Recommended
Recommended
More Related Content
Viewers also liked
Viewers also liked (19)
Similar to Contoh ujian proposal s2
Similar to Contoh ujian proposal s2 (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Contoh ujian proposal s2
- 2. LBM Das Sollen • konsepsi keuangan negara • Pelaksanaan perencanaan dan penyusunan penganggaran • mekanisme pemeriksaan keuangan (financial audit) • Kontrol atau pengawasan terhadap kinerja pemerintahan • kedudukannya dan kewenangannya BPK yaitu fungsi operatif, fungsi yustisi, dan fungsi advisory
- 3. LBM Das Sein • berbagai perdebatan terkait keberadaan BPK sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri. • Perbandingan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara • rekonstruksi dan revitalisasi kelembagaan negara mulai dijalankan • Keberadaan BPKP juga dianggap menimbulkan inefisiensi baik dari aspek pemeriksaan maupun kelembagaan. • Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) mendapatkan opini disclaimer dari BPK.
- 4. issu penelitian • sekalipun peraturan perundangan-undangan telah dengan jelas mengatur mengenai kewenangan masing-masing lembaga, yaitu antara BPK dan BPKP namun dalam implementasinya hal tersebut belum sepenuhnya diselenggarakan secara optimal. • Sinergitas dan harmonisasi pelaksanaan kewenangan terkesan berjalan sendiri-sendiri sehingga mempengaruhi hasil pemeriksaan dan pengawasan.
- 5. B. Perumusan Masalah Bertolak dari issu tersebut di atas, maka ada beberapa masalah dalam penelitian ini, yaitu : 1. Sejauhmana substansi hukum pengawasan keuangan negara yang dilakukan oleh BPK, BPKP dan inspektorat untuk mewujudkan suatu checks and balances? 2. Bagaimana sinergitas kewenangan antara Badan Pemeriksa Keuangan serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara? 3. Sejauhmanakah faktor-faktor yang mempengaruhi kewenangan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan?
- 6. H. Kerangka Pemikiran Terciptanya Optimalisasi Pengawasan Keuangan Negara Oleh BPK dan BPKP Faktor – faktor penghambat : Politik Kualitas Sumber daya manusia Sistem informasi berbasis teknologi Budaya kerja Keterbukaan Informasi Hasil Pengawasan Partisipasi masyarakat Sinergitas pelaksanaan pengawasan BPK dan BPKP : Koordinasi masing- masing lembaga Batasan-batasan tanggung jawab Substansi Hukum : Efektivitas hukum Kesesuaian norma OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA OLEH BPK DAN BPKP
- 7. Definisi Operasional Variabel bebas • Substansi hukum, • Sinergitas kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, • Faktor-faktor yang mempengaruhi yang memberi dampak pada hasil pemeriksaan BPK dan BPKP
- 8. Indikator-indikator variabel sinergitas kewenangan BPK dan BPKP : • Sinkronisasi kewenangan BPK dan BPKP • Koordinasi antara BPK dan BPKP • Batasan-batasan kewenangan masing-masing lembaga
- 9. Indikator variabel faktor-faktor penghambat pemeriksaan keuangan negara: • Politik • Sumber daya manusia • Sistem informasi berbasis teknologi • Budaya kerja • Ketersediaan informasi • Partisipasi masyarakat
- 10. Definisi Operasional Variabel terikat • Dependent varibel adalah terwujudnya optimalisasi kewenangan terhadap hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan negara.
- 11. METODE PENELITIAN • Bentuk Penelitian • Lokasi Penelitian • Populasi dan Sampel Penelitian • Jenis dan Teknik Pengumpulan Data • Teknik Analisis Data
- 12. DAFTAR PUSTAKA
- 13. Skema 2 Alur pikir audit investigatif ALUR PIKIR AUDIT INVESTIGATIF KARAKTERISTIK FRAUD AKSIOMA AUDITINVESTIGATIF PRINSIPDAN PENDEKATAN TAHAP-TAHAPAUDITINVESTIGATIF (PROSESAUDITINVESTIGATIF) SUMBER INFORMASI PRA PERENCANAAN TELAAH KEPUTUSAN PENANGANAN PERENCANAAN HIPOTESA AUDIT PROGRAM RENCANA SUMBER DAYA (SMEAC) PENUGASAN PENGUMPULAN BUKTI BUKTI TEKNIK PENGUMPULAN BUKTI UNSUR DELIK PELA PORAN TINDAK LANJUT PRINSIP PELA PORAN FORMAT SUB STANSI KETER AHLI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
- 14. Skema 2 Alur pikir audit investigatif ALUR PIKIR AUDIT INVESTIGATIF KARAKTERISTIK FRAUD AKSIOMA AUDITINVESTIGATIF PRINSIPDAN PENDEKATAN TAHAP-TAHAPAUDITINVESTIGATIF (PROSESAUDITINVESTIGATIF) SUMBER INFORMASI PRA PERENCANAAN TELAAH KEPUTUSAN PENANGANAN PERENCANAAN HIPOTESA AUDIT PROGRAM RENCANA SUMBER DAYA (SMEAC) PENUGASAN PENGUMPULAN BUKTI BUKTI TEKNIK PENGUMPULAN BUKTI UNSUR DELIK PELA PORAN TINDAK LANJUT PRINSIP PELA PORAN FORMAT SUB STANSI KETER AHLI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA