KATA PENGANTAR
Segala puji bagiAllah SWT atas segala rahmat-Nya.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten
Banjar Tahun 2011-2015 telah mengamanatkan kepada Inspektorat
Kabupaten Banjar untuk mengemban misi kelima dari RPJMD Kabupaten
Banjar yaitu memantapkan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan
pelayanan prima untuk pelaksanaan fugas pokok, fungsi dan urusan yang
diembannya.
Agar dalam perjalanannya dapat dilaksanakan secara sistematis dan
berkesinambungan, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala
yang ada atau yang mungkin timbul maka disusunlah Revisi ke lll Rencana
Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015.
Revisi Renstra Inspektorat Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015 ini
berisikan perubahan target kinerja dan pembiayaan kegiatan dan diharapkan
dapat digunakan sebagai arah dan pedoman bagi penyusunan dan
pelaksanaan berbagai strategi, program dan kegiatan tahunan lnspektorat
Kabupaten Banjar hingga tahun 2015.
Semoga Allah SWT meridhoi apa yang kita cita-cita dan perjuangkan.
N1P.196501 19 199003 1 006
Pevisi III RENSTRA INSPEKTORAT TAHUN 2A11 - 2015
Pcrrafn ah f&rym kljt
Page i
!-
DAFTAR ISI
Kata Pengantar
Daftar lsi ............
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika ........
BAB II GAMBARAN UMUM 9
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Urusan ............. I
2.2 SumberDaya lnspektorat Kab. Banjar 17
2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Kab. Banjar...... 18
2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Inspektorat
Kab. Banjar .............. 22
BAB ItI ISU.ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .....
3.1 ldentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi .....
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Terpilih Daerah ......
a. Penentuan lsu-isu Strategis
BAB fV VlSl, MlSl, TUJUAN, S/qSARAN, STMTEGI DAN KEBIJAKAN ...
4.1 Visi dan Misi lnspektorat Kab. Banjar
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat
4.3 Strategis dan Kebijakan Inspektorat ...............
BAB V RENCANA PROGMM DAN KEGIATAN 42
i
ii
1
'l
4
6
7
24
24
25
26
28
28
30
u
45BAB Vl lNDll(ATOR KINERJA UTAMA (lKU) dan IKK
BAB VII PENUTUP
frCVKi IIT PENSTPA TNSP€KTORAT TAHUN 2011 - 2O'5
Pstrqlntah KdtryEn tu1jt
52
Page ii
BAB !
PENDAHULUAN
l.l Latar Belakang
Pengertian Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renstra SKPD) merupakan satu dokumen rencana resmi daerah
untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan
daerah pada umumnya selama jangka waktu 5 (lima) tahunmasa
kepemimpinan Kepala Daearah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.
Fungsi dari Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai
dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap
SKPD untuk jangka waktu lima tahun.
Renstra SKPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD
serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif
Penyusunan Renstra SKPD terdiri dari tahapan sebagai berikut:
pefttiapan penyusunan Renstra SKPD, penyusunan rancangan
Renstra SKPD, penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD dan
penetapan Renstra SKPD
Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Banjar 2010 - 2015
telah memasuki pelaksanaan tahun kelima dan memedukan
penyesuaian-penyesuaian seiring dengan adanya perubahan target
indikator dan pembiayaan serta revisi RPJMD Kabupaten Banjar
2010-2015. Oleh karena itu perlu dilakukan revisi terhadap Rensfa
lnspeKorat untuk mengakomodasi berbagai perubahan diatas.
Renstra merupakan komitmen Inspektorat yang digunakan
sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan
pengawasan pembangunan Kabupoaten Banjar serta sebagai
pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan
kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi
InspeKorat dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan
Revisi Irr RENSTPA IN5P€KTORAT TAHUN AO1! - ZOli
PaE hrth Ketptn 8a1!c
Page 7
yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka
mendukung pencapaian visi Kabupaten Banjar, yaitu "Tenrujudnya
Masyarakat Kabupaten Banjar Yang Sejahtera, Mandiri, dan lslami"'
Dengan semakin besamya tuntutan masyarakat terhadap
penyetenggaraan pemetintahan Kabupaten Banjar yang didasarkan
pada prinsipprinsip good gpveman@, maka Pemerintah Kabupaten
Banjar melalui misi kelima bertekad memantapkan penyelenggaraan
kepemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas pelayanan
publik. Untuk mendukung maksud teFebut, diperlukan peran dan
fungsi Inspektorat Kabupaten Banjar sebagai pengawasan intemal di
samping peran pemeriksa ekstemal seperti BPK-RI'
lnspektorat Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 kemudian diubah
menjadi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2@9 tentang Organisasi
dan Tatra Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten
Banjar. Inspektorat Kabupaten Banjar adalah Aparat Pengawasan
Fungsional merupakan salah satu Perangkat Daerah dalam bidang
Pengawasan yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala
Daerah melalui Sekretaris Daerah.
Sebagai unsur pelaksana pemerintah, tugas dan fungsi
Inspektorat pada hakekatnya merupakan amanat seluruh rakyat.
Peran strategis Inspektorat dalam era reformasi mendapat tiantangan
yang sangat b€sar terutama dalam mewujudkan pemerintahan yang
bersih, bebas kolusi, korupsi dan nepotisme' serta
pertanggungjawaban yang akuntabel, ebktif' efisien dalam
penggunaan anggaran.
Adapun tugas pokok dan fungsi Inspektorat lGbupaten Banjar
sebagaimana dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 yang
kemudian diubah menjadi Peraturan Daerah No.09 Tahun 2009 Tugas
Pokok Inspektorat lGbupaten Banjar adalah melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten'
Revisi IIr RENSTFA INSPEKTOPAT tAHUN 20rl ' 2015
Panuin ?1, f&Fna SqJc
Page 2
pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pernerintahan desa
dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
Dalam mendukung berjalannya tugas pokok tersebut Inspektorat
Kabupabn Banjar mempunyai fungsi sebagai berikut:
a) Perencanaan program pengawasan ;
b) Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengayvasan sesuai dengan
kebijakan yang ditetapkan Bupati ;
c) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas
pengawasan bidang pemerintahan, perekonomian, pendapatan,
kekayaan, kesejahteraan sosial, aparafur kesatuan bangsa dan
p€rlindungan masyarakat ;
d) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan ;
e) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatran Fungsional.
Inspektorat Kabupaten Banjar sebagai Aparat pengawas dituntut
untuk meningkatkan kinerjanya melalui pengawasan yang efektif,
efisien, transparan dan handal yang pelaksanaannya bertitik tolak dari
tugas dan fungsi. Untuk itu Inspektorat Kabupaten Banjar memandang
perlu meningkatkan kualitas pengawasan guna mewujudkan
pemerintahan yang bersih, bebas kolusi, korupsi dan nepotisme di
KabupaFn Banjar sesuai amanat Inpres Nomor S tahun 20O4 tentang
Pecepatan Pem berantasan Korupsi.
Beberapa faktor yang sangat mempengaruhi kualitas hasil
pemeriksaan Inspektorat KabupaFn Banjar dan perlu dilakukan
pembenahan adalah penama, pembenahan intemal organisasi seperti
perencanaan penugasan, pengarsipan dokumen pemeriksaan dan non
pemeriksaan, pengelolaan pembiayaan pemeriksaan, pengelolaan
database hasil pemeriksaan, pemberdayaan aparatur pengawasan,
sarana pendukung yang memadai termasuk penerapan teknologi
infonnasi, koordinasi vertikal dan horisontral intemal organisasi serta
kegiatan manajemen intemal lainnya dalam rangka peningkatan sistem
Pevisi Ef RFNSTRA IN5qEKTORA TAHUN ZO11 - ?Ot7
Pqnaffit K6,ryra, fuljt
Page 3
I
Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bupati
Banjar.
Kedua, pembenahan sumber daya manusia melalui
peningkatan kapasitas para aparat pengawas internal pemerintah
dalam melakukan tugas pemeriksaan seperti penerapan teknik
pemeriksaan yang sesuai standar pemeriksaan, kemampuan aparatur
melakukan deteksi awal (early waming) dan pencegahannya,
pembinaan kepada SKPD yang diperiksa, penggunaan alat-alat
pendukung pemeriksaan (seperti aplikasi program audit, database
peraturan perundang-undangan) dan manajemen kegiatan
pelaksanaan pemeriksaan lainnya.
Ketiga, pembenahan manajemen penyelesaian pemeriksaan
seperti manajemen waktu pembuatan laporan hasil pemeriksaan,
updating database tindak lanjut hasil pemeriksaan, dokumentasi
kelengkapan kertas kerja (worksheef) pemeriksaan, koordinasi internal
tim pemeriksaan, koordinasi ekternal tim pemeriksaan (seperti
pimpinan sebagai pengguna laporan hasil pemeriksaan dan obyek
yang diperiksa) dan masalah manajemen penyelesaian pemeriksaan
lainnya.
l.2Landasan Hukum
Landasan dalam penyusunan dokumen Renstra Inspektorat
Kabupaten Banjar adalah :
1. Undang undang Nomor 2s tahun 2ou tentang sistem
Perencanaan Pembangunan Nasionat.
2. undang Undang Nomor 32 tahun 20M tentang pemerintahan
Daerah.
3. Undang - undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka panjang Nasional.
Pevisf Et R€NSTPA INSPFKTORAT TAHUN e2tt - ZOts
Pcarctin ah Kbtptcn Baljar
Page 4
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun tahun 2008 bntarq
Pedoman Evaluasi Penyelenggaaan Pemetintahan.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 trahun 2008 tentang Sisbm
Pengendalian Intemal Pemerintah (SPIP)
Perpres Nomor 29 Tahun 2014 merupakan pengganti Insfuksi
Presiden Nomor 7 Tahun '1999 bntang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 bntang Perubahan
Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar
Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar
Tahun 2011 - 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Kabupabn Banjar , yang
diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007.
Peraturan Menbri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2009 tentang
Perubahan Pemendagri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman
Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2007 tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan
Departemen Dalam Neged
L
10.
11.
12.
13.
Pevisi rrr RENSTPA INSPEKTOPAT .AHUN 2011 - 2O!5
Psn t*tlah K&trylxn fuVtr
Page 5
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2008 tentang
Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintrah Nomor I Tahun 2008
Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Peraturan Bupati Banjar Nomor 32 tahun 2@9 tentang Rincian
Tugas dan Fungsi lnspektorat Kabupaten Banjar
Peraturan Bupati Banjar Nomor 18 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian lntemal Pemerintah
(SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar
Peraturan Bupati Banjar Nomor 109 tahun 2010 tentang
Pembentukan Tim Operasional Program dan Kegiatan Lingkup
Inspektorat Kabupaten Banjar
Peraturan Bupati Banjar Nomor 27 tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi Akuntabil itas Kinerja I nstansi Pemeri ntah
Keputusan Bupati Banjar Nomor 515 Tahun 2010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
lntemal Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar
l.3taksud Dan Tujuan
Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat inidimaksudkan untuk :
1. Memberikan arahan bagi seluruh Aparat Pengawas Internal
Pemerintah di lingkungan Inspektorat dalam melaksanakan
pengawasan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat.
2. Mewujudkan sinkronisasi pembangunan di Kabupaten Banjar
khususnya antara target kinerja dalam RPJMD Kabupaten Banjar
dengan Renstra Inspektorat Kabupaten Banjar.
Reyisi fif RENSTPA INSPEKfiORAT TAHUN 2011 - 2AI5
Parsintah K&qatcn &ar{o
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Page 61
3. Mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 5 (lima) tahun
mendatang berdasarkan Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja
Program maupun Indikator kinerja Kegiatan.
Adapun tujuan disusunnya Renstra InspeKorat adalah :
1. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja
Tahunan pada Inspektorat Kabupaten Banjar.
2. Sebagai pedoman untuk evaluasi pencapaian kinerja lnspektorat
Kabupaten Banjar dalam 5 (lima) tahun
l.4Sistematika
Sistematika penulisan dokumen Renstra lnspektorat Kabupaten Banjar
ini adalah sebagai berikut:
1. BAB | : PENDAHULUAN, yang berisi latar belakang
disusunnya Renstra Inspektorat Kabupaten Banjar, landasan
hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra, maksud dan
tujuan, , serta sistematika penulisannya.
BAB ll : GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT, yang berisi
pejelasan tentang tugas pokok, fungsi, urusan, struktur
organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tiantangan dan
peluang pengembangan pelayanan Inspektorat Kabupaten
Banjar.
BAB lll : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARIGN TUGAS DAN
FUNGSI, yang berisi identifikasi permasalahan, telaahan visi, misi
dan program kepala daerah terpilih, dan penentuan isu strategis
pada lnspektorat Kabupaten Banjar.
BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN, yang berisi Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan
kebijakan yang diambil lnspektorat Kabupaten Banjar.
BAB V : RENCANA PROGMM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN
4.
5.
Revtsi rfi PENSTqA INSPEKrORA'r 1:AHUN 2011 - 2015
Pdrr*rtth f,eryrn tu1Jc
Page 7
!
INDIKATIF, yang berisi program-program Inspektorat Kabupaten
Banjar.
6. BAB Vl : lNDll(ATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR
KINERJA KEGIATAN, yang berisi IKU dan IKK Inspektorat
Kabupaten Banjar
7. BAB Vll : PENUTUP yang kaidah pelaksanaan yang memuat
arahan dan dan penegasan dalam menerapkan Renstra
Inspektorat Kabupaten Banjar.
Pevisi III RENS1PA IN9PEKTORAT TAHUN z2ti - 2015 PageS
Pancrinlah Kerytn Eotju:
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN BANJAR
2.1 Tugas, Fungsl, dan Struktur Organisci
Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Banjar Nomor 32
Tahun 2009 disebutkan bahwa Tugas Pokok Inspektorat adalah
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di
daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan
pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
Sementara fungsi Inspektorat Kabupaten Banjar adalah :
1. Perencanaan program pengawasan;
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan sesuai dengan
kebijakan yang ditetapkan Bupati;
3. Pemeriksaan, pengusutian, pengujian dan penilaian tugas
pengawasan bidang pemerintahan, perekonomian, pendapatan,
kekayaan, kesejahteraan sosial, aparatur, kesatuan bangsa dan
perlindungan masyarakat;
4. Penyelenggaraan urusan kesekretariatian;
5. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui
Sekretaris lGbupaten Banjar;
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut diatias, keb'rjakan
pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Banjar
adalah sebagai berikut :
1. Mendorong tenrujudnya peyelenggaraan pemerintah yang
fansparan, akuntiabel dan pelayanan prima;
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaku tugas pokok dan fungsi
masing-masing unit kefla pemerintah daerah;
Revisi III RENSTPA INSPEKTORAT TAHUN 2011 - 2015 Page9
Pareln ah K&tpfin fu1jt
4.
5.
6.
Melakukan pengawasan dibidang Pemerintahan, Perekonomian,
Kesejahteraan Sosial, Aparatur, Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat serta Pendapatan dan Kekayaan;
Melakukan pemeriksaan terhadap pengaduan masyarakat;
Melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek pembangunan;
Melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Fungsional
Pemerintah (APFP);
Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam upaya
memberantas KKN; dan lainlain sesuai dengan perintah dari
pejabat yang benrenang;
Struktur Oryanlsasi
Struktur organisasi Inspektorat adalah sebagai berikut:
7.
Eevisi IIr RENSTPA IN5P€KTOPAT TAHUN 2011 - 2015
Pandn ah Wrytcn tu{o
Page 70
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Banjar diamanatkan
bahwa:
1. Inspektur mempunyaitugas :
a) Merumuskan program kerja Inspektorat berdasarkan
kebijakan umum Kepala Daerah dan Ketentuan
perundangan-undangan yang berlaku sebagai pedoman
kerja;
Mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan
penyelenggaraan kegiatan pengawasan pemerintiah umum,
daerah dan desa/ kelurahan yang meliputi inspektur wilayah l,
ll, lll, lV sesuai dengan peraturan peraturan peraundang-
undangan yang berlaku;
Memonitor dan mengevaluasi hasil pelaksanaan di daerah;
Mengadakan hubungan kerjasama dengan instansLinstansi
terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
pengawasan di daerah;
Membina organisasi, pelaksanaan administrasi dan
tatalaksana serta jenis tenaga yang dibutuhkan dalam
pelaksanaan tugas pengawasan di daerah;
Merumuskan jumlah dan mutu serta jenis tenaga yang
dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan didaerah;
Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah
tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang
tugasnya;
Membuat laporan pertanggungjawaban/ l-AKlp kepada
Bupati;
0 Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan
bidang pengawasan sesuai petunjuk Kepala Daerah.
b)
c)
d)
s)
h)
Eevisi ffr ftENSTpA INsp€KTOpAT AHUN ZO{I _ ZOts
Pctt q,lntah K&ryatrn Ba4jar
Page 77
e)
Inspektur Pembantu mempunyai tugas :
a) Merencanakan; mengatur dan mengawasi
terselenggaranya pembuatan program keria pemeriksaan,
pelaksanaan pemeriksaan sesuai dengan pembagian wilayah
keria terhadap pelaksanaan urusan pemerintrahan daerah dan
penanganan kasus pengaduan masyarakat;
b) Inspektr.rr pembantu wilayah dapat membawahi wilayah kerja
pembinaan dan pengawasan ada instansi/ satuan kerja di
lingkungan pemerintah daerah dan kecamatan serta desa /
kelurahan atau sebutan lainnya yang meliputi pengawasan
sesuai SK pembagian wilayah keria dalam bidang
pembangunan, pemerintahan dan bidang masyarakat;
c) Membuat usulan program pengawasan diwilayah kerja;
d) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan secara
terpadu dalam rangka optimalisasi organisasi pelaksanaan
tugasnya;
e) Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, penguiian dan
penilaian tugas - tugas pengawasan;
Melaksanakan tugas berdasarkan pembagian wilayah keria/
jadwal PKPT & pemeriksaan khusus sesuai keputusan
Inspektur lGbupaten Banjar;
Menyusun dan membuat laporan hasil pemeriksaan dan
tindak lanjut hasil pemeriksaan sertra melaksanakan expose
terhadap hal- hal Yang PrinsiP;
Memberikan saran/ telaahan kepada atasan sesuai dengan
tugas wilayah kerjanYa;
i) Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan
informasi dan evaluasi:
j) Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan atasan.
h)
Pevisi IIZ PENSTPA fiNSP€KTORAT TAHAN 2011 - 2015
Pancrintah Kabrrylen fu1Jt
Poge 72
s)
Sekretaris mempunyai tugas :
a) Merencanakan , mengatur dan mengawasi
terselenggaranya penyusunan program kerja dan rencana
kegiatan pengawasan dan pemutakhiran datia, sertia
pengelolaan keuangan dilingkungan Inspektorat ;
b) Merencanakan , mengatur dan mengawasi
terselenggaranya pengelolaan administrasi pengawasan
dan pengaduan masyarakat yang mencakup inventarisasi,
evaluasi, penilaian dan pelaporan serta pengolahan data
statistik hasil pengawasan ;
c) Merencanakan , mengatur dan mengawasi
terselenggaranya urusan ketata usahaan , surat menyurat ,
kepegawaian , perlengkapan dan rumah tangga di
lingkungan Inspektorat ;
d) Memberikan saran / telaahan kepada atasan sesuai
bidang tugas
e) Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan
informasi dan evaluasi ;
0 Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh
atiasan
4. Sub Program dan Keuangan mempunyaitugas :
a) Pengorganisasian penyiapan rencana tahunan ( Renstra &
RPJM ) / program kerja pengawasan dan fasilitasi ;
b) Menyusun rencana gelar pengawasan dan kegiatan
pemutakhiran data;
c) Menghimpun dan menyimpan peraturan perundang -
undangan yang berhubungan dengan kegiatan
pengawasan;
d) Penyiapan laporan dan penyusunan data statistik
Inspektorat;
Revisi Itr *FNSTPA INSP€KTORAT TAHUN &Ojl - 2Ol5
Peatcrinrah Kdtptcn fu4jar
Page 73
3.
e) Penyiapan dokumentasi dan pengolahan data
pengawasan;
0 Penyusunan rencana anggaran keuangan berdasarkan
bahan bahan masukan satuan / organisasi Inspektorat ;
g) Menyelenggarakan urusan administrasi keuangan
Inspektorat tentangpenerimaan danpengeluaran;
h) Menyelenggarakan pembukuan dan pertanggung jawaban
keuangan serta perhitungan evaluasi pembendaharaan ;
i) Menyelenggarakan kegiatan pengurusan keuangan
perjalanan dinas Inspektur dan pegawai yang ditugaskan
sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku ;
j) Memberikan bimbingan teknis, mengawasi pelaksanaan
tugas terhadap Bendahara Pengeluaran, Bendahara gaji dan
pembantu bendaharawan ;
k) Menyusun Laporan Keuangan Inspektorat;
l) Memberikan saran / telaahan kepada atasan sesuai bidang
tugas ;
m) Memberikan Laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan
informasi dan evaluasi ;
n) Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh atasan
5. Sub Bagian Evaluasidan Pelaporan mempunyaitugas :
a) Menginventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil
pengawasan didaerah ;
b) Melaksanakan administrasi laporan pengawasan ;
c) Melaksanakan administrasi pengaduan pengaduan
masyarakat baik secara lagsung maupun tidak langsung ;
d) Menyiapkan dan menyampaikan laporan hasil
pemutakhiran ata dan hasil gelar pengawasan ;
e) Pelaksanaan evaluasi dan penilaian laporan hasil
pengawasan ;
Pevisi Irt R€Nsr*A fiNSPFKTOQAT TAHUN 2011 - 2CI1# Page74
P.aptlntah Kfucpatcn Bo{ar
0 Mengumpulkan, mengolah dan menyusun data statistik hasil
pengawasan;
g) Menyiapkan & membuat laporan Lakip hasil pengawasan ;
h) Memberikan saran / telaahan kepada atasan sesuai bidang
tugas ;
i) Memberikan saran / telaahan kepada atasan sesuai bidang
tugas ;
j) Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan
informasi dan evaluasi :
k) Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh atasan
Sub Bagian Adminitrasidan Umum mempunyaitugas :
a) Melaksanakan Pengolahan urusan tiata usaha meliputi surat
menyurat, pengetikan, penggandaan dan kearsipan sesuai
petunjuk teknis administrasi perkantoran ;
b) Mengatur dan memberikan pelayanan alat - alat tulis kantor
dan perlengkapan lainnya terhadap satuan organisasi di
lingkungan Inspektorat ;
c) Mengatur, memelihara dan merawat barang inventaris
serta membuat daftar dan laporan barang inventaris
kantor , dalam hal ini dapat bekerjasama dengan
bendahara / pengurus barang ;
d) Mengatur dan memerihara kebersihan dan kerapian
ruangan kantor serta kebersihan halaman :
Mengatur dan memelihara kebersihan dan kerapian ruangan
kantor serta kebersihan halaman kantor;
Mengumpulkan, mengolah administrasi data kepegawaian ;
Melaksanakan urusan kepegawaian yang meriputi usul
kepangkatan, pemberhentian / pensiun, mutiasi, promosi,
kenaikan gaji berkala, cuti, pembuatan karis / kasus, tiaspen,
DUK, nominatif, Lp2p dan Dp3:
D
s)
Pevisi III R€N5IRA EN94EKTORAT AHUN ZOI{ - ZOts
Pcnaintah Kfurytan Saqju
Page 15
e)
h) Mengatur dan menyusun usul pendidikan dan latihan
pegawar ;
i) Mengatur dan menyusun rekapitulasi absensi serta
memonitor disiplin pegawai ;
j) Menyusun dan membuat laporan pelaksanaan tugas
sesuai bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
evaluasi ;
k) Memberikan saran / telaahan kepada atasan sesuai bidang
tugas ;
l) Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan
informasi dan evaluasi ;
m) Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh atasan
7. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
a) Melaksanakan program keda pemeriksaan yang telah
disusun oleh inspektur pembantu sesuai bidang tugas
meliputi pengawasan kinerja organisasi dan urusan
pemerintahan daerah serta penanganan kasus - kasus
pengaduan masyarakat ;
b) Melaksanakan tugas pembinaan wilayah kerja dan
pengarvasan pada instansi / satuan kerja di lingkungan
pemerintah daerah dan kecamatian serta desa / kelurahan
atau sebutan lainnya yang meliputi pengawasan dalam
bidang pembangunan , bidang pemerintahan dan
kemasyarakatan ;
c) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan
secara terpadu dengan Inspektur Kabupaten dan unsur -
unsur terkait lainnya dalam rangka optimalisasii pelaksanaan
tugas ;
d) Melaksanakan pengumpulan datra / informasi dalam ranka
pemeriksaan pendahuluan ;
Revisi Itf RENSTRA INSPEKTaqAT TAHUN 2011 - 2015 Page 76
Paedntal, K@atcn Satie
Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan
kebijakan pemerintahan daerah
Mendampingi dan membantu memberikan keterangan dalam
proses penyidikan dan atau peradilan kasus atas hasil
pengawasan / audit ;
Memberikan saran / telaahan kepada atasan sesuai dengan
tugas wilayah kerjanya
Menyusun dan membuat laporan hasil pemeriksaaan dan
tindak lanjut hasil pemeriksaan
Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh atasan
2.2Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Banjar
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Aparat
Pengawas Intemal. Inspektorat Kabupaten Banjar didukung dengan
potensi sDM 40 orang pegawai, yang terdiri dari 9 pejabat struktural,
10 pejabat fungsional umum dan 15 orang pejabat fungsional auditor,
2 orang pejabat fungsionar kepegawaian dan 4 orang pejabat
fungsional pengawas pemerintah (p2UpD).
Dari seruruh pNs tersebut terbagi daram gorongan dan
pendidikan sebagai berikut :
1. Golongan
e)
s)
h)
Page 17
2. Pendidikan
3. Jabatan Fungsional
No Pendidikan Jumlah Peqawai
1 Auditor 15 orang
2 Auditor Kepeqawaian 1 oranq
3 P2UPD 4 orang
Jumlah 20 oranq
2.3Kine{a Pelayanan lmpektorat Kabupaten Banjar
Adapun kondisi pelayanan yang ingin dicapai oleh inspektorat
Kabupaten Banjar adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik dan prima di Kabupaten Banjar dengan menjadi Aparat
Pengawas Intemal yang efektif dan eftsien, responsif, antisipatif dan
menjadi solusi melalui :
1. Peningkatan kapasitas SDM pegawai yaitu aparat yang mampu
menyelesaikan tugas yang dibebankan secara proporsional dan
profesional dilandasi dengan integritas yang tinggi untuk
mengenali permasalahan yang dihadapi dan dapat memecahkan
permasalahan tersebut dengan baik dan tuntas.
2- Proses pengawasan yang efektif obyektit profesional dan
proporsinal guna dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan
yang tepat, sehingga mampu meningkatkan kinerja instansi
pemerintah dalam rangka memantiapkan penyelenggaraan
kepemerintahan yang baik dan prima.;
No Pendidikan Jumlah Pegawai
1 s2 8 orang
2 S1 24 orang
3 D4 2 orang
4 D3 1 orang
5 D2
6 D1
7 SMA sederaiat 5 orang
Jumlah 40 orang
Page 78
3. Peran Inspektorat sebagai APIP yang efektif, responsive dalam
penanganan pengaduan masyarakat, antisipatif dan mampu
menjadisolusi.
9
Revisr ffr RENSTPA rNspEKTogAT TAHaN aoli - zoti page 19
Panrirrtah KeryA Bo{o
c
Tabel2.2
Anggoran dan Redbad Pendanaan Peleyanrn SKPD Inrpektorat
Prcvinri lQlimanten Sehten Kebupabn Beniar
Uraian
Ang0aran (dahm jtfian rupbh) pada Tehun ke R€elbasi AnggEran (dahm iutaan rupiah) pada Tehun ke Rasb antara RealFasi dan Anggaran Tahun ke Rata-Rata (dalsm juta.n
ruDiah) Pertumbuhan
1 2 3 4 5.@ 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anooamn Realisasi
i 2 1 5 6,O f I e 10 11 t2 13 14 l5 tc 17 il
|atan Asli Daerah
-P€rdapatan Hasil
Pengeblaan Kekayaan
Drerah Yam Dioisahken 0.0(
.tain-hin PAD Yang Sah 0.0(
lain-Lain Pendapatan )an€
Sah 0.il
.Pendaoatan Lainnra 0.0(
BFLANJA 4.527.33 4.9e€.72 5,493.19 6,759.95 7,156.03 4,32E.33 4,722.75 5,173.59 6,261.58 s5.60 u.71 94.1E 92.03 4,879.18
2,42'1.83 2,755.52 2,892.E3 3,230.71 3.916.93 2,n'1.89 2,703.73 2.7U.83 3,070.53 94.63 98.12 8.27 95.04 2.559.20
.Belanja pegawai 2,42'.t.83 2,755.52 2.892.83 3.230.71 3,916.33 2.291,89 2,703.73 2,7U.83 3,070.53 94.63 s8.12 8.27 95.(X 2,559.20
Behnja langsung
-B€lanja pegawai
2,'t05.50 z2{.m 2,600.35 3,529.23 3.239.10 2.O%.4 2,019.t2 2.3€8.78 3,101.05 *.72 00.49 91.86 90.42 2.319.98
260.85 242.10 242.95 233.92 238.22 259.25 2.n 213.57 213.98 99.,f6 95.32 E7.91 91.217 191.4
r barang jasa 1.829.35 1.880.65 2,179.65 2,M.E1 2,8E1.11 1,762.72 1,685.89 2,OO7.92 2,19/..82 98.36 89.53 92.12 88.26 1,881.64
'Belania modal 15.50 128.45 1n.75 808.50 119.78 14.48 12..8 167.27 782.X 93.39 95.26 94.10 96.75 246.90
TOTAI 4,527.?3 4,98€.72 5,493.19 6,759.95 7,156.03 4,328.33 4,722.75 5,173.59 E,261.58 95.60 u.71 94.18 92.63 4,875.18
hspeknrr tGhrPSn Baniar,
lr.lmam SuharF,MT
N1P.19650119 199003 1 m6
Revisi III P€NSTRA INSPEIffOPAT TAHUN ?O11 ' 2Ol5
Pancrlntah Khtryrcn fu4it
Page 27
2,4Tantangan Dan Peluang Pengembangan Inepektorat Kabupaten
Banjar
Dalam mengantisipasi tantangan kedepan baik yang dari
dalam maupun ancaman dari luar untuk menuju kondisi yang
diharapkan maka InspeKorat Kabupaten Banjar sebagai organisasi
dan salah satu perangkat daerah secara terus menerus
memanfaatkan peluang yang bersumber dari kekuatan internal
maupun kesempatan dari luar, dan mampu berinovasi dalam Bidang
Pengawasan sehingga mampu menjadi APIP yang efektif dan
efisien.
Secara umum, tiantangan berupa kelemahan yang ada di
Inspektorat Kabupaten Banjar adalah :
1. Kurangnya kualitas tenaga auditor/p2upd/auditor kepegawaian
2. Auditor/p2upd/auditor kepegawaian kurang berpengalaman
3. Kurangnya Anggaran Diklatteknis bidang Pengawasan
4. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung operasional
Sementara yang berupa hambatan atiau ancaman dari luar adalah :
1. Adanya alih tugas/mutasi.
2. Luasnya wilayah pemeriksaan
3. Banyaknya obyek pemeriksaan (obrik)
4. Kurangnya kesadaran obrik menindaklanjuti hasil temuan
Tantangan yang demikian tentu harus mampu di antisipasi
oleh Inspektorat melalui kemampuan memanfaatkan peluang yang
berupa kekuatan didalam organisasi Inspektorat yaitu :
a. Tingginya motivasi belajar pegawai
b. Integritas
c. Komitmen untuk maju
Revisi IIr RENSTRA TN*EKTORAT TAHUN ?O11 - zOIs
fancrintah K&ryn Saaje
Page 22
Sedangkan peluang untuk mengembangkan kapasitas berasal dari
adanya kesempatan untuk mengikuti bimbingan teknis maupun
pendidikan dan pelatihan yang diselenggaran oleh instansi yang
berkompeten yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jabatan
Fungsional BPKP atau oleh Inspektorat dari kementerian terkait.
Selain itu dengan berkembangnya teknologi informasi saat ini
memberikan kemudahan untuk mengakses dan memperoleh bahan
dan referensi yang dapat menunjang kegiatan pengawasan.
Reyisf $I RENSTPA INSPEKTOPAT TAHUN ?O1I - ZO|E
Pancrhtah f*rym tu{t
Page 23
BAB III
ISU{SU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.'l ldentifikaei Pemasalahan Beldasarkan Tugas dan Fungsi
Seperti yang disebutkan dalam BAB l, beberapa faktor yang
sangat mempengaruhi kinerja Inspektorat Kabupaten Banjar dan
perlu dilakukan pembenahan adalah :
1. Pembenahan intemal organisasi seperti perencanaan,
pemberdayaan aparatur pengawasan, sarana pendukung yang
memadai termasuk penerapan teknologi informasi.
2. Pembenahan sumber daya manusia melalui peningkatan
kapasitas para aparat pengawas internal pemerintah dalam
melakukan tugas pemeriksaan seperti penerapan teknik
pemeriksaan yang sesuai stiandar pemeriksaan.
3. Pembenahan manajemen penyelesaian pemeriksaan dan tindak
lanjut seperti manajemen waktu pembuatan laporan hasil
pemeriksaan dan updating database tindak lanjut hasil
pemeriksaan.
Dari ketiga faktor yang berpengaruh tersebut yang paling
dominan adalah kurangnya kualitas SDM pegawai. Adanya SDM
yang belum berkualitas merupakan tantangan yang harus dihadapi
dengan memanfaatkan peluang adanya kesempatan mengikuti
diklat yang diselenggarakan oleh instansi yang berkompeten dalam
bidang pengawasan.
Pevisi.III RENSTRA INSPEKTORAT TAHUN 2O11 - 2015
Pdwintuh f.drryrs, bvc
Page 24
3.2 Telaahan Visi, tisi, dan Program Kepala Daerah Terpilih
Dasar filosofi Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar adalah,
Baiman Bauntung Batuah, yang menjadi nilai luhur untuk
diimplementasikan kedalam tata nilai kehidupan budaya masyarakat.
RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2011 - 2015 secara substansi tidak
tedepas dari motto daerah untuk men@rminkan tekad dan semangat
yang tinggi dari masyarakat Kabupaten Banjar dalam ikut serta dan
berperan aktif melanjutkan dan meningkatkan pembangunan daerah
Banjar dengan tetap dilandasi lman dan Takwa, semangat
Kekeluargaan dan Kegotong-royongan
lmplementasi dari filosopfi pembangunan Kabupaten Banjar juga
di terjemahkan dalam Msi Kabupaten Banjar yaitu 'Tenrujudnya
Masyarakat Kabupaten Banjar Yang Sejahtera, Mandiri, dan
lslami", yang dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Sejahtera; Sejahtera dalam pengertian ini adalah kesejahteraan
rakyat yang mengandung keterpaduan dimensi material dan
spiritual dalam wujud suasana kehidupan yang aman dan
damai.
Mandiri; Mandiri yang dimaksud adalah kemampuan dan
ketahanan masyarakat untuk memenuhi setiap aspek
kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial maupun budaya.
lslami; adalah bersifat keislaman (akhlak), untuk mewujudkan
suasana kehidupan masyarakat madani.
Sejahtera; Mandiri Dalam Nuansa Kehidupan lslami,
mengandung arti kehidupan masyakat lGbupaten Banjar yang
terpenuhi kehidupan material dan spiritiual dan berbudaya serta
terwujudnya masyarakat madani 'Negeri yang baik dan
diampuni Tuhan' atau'Baldatun thoyibatun warabbun ghafuuf .
4.
Revisi EI R€NSTRA INSPEKfORAf TAHUN ZOIl - ZO|S
Parrctt rah Kd(ryfit e4fur
Page 25
I
I
I
I
Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan 5 misi
Kabupaten Banjar yang merupakan kelanjutan dari misi
sebelumnya yaitu :
1. Memantapkan suasana kehidupan masyarakat yang madani.
2. Memantapkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlaq
mulia.
Memantapkan pembangunan ekonomi kerakyatan dan
mendorong iklim investasi.
Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang
berkelanjutan
Memantapkan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan
pelayanan prima.
a. Penentuan |su-itEu Stratogis
Dalam mengantisipasi tantangan kedepan untuk menuiu
kondisi yeng diharapkan maka Inspektorat Kabupaten Banjar
sebagai organisasi dan salah satu perangkat daerah secara terus
menerus mengembangkan peluang, dan inovasi dalam Bidang
Pengawasan.
Meningkatkan persaingan, trantangan dan tuntutran masyarakat
akan pelayanan yang lebih baik (pelayanan prima) akan mendorong
Inspektorat Kabupaten Banjar untuk mempersiapkan diri agar
keb€radaan tetap dapat diterima oleh masyarakat dengan
senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan kinerja
aparatumya dengan memperhatikan potensi, peluang, kelemahan
dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.
Perubahan-perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan
terencana, konsisten dan berkelanjuten, sehingga dapat
meningkatkan akuntabilitas kinefia yang berorientasi pada
Revisi fIr RENSTRA ENSPEKTORAT TAHUN 2Of1 - eO15
Pdrst#th K@sn tunJs
Page 26
2.
pencapaian tujuan. isu-isu strategis yang ingin dikembangkan 5
(lima) tiahun kedepan adalah :
1. Adanya aparat pengawas intemal pemerintah yang profesional
yaitu memiliki integritas dan kapasitas melalui penerapan kode
etik serta bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan
Tersajinya Laporan hasil pemeriksaan yang obyektif, profesional
dan proporsional dalam Pengendalian dan Pengawasan
Kebijakan Bupati Banjar sehingga dapat dijadikan dasar
pertimbangan bagi pengguna laporan untuk pengambilan
keputusan yang tepat, efektif dan eftsien dalam mewujudkan
Tata Pemrintahan yang baik (Good Govemanrel.
Tenrtujudnya peran Inspektorat sebagai APIP yang efektit
responsive dalam penanganan pengaduan masyarakat,
antisipatif dan mampu menjadi solusi
Revisi $I PENSTRA fiNSPEKTOPAT TAHUN 2O11 - ?Otg
Pcttw{ntah lffiWrcn fuqlat"
Page 27
3.
4.1.
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAI{
Vlsl Dan tlsl Inspektorat Kab. Banjar
Untuk RPJMD tahun 2011-2015, Inspektorat Kabupaten
Banjar mengemban Misi kelima dari Pemerintah lGbupaten Banjar
yaitu Memantapkan Penyelenggaraan Kepemerintahan yang baik
dan pelayanan prima. Untuk mencapai misi tersebut ditetapkan
tujuan yang menjadi arah bagi Inspektorat kabupaten Banjar dalam
menyusun Rencana Srategiknya yaitu "Mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baiK melalui 2 (dua) sasaran sebagai berikut:
1. Tenrujudnya tata kelola pemerintahan yang responsif, akuntrabel
dan transparan
2. Tenrujudnya mekanisme pengawasan dan penyerapan aspirasi
publik yang baik
A. Visi
Msi, merupakan kondisi ideal dan realistik tentang masa
depan yang ingin diwujudkan. Bagi organisasi, yang terpenting
adalah bagaimana merumuskan visi agar menjadi visi bersama,
sehingga visi tidak hanya sekedar sebuah rumusan indah tanpa
makna. Membangun visi bercama (building sharcd vision) sangat
penting dalam organsisasi pembelajaran karena memberi fokus
dan energi untuk belajar.
Msi Inspektorat lGbupaten Banjar merupakan pandangan
jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Inspektorat harus
dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatil
inovatif serta produktif. Msi dibangun melalui proses refleksi dan
proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh
komponen stakeholdefs. Pernyataan Msi Inspektorat adalah
ftevisi fiI RENSTRA INS4EKTORAT TAHTJN ?Ot t - ?OIs
Panrhlah l6cpm h4jt
Page 28
"Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik Di Kabupaten Banjar
Melalui Pengawasan Yang Prcfesional ".
Pemahaman atias pemyataan visi tersebut mengandung
makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara Inspektorat dan
sefuruh stakeholdefs dalam memantapkan Penyelenggaraan
kepemerintiahan yang baik di Kabupaten Banjar secara terpadu.
Sementara Pengawasan yang Profesional mengandung arti
bahwa Aparat Pengawas Intemal Pemerintah di lingkungan
Inspektorat Kabupaten Banjar harus selalu meningkatkan
kapasitas dan integritasnya.
A. tlsi
Misi, adalah pemyataan mengenai hal-hal yang harus
dicapai organisasi dalam mencapai visi, mencerminkan segala
sesuatu yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dengan
pengertian ini pemyataan misi harus: (1) menunjukan secara
jelas apa yang hendak dicapai oleh organisasi; (2,) secara
eksplisit mengandung apa yang harus dilakukan untuk
mencapainya; dan (3) mengandung partisipasi masyarakat
tefiadap perkembangan bidang yang digeluti
Misi Inspektorat Kabupaten Banjar merupakan rumusan
umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan unfuk
mewujudkan visi inspektorat serta sebagai pemersatu gerak,
langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen
penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang
diberikannya. Adapun Misi Inspektorat lGbupaten Banjar
adalah:
1. Meningkatkan peranan pengawasan untuk mendorong
terwujudnya akuntiabilitas instansi pemerintah Daerah serta
terciptanya aparatur yang bersih.
Revisi $f RENSTRA INS4F(TORAT TAH|4N ZO|I * ZOts
Pcncnintah lhbtptan fuqtot"
Page 29
t-.
2. Meningkatkan kualitas pengawasan dalam rangka
meningkatkan kinerja instansi pemerintah.
3. Menumbuh kembangkan sinergi pengawasan di lingkungan
Aparatur Pengawasan Fungsional pemerintah.
4. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata pemerintahan yang baik
( Good Govemance)
4.2. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat
A. Tujuan
Tujuan organisasi pada dasarnya jangka panjang, yang
harus diselesaikan selama waktu itu, dan akan mengarahkan
kinerja tahunan organisasi. Tujuan mencerminkan pernyataan
kondisi yang diinginkan dan bukan merupakan proses atau
aktivitas.
Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Inspektorat, perlu
ditetapkan tujuan pengawasan Inspektorat Kabupaten Banjar
(goal) yang akan dicapai daram kurun waktu rima tahun ke
depan. Tujuan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap
program SKPD secara umum. Disamping itu juga dalam rangka
memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap
peran misi serta program yang telah ditetapkan.
Dengan memperhatikan faktor kunci keberhasilan dari
faktor internal yaitu adanya motovasi kerja aparatur yang tinggi
namun belum didukung oleh kualitas aparatur serta faktor
eksternal adanya program bimbingan teknis maupun pendidikan
/ pelatihan yang berorientasi kompetensi serta dukungan Bupati
Banjar melalui kebijakan dan tersedianya peraturan perundang-
undangan, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat
Kabupaten Banjar adalah :
Page 30
1. Mewujudkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang
profesional dengan indikator peningkatan sumber daya
manusia APIP target peningkatan 30%
2. Mewujudkan proses Pengawasan yang efektif obyektif,
profesional dan proporsinal guna dijadikan dasar untuk
pengambilan keputusan yang tepat, sehingga mampu
meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam rangka
memantiapkan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik
dan prima dengan indikator penyelesaian tugas pengawasan
target pelaksanaan 1 00%
3. Mewujudkan peran Inspektorat sebagai APIP yang efektif,
responsive dalam penanganan pengaduan masyarakat,
antisipatif dan mampu menjadi solusi. dengan indikator
terselesaikannya pengaduan masyarakat target penyelesaian
100%
Dari ketiga tujuan tersebut dirangkum menjaditujuan utama
Inspektorat Kabupaten Baniar yaitu Mewuiudkan peran
lnspeffiorat Kabupaten Baniar sebagai APIP yang mampu
menilai efsrbnsr, efeffiivitas, dan ekonomis suatu
programkegiatan dan mampu membeikan konsuftasi pada tata
kelola, manaiemen risiko dan pengendalian intem
B. Sasaran
Sasaran menggambarkan kegiatan atau upaya perbaikan
atau penyempumaan yang berkelanjutan yang harus
dilaksanakan dengan berhasil. sasaran yang baik melalui
rumusan berorientasi pada kegiatan (action orientedl yang
mudah dipahami dan dilaksanakan. Sasaran ingin dicapai dalam
jangka waktu pendek biasanya satu tahun yang merupakan
penjabaran daritujuan (goat) yang telah ditetapkan.
Revisi tII PENSTRA fiNffiEKTORAT TAHUN ZOt I ' 2CI15
Pancdrlah K&ryttn tu1it
Page 31
Sasaran yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten
Banjar selama kurun waktu jangka menengah lima tahun sesuai
tujuan yang ingin dicapaidengan melalui :
1. Tenrvujudnya Aparat Pengawas lntemal Pemerintah yang
profesional.
2. Proses Pengawasan yang efektif obyektif, profesional dan
proporsinal guna dijadikan dasar untuk pengambilan
keputusan yang tepat, sehingga mampu meningkatkan
kinerja instansi pemerintah dalam rangka memantiapkan
penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan prima.
3. Tenrujudnya peran Inspektorat sebagai APIP yang efektil
responsive dalam penanganan pengaduan masyarakat,
antisipatif dan mampu menjadi solusi.
Revisi $I RENSTRA INSPEKTORAT TAHUN 2011 - ?O15
Pwhtah KArym Wc
Page 32
Tab€l 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
No TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASAMN
.IIARGET
KINERJA SASAMN PADA TAHUN KE-
1 2 3 4 E
I 5 6 7
1 MsrJujudkan peran Insp€l(orat
l(abrrpaten Banjar s€begai
APIP yang ebktif dan efisien,
regponsil entisipatif den
menjedi solusi clalam
mq^,ujudkdn Eta kelole
pem€rintahan yang baik dan
pnma di Kabupaten Bmjar
Iennuiudnya Aparat Pengawas Intsmal
Pernerintah yang Wobsional
Meningkatnya kapasitac APIP di lingkungan
lnspektorat kabupaten Eanjar (% APIP)
50 60 65 70 'lE
Penerapan Stendart operaung Prcc€dured
(SOP) penggwasan (Persentasi)
't00 0 100 100 100
Proses Pengawasan yang etsl(uf
obyektil prob3ional dan propor8inEl
untuk menjadi dasar p€rgambilen
keptrtusen yerE tapat, sal*ngga mempu
mgningkatkan kin€rja instgnsi
pernerintah dalem rangka memantapkan
penyelenggaraan kepemerintthan yang
baik dan prima
fepatunan SXpD/Entitas terhedap p€ratfan
dan perundang-undangan (p€Fent si)
't00 100 100 100 100
ferwujudnya peran InspeKorat s€bagai
APIP yang eEktif, responsive dalam
penanganan Fengaduan masyarakat,
antisipatif dan mampu monjadi solusi
Pengaduan masyarakal yang ditindaklan utt
Iporsent8si)
0 80 EO 80 80
Revisi III P€NSrgA TNSPXTCRAT TAHUN ?Otl - AO15
Pacrinteh Kahpten Bo$ar
Page 33
1
4.3. Stragtegi Dan Kebijakan Inspektorat
A. Strategi
Strategi yang baik hendaknya memenuhi kriteria diantaranya;
1) Gambaran atau rumusan yang sederhana sebagai bagian dari
renstra, 2) Pengelompokan strategi berdasarkan perspektif yang
bersangkutan yang merupakan rumusan paling dekat dengan
tujuan organisasi, 3) penjelasan tentang hubungan kausal antar
strategi.
Strategi menggambarkan perspektif dengan beberapa komponen
utama atau penting dalam yang dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Perspektif keuangan/finansial
Perspektif keuangan tetap menjadi perhatian karena ukuran
keuangan merupakan iktisar dari konsekuensi ekonomi yang
terjadi akibat keputusan dan kebijakan.Tujuan pencapaian
kinerja keuangan yang baik merupakan fokus dari tujuan-
tujuan yang ada dalam tiga perspektif lainnya.
2. Perspektif pelanggan/pengguna
Pelanggan atau pengguna Inspektorat adalah Bupati Banjar
dan para strakeholder lain yang berkepentingan atas kinerja
inspektorat
Perspektif Proses Bisnis Intemal
Tahapan dalam proses bisnis intemal meliputi inovasi, proses
kegiatan operasional, sertia proses pembangunan kapasitas
aparat untuk memenuhi tuntutan tugas
Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
Perspektif ini untuk mendorong organisasi atau unit kerja
agar dapat belajar dan tumbuh. Tujuan dari perspektif
pembelajaran dan pertumbuhan adalah menyediakan
infrastruktur untuk saling mendukung pencapaian ketiga
4.
Revisi ttr QENSTRA INSF€KTOPAT TAHUN Aoti - AOtg
Pancr*lah K&trylen 8o4jt
Page 34
percpektif lainnya sesuai dengan urusan hubungan
kausalnya.Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan
dalam perspektif ini berkaitan dengan kemampuan karyawan
dan system informasi
Memperhatikan ke empat perspektif tersebut, maka Inspektorat
Kabupaten Banjar menetapkan strategi untuk mencapai tujuan
dan sasarannya yaitu :
1. Tetapkan aturan tentang Kode Etik dan Sfandarf Operating
Procedured (SOP)
2. Tingkatkan kapasitas Aparatur di lingkungan Inspektorat
Kabupaten Banjar
3. Laksanakan pengawasan dan pengendalian Kebijakan
Kepala Daerah secara regular
4. Laksanakan reviu per semester atas Kinerja keuangan SKpD
dan Pemerintah Kabupaten Banjar
5. Laksanakan evaluasi atas Akuntrabilitas Kinerja pemerintah
Kabupaten Banjar
6. Laksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pembinaan
pemerintahan desa
7. Data Temuan Hasil pemeriksaan (THp) dan penyelesaian
Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan
fiLHp)
8. Bentuk Tim Penanganan pengaduan Masyarakat
B. Kebijakan
Menurut Mustopadidjaja, A.R (2001), kebijakan adatah suatu
keputusan yang dimaksudkan untuk mengatiasi permasalahan
tertentu, unfuk melakukan kegiatan tertentu atau unfuk mencapai
tujuan tertentu, yang dilakukan oleh instansi yang
berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah
negara dan pembangunan. Dalam merumuskan atau
Revisi IIr RENSTRA TNS4EKTORAT |AHUN ZOrl - AOit
PGt rcrirrtuh K6tryf.r, fu4je
Page 35
I
menetapkan suatu kebijakan-kebijakan dikenal adanya sistem
kebijakan, yang terdiri dari:
1. Lingkungan kebijakan, adalah keadaan yang
melatarbelakangi atau peristiwa yang menyebabkan
timbulnya masalah kebijaksanaan, yang mempengaruhi dan
dipengaruhi oleh para pelaku kebijakan dan oleh suatu
kebijakan.
2. Pembuat dan Pelaksana Kebijakan, adalah orang atau
sekelompok orang atau organisasi yang mempunyai
"peranan tertentu" dalam sistem dan proses kebijaksanaan,
sebab mereka berada dalam posisi menentukan ataupun
mempengaruhi baik dalam pembuatan kebijaksanaan
ataupun dalam tahap pelaksanaannya, dalam arti
pengawasan, pengendalian dan pelatihan atas hasil-hasil
yang dicapai dalam perkembangan pelaksanaan kebijakan.
3. Kebijakan itu sendiri, yaitu keputusan atau serangkaian
pilihan yang kurang lebih berhubungan satu sama lain yang
dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu.
4. Kelompok Sasaran Kebijakan, yaitu orang atau sekelompok
orang, atau organisasi-organisasi dalam masyarakat yang
perilaku atau keadaannya ingin dipenuhi oleh kebijakan
bersangkutan.
Memperhatikan ke empat sistem kebijakan diatas, maka untuk
mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan,
Inspektorat Kabupaten Banjar merumuskan kebijakan yang
akan dijadikan landasan dalam menentukan program dan
kegiatan yaitu :
1- Melaksanakan efektivitas pengawasan melalui dukungan
administrasi serta penyediaan sarana dan prasarana kantor.
2. Menetapkan dan menerbitkan peraturan tentang Kode Etik
dan Sfandart Operating Prccedured (SOp)
Revisi fiZ R€NST*A fiNSP€KTORAT TAHUN ZO|I - ?Otg
Pantlrrlah KdtWrGn fu4lo
Page 36
3. Mengirimkan Aparatur di lingkungan Inspektorat Kabupaten
Banjar untuk mengikuti Bimbingan Teknis sera Pendidikan
dan Latihan Teknis maupun Fungsional
4. Melaksanakan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)
5. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian Kebijakan
Kepala Daerah secara regular melalui program Kerja
Pemeriksaan Tahunan (PKPT)
6. Melaksanakan Pemeriksaan untuk tujuan tertentu
7. Melaksanakan reviu per semester atas Kinerja keuangan
SKPD dan Pemerintah Kabupaten Banjar
8. Melaksanakan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Kabupaten Banjar
9. Melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan
pembinaan pemerintahan desa
10.Inventarisasi Temuan Hasil pemeriksaan (THp) dan
menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan (TLHP)
11. Membentuk Tim Penanganan pengaduan Masyarakat
12. Melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat
Revisi III R€NsTpA rNspEt(TCIpAT TAHUN ZOrt _ ?Ojg eagiiPenerintah K&upEn foqlar
MATRIKS VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBUAKAN
vtsr lilsl TI,JU*il 9AgARAN --Eimffii--I ftn ru-
judnya
Pumefin-
tahan
y8ng baik
di Kabupa-
Elr
peranSn
pengewasen untuk
mendorong
teMuJudnya
akuntabilitas instansi
Pemcrintah Da€rah
serta lerciptanya
aparatur yang bersih
2. Meningkatkan
l(ualite{r pcngawEsan
dalarn rangka
meningkatken kiDerja
instansi Pomerintah
3. Menumboh
kembangkan sin€rgi
pengswessn di
lingkungan Aparatur
Pengewa6an
Fungsional
Pemerlntah
4, Melal6anakan
prinslp-prlnsip Tata
Pemedntahan yang
baik ( Good
Govemancel
Mewt
n
lnsp€
Kabul
Bar{a
$sba(
APIP
maml
menil
etlsiel
efeldl
dan
ekoff
suatu
pr0grl
giatan
manl
Terwujudny€ epanl Fengawas
Intetnal Pctnertnteh yang
pro,ftslonel.
1. f.daptan .irran t"nle,ng Kod€ Etik
oan gandart openting
Prosdutd(SOpl
2. Tlngkatkan kapasites Aparatur di
lirEkungan tnspektorat Kabupaten
Banjar
ilblrkoanakan efuktivitss pengawasan melalui
quungen administrasi Eenh pony€diaen g8rana
den prSgar&la kerdor.
F1nqpFn dan rnenerbt$qan peraturan teoteog
Kode Etfk dan Sfandarf Oprcting procxiA;rt
(soP)
Mgnglrimkan Aparetur di
Kabupaten Barnjar untuk
Tshnls eeri pindidlken dan
mg{Fuh Fungshrnal
lnspektorat
tslmblngan
Litihsn Teknlsrnvtgit9-
ndl
Pengawasan yang etektif
obyektil profeeional dan
proporsinsl untJk menladi dasar
pengambilan. k€putusan yang
tepat, gehingga mampu
meningkatkan kineda instensi
pgn|erintah dalam Bngka
memsntapkan penyelenggaraan
kepemerintahan yang baft dan
pdma.
p. Leksantkan pengewasen dan
qengendalian Kebilakan Kepala
Daerah secara regular
4. Lakganakan reviu per semcster
ates Kin€da keuangan SKpD dan
-
Pemerirrtah Kabuprtoflr Banjar
5. Lakenakan €veluesi etag
Akuntabliltas Klnuja pemerlntah
Kabupaten Banjar
6. Lakeanokan p€ngarvasan atag
penyelenggaraan pembinaan
pemerintahen De36
7. Data Temuan Hasil pemeriktaan
(THP) oam penyelesalan Ttndak
Lanlut Flasil Pemeriksean (TLHpt
p. Metaksenaten pengawasan dan peiiEitEijti'
I Keblakan_l$pala Daerah secara rdgutir metalui
I rrooram KEa p€medk8aan Tahunan (pKpn
6. Mehksenakan Pemedksean untt-di tuliran
t€rtentu
7. Melaksanakan revlu p6r somesier atas Kinefia
Keurngan SKpD den p€morinteh Kabupat6n
BanJar
8. M€lsksanskan evaluaei etes Akuntabilitae
^ lfngl. Pernerinrah Kabupaten BanJar
l. Molsksanekan pengawasan atas
perryeFnggeraan pembinaan pemerintahan
Deea
10. Invantarlsasl Temuan Hasil pemedksean (THp)
l"n menyebsaikan Tindak Lartiut 'Hasii
tu4Friksaan ffLHp)ror{vujuonya peran rrrSp€ldorat
sebagai APIP yang efektn
rgsponsive dalam penarpanan
pergaduan masyaraket,
antioipatif dan mampu menjadi
solusi.
. B€ntuk Tim . tPenangenafl
Pengaduan Masyarekat
11. Membsfituk nm--Fenar0San6n-:EnS6dn-
Masyarakat
12. M€hks_anskan p€nangenen pengaduan
megyarekat
Pcmerintah Kabryann Ba4jar Page 4l
an intem
|NDTKATOR KEBERHASTTAN (npACT, OurCOnES)
1. Tujuan Utama
2. Perspektif Pengguna/Pemangku kepentingan (Sfakehotder) :
Tufuan lltama (Ultlmate Goal) Indltator Keberhallan
Mewujudkan peran Inspektorat
Kabupaten Banjar sebagai APIP
yang mampu menilai efisiensi,
efektivitas, dan ekonomis suatu
program/kegiatan dan mampu
memberikan konsuttasi pada tata
kelola, manajemen risiko dan
pengendalian intern
1. Penegakan Integritas aparat di lingkungan
Pemerintah lGbupaten Banjar
2. Terbentuknya Zona lntegritas menuju
wilayah bebas korupsi
3. Terselesaikan kasus pengaduan
Masyarakat
4. Meningkatnya akuntabilias keuangan
menuiu opini WTP
5. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja
Pemerintah menuju penilaian A
|su
Strabgi8 Sasaran
ln{lll€t
or
Kebortsl
lan
Targat per Tahun
21&l2 wta 2014 2016
I Tersajinya
I taporanhasil
I pemeriksaan
I yans obyektit
I proEsional
t dan
I proporsional
I dalam
I Pengendalian
I dan
I Pcngawasan
I lGijakan
I Bupati Banjar
I sehingga
I clapat
I dijadikan
I dasar
1pertAmOangan|
I bagi penggun{
I laporan untuk I
pengambilan I
i kepdusan I
I yangtepat, I
I efektif dan I
efisbn dalam I
mewujudfcan J
Tata I
Pernrintahan I
yang baik I
(Good I
Gwemane) |
Penganasan
yang eHrLif
obyek-trf,
probsional dan
proporsinal untuk
rneniadi dasar
pengrambilan
kepuhsan yang
tepat sehingga
,namp{,
menirglc*an
kirrerja instansi
pemerintah
datam rangka
rnemantafian
penyelenggaraan
kepernerintahan
yarg baikdan
pftma.
1. Adanya
kebiiakan KDH
yang efektif dan
efisien dalam
mewujudkan
Tata
Pemerintahan
yang baik
(Gd
Govetnancc.l
1OMo 100% 100olo 1OV/o
2. Terselesakanny
a temuan Hasil
peneriksaan
d6ri
pengvnba|ian
Uang
t'leqaa/Daerah
80% 80% 80% 80 0/6
3. <eninglcatnya
Akuntabilas
Keuangan dan
Kircrja
Pernerintah
l(abupaten
Baniar
}tDP
c
V}DP
c
yyIP
B
wrP
B
Tenrujudnya
peran fnspelrtorat
sebageiAPIP
yang ebktif,
responsive dalam
penarEanan
pengaduan
masyarakat,
antisipatif dan
mampu menjadi
solnsi.
1. Terselesaikan
nya kasus-
l€riGi
Pengaduan
Masyarakat
80% 80% 80% 80%
:yy: :r!rn: rNsp€Kro*Ar nAHUN 2011 _ ?otr page 4tParcrintah Kfutryten Ba4iar
3. Perspektif Proses Internal (lntemal Process):
Sekretadat lerwuiutnya
Aparat
Pengavras
lntemal
Pen€rintah
yang
omfusimal-
60% 65% 70% 75%
r. s€t(lBtanat
2. lnspefttur
Pombantu
wilayah
yar€ efr{(tif
obyektif,
profesional dan
proporsinal
untrk menJadi
dasar peng-
ambilan
keputusan yarp
tepal, sehingga
mampu
meningka0(an
kinerja instansi
peme.intah
dalam rangka
penyebnggaraa
n
kepemerintahan
yang baik dan
1. Lancamya
administrasi dan
tersedianya
serana/ praSarana
pendukung
p€rlawasan
100% 100% 1(n% 100%
Terselesaikannya
n{as pengawasan
100% 100% 100% 100%
1. Selrctariat
2. Insp€Kur
Pembantu
wilayah sebagai APIP
yang ebkfif,
EEporBit/c
dahm
penanganan
pongaduan
masyarakat
antbipatitdan
mamA,
Terbentuknya tim
Penanganai
Pengaduan
Masyarakat
1 1
TedakEananya tindak
aanJut Penanganan
Pengaduan
Mssyarakat
80% 80 o/o
w% 80 o/o
PENCANA STKATEaT TNSP€KTCNAT A*/I/N 2O1I . 2015 PAgE 40Pwhtah K&rytu We
Unft KorJ. Saearen
Frdlhtlof
XeDsrhasllan
un
mr2 mt3 &11 ztvr6
1 1
4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (Leaming and Growth):
{ oerTahun
20r2 20t5
1. Sel(retanat
2. lnspeKw
Pembanlu
wilayah
lenrurudnya
Aparat
Pengawas
Intemal
Pemerintah yang
profesional
c. Pdanggsran
Kode Etikdan
Kode Pdlaku
profesi oleh
APIP
0% Oo/o 0% 0o/o
e. Penerapan
Stanclart
Opere,ting
Prdured
(soP)
peQgawasan
100% 100% 100% 100%
Pengawasan
yang efrktif
obyektif,
proGsional dan
propor8inal
untuk menjadi
dasar peng-
mbilan
k€putusan yang
tepat, sehingge
rnamflJ
meningkalkan
kinerja instami
pem€rintah
dalam rangka
memantrapkan
penteter€garaa
n
kepemerintahan
yeng baik dan
prima.
1. Pelaksanaan
ekspose dan
Pelatihan
Kantor Sendiri
(PKS)
100% 100% 100% 1W%
5. Percpektif Keuangan (Financiaf) :
RENCANA STRAT€qT INSP€KTOqAT TAHUN 2OT1 - 2015 PAgE4I
Pw*toh fAW* fuje
T' ?'11' 201
I
Sekrelariat Xetersediaan
&rggaran
% Ke{elsedieart
Anggaran untuk
Operasional
lnslektoral
rIn
%
tm
%
'rw
%
roo
%
utilt
Ketp' Sasaran
lndlketor
Keberlraoifan
I
zv,
3
zw
1
I
Uni
t
Sacaren
Seabgb$ffie
gkr Offectt{es}
Indmator
Keberharlla
n
Taluet Der Tahun
BAB V
RENCANA PROGRATI DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
sebagai implementasi untuk mewujudkan visi dan misi, Inspektorat
Kabupaten Banjar menyusun rencana program/kegiatan tahunan.
Program adalah insbumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Banjar atiau masyarakat
yang dikoordinasikan oleh Inspektorat untuk mencapai sasaran dan tujuan
serta memperoleh alokasi anggaran. sebagai implementasi untuk
mewujudkan visi dan misi maka Program/kegiatan Inspektorat ditujukan
untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan.
Rencana Tindak (Action ptanilnitiative) merupakan Rencana
Kerja/Kinerja Tahunan (RlcD atau menurut jangka waktu tahunan
merupakan tahapan yang terkait langsung dengan pendanaan yang
mendukung pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan.
R€N€ANA STftATFaT TNSP€KTOPAT TAHAN 2O1T - 2015
Pcnprintah K6(WtEn fo4ju
Page 42
to
+
at
s
a.
II
I
I
t
llll it
l5
!
t-
5 3
T t d
s
3
ts
g.
!
N
B
j
trt
ij
t
i
3
c
I s
o
?
s
cF
!.
i E B
6 a
I
l_
3
a s
t I
i
e N I
a- q
3 a l'
R I
t
5e
:!Ft
it€s
te
E
3
tg
a
Ig
t-t-
Eg
t9
is.
E3
5!E{
E3
;EF
ti
ET
FX
iE
P
b:E.E
9E
E9
s5
IE
{t
EF
R
E
2
E$
EE
co
F-
E!
Ei
aE
t5
it
tg
88.
gE
!5
gE
ii33
E$
EI
FE
FFs
iiir
-
;
I
I
lr
rlt5io
PE
FT
f€E
FgIE
r
:
E
ET
ai
:t
IF:f
f.?
9
E
a
Et
TT
FA
gE
*
!
t
I
Eg
iFE
€c
5F
ra!t
FF$
I els
1r-lE- t t
E lR IR_-li t
R
I
ci
5l^
EgEtsEe
5?
1,. a
!agE
IF Fi
gFFF$
ftr iBiF,*
t i
i
F*gF' [$1,5,
Rle
ile
BAB VI
TNDTKATOR KTNERJA UTAMA (tKU)
DAN |ND|KATOR KTNERJA KEGTATAN (tKK)
Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Banjar selama kurun
waktu lima tahun sesuai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dibuat
melalui tahapan yang dapat diukur dengan :
1. fndikator Kinerja utama/lKU (Key pertormance tndicatorlKpl)
Tolak ukur menggunakan Indikator Kinerja utama (lKU) yang
dijabarkan dalam penetiapan program kegiatan dalam suatu jangka
waktu tertentu untuk pencapaiannya, yakni dengan Rencana Kinerja
Tahunan (RKD, dan berlanjut pada penetapan target.
2. Indikator Kinerja Kegiatan/tKK
Tolok ukur tercapainya kinerja kegiatan yang terjabar dalam jangka
waktu tertentu.
3. Target
Pada dasamya target merupakan tingkat pencapaian kinerja yang
diharapkan secara kuantitatif.. Perumusan target memenuhi kriteria
SMART (Spedf'c, Measurable, Achivable, Relevan, Timely).
REN€ANA STPATEqT TNSPEKTOfrAT TAHUN ZO11 - 2015 PAgC4S
Papr{ntah KdWtcn fu4jorI,
A. INDTKATOR KTNERJA UTAlrtA (rKU)
ft{N€ANa STPAT€€X tNsP{KT#kAT TdtiUN 80}3 * zoJS Page46
Parcnintoh K6.Ften 8a4io
Saearan
lndikator
Klnerfa
Utama
Program
TargetperTahun
m12 20r3 2074 20r5
Proses
Pengavrasan
yang efektif
obyektif,
profesional dan
proporsinal untuk
menjadi dasar
peng-ambilan
keputusan yang
tepat, sehingga
mampu
meningkatkan
kinerja instansl
pemerintah
dalam rangka
memantapkan
penyelenggaraan
kepemerintahan
yang baik dan
prima
SKPD yang
memperoleh
nilaiSAK|P
>60
SKPD yang
menyajikan
laporan
keuangan
sesuai SAP
Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Pebksanaan
lGbijakan KDH
Program
Peningkatan
Probsionalisme
Tenaga
Pemeriksaan
dan Aparatur
Pengawasan
Program
Penataan dan
Penyempurnaan
Kebijakan
Sistem
Ptosedtrr
Pengawasan
30o/o
1A0o/o
40o/o
100%
50o/o
100%
60%
100%
% temuan
yang
ditindaklanjuti
80 06 80% 80% 80 0/6
Terwujudnya
Beran
Inspektorat
sebagaiAPIP
yang efektif,
responsive
dalam
penanganan
pengaduan
masyarakat,
antisipatif dan
mampu menjadi
soltrsi.
oh
pengaduan
masyarakat
yang
ditindaklanjuti
l/bnginteneikan
Penangenan
Pengaduan
Masyarakat
80% 80% 80% 80%
NO PROGRAM/XEGIATAN
IIDII(ATOR KINER.'A
KEGIATAI.I
OUTruT
TARGET
INDIIGTOR KINER.IA
KEGLTAN
OUTCOME
TARGET T()TAL.
ALOKASI
m11-
2015
(Rp
Jde'|l
2011 m12 ?o13 2011 2015 2011 2o12 2013 m11 2015
1 2 2 4 a I 7 8 I 10 12 13 11 15
01.18 l(oonlltai d.nesn Pcmdntdt
Pr/lddanFfil.tut ftDa€nh
Ldnny.
Talakrananya rapat
kmtrtnari program
I tahun I lahun 1 tehun l lehun 1 tahun Slnkron'raani progrrn
d$rah, povinC dan Clsd
1
tahun
1 tahun 1 tahun 1 tahun 1t hun 1.351,23
01.19
tcd€nbferl
Tspsnuhinya pcnyodlaan
FEa dan larf|e
pfsanana pcndukung
dfiVbkni. p.rtanbrsn
I tahun 1 tahun I tehun l tahun 1 tahun Xeancrm opererionl
l(.|tor tahun
I tahun 1 tahun 1 lahun 1 tahun 1.251,E3
02 Prcgnm Penlngkrtrn S.ran drn
Pn|.nm Apatrtrl
02.2, P.|ndhrean RutinJbdtd. gdung TcdCcanaya
prrnofr|araan gadung
l(.|ilot
1 tahun l lahun '| tahun 1 tahun t tahun Bcrfungsinya banguna.r'
gcdung lantor Scarei
umur Gncana
1
tehun
1 tahun 1 lEhun 1 Efiun 1 tahun 585,35
02.21 Perndiharaen Ruiin/bcrk€le
kcndarasn dinat/op€rasbnal
tctt{xlEnya Lnderafll
yg|g layd( pakai
1 tahun 1 tahun 1 tahun I tehun 1 tahun Kdancaran pclakranaan
tnnlportesi kantor
1
bhun
1t hun 1 tahun l tdlun 1 iahun 236,96
00 Piogrem Pednglctrn
Frngombrngnn SbOm
Prhponn Crprlen Khrrrh drn
fA,|ngan
06.01
Pcoyunm Lapom Capebn
Xhcda dan lkhtbar R.rt.si
Klncde SXPD
rcflutmnya lapoaarl
kln fi SKPD
1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun
kfi|orja SKPO yang
1
ldrun
1 tahun 1 lahun 1 tahun 1 tahun 106,50
RTNCANA STRAnEaI INSP€KTONAT TAHUN 2O1T - 2CI15
Pcncrintah K&tryEn Eaqtar
Page 48
11
tur
C. INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT YANG iIENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJTD
No lndikator
Kondisi Kine{a pada
aral periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kine{a pda akhir
periode RPJMD
Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
I 2 3 4 5 6 7 I I1 Penegakan
Integritas aparat di
lingkungan
Pemerintah
lGbupabn Banjar
(SKPD)
0 1 33 52 75 100 100
2 Terbentuknya Zona
Integritas menuju
wilayah bebas
korupsi(SKPD)
0 1 4 10 33 52 52
3 Terselesaikan
kasus pengaduan
Masyarakat
30o/o 80Yo 80o/o B0f/o 80o/o 8V/' ffio/o
4 Meningkatnya
akuntabilias
keuangan menuju
opiniWTP
WDP WDP WDP WTP WTP WTP
5 Meningkatnya
akuntabilitras Kinerja
Pemerintah menuju
penilaian A
Cukup Kurang Cukup
Kurang
Gukup Baik Baik Baik Baik
PENCANA STPATEqT TNSPEKTORAT TAHUN 2011 . 2CI1g
Pcnprintah Kdtry*n kryar
Page 57
BAB VII
PENUTUP
Revisi ke lll Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Banjar
Tahun 2011-2015 memuat perubahan khususnya tentang target kinerja
dan pembiayaan kegiatan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan arah
kebijakan yang telah menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsi Inspektorat yaitu sebagai pengawasan intemal pemerintah
daerah. Renstra ini disusun sebagai pedoman dalam penyusunan
Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang akan menjadi bahan acuan evaluasi
pencapaian kinerja dalam 5 (lima) tahun ke depan, dilengkapi dengan
indikator keberhasilan, IKU dan IKK sehingga dapat terukur tahapan
dalam mencapaitujuan dan sasaran.
Penyusunan Rencana strategis ini mengacu pada pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Banjar Tahun 2oor
2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)
Kabupaten Banjar tahun 2011-201s yang diatur dalam peraturan Daerah
Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 20'11.
Hasil pelaksanaan Renstra tahun 2011-201s akan menjadi tolok
ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang disampaikan
dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKlp), Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LppD) dan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) pada setiap tahun anggaran dengan menilai
RENCANA STRATE,T TNSPEKTORAT TAHAN 2011 - ?OI5
Parshtah fAqau 8a4lu
Page 52
aspek efisiensi penggunaan anggaran yang terkait dengan efektivitas
pelaksanaan progran dan kegiatan.
R€NCANA STRATEaI INSPEKTONAT TAHUN AO11 - 3015
Penprintah Kabtrytcn Ba4tar
Page 53