the Indonesian President Accountability Support Systems (PASS)
•
0 likes•192 views
This presentation is a concept to support the President of Indonesia in managing his/her accountability using advanced information technology. A prototype was developed. Therefore, this presentation also shows the weakness that observed when implemented. The successors who want to implement a similar system should learn from the experiences shown by this presentation. Learning from past experiences will enable the possibility to implement a similar system successfully in the future.
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (16)
Similar to the Indonesian President Accountability Support Systems (PASS)
Similar to the Indonesian President Accountability Support Systems (PASS) (20)
More from The Vision and Insight Corner
More from The Vision and Insight Corner (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (16)
the Indonesian President Accountability Support Systems (PASS)
- 1. Introduction to PASS: President Accountability SupportAccountability Support System Oleh: Rudy M. Harahap B d P K d Workshop on Governance Reform in Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan p Indonesia and Korea: a Comparative Perspective, 20 Januari 2011
- 2. Agenda Governance and Accountability Concept History of Accountability System in Indonesia President Accountability ConceptPresident Accountability Concept President Accountability Systems President Accountability Support System 2
- 3. Accountability & Good Governance Good Governance Partisipasi Transparan Presiden yang Akuntabel 3 Smart Leadership Internal Control System (SPIP) Objectivitas, Integritas
- 4. Types of AccountabilityTypes of Accountability Managerial Accountability To senior public managersg y Legal Accountability p g To the judiciary Professional Accountability Public Accountability To peer group members To citizens and clients Financial Accountability To finance providers, such as central government or aid donors Political Accountability To politicians and the legislature 4 Richard Heeks (1998)
- 5. History of Accountability System in I d i Next: Indonesia Kep Menkeu & Bappenas 5/2009 Next: PP 53/2010-SKI PP 8/2006 PP 60/2008 pp Inpres 5/2004 PP 8/2006 PP 24/2005 Inpres 5/2004 Inpres 7/1999 PP 10/1979 Kep Ketua LAN 239/2003 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
- 7. President Accountability Dimension Akuntabilitas Sasaran Makro Ak t bilit P l k P /K bij kAkuntabilitas Pelaksanaan Program/Kebijakan Akuntabilitas Pengendalian Intern/ Pengawasan Ak bili P K iAkuntabilitas Penanganan Korupsi Akuntabilitas Keuangan Negara / /Akuntabilitas Pengelolaan BUMN/D/L Akuntabilitas Instansi Pusat Akuntabilitas Instansi Daerah Akuntabilitas Lembaga Negara 7 Dimensi Lainnya
- 9. Center of Control Reporting Presiden NKRIRI - IReport Report Report Report NKRI DepkeuBPKP RI I Dash board Dash Report Report Report Report PASs DepdagriDll board board Report Report Report ReportPASs DepdagriDll Dash board Dash board Dash board Report Report Report Report Setneg/ Setkab BPS Bappenas Dash board Dash board Report Report Report Report 9 BPS Dash board Report Report Report Report
- 10. • RPJM, RKP • Pelaksanaan Program (PP 39/2006) •Kesesuaian RPJM, RKP, Renstra KL, Renja KL •Tindak Pidana Korupsi •Pengendalian Intern/Pengawasan •Anggaran •Realisasi Anggaran •Laporan Keuangan Pemerintah Pusat •SABUN •LPPD (PP 3/2007) •Evaluasi LPPD (PP 6/2008) •Realisasi Capaian SKPD Bappenas / g •Analisa Realisasi LKPP •Hasil Audit Khusus BPKP SABUN •SIKD Depkeu p Depdagri • Evaluasi LAKIP (PP 8/2006) • Trend Indikator Makro • Pertumbuhan •Profil •Renstra KL •Renja KL •Capaian SKPD •Anggaran & Realisasi APBD• Pertumbuhan Nasional • Pertumbuhan Daerah Renja KL •Realisasi Capaian Program •Serapan Anggaran •Kasus Korupsi / •Proporsi PAD, DAU, DAK & DEKON APBD •Keselarasan RPJMD, RK Pemda, Presiden PASsMenpan BPS Instansi/KL Pemda • Opini atas Laporan • Profil • SIPNAS • Sistem Informasi PASs • Opini atas Laporan Keuangan PP • Opini atas LKPD • Profil • Profitabilitas BUMN/D/L • Tren Setoran Dividen • Tingkat Kesehatan • SIPNAS • Sistem Informasi Pemantau Kebijakan Pemerintah (SIPKP) 10 BPK BUMN/D/L SetNeg SetKab 10
- 11. SISTEM DUKUNGAN AKUNTABILITAS PRESIDENIIIIIIIIIII PRESIDENT SUPPORT ACCOUNTABILITY SYSTEMS
- 12. Legal Base UUD 1945 pasal 4 ayat (1) Presiden sebagai PemegangUUD 1945 pasal 4 ayat (1) Presiden sebagai Pemegang Kekuasaan Pemerintahan menurut UUD UU No. 17/2003 Pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) Presiden memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara UU No. 1/2004 Pasal 58 ayat (1) Presiden sebagai KepalaUU No. 1/2004 Pasal 58 ayat (1) Presiden sebagai Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern pemerintahp g p dalam rangka pengelolaan keuangan negara yang transparan PP N 60/2008 P l 49 t (2) BPKP l k kPP No. 60/2008 Pasal 49 ayat (2) BPKP melakukan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara
- 13. Kepala BPKP Presiden, para Menteri dan Legislatif DASHBOARD LAPORAN PERIODIK Architecture Perspektif KETAATAN thd peraturan perundangan KEUANGAN Lap. Keu. dapat diandalkan EKONOMIS EFEKTIF EFISIEN Kementrian / Lembaga Pemerintah Daerah BUMN/BUMD APPROACH (Consulting & Assurance) Integration of Information Evaluasi LAKIP TP-TL Hasil Inves- tigasi Opini Lap. Keu. Cost Recovery, Eskalasi, OPN, HKP ? ….. Internal Proses BPKP:
- 15. Development Framework Presiden memperoleh informasi dan pengetahuan yang kredible sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat ManagementDecision Making Perencanaan kegiatan yang berdasarkan analisa Resiko dan Prioritas keputusan yang tepat Intelligence-based Planning Pengetahuan-pengetahuan terdokumentasi secara komprehensif dan uptodate Knowledge Creation Sistem mengkolaborasikan informasi yang tersebar di masing- masing instansi untuk kepentingan analisis dan penelitian Collaborative Analysis & Research Berbasis data warehouse yang komprehensif & historisIntegration of Information 15 BPKP sebagai pengelola PASSBPKP
- 16. Progress 2007 , Konsep & Prototype PASs, Demo di depan PresidenPresiden 2008 Platform PASs 2008 Konsolidasi lintas instansi level bawah Juli 2009 Implementasi koneksi dari Command Center di Istana Negara Desember 2010 Upgrade sekuriti koneksipg Januari 2011 Dashboard Hasil Monitoring Kinerja K/L untuk UKP4K/L untuk UKP4
- 17. 17
- 18. Problem: Data Availability Dasar Hukum Jenis Laporan Instansi Pengelola Pusat Periode Pelaporan Kondisi DataInstansi Presiden PP 56 / 2005 Laporan Informasi Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Semesteran Tidak Jelas Cukup PP 56 / 2005 Keuangan Daerah dan Departemen Dalam Negeri Semesteran Tidak Jelas Tersedia PP 39 / 2006 Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Bappenas Triwulanan Tidak Jelas Cukup Tersedia Laporan Keuangan Departemen Keuangan Interim (Triwulanan) Tahunan Tersedia p g Pemerintah Pusat Departemen Keuangan (Triwulanan) Tahunan Tahunan Tersedia Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tidak Jelas Interim (Triwulanan) Tahunan Tidak Jelas Tidak Jelas PP 8 / 2006 Laporan Kinerja Pemerintah Pusat Tidak Jelas Tidak Jelas Tidak Jelas Tidak Jelas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Tidak Jelas Tidak Jelas Tidak Jelas Tidak Jelas Interim Laporan Kinerja Instansi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Interim (Triwulanan) Tahunan Tidak Jelas Tidak Tersedia PP 3 / 2007 Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Departemen Dalam Negeri Tahunan Tahunan (Evaluasi) Tidak Tersedia 18 PP 6 /2008 Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Departemen Dalam Negeri Tahunan Tahunan Tidak Tersedia
- 19. TERIMA KASIH !TERIMA KASIH ! Thank you!Thank you! 19