggaraan fasilitasi, advokasi, supervisi, edukasi, monitoring, dan evaluasi regulasi/kebijakan pemerintahan daerah Penyelenggaraan fasilitasi regulasi/kebijakan pemerintahan daerah - 20 kegiatan Penyelenggaraan advokasi regulasi/kebijakan pemerintahan daerah - 20 kegiatan Penyelenggaraan supervisi regulasi/kebijakan pemerintahan daerah - 20 kegiatan Penyelenggaraan edukasi regulasi/kebijakan pemerintahan daerah - 20 kegiatan Penyelenggaraan monitoring regulasi/kebijakan pemerintahan daerah - 30 kegiatan Penyelenggaraan evaluasi regulasi/kebijakan pemerintahan daerah - 10 kegiatan Tercapainya peningkatan kualitas kebijakan/regulasi Meningkatkan kinerja perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan/regulasi Terselenggaranya Hubungan Kemasyarakatan dan Protokoler Pemerintahan Daerah Meningkatkan kinerja penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan protokol pemerintahan daerah Terselenggaranya penguatan penyelenggaraan administrasi Pembangunan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan administrasi pembangunan
- 8. 8 Penataan Struktur Birokrasi Peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah - 1 prokum Perangkat Kelembagaan dan Kewenangan Peraturan walikota tentang pendelegasian sebagian kewenangan walikota - 1 prokum Peraturan walikota tentang uraian tugas - 1 prokum Percepatan penerapan reformasi birokrasi Roadmap Reformasi Birokrasi - 1 prokum Penataan organisasi - 1 prokum Penataan aparatur sipil negara - 1 prokum Penyempurnaan tata laksana - 1 prokum Penetapan indikator kinerja utama - 1 prokum Komunikasi publik - 1 prokum Monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi - 2 prokum Penilaian Mandiri Percepatan Reformasi Birokrasi (PMPRB) - 1 prokum Pelaksanaan Penilaian Mandiri Percepatan Reformasi Birokrasi (PMPRB) - 10 kegiatan Penerapan 15 bidang SPM dalam perencanaan pembangunan - 2 prokum Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (e- government) Website, email pemerintahan daerah - unit lengkap Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri Peraturan walikota tentang wajib lapor LHKPN - 1 prokum Keputusan walikota tentang pengelola/administrator LHKPN - 5 prokum Pembaharuan data wajib LHKPN - 5 kegiatan Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) berbasis penilaian mandiri (self-assessment) Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan EKPPD - 5 prokum Dokumen hukum daerah evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah - 5 dokumen Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Evaluasi kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) - 5 kegiatan Keputusan Walikota tentang Hasil EKPPD - 1 prokum Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Berbasis Kinerja - 3 prokum Implementasi Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Berbasis Kinerja - 20 kegiatan Penyelenggaraan Pakta Integritas dan penetapan kinerja pemerintahan. Dokumen Pakta Integritas pejabat struktural - Dokumen Pakta Integritas pejabat fungsional Evaluasi penerapan Pakta Integritas - 3 prokum Implementasi Pakta Integritas 5 kegiatan Penegakan disiplin dan kode etik aparatur sipil negara Evaluasi dan sinkronisasi produk hukum daerah berkenaan disiplin dan kode etik aparatur sipil negara - 3 prokum Implementasi Evaluasi dan sinkronisasi produk hukum daerah berkenaan disiplin dan kode etik aparatur sipil negara - 4 kegiatan Penyelenggaraan evaluasi sasaran kerja pegawai (SKP) Produk hukum daerah berkenaan sasaran kinerja pegawai - 5 prokum Jumlah aparatur penyusunan SKP - 1720 asesor 9 Penataan sistem administrasi pimpinan secara elektronik (e-office ) Produk hukum daerah tentang penataan sistem administrasi pimpinan secara elektronik (e-office) - 1 prokum Implementasi Produk hukum daerah tentang penataan sistem administrasi pimpinan secara elektronik (e-office) - 4 kegiatan Terselenggaranya administrasi pimpinan, manajemen keuangan, aset, dan kerumahtanggaan Meningkatkan kinerja administrasi pimpinan, manajemen keuangan, aset dan kerumahtanggaan Terselenggaranya percepatan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Terselenggaranya percepatan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi
- 9. Penatausahaan keuangan berbasis akrual dan modul aset Produk hukum daerah tentang penatausahaan keuangan berbasis akrual dan modul aset - 3 prokum Peningkatan dan Pengembangan Pegelolaan Keuangan Daerah Pembangunan sistem penatausahaan keuangan berbasis akrual dan modul aset - unit tersedia Pembangunan kapasitas aparatur terkait penatausahaan keuangan berbasis akrual dan modul aset - 860 operator Implementasi penatausahaan keuangan berbasis akrual dan modul aset - 5 kegiatan Evaluasi implementasi penatausahaan keuangan berbasis akrual dan modul aset - 5 kegiatan Rapat koordinasi teknis penatausahaan keuangan dan pengamanan aset secara berkala (tahunan/semesteran/triwulanan) Rapat koordinasi teknis penatausahaan keuangan - 5 kegiatan Rapat teknis pengaman aset - 20 kegiatan Rapat koordinasi teknis hasil temuan pemeriksaan (semesteran) Rapat koordinasi teknis penyelesaian hasil temuan pemeriksaan - 10 kegiatan Terselenggaranya administrasi pimpinan, manajemen keuangan, aset, dan kerumahtanggaan Meningkatkan kinerja administrasi pimpinan, manajemen keuangan, aset dan kerumahtanggaan
- 10. Pertemuan berkala (bulanan) skpd pengelola pajak dan retribusi daerah (PDRD) pertemuan berkala skpd pengelola pajak dan retribusi daerah (PDRD) - 60 kegiatan Pemantauan dan supervisi tindak lanjut hasil temuan inspektorat provinsi, BPKP, dan BPK Perwali tentang pemantauan dan supervisi tindak lanjut hasil temuan inspektorat provinsi, BPKP, dan BPK - 9 prokum Implementasi pemantauan dan supervisi tindak lanjut hasil temuan inspektorat provinsi, BPKP, dan BPK - 25 kegiatan Dokumen tindak lanjut hasil temuan inspektorat provinsi, BPKP, dan BPK - 25 dokumen Pengelolaan kerumahtanggaan pimpinan dan unit perkantoran secara profesional Produk hukum tentang pengelolaan kerumahtanggaan pimpinan dan unit perkantoran secara profesional - 2 prokum Implementasi pengelolaan kerumahtanggaan pimpinan dan unit perkantoran secara profesional - 4 kegiatan Dokumen pengelolaan kerumahtanggaan pimpinan dan unit perkantoran secara profesional - 4 dokumen Pemantapan sarana dan prasarana, peralatan/perlengkapan, infrastruktur, dan fasilitas demi peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Produk hukum daerah tentang pemantapan sarana dan prasarana, peralatan/perlengkapan, infrastruktur, dan fasilitas demi peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah - 2 prokum Implementasi pemantapan sarana dan prasarana, peralatan/perlengkapan, infrastruktur, dan fasilitas demi peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah - 4 kegiatan Dokumen hasil pemantapan sarana dan prasarana, peralatan/perlengkapan, infrastruktur, dan fasilitas demi peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah - 4 kegiatan Evaluasi pemantapan sarana dan prasarana, peralatan/perlengkapan, infrastruktur, dan fasilitas demi peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah - 4 dokumen Penyelenggaraan fasilitasi administrasi, teknis- operasional, dan manajerial dinas dan lembaga teknis daerah Produk hukum daerah penyelenggaraan fasilitasi administrasi, teknis-operasional, dan manajerial dinas dan lembaga teknis daerah - 2 prokum Implementasi penyelenggaraan fasilitasi administrasi, teknis-operasional, dan manajerial dinas dan lembaga teknis daerah - 4 kegiatan Dokumentasi penyelenggaraan fasilitasi administrasi, teknis-operasional, dan manajerial dinas dan lembaga teknis daerah - 4 dokumen Evaluasi penyelenggaraan fasilitasi administrasi, teknis-operasional, dan manajerial dinas dan lembaga teknis daerah - 4 dokumen Penguatan peran Staf Ahli Walikota Palangka Raya Produk hukum daerah berkenaan penguatan kapasitas kelembagaan staf ahli - 1 prokum Fasilitasi/asistensi/supervisi/edukasi penguatan peran Staf Ahli Walikota Palangka Raya - 60 kegiatan Monitoring/evaluasi penguatan peran Staf Ahli Walikota Palangka Raya - 4 kegiatan Pembangunan basis data dan pendokumentasian peran Staf Ahli Walikota Palangka Raya - 1 unit basis data dan 4 dokumen
- 11. 10 Pengembangan kapasitas aparatur melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, seminar, lokakarya/sejenisnya. Pendidikan formal jenjang S-1, S-2, dan S-3 - 144 orang Pendidikan kedinasan SDM ASN berpendidikan S-1 - 40 orang SDM ASN berpendidikan S-2 - 100 orang SDM ASN berpendidikan S-3 - 4 orang Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (Diklatpim) - 204 orang Dilatpim Tingkat I - 4 orang Dilatpim Tingkat II - 20 orang Dilatpim Tingkat III - 60 orang Dilatpim Tingkat IV - 120 orang Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang inovatif, berkualitas, berkompeten, profesional dan berbudaya kerja Terwujudnya SDM Aparatur Sipil Negara dan masyarakat (selektif) yang inovatif, berkualitas, berkompeten, profesional dan
- 12. Pendidikan dan pelatihan fungsional ASN - 100 orang Pendidikan dan pelatihan lain-lain (Lemhanas) - 4 orang Pembinaan karir aparatur - 200 orang Pembinaan dan pengembangan aparatur Promosi Jabatan Pimpinan Tinggi - 8 orang Promosi Jabatan Administrator - 42 orang Promosi Jabatan Pengawas - 160 orang Pemberian insentif aparatur sipil negara untuk wilayah terpencil, tertinggal, terbelakang, dan tidak diminati - 3 prokum Implementasi pemberian insentif aparatur sipil negara (pasn kecamatan/kelurahan, tenaga kesehatan, tenaga kependidikan, dan tenaga penyuluh lapangan) untuk wilayah terpencil, tertinggal, terbelakang, dan tidak diminati - 4 kegiatan Evaluasi pemberian insentif aparatur sipil negara untuk wilayah terpencil, tertinggal, terbelakang, dan tidak diminati - 4 kegiatan Dokumen hasil pemberian insentif aparatur sipil negara untuk wilayah terpencil, tertinggal, terbelakang, dan tidak diminati - 4 kegiatan Pengembangan kapasitas masyarakat (selektif) melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, seminar, lokakarya/sejenisnya. Bantuan pendidikan kepada masyarakat berprestasi/inovatif/kreatif/tidak mampu - 40 orang Pembinaan dan pengembangan non aparatur
- 13. Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Urusan Wajib 1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Sekretariat Daerah Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dialog/audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat dan organisasi sosial dan kemasyarakatan - 6 pertemua n 300 6 pertemua n 300 6 pertemua n 400 6 pertemua n 500 6 pertemua n 600 30 pertemua n 2.100 Kunjungan kerja pejabat negara/departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri 60 12 120 15 225 20 400 25 625 30 300 102 kunjunga n 1.670 Rapat koordinasi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah - 4 rapat 200 4 rapat 300 4 rapat 400 4 rapat 450 4 rapat 500 20 rapat 1.850 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah - 3 rapat 300 3 rapat 375 3 rapat 450 3 rapat 525 3 rapat 600 15 rapat 2.250 Kunjungan kerja/inspeksi Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya 6 kunjunga n 120 6 kunjunga n 132 6 kunjunga n 150 6 kunjunga n 162 6 kunjunga n 168 30 kunjunga n 732 Koordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah daerah lain 15 kegiatan 600 15 kegiatan 720 15 kegiatan 840 15 kegiatan 900 15 kegiatan 1.020 60 kegiatan 4.080 Pelaksanaan APEKSI 1 rakernas, 3 rakerwil, 4 rapat 250 1 rakernas, 3 rakerwil, 4 rapat 600 1 munas, 1 rakernas, 3 rakerwil, 5 rapat 450 1 rakernas, 3 rakerwil, 4 rapat 500 1 rakernas, 3 rakerwil, 4 rapat 550 1 Munas, 5 Rakernas , 15 Rakerwil Komwil V, 21 Rapat penyiapa n/ evaluasi 2.350 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban serta Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 10 laporan 2 laporan 45 3 laporan 175 3 laporan 250 3 laporan 280 3 laporan 310 15 laporan 1.060 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Penetapan Kinerja, Monitoring dan evaluasi tata kelola pemerintah 10 kegiatan 2 kegiatan 175 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 15 kegiatan 175 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat - - 1 kegiatan 100 1 kegiatan 110 1 kegiatan 120 1 kegiatan 130 4 kegiatan 460 Sertifikasi tanah milik pemerintah daerah 20% 1.000 20% 1.500 20% 2.000 20% 2.500 80% 7.000 Persentase luas tanah bersertifikat 3,35% 20% 150 20% 200 20% 300 20% 400 80% 1.050 Penyelesaian konflik- konflik pertanahan Penyelesaian kasus tanah negara 75 16 70 20% 500 20% 600 20% 650 700 80% 2.520 Pembakuan Nama Rupabumi Peraturan Walikota tentang Pembakuan Nama Rupabumi - 1 dokumen 45 1 dokumen 250 1 dokumen 400 1 dokumen 500 1 dokumen 550 5 Dokumen 1.745 BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Tahun ke-3 2016 Tahun ke-4 2017 Tahun ke-5 2018 Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD Penanggung Jawab Tahun ke-1 1 2014 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2018) Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Priorotas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Palangka Raya Tahun ke-2 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Pembangunan sistem pendaftaran tanah 2015 Kode Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan
- 14. Pemekaran kecamatan dan kelurahan Peraturan Daerah tentang pemekaran wilayah administratif pemerintah kecamatan dan Kelurahan - 1 Dokumen 820 - - - - 1 Dokumen 820 Peraturan Walikota mengenai Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota dari SKPD teknis kepada Kecamatan dan Kelurahan - 2 dokumen 150 2 Dokumen 150 Evaluasi pelimpahan sebagian kewenangan walikota dari SKPD teknis kepada Kecamatan dan Kelurahan - - 2 200 2 300 2 400 2 500 8 kegiatan 1.400 Produk hukum daerah pemerintahan kecamatan dan kelurahan 15 15 15 18 180 22 264 22 330 22 440 99 1.229 Persentase kecamatan yang melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) - - 50% 5.000 25% 2.500 25% 2.500 30 100% 10.000 Kelurahan sebagai satuan kerja perangkat daerah - 47 keluraha n 1.500 47 keluraha n 1.500 Peraturan Walikota tentang Standar Bangunan Kantor Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan - - 1 dokumen 250 - - - 1 Dokumen 250 Bangunan Kantor Kecamatan - - 2 kantor 6.000 2 kantor 7.000 3 kantor 12.000 2 kantor 10.000 9 Kantor 35.000 Bangunan Kantor Kelurahan - - 10 kantor 20.000 10 kantor 23.000 13 kantor 32.500 14 kantor 38.500 47 Kantor 114.000 Pembinaan pemerintah kecamatan dan kelurahan Forum Koordinasi camat, lurah, dan aparatur sipil negara unsur kewilayahan secara berkala (dua bulan sekali) dan berkelanjutan - - 6 kegiatan 450 6 kegiatan 510 6 kegiatan 570 6 kegiatan 600 24 kegiatan 2.130 Lembaga kemasyarakatan - 20% 100 20% 150 20% 200 20% 250 80% 700 Lembaga keagamaan - 20% 100 20% 150 20% 200 20% 250 80% 700 Lembaga Adat - 20% 100 20% 150 20% 200 20% 250 80% 700 Kegiatan sosial kemasyarakatan yang dibina - 20% 300 20% 350 20% 400 20% 450 80% 1.500 Pembinaan mental dan spiritual aparatur 120 kegiatan 24 kegiatan 240 24 kegiatan 360 24 kegiatan 480 24 kegiatan 580 96 kegiatan 1.660 Musabaqah Tilawatil Qur'an 2 acara 1 acara 300 1 acara 350 2 acara 650 Seleksi Tilawatil Qur'an 2 acara 1 acara 300 1 acara 350 2 acara 650 Pawai keagamaan 5 acara 1 acara 34 3 acara 150 3 acara 180 3 acara 210 3 acara 240 10 acara 814 Pelatihan bagi pencari kerja - 20% 200 20% 250 20% 300 20% 400 80% 1.150 Persentase jumlah tenaga kerja asing yang terdata Palangka Raya - 20% 200 20% 250 20% 300 20% 400 80% 1.150 Evaluasi dan sinkronisasi produk hukum daerah tentang ketenagakerjaan - 20% 250 20% 300 20% 350 20% 400 80% 1.300 Pembinaan kerjasama daerah Kerjasama antarkota dengan pemerintah dalam dan luar negeri - 2 kota 400 2 kota 500 2 kota 600 2 kota 700 8 kota 2.200 Kerjasama antarkota dengan pihak ketiga dalam dan luar negeri - 2 pihak 400 2 pihak 500 2 pihak 600 2 pihak 700 8 pihak ketiga 2.200 Kerjasama antarkota dengan organisasi kemasyarakatan dalam dan luar negeri - 2 organisa si 300 2 organisa si 400 2 organisa si 500 2 organisa si 600 8 organisa si 1.800 Kerjasama kemitraan strategis di bidang pendidikan - 5 kerjasam a 250 5 kerjasam a 300 5 kerjasam a 350 5 kerjasam a 400 20 kerjasam a 1.300 Kerjasama kemitraan strategis di bidang jasa - 5 kerjasam a 250 5 kerjasam a 300 5 kerjasam a 350 5 kerjasam a 400 20 kerjasam a 1.300 Kelembagaan kesejahteraan sosial
- 15. Kerjasama kemitraan strategis di bidang kepariwisataan - 5 kerjasam a 250 5 kerjasam a 300 5 kerjasam a 350 5 kerjasam a 400 20 kerjasam a 1.300 Kerjasama kemitraan strategis di bidang kebudayaan - 5 kerjasam a 250 5 kerjasam a 300 5 kerjasam a 350 5 kerjasam a 400 20 kerjasam a 1.300 Kerjasama kemitraan strategis di bidang kemasyarakatan - 3 kerjasam a 120 3 kerjasam a 150 2 kerjasam a 120 2 kerjasam a 140 10 kerjasam a 530 Perencanaan Pengembangan Ekonomi Evaluasi dan sinkronisasi produk hukum daerah tentang perizinan dan non perizinan - 4 prokum 160 4 prokum 200 4 prokum 240 3 prokum 210 15 prokum 810 Sistem Informasi Pelayanan Perizinan - 1 sistem 250 1 sistem 250 Penguatan ULP berbasis LPSE - 1 paket 300 1 paket 400 1 paket 500 1 paket 600 1 paket 700 unit lengkap 2.500 Penguatan kelembagaan perusahaan daerah - 1 paket 42 1 paket 250 1 paket 300 1 paket 350 1 paket 400 unit lengkap 1.342 Evaluasi dan sinkronisasi produk hukum - 4 prokum 200 4 prokum 240 4 prokum 280 3 prokum 240 15 prokum 960 Pembentukan tim teknis peninjauan lapangan - 1 tim 175 1 tim 200 1 tim 250 1 tim 300 1 tim 350 5 tim 1.275 Penguatan kapasitas kelembagaan penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) - 5 kegiatan 200 5 kegiatan 250 5 kegiatan 300 5 kegiatan 350 20 kegiatan penguata n 1.100 Penguatan kualifikasi dan kompetensi indvidu pengelola pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) - 5 75 5 100 5 125 5 150 20 orang 450 Pemberian fasilitas, sarana- prasarana, perlengkapan, dan peralatan pendukung pengelolaan PTSP - 1 paket 400 1 paket 425 1 paket 450 1 paket 475 unit tersedia 1.750 Waktu penyelesaian peritem perizinan dan non perizinan - 30 hari; 20 hari 250 25 hari; 14 hari 300 20 hari; 10 hari 350 17 hari; 8 hari 400 14 hari, 6 hari 1.300 Penetapan lokasi dan izin lokasi - 60 lokasi 600 60 lokasi 900 60 lokasi 1.200 55 kegiatan 1.375 235 lokasi 4.075 Evaluasi dan sinkronisasi produk hukum (prokum) daerah tentang lingkungan hidup - 15 prokum 375 15 prokum 450 15 prokum 525 15 prokum 700 60 prokum 2.050 Pembangunan kampung wisata - 9 kampung 900 9 kampung 1.080 9 kampung 1.350 9 kampung 1.575 36 kampung 4.905 Pembentukan kelompok pengawas masyarakat - 9 kelompok 450 9 kelompok 540 9 kelompok 675 9 kelompok 786 36 Pokwasm as 2.451 Pengembangan Data/Informasi Evaluasi dan sinkronisasi kinerja Tim Serbu Api Kelurahan - 47 TSAK 940 47 TSAK 940 Mitigasi bencana - 47 kegiatan 470 47 kegiatan 705 47 kegiatan 940 47 kegiatan 1.175 188 kegiatan lokus keluraha n 3.290 Perlindungan dan Evakuasi - 47 kegiatan 470 47 kegiatan 705 47 kegiatan 940 47 kegiatan 1.175 188 kegiatan lokus keluraha n 3.290 Pencarian dan penyelamatan - 47 kegiatan 470 47 kegiatan 705 47 kegiatan 940 47 kegiatan 1.175 188 kegiatan lokus keluraha n 3.290 Pemulihan/penyembuhan dan perbaikan/rehabilitasi - 47 kegiatan 470 47 kegiatan 705 47 kegiatan 940 47 kegiatan 1.175 188 kegiatan lokus keluraha n 3.290
- 16. Pengembangan budaya sadar bencana - 47 kegiatan 470 47 kegiatan 705 47 kegiatan 940 47 kegiatan 1.175 188 kegiatan lokus keluraha n 3.290 Sistem Data/Informasi pembangunan - 1 paket 50 1 paket 60 1 paket 70 1 paket 80 Unit sistem 260 Peraturan walikota tentang pedoman pengawasan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah - 1 prokum 50 1 prokum 60 1 prokum 70 1 prokum 80 4 prokum 260 Dokumentasi pengawasan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah - 1 dokumen 50 1 dokumen 60 1 dokumen 70 1 dokumen 80 4 dokumen 260 Dokumen Renstra 1 dokumen 1 dokumen 30 1 dokumen 100 2 dokumen 130 Dokumen RKPD 5 dokumen 1 dokumen 75 1 dokumen 100 1 dokumen 125 1 dokumen 150 1 dokumen 175 5 dokumen 625 Regulasi produk hukum daerah - 1 prokum 40 2 prokum 100 2 prokum 120 2 prokum 140 2 prokum 160 9 prokum 560 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Regulasi produk hukum daerah - 3 prokum 120 3 prokum 150 3 prokum 180 3 prokum 210 3 prokum 320 15 prokum 980 Sistem data/informasi pemerintahan daerah dan pembangunan - 1 unit 500 1 unit sistem 500 Jumlah kerjasama surat kabar nasional/lokal - 10 surat kabar 135 10 surat kabar 150 10 surat kabar 175 10 surat kabar 200 10 surat kabar 225 50 surat kabar 885 Jumlah kerjasama penyiaran radio dan televisi nasional/lokal - 2 penyiara n 517 5 penyiara n 600 5 penyiara n 625 5 penyiara n 650 5 penyiara n 675 20 penyiara n 3.067 Website milik pemerintah daerah - 1 website 400 1 website 400 Jumlah aparatur yang sudah mengikuti diklat keprotokolan - 5 orang 100 5 orang 125 5 orang 150 15 orang 375 Kualitas aparatur protokol bersertifikasi nasional - 5 orang 100 5 orang 125 5 orang 150 15 orang 375 Regulasi produk hukum daerah terkait bidang keprotokolan - 1 prokum 50 1 prokum 50 Peraturan Walikota tentang SOP Keprotokolan - 1 prokum 50 1 prokum 50 Dokumen evaluasi kinerja protokol - 3 prokum 150 3 prokum 150 Sarana dan prasarana aktifitas keprotokolan - 1 paket 99 1 paket 300 1 paket 350 1 paket 400 1 paket 450 unit lengkap 1.599 Perwali tentang kedudukan protokoler pimpinan daerah - 1 prokum 50 1 prokum 50 Penataan peraturan perundang-undangan Dokumen produk hukum daerah - 15 prokum 300 15 prokum 375 15 prokum 450 15 prokum 525 60 prokum 1.650 Dokumen produk hukum daerah - 3 prokum 150 3 prokum 150 Dokumen produk hukum daerah - 3 prokum 150 3 prokum 150 Penyelenggaraan penegakkan produk hukum daerah - 2 produk 100 2 produk 100 2 produk 120 2 produk 140 2 produk 160 10 kegiatan 620 Penyelenggaraan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum - 2 kegiatan 100 2 kegiatan 120 2 kegiatan 140 2 kegiatan 160 2 kegiatan 180 10 kegiatan 700 Pengembangan kapasitas aparatur bidang hukum - 2 kegiatan 80 2 kegiatan 100 2 kegiatan 120 2 kegiatan 140 2 kegiatan 160 10 kegiatan 600 Penyelenggaraan fasilitasi regulasi/kebijakan pemerintahan daerah - 4 kegiatan 100 4 kegiatan 120 4 kegiatan 140 4 kegiatan 160 4 kegiatan 180 20 kegiatan 700 Penyelenggaraan advokasi regulasi/kebijakan pemerintahan daerah - 4 kegiatan 120 4 kegiatan 140 4 kegiatan 160 4 kegiatan 180 4 kegiatan 200 20 kegiatan 800 Penyelenggaraan supervisi regulasi/kebijakan pemerintahan daerah - 4 kegiatan 120 4 kegiatan 140 4 kegiatan 160 4 kegiatan 180 4 kegiatan 200 20 kegiatan 800 Penyelenggaraan edukasi regulasi/kebijakan pemerintahan daerah - 4 kegiatan 120 4 kegiatan 140 4 kegiatan 160 4 kegiatan 180 4 kegiatan 200 20 kegiatan 800
- 17. Penyelenggaraan monitoring regulasi/kebijakan pemerintahan daerah - 6 kegiatan 120 6 kegiatan 150 6 kegiatan 180 6 kegiatan 210 6 kegiatan 240 30 kegiatan 900 Penyelenggaraan evaluasi regulasi/kebijakan pemerintahan daerah - 2 kegiatan 80 2 kegiatan 90 2 kegiatan 100 2 kegiatan 110 2 kegiatan 120 10 kegiatan 500 Perangkat Kelembagaan dan Kewenangan Peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah - 1 prokum 50 1 prokum 50 Peraturan walikota tentang pendelegasian sebagian kewenangan walikota - 1 prokum 50 1 prokum 50 Peraturan walikota tentang uraian tugas - 1 prokum 50 1 prokum 50 Roadmap Reformasi Birokrasi - 1 prokum 80 1 prokum 80 Penataan organisasi - 1 prokum 100 1 prokum 100 Penataan aparatur sipil negara - 1 prokum 200 1 prokum 200 Penyempurnaan tata laksana - 1 prokum 200 1 prokum 200 Penetapan indikator kinerja utama - 1 prokum 200 1 prokum 200 Komunikasi publik - 1 prokum 250 1 prokum 250 Monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi - 2 prokum 400 2 prokum 400 Penilaian Mandiri Percepatan Reformasi Birokrasi (PMPRB) - 1 prokum 200 1 prokum 200 Pelaksanaan Penilaian Mandiri Percepatan Reformasi Birokrasi (PMPRB) - 2 kegiatan 100 2 kegiatan 120 2 kegiatan 140 2 kegiatan 160 2 kegiatan 180 10 kegiatan 700 Penerapan 15 bidang SPM dalam perencanaan pembangunan - 2 prokum 200 1 prokum 110 1 prokum 120 1 prokum 140 5 prokum 570 Website, email pemerintahan daerah - 1 paket 400 1 paket 400 1 paket 400 1 paket 400 unit lengkap 1.600 Peraturan walikota tentang wajib lapor LHKPN - 1 prokum 45 1 prokum 45 Keputusan walikota tentang pengelola/administrator LHKPN - 1 prokum 70 1 prokum 80 1 prokum 90 1 prokum 100 1 prokum 110 5 prokum 450 Pembaharuan data wajib LHKPN - 1 kegiatan 70 1 kegiatan 80 1 kegiatan 90 1 kegiatan 100 1 kegiatan 110 5 kegiatan 450 Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan EKPPD - 1 prokum 70 1 prokum 80 1 prokum 90 1 prokum 100 1 prokum 110 5 prokum 450 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Dokumen hukum daerah evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah - 1 dokumen 70 1 dokumen 80 1 dokumen 90 1 dokumen 100 1 dokumen 110 5 dokumen 450 Evaluasi kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) - 1 kegiatan 70 1 kegiatan 80 1 kegiatan 90 1 kegiatan 100 1 kegiatan 110 5 kegiatan 450 Keputusan Walikota tentang Hasil EKPPD - 1 prokum 80 1 prokum 80 Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Berbasis Kinerja - 3 prokum 150 2 prokum 120 2 prokum 140 2 prokum 160 9 prokum 570 Implementasi Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Berbasis Kinerja - 1 kegiatan 100 1 kegiatan 110 1 kegiatan 120 1 kegiatan 130 4 kegiatan 460 Dokumen Pakta Integritas pejabat struktural - 856 856 856 860 856 870 856 870 3424 orang 3.456 Dokumen Pakta Integritas pejabat fungsional 400 800 500 1000 400 800 500 1.000 1200 orang 3.600 Evaluasi penerapan Pakta Integritas - 3 prokum 150 3 prokum 150 Implementasi Pakta Integritas 1 kegiatan 70 1 kegiatan 80 1 kegiatan 90 1 kegiatan 100 4 kegiatan 340 Evaluasi dan sinkronisasi produk hukum daerah berkenaan disiplin dan kode etik aparatur sipil negara - 3 prokum 210 3 prokum 210 Implementasi Evaluasi dan sinkronisasi produk hukum daerah berkenaan disiplin dan kode etik aparatur sipil negara - 1 kegiatan 60 1 kegiatan 70 1 kegiatan 80 1 kegiatan 90 4 kegiatan 300
- 18. Produk hukum daerah berkenaan sasaran kinerja pegawai - 5 350 5 prokum 350 Jumlah aparatur penyusunan SKP - 430 860 430 860 430 860 430 860 1720 assesor 3.440 Produk hukum daerah tentang penataan sistem administrasi pimpinan secara elektronik (e-office) - 1 prokum 70 1 prokum 70 Implementasi Produk hukum daerah tentang penataan sistem administrasi pimpinan secara elektronik (e-office) - 1 kegiatan 100 110 120 1 kegiatan 130 1 kegiatan 140 4 kegiatan 490 Peningkatan dan Pengembangan Pegelolaan Keuangan Daerah Produk hukum daerah tentang penatausahaan keuangan berbasis akrual dan modul aset - 3 prokum 210 3 prokum 210 Pembangunan sistem penatausahaan keuangan berbasis akrual dan modul aset - 1 paket 70 1 paket 80 1 paket 90 1 paket 100 unit tersedia 340 Pembangunan kapasitas aparatur terkait penatausahaan keuangan berbasis akrual dan modul aset - 215 215 215 430 215 215 860 operator 645 Implementasi penatausahaan keuangan berbasis akrual dan modul aset - 1 kegiatan 150 1 kegiatan 180 1 kegiatan 210 1 kegiatan 240 4 kegiatan 780 Evaluasi implementasi penatausahaan keuangan berbasis akrual dan modul aset - 1 kegiatan 150 1 kegiatan 180 1 kegiatan 210 1 kegiatan 240 4 kegiatan 780 Rapat koordinasi teknis penatausahaan keuangan - 1 kegiatan 150 1 kegiatan 180 1 kegiatan 210 1 kegiatan 240 4 kegiatan 780 Rapat teknis pengamanan aset - 5 kegiatan 70 5 kegiatan 80 5 kegiatan 90 5 kegiatan 100 20 kegiatan 340 Rapat koordinasi teknis penyelesaian hasil temuan pemeriksaan - 2 kegiatan 100 2 kegiatan 120 2 kegiatan 140 2 kegiatan 160 2 kegiatan 180 10 kegiatan 700 pertemuan berkala skpd pengelola pajak dan retribusi daerah (PDRD) - 15 kegiatan 150 15 kegiatan 170 15 kegiatan 190 15 kegiatan 210 60 kegiatan 720 Perwali tentang pemantauan dan supervisi tindak lanjut hasil temuan inspektorat provinsi, BPKP, dan BPK - 9 prokum 450 9 prokum 450 Implementasi pemantauan dan supervisi tindak lanjut hasil temuan inspektorat provinsi, BPKP, dan BPK - 5 kegiatan 200 5 kegiatan 250 5 kegiatan 300 5 kegiatan 350 5 kegiatan 400 25 kegiatan 1.500 Dokumen tindak lanjut hasil temuan inspektorat provinsi, BPKP, dan BPK - 5 dokumen 200 5 dokumen 250 5 dokumen 300 5 dokumen 350 5 dokumen 400 25 dokumen 1.500 Produk hukum tentang pengelolaan kerumahtanggaan pimpinan dan unit perkantoran secara profesional - 2 prokum 100 2 prokum 100 Implementasi pengelolaan kerumahtanggaan pimpinan dan unit perkantoran secara profesional - 1 kegiatan 300 1 kegiatan 320 1 kegiatan 340 1 kegiatan 360 4 kegiatan 1.320 Dokumen pengelolaan kerumahtanggaan pimpinan dan unit perkantoran secara profesional - 1 dokumen 300 1 dokumen 320 1 dokumen 340 1 dokumen 360 4 dokumen 1.320 Produk hukum daerah tentang pemantapan sarana dan prasarana, peralatan/perlengkapan, infrastruktur, dan fasilitas demi peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah - 2 prokum 100 2 prokum 100
- 19. Implementasi pemantapan sarana dan prasarana, peralatan/perlengkapan, infrastruktur, dan fasilitas demi peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah - 1 kegiatan 500 1 kegiatan 510 1 kegiatan 520 1 kegiatan 530 4 kegiatan 2.060 Dokumen hasil pemantapan sarana dan prasarana, peralatan/perlengkapan, infrastruktur, dan fasilitas demi peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah - 1 dokumen 500 1 dokumen 510 1 dokumen 520 1 dokumen 530 4 dokumen 2.060 Evaluasi pemantapan sarana dan prasarana, peralatan/perlengkapan, infrastruktur, dan fasilitas demi peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah - 1 dokumen 500 1 dokumen 510 1 dokumen 520 1 dokumen 530 4 dokumen 2.060 Produk hukum daerah penyelenggaraan fasilitasi administrasi, teknis-operasional, dan manajerial dinas dan lembaga teknis daerah - 2 prokum 70 2 prokum 70 Implementasi penyelenggaraan fasilitasi administrasi, teknis- operasional, dan manajerial dinas dan lembaga teknis daerah - 1 kegiatan 70 1 kegiatan 80 1 kegiatan 90 1 kegiatan 100 4 kegiatan 340 Dokumentasi penyelenggaraan fasilitasi administrasi, teknis- operasional, dan manajerial dinas dan lembaga teknis daerah - 1 dokumen 70 1 dokumen 80 1 dokumen 90 1 dokumen 100 4 dokumen 340
- 20. Evaluasi penyelenggaraan fasilitasi administrasi, teknis-operasional, dan manajerial dinas dan lembaga teknis daerah - 1 dokumen 70 1 dokumen 80 1 dokumen 90 1 dokumen 100 4 dokumen 340 Produk hukum daerah berkenaan penguatan kapasitas kelembagaan staf ahli - 1 prokum 70 1 prokum 70 Fasilitasi/asistensi/supervisi/edukasi penguatan peran Staf Ahli Walikota Palangka Raya - 15 kegiatan 600 15 kegiatan 675 15 kegiatan 750 15 kegiatan 825 60 kegiatan 2.850 Monitoring/evaluasi penguatan peran Staf Ahli Walikota Palangka Raya - 1 kegiatan 70 1 kegiatan 80 1 kegiatan 90 1 kegiatan 100 4 kegiatan 340 Pembangunan basis data dan pendokumentasian peran Staf Ahli Walikota Palangka Raya - 1 unit basis data dan 1 dokumen 100 1 dokumen 110 1 dokumen 120 1 dokumen 130 1 unit basis data dan 4 dokumen 460 Pendidikan kedinasan Pendidikan formal jenjang S-1, S-2, dan S-3 - 36 505 36 650 36 670 36 690 144 orang 2.515 SDM ASN berpendidikan S-1 - 10 100 10 110 10 120 10 130 40 orang 460 SDM ASN berpendidikan S-2 - 25 500 25 510 25 520 25 530 100 orang 2.060 SDM ASN berpendidikan S-3 - 1 30 1 30 1 30 1 30 4 orang 120 Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (Diklatpim) - 61 610 61 610 61 610 61 610 204 orang 2.440 Dilatpim Tingkat I - 1 100 1 100 1 100 1 100 4 orang 400 Dilatpim Tingkat II - 5 350 5 350 5 350 5 350 20 orang 1.400 Dilatpim Tingkat III - 15 750 15 750 15 750 15 750 60 orang 3.000 Dilatpim Tingkat IV - 40 1000 40 1000 40 1000 40 1000 120 orang 4.000 Pendidikan dan pelatihan fungsional ASN - 25 400 25 410 25 420 25 430 100 orang 1.660 Pendidikan dan pelatihan lain-lain (Lemhanas) - 1 125 1 130 1 135 1 140 4 orang 530 Pembinaan dan pengembangan aparatur Pembinaan karir aparatur - 50 400 50 420 50 440 50 460 200 orang 1.720 Promosi Jabatan Pimpinan Tinggi - 8 160 8 orang 160 Promosi Jabatan Administrator - 8 8 100 8 110 8 120 42 orang 330 Promosi Jabatan Pengawas - 40 40 400 40 400 40 400 160 orang 1.200 Pemberian insentif aparatur sipil negara untuk wilayah terpencil, tertinggal, terbelakang, dan tidak diminati - 3 prokum 210 3 prokum 210 Implementasi pemberian insentif aparatur sipil negara (pasn kecamatan/kelurahan, tenaga kesehatan, tenaga kependidikan, dan tenaga penyuluh lapangan) untuk wilayah terpencil, tertinggal, terbelakang, dan tidak diminati - 1 kegiatan 1000 1 kegiatan 1500 1 kegiatan 2000 1 kegiatan 2500 4 kegiatan 7.000 Evaluasi pemberian insentif aparatur sipil negara untuk wilayah terpencil, tertinggal, terbelakang, dan tidak diminati - 1 kegiatan 70 1 kegiatan 80 1 kegiatan 90 1 kegiatan 100 4 kegiatan 340 Dokumen hasil pemberian insentif aparatur sipil negara untuk wilayah terpencil, tertinggal, terbelakang, dan tidak diminati - 1 kegiatan 70 1 kegiatan 80 1 kegiatan 90 1 kegiatan 100 4 kegiatan 340 Pembinaan dan pengembangan non aparatur Bantuan pendidikan kepada masyarakat berprestasi/inovatif/kreatif/tidak mampu - 25 250 50 500 75 750 100 1000 250 orang 2.500
- 21. Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1 Dialog/audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat dan organisasi sosial dan kemasyarakatan - 6 pertemuan 6 pertemuan 6 pertemuan 6 pertemuan 6 pertemuan 30 pertemuan 2 Kunjungan kerja pejabat negara/departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri 60 12 15 20 25 30 102 kunjungan 3 Rapat koordinasi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah - 4 rapat 4 rapat 4 rapat 4 rapat 4 rapat 20 rapat 4 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah - 3 rapat 3 rapat 3 rapat 3 rapat 3 rapat 15 rapat 5 Kunjungan kerja/inspeksi Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya 6 kunjungan 6 kunjungan 6 kunjungan 6 kunjungan 6 kunjungan 30 kunjungan 6 Koordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah daerah lain 15 kegiatan 15 kegiatan 15 kegiatan 15 kegiatan 15 kegiatan 60 kegiatan 7 Pelaksanaan APEKSI 1 rakernas, 3 rakerwil, 4 rapat 1 rakernas, 3 rakerwil, 4 rapat 1 munas, 1 rakernas, 3 rakerwil, 5 rapat 1 rakernas, 3 rakerwil, 4 rapat 1 rakernas, 3 rakerwil, 4 rapat 1 Munas, 5 Rakernas, 15 Rakerwil Komwil V, 21 Rapat penyiapan/ evaluasi 8 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban serta Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 10 laporan 2 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan 15 laporan 9 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Penetapan Kinerja, Monitoring dan evaluasi tata kelola pemerintah 10 kegiatan 2 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 15 kegiatan 10 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat - - 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 4 kegiatan No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Kondisi Awal RPJMD Target Capaian Setiap Tahun BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA Tabel 9.1 Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
- 22. 11 Sertifikasi tanah milik pemerintah daerah 20% 20% 20% 20% 80% 12 Persentase luas tanah bersertifikat 3,35% 20% 20% 20% 20% 80% 13 Penyelesaian kasus tanah negara 75 16 20% 20% 20% 80% 14 Peraturan Walikota tentang Pembakuan Nama Rupabumi - 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 5 Dokumen 15 Peraturan Daerah tentang pemekaran wilayah administratif pemerintah kecamatan dan Kelurahan - 1 Dokumen - - - - 1 Dokumen 16 Peraturan Walikota mengenai Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota dari SKPD teknis kepada Kecamatan dan Kelurahan - 2 dokumen 2 Dokumen 17 Evaluasi pelimpahan sebagian kewenangan walikota dari SKPD teknis kepada Kecamatan dan Kelurahan - - 2 2 2 2 8 kegiatan 18 Produk hukum daerah pemerintahan kecamatan dan kelurahan 15 15 18 22 22 22 99 19 Persentase kecamatan yang melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) - - 50% 25% 25% 30 100% 20 Kelurahan sebagai satuan kerja perangkat daerah - 47 kelurahan 47 kelurahan 21 Peraturan Walikota tentang Standar Bangunan Kantor Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan - - 1 dokumen - - - 1 Dokumen 22 Bangunan Kantor Kecamatan - - 2 kantor 2 kantor 3 kantor 2 kantor 9 Kantor 23 Bangunan Kantor Kelurahan - - 10 kantor 10 kantor 13 kantor 14 kantor 47 Kantor 24 Forum Koordinasi camat, lurah, dan aparatur sipil negara unsur kewilayahan secara berkala (dua bulan sekali) dan berkelanjutan - - 6 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan 24 kegiatan 25 Lembaga kemasyarakatan - 20% 20% 20% 20% 80% 26 Lembaga keagamaan - 20% 20% 20% 20% 80% 27 Lembaga Adat - 20% 20% 20% 20% 80% 28 Kegiatan sosial kemasyarakatan yang dibina - 20% 20% 20% 20% 80% 29 Pembinaan mental dan spiritual aparatur 120 kegiatan 24 kegiatan 24 kegiatan 24 kegiatan 24 kegiatan 96 kegiatan 30 Musabaqah Tilawatil Qur'an 2 acara 1 acara 1 acara 2 acara 31 Seleksi Tilawatil Qur'an 2 acara 1 acara 1 acara 2 acara 32 Pawai keagamaan 5 acara 1 acara 3 acara 3 acara 3 acara 3 acara 10 acara 33 Pelatihan bagi pencari kerja - 20% 20% 20% 20% 80% 34 Persentase jumlah tenaga kerja asing yang terdata Palangka Raya - 20% 20% 20% 20% 80% 35 Evaluasi dan sinkronisasi produk hukum daerah tentang ketenagakerjaan - 20% 20% 20% 20% 80%
- 23. 36 Kerjasama antarkota dengan pemerintah dalam dan luar negeri - 2 kota 2 kota 2 kota 2 kota 8 kota 37 Kerjasama antarkota dengan pihak ketiga dalam dan luar negeri - 2 pihak 2 pihak 2 pihak 2 pihak 8 pihak ketiga 38 Kerjasama antarkota dengan organisasi kemasyarakatan dalam dan luar negeri - 2 organisasi 2 organisasi 2 organisasi 2 organisasi 8 organisasi 39 Kerjasama kemitraan strategis di bidang pendidikan - 5 kerjasama 5 kerjasama 5 kerjasama 5 kerjasama 20 kerjasama 40 Kerjasama kemitraan strategis di bidang jasa - 5 kerjasama 5 kerjasama 5 kerjasama 5 kerjasama 20 kerjasama 41 Kerjasama kemitraan strategis di bidang kepariwisataan - 5 kerjasama 5 kerjasama 5 kerjasama 5 kerjasama 20 kerjasama 42 Kerjasama kemitraan strategis di bidang kebudayaan - 5 kerjasama 5 kerjasama 5 kerjasama 5 kerjasama 20 kerjasama 43 Kerjasama kemitraan strategis di bidang kemasyarakatan - 3 kerjasama 3 kerjasama 2 kerjasama 2 kerjasama 10 kerjasama 44 Evaluasi dan sinkronisasi produk hukum daerah tentang perizinan dan non perizinan - 4 prokum 4 prokum 4 prokum 3 prokum 15 prokum 45 Sistem Informasi Pelayanan Perizinan - 1 sistem 1 sistem 46 Penguatan ULP berbasis LPSE - 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket unit lengkap 47 Penguatan kelembagaan perusahaan daerah - 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket unit lengkap 48 Evaluasi dan sinkronisasi produk hukum - 4 prokum 4 prokum 4 prokum 3 prokum 15 prokum 49 Pembentukan tim teknis peninjauan lapangan - 1 tim 1 tim 1 tim 1 tim 1 tim 5 tim 50 Penguatan kapasitas kelembagaan penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) - 5 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan 20 kegiatan penguatan 51 Penguatan kualifikasi dan kompetensi indvidu pengelola pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) - 5 5 5 5 20 orang 52 Pemberian fasilitas, sarana-prasarana, perlengkapan, dan peralatan pendukung pengelolaan PTSP - 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket unit tersedia 53 Waktu penyelesaian peritem perizinan dan non perizinan - 30 hari; 20 hari 25 hari; 14 hari 20 hari; 10 hari 17 hari; 8 hari 14 hari, 6 hari 54 Penetapan lokasi dan izin lokasi - 60 lokasi 60 lokasi 60 lokasi 55 kegiatan 235 lokasi 55 Evaluasi dan sinkronisasi produk hukum (prokum) daerah tentang lingkungan hidup - 15 prokum 15 prokum 15 prokum 15 prokum 60 prokum 56 Pembangunan kampung wisata - 9 kampung 9 kampung 9 kampung 9 kampung 36 kampung 57 Pembentukan kelompok pengawas masyarakat - 9 kelompok 9 kelompok 9 kelompok 9 kelompok 36 Pokwasmas 58 Evaluasi dan sinkronisasi kinerja Tim Serbu Api Kelurahan - 47 TSAK 47 TSAK
- 24. 59 Mitigasi bencana - 47 kegiatan 47 kegiatan 47 kegiatan 47 kegiatan 188 kegiatan lokus kelurahan 60 Perlindungan dan Evakuasi - 47 kegiatan 47 kegiatan 47 kegiatan 47 kegiatan 188 kegiatan lokus kelurahan 61 Pencarian dan penyelamatan - 47 kegiatan 47 kegiatan 47 kegiatan 47 kegiatan 188 kegiatan lokus kelurahan 62 Pemulihan/penyembuhan dan perbaikan/rehabilitasi - 47 kegiatan 47 kegiatan 47 kegiatan 47 kegiatan 188 kegiatan lokus kelurahan 63 Pengembangan budaya sadar bencana - 47 kegiatan 47 kegiatan 47 kegiatan 47 kegiatan 188 kegiatan lokus kelurahan 64 Sistem Data/Informasi pembangunan - 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket Unit sistem 65 Peraturan walikota tentang pedoman pengawasan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah - 1 prokum 1 prokum 1 prokum 1 prokum 4 prokum 66 Dokumentasi pengawasan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah - 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 4 dokumen 67 Dokumen Renstra 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 68 Dokumen RKPD 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 5 dokumen 69 Regulasi produk hukum daerah - 1 prokum 2 prokum 2 prokum 2 prokum 2 prokum 9 prokum 70 Regulasi produk hukum daerah - 3 prokum 3 prokum 3 prokum 3 prokum 3 prokum 15 prokum 71 Sistem data/informasi pemerintahan daerah dan pembangunan - 1 unit 1 unit sistem 72 Jumlah kerjasama surat kabar nasional/lokal - 10 surat kabar 10 surat kabar 10 surat kabar 10 surat kabar 10 surat kabar 50 surat kabar 73 Jumlah kerjasama penyiaran radio dan televisi nasional/lokal - 2 penyiaran 5 penyiaran 5 penyiaran 5 penyiaran 5 penyiaran 20 penyiaran 74 Website milik pemerintah daerah - 1 website 1 website 75 Jumlah aparatur yang sudah mengikuti diklat keprotokolan - 5 orang 5 orang 5 orang 15 orang 76 Kualitas aparatur protokol bersertifikasi nasional - 5 orang 5 orang 5 orang 15 orang 77 Regulasi produk hukum daerah terkait bidang keprotokolan - 1 prokum 1 prokum 78 Peraturan Walikota tentang SOP Keprotokolan - 1 prokum 1 prokum 79 Dokumen evaluasi kinerja protokol - 3 prokum 3 prokum 80 Sarana dan prasarana aktifitas keprotokolan - 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket unit lengkap 81 Perwali tentang kedudukan protokoler pimpinan daerah - 1 prokum 1 prokum
- 25. 82 Dokumen produk hukum daerah - 15 prokum 15 prokum 15 prokum 15 prokum 60 prokum 83 Dokumen produk hukum daerah - 3 prokum 3 prokum 84 Dokumen produk hukum daerah - 3 prokum 3 prokum 85 Penyelenggaraan penegakkan produk hukum daerah - 2 produk 2 produk 2 produk 2 produk 2 produk 10 kegiatan 86 Penyelenggaraan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum - 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 10 kegiatan 87 Pengembangan kapasitas aparatur bidang hukum - 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 10 kegiatan 88 Penyelenggaraan fasilitasi regulasi/kebijakan pemerintahan daerah - 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 20 kegiatan 89 Penyelenggaraan advokasi regulasi/kebijakan pemerintahan daerah - 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 20 kegiatan 90 Penyelenggaraan supervisi regulasi/kebijakan pemerintahan daerah - 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 20 kegiatan 91 Penyelenggaraan edukasi regulasi/kebijakan pemerintahan daerah - 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 20 kegiatan 92 Penyelenggaraan monitoring regulasi/kebijakan pemerintahan daerah - 6 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan 30 kegiatan 93 Penyelenggaraan evaluasi regulasi/kebijakan pemerintahan daerah - 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 10 kegiatan 94 Peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah - 1 prokum 1 prokum 95 Peraturan walikota tentang pendelegasian sebagian kewenangan walikota - 1 prokum 1 prokum 96 Peraturan walikota tentang uraian tugas - 1 prokum 1 prokum 97 Roadmap Reformasi Birokrasi - 1 prokum 1 prokum 98 Penataan organisasi - 1 prokum 1 prokum 99 Penataan aparatur sipil negara - 1 prokum 1 prokum 100 Penyempurnaan tata laksana - 1 prokum 1 prokum 101 Penetapan indikator kinerja utama - 1 prokum 1 prokum 102 Komunikasi publik - 1 prokum 1 prokum 103 Monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi - 2 prokum 2 prokum 104 Penilaian Mandiri Percepatan Reformasi Birokrasi (PMPRB) - 1 prokum 1 prokum 105 Pelaksanaan Penilaian Mandiri Percepatan Reformasi Birokrasi (PMPRB) - 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 10 kegiatan 106 Penerapan 15 bidang SPM dalam perencanaan pembangunan - 2 prokum 1 prokum 1 prokum 1 prokum 5 prokum 107 Website, email pemerintahan daerah - 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket unit lengkap
- 26. 108 Peraturan walikota tentang wajib lapor LHKPN - 1 prokum 1 prokum 109 Keputusan walikota tentang pengelola/administrator LHKPN - 1 prokum 1 prokum 1 prokum 1 prokum 1 prokum 5 prokum 110 Pembaharuan data wajib LHKPN - 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 5 kegiatan 111 Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan EKPPD - 1 prokum 1 prokum 1 prokum 1 prokum 1 prokum 5 prokum 112 Dokumen hukum daerah evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah - 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 5 dokumen 113 Evaluasi kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) - 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 5 kegiatan 114 Keputusan Walikota tentang Hasil EKPPD - 1 prokum 1 prokum 115 Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Berbasis Kinerja - 3 prokum 2 prokum 2 prokum 2 prokum 9 prokum 116 Implementasi Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Berbasis Kinerja - 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 4 kegiatan 117 Dokumen Pakta Integritas pejabat struktural - 856 856 856 856 3424 orang 118 Dokumen Pakta Integritas pejabat fungsional 400 500 400 500 1200 orang 119 Evaluasi penerapan Pakta Integritas - 3 prokum 3 prokum 120 Implementasi Pakta Integritas 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 4 kegiatan 121 Evaluasi dan sinkronisasi produk hukum daerah berkenaan disiplin dan kode etik aparatur sipil negara - 3 prokum 3 prokum 122 Implementasi Evaluasi dan sinkronisasi produk hukum daerah berkenaan disiplin dan kode etik aparatur sipil negara - 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 4 kegiatan 123 Produk hukum daerah berkenaan sasaran kinerja pegawai - 5 5 prokum 124 Jumlah aparatur penyusunan SKP - 430 430 430 430 1720 assesor 125 Produk hukum daerah tentang penataan sistem administrasi pimpinan secara elektronik (e-office) - 1 prokum 1 prokum 126 Implementasi Produk hukum daerah tentang penataan sistem administrasi pimpinan secara elektronik (e-office) - 1 kegiatan 110 1 kegiatan 1 kegiatan 4 kegiatan 127 Produk hukum daerah tentang penatausahaan keuangan berbasis akrual dan modul aset - 3 prokum 3 prokum 128 Pembangunan sistem penatausahaan keuangan berbasis akrual dan modul aset - 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket unit tersedia 129 Pembangunan kapasitas aparatur terkait penatausahaan keuangan berbasis akrual dan modul aset - 215 215 215 215 860 operator 130 Implementasi penatausahaan keuangan berbasis akrual dan modul aset - 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 4 kegiatan 131 Evaluasi implementasi penatausahaan keuangan berbasis akrual dan modul aset - 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 4 kegiatan 132 Rapat koordinasi teknis penatausahaan keuangan - 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 4 kegiatan
- 27. 133 Rapat teknis pengamanan aset - 5 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan 20 kegiatan 134 Rapat koordinasi teknis penyelesaian hasil temuan pemeriksaan - 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 10 kegiatan 135 pertemuan berkala skpd pengelola pajak dan retribusi daerah (PDRD) - 15 kegiatan 15 kegiatan 15 kegiatan 15 kegiatan 60 kegiatan 136 Perwali tentang pemantauan dan supervisi tindak lanjut hasil temuan inspektorat provinsi, BPKP, dan BPK - 9 prokum 9 prokum 137 Implementasi pemantauan dan supervisi tindak lanjut hasil temuan inspektorat provinsi, BPKP, dan BPK - 5 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan 25 kegiatan 138 Dokumen tindak lanjut hasil temuan inspektorat provinsi, BPKP, dan BPK - 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 25 dokumen 139 Produk hukum tentang pengelolaan kerumahtanggaan pimpinan dan unit perkantoran secara profesional - 2 prokum 2 prokum 140 Implementasi pengelolaan kerumahtanggaan pimpinan dan unit perkantoran secara profesional - 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 4 kegiatan 141 Dokumen pengelolaan kerumahtanggaan pimpinan dan unit perkantoran secara profesional - 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 4 dokumen 142 Produk hukum daerah tentang pemantapan sarana dan prasarana, peralatan/perlengkapan, infrastruktur, dan fasilitas demi peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah - 2 prokum 2 prokum 143 Implementasi pemantapan sarana dan prasarana, peralatan/perlengkapan, infrastruktur, dan fasilitas demi peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah - 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 4 kegiatan 144 Dokumen hasil pemantapan sarana dan prasarana, peralatan/perlengkapan, infrastruktur, dan fasilitas demi peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah - 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 4 dokumen 145 Evaluasi pemantapan sarana dan prasarana, peralatan/perlengkapan, infrastruktur, dan fasilitas demi peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah - 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 4 dokumen 146 Produk hukum daerah penyelenggaraan fasilitasi administrasi, teknis-operasional, dan manajerial dinas dan lembaga teknis daerah - 2 prokum 2 prokum 147 Implementasi penyelenggaraan fasilitasi administrasi, teknis-operasional, dan manajerial dinas dan lembaga teknis daerah - 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 4 kegiatan 148 Dokumentasi penyelenggaraan fasilitasi administrasi, teknis-operasional, dan manajerial dinas dan lembaga teknis daerah - 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 4 dokumen 149 Evaluasi penyelenggaraan fasilitasi administrasi, teknis- operasional, dan manajerial dinas dan lembaga teknis daerah - 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 4 dokumen 150 Produk hukum daerah berkenaan penguatan kapasitas kelembagaan staf ahli - 1 prokum 1 prokum
- 28. 151 Fasilitasi/asistensi/supervisi/edukasi penguatan peran Staf Ahli Walikota Palangka Raya - 15 kegiatan 15 kegiatan 15 kegiatan 15 kegiatan 60 kegiatan 152 Monitoring/evaluasi penguatan peran Staf Ahli Walikota Palangka Raya - 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 4 kegiatan 153 Pembangunan basis data dan pendokumentasian peran Staf Ahli Walikota Palangka Raya - 1 unit basis data dan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 unit basis data dan 4 dokumen 154 Pendidikan formal jenjang S-1, S-2, dan S-3 - 36 36 36 36 144 orang 155 SDM ASN berpendidikan S-1 - 10 10 10 10 40 orang 156 SDM ASN berpendidikan S-2 - 25 25 25 25 100 orang 157 SDM ASN berpendidikan S-3 - 1 1 1 1 4 orang 158 Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (Diklatpim) - 61 61 61 61 204 orang 159 Dilatpim Tingkat I - 1 1 1 1 4 orang 160 Dilatpim Tingkat II - 5 5 5 5 20 orang 161 Dilatpim Tingkat III - 15 15 15 15 60 orang 163 Dilatpim Tingkat IV - 40 40 40 40 120 orang 164 Pendidikan dan pelatihan fungsional ASN - 25 25 25 25 100 orang 166 Pendidikan dan pelatihan lain-lain (Lemhanas) - 1 1 1 1 4 orang 167 Pembinaan karir aparatur - 50 50 50 50 200 orang 168 Promosi Jabatan Pimpinan Tinggi - 8 8 orang 169 Promosi Jabatan Administrator - 8 8 8 8 42 orang 170 Promosi Jabatan Pengawas - 40 40 40 40 160 orang 171 Pemberian insentif aparatur sipil negara untuk wilayah terpencil, tertinggal, terbelakang, dan tidak diminati - 3 prokum 3 prokum 172 Implementasi pemberian insentif aparatur sipil negara (pasn kecamatan/kelurahan, tenaga kesehatan, tenaga kependidikan, dan tenaga penyuluh lapangan) untuk wilayah terpencil, tertinggal, terbelakang, dan tidak diminati - 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 4 kegiatan 173 Evaluasi pemberian insentif aparatur sipil negara untuk wilayah terpencil, tertinggal, terbelakang, dan tidak diminati - 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 4 kegiatan 174 Dokumen hasil pemberian insentif aparatur sipil negara untuk wilayah terpencil, tertinggal, terbelakang, dan tidak diminati - 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 4 kegiatan 175 Bantuan pendidikan kepada masyarakat berprestasi/inovatif/kreatif/tidak mampu - 25 50 75 100 250 orang