urgensi penerapan konsep the right man on the right place (orang yang benar ada ditempat yang benar) merupakan salah satu tujuan mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang professional. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan tentu wajib hukumnya berdasarkan kompetensi yang dimiliki dengan filosofi “The Right Man on The Right Place/Job” yaitu mendudukan PNS yang tepat pada tempatnya atau jabatan yang tepat pula. Karena menempatkan PNS sesuai kompetensi yang dimiliknya akan mampu melaksanakan tugas dengan baik. Program penataan organisasi dalam lingkup instansi pemerintah, termasuk penempatan PNS dalam jabatan struktural pada esensinya merupakan bagian integral dari upaya reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan ‘good govermance’ dan ‘clean government’ di suatu pemerintahan, yang bertumpu pada reformasi organisasi, sumber daya manusia dan manajemen birokrasi. addtional ref: http://pusbangasn.bkn.go.id/potret-the-right-man-on-the-right-place-dalam-sorotan/

1. SAMBUTAN DEPUTI
Sumber Daya Manusia Aparatur
R A P A T T E K N I S I N S T A N S I
P E M B I N A J A B A T A N F U N G S I O N A L
Jakarta, 28 Oktober 2019
Dr.Ir.Setiawan Wangsaatmaja,Dipl. S.E.,M.Eng

2. outline
ARAHAN PRESIDEN RI
TANTANGAN JABATAN FUNGSIONAL
APA YANG PERLU DISIAPKAN?

3. FR
ARAHAN PRESIDEN RI
DALAM PIDATO PELANTIKAN
PEMBANGUNAN
SDM
PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR
SIMPLIFIKASI
REGULASI
1
2
3
4
5
PENYEDERHANAAN
BIROKRASI
TRANSFORMASI
EKONOMI

4. FR
ARAHAN PRESIDEN RI
DALAM PIDATO PELANTIKAN
PEMBANGUNAN SDM
▪ SDM YANG:
✓ PEKERJA KERAS
✓ DINAMIS
✓ TERAMPIL
✓ MENGUASAI IPTEK/ TEKNOLOGI
▪ TALENTA GLOBAL
▪ ENDOWNMENT FUND
▪ KERJA SAMA DENGAN INDUSTRI
▪ PENERAPAN TEKNOLOGI
PENYEDERHANAAN
BIROKRASI
▪ PANGKAS ESELONISASI (3 & 4)
▪ PERALIHAN JABATAN STRUKTURAL
KE FUNGSIONAL
▪ FOKUS PADA:
✓ TUJUAN PEMBANGUNAN
✓ INVESTASI LAPANGAN KERJA

5. FRTANTANGAN
Jabatan Fungsional
KELAS
JABATAN
ada yang belum
ditetapkan
TUNJANGAN
JABATAN
ada yang belum
ditetapkan
KELAS
JABATAN
belum
terstandar
TUNJANGAN
JABATAN
belum
terstandar
ADAYANGBELUM
DITETAPKAN
BELUM
TERSTANDAR
KELAS JABATAN TUNJANGAN JABATAN

6. Evaluasi
KE BIJAKAN TUNJANGAN JABATAN
Surat Menteri Sekretaris Negara
B-915/M. Sesneg/D-1/HK.03.00/08/2019
30 September 2019
• Evaluasi secara menyeluruh atas pemberian
tunjangan kinerja, tunjangan jabatan
fungsional, tunjangan khusus, hak keuangan,
atau honorarium.

7. APA YANG PERLU
D I S I A P K A N ?
1. Pemetaan Jabatan Administrator dan Pengawas
yang akan dialihkan menjadi Jabatan Fungsional .
2. Pemetaan Jabatan Fungsional yang dapat dan
dibutuhkan untuk menampung Jabatan Struktural
yang akan dihapus.
3. Perhatikan kesetaraan antara Jabatan Fungsional
dengan Jabatan Administrator/ Pengawas.
4. Penataan informasi faktor Jabatan Fungsional
yang berpengaruh terhadap Kelas Jabatan.
5. Analisis Beban Kerja (ABK) terhadap jumlah
kebutuhan dan anggaran untuk tunjangan.
7

8. FR
TERIMA KASIH
kempanrb kemenpanrb Kementerian-PANRB
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

10. OUTLINE
Persiapan Tindak Lanjut Arahan Pidato
Pelantikan Presiden 20 Oktober 2019
Persiapan Tindak Lanjut Arahan Presiden
untuk Evaluasi Menyeluruh Kebijakan
Tunjangan Jabatan Fungsional

11. Persiapan Tindak Lanjut
Arahan Pidato Pelantikan Presiden
20 Oktober 2019

12. POKOK PIDATO
PELANTIKAN PRESIDEN
TANGGAL 20 OKTOBER 2019
TERKAIT JABATAN
FUNGSIONAL
Eselonisasi harus disederhanakan
Eselon I, Eselon II, Eselon III, Eselon
IV, apa tidak kebanyakan?
Saya minta untuk disederhanakan
menjadi 2 level saja, diganti dengan
jabatan fungsional yang
menghargai keahlian, menghargai
kompetensi.

13. EVALUASI KESIAPAN PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL
MENINDAKLANJUTI PIDATO PELANTIKAN PRESIDEN
1. Pemetaan Jabatan Fungsional yang berpotensi untuk menampung perpindahan
Jabatan Struktural akibat kebijakan Presiden.
2. Pemetaan kebutuhan Jabatan Fungsional per jenjang jabatan di setiap instansi
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Surat Edaran Menteri PANRB No.:
B/588/M.SM.01.00/2018, tanggal 15 Oktober 2018, hal: Mekanisme Pengangkatan
PNS dalam Jabatan Fungsional, kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian
Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah).
3. Meninjau kesetaraan kualifikasi, kompetensi, dan pekerjaan/kegiatan:
a. Jabatan Fungsional yang satu dengan Jabatan Fungsional lain; dan
b. Jabatan Fungsional dengan Jabatan Administrasi.
4. Meninjau kesesuaian besaran tunjangan jabatan fungsional:
a. Jabatan Fungsional yang satu dengan Jabatan Fungsional lain; dan
b. Jabatan Fungsional dengan Jabatan Administrasi.

14. PANGKAT DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL
SAAT INI
HASIL EVALUASI:
1) Pangkat sama dengan Golongan Ruang
2) Pangkat melekat pada Pegawai, tidak terkait
langsung dengan jabatan yang diduduki
3) Kenaikan pangkat berkaitan dengan masa
kerja. Tidak ada penurunan Pangkat? (yang
ada hanya penundaan kenaikan pangkat)
4) Pada pangkat yang sama belum dipastikan
memiliki standar kualifikasi, kompetensi, dan
ukuran kinerja yang sama.
5) Pangkat yang sama berada pada jabatan
yang berbeda (fungsional – struktural)
padahal standar kompetensi jabatan berbeda-
beda.
6) Pangkat merupakan syarat kualifikasi
Jabatan.
7) Tidak ada kaitan antara Pangkat (Golongan
Ruang) dengan Kelas Jabatan.
8) Pangkat digunakan untuk Gaji Pokok dan
Pensiun Pokok sedangkan Kelas Jabatan
digunakan untuk Tunjangan (di UU
menjelaskan bahwa Kelas Jabatan untuk
penggajian).

15. Persiapan Tindak Lanjut Arahan
Presiden untuk Evaluasi
Menyeluruh Kebijakan Tunjangan
Jabatan Fungsional

16. Arahan Presiden
Surat Menteri Sekretaris Negara nomor: B-915/M. Sesneg/ D-
1/HK.03.00/08/2019, tanggal 30 September 2019, hal: Arahan Presiden
untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh atas pemberian tunjangan
kinerja, tunjangan jabatan fungsional, tunjangan khusus, hak keuangan,
atau honorarium
1
Presiden memberikan arahan agar
Menteri PANRB serta Menteri Keuangan
melakukan evaluasi secara menyeluruh
terhadap sistem pemberian tunjangan
kinerja, tunjangan jabatan fungsional,
tunjangan khusus, hak keuangan, atau
honorarium.
2
Agar Menteri PANRB dan
Menteri Keuangan dapat
menindaklanjuti arahan Presiden
tersebut dan melaporkan
hasilnya kepada Presiden
melalui Menteri Sekretaris
Negara

17. Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Saat Ini
Jenjang Jabatan
Tunjangan
Terendah
Tunjangan
Tertinggi
Keterampilan
Pemula Rp200.000 Rp460.000
Terampil Rp197.000 Rp600.000
Mahir Rp250.000 Rp871.000
Penyelia Rp300.000 Rp1.035.000
Keahlian
Pertama Rp260.000 Rp540.000
Muda Rp285.000 Rp1.211.000
Madya Rp290.000 Rp1.520.000
Utama Rp389.000 Rp2.250.000

18. Tunjangan JF Lainnya….
PENELITI JAKSA
Jenjang Jabatan Besaran
Ajun Jaksa Madya Rp2.400.000
Ajun Jaksa Rp3.000.000
Jaksa Pratama Rp3.600.000
Jaksa Muda Rp4.200.000
Jaksa Madya Rp6.000.000
Jaksa Utama Pratama Rp7.000.000
Jaksa Utama Muda Rp8.000.000
Jaksa Utama Madya Rp9.000.000
Jaksa Utama Rp10.000.000
Jenjang
Jabatan
Besaran
Pertama Rp1.100.000
Muda Rp1.750.000
Madya Rp3.000.000
Utama Rp5.200.000

19. Batasan Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional
menurut Keputusan Presiden No 87 Tahun 1999
tentang Rumpun Jabatan Fungsional
ESELON KELAS
TUNJ.
STRUKTURAL
JENJANG
BESARAN
TUNJANGAN JENJANG
BESARAN
TUNJANGAN
MAKSIMAL MAKSIMAL
I.a 17 5.500.000
I.b 16 4.375.000
II.a 15 3.250.000
Utama 5.500.000II.b 14 2.025.000
III.a
13 1.640.000
Madya 3.250.00012 1.260.000
III.b 11 980.000
IV.a
10 760.000
Muda 1.260.000
9 540.000
Pertama 540.000 Penyelia 1.260.000IV.b 8 490.000
V.a 7 360.000
Mahir 540.000
Terampil 360.000
Pemula 300.000

20. • Penataan Jabatan dan Pangkat pada Jabatan
Fungsional
• Penataan jumlah pemangku Jabatan Fungsional
melalui Analisis Beban Kerja
• Penataan Tunjangan Jabatan Fungsional (jika masih
dimungkinkan)
Tindak Lanjut Arahan Presiden
pada surat Menteri Sekretaris Negara

21. Dasar Hukum
Pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

22. Bahwa bagi jabatan fungsional yang
belum diberikan tunjangan jabatan
fungsional akan tetap ditindaklanjuti
proses penyusunan penetapan
Peraturan Presiden mengenai tunjangan
jabatan fungsional. Pertimbangannya
yaitu untuk melaksanakan asas keadilan
antar jabatan fungsional di masa transisi
sebelum pemberlakuan sistem gaji dan
tunjangan sesuai Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara.
Tunjangan-tunjangan
lainnya yang saat ini
diberikan kepada PNS,
akan direviu dan
disesuaikan ke arah
kebijakan sebagaimana
yang dimaksud pada
sistem penggajian dan
tunjangan di Undang-
Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur
Sipil Negara
Surat Menteri PANRB
terhadap Arahan Presiden
pada Surat Menteri Sekretaris Negara
Periodisasi pengusulan dan
proses penetapan peraturan
perundang-undangan
mengenai tunjangan jabatan
fungsional. Periodisasi
pengusulan direncanakan 3
(tiga) kali dalam 1 (satu)
tahun anggaran berjalan.
Pengaturan mekanisme
periodisasi pengusulan dan
proses penetapan akan
diatur oleh Menteri PANRB.

23. Usulan Reformasi Jabatan
dan Pangkat ASN
oleh :
Kementerian PANRB

24. Konsep Jabatan dan Pangkat Sesuai UU ASN
KONSEP JABATAN
1) Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak
seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi pada instansi pemerintah
2) Jabatan diklasifikasikan dalam 3 kelompok:
a) Kelompok Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT-Utama, JPT-Madya, dan JPT-Pratama)
Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah
b) Kelompok Jabatan Administrasi (JA-Administrator, JA-Pengawas, JA-Pelaksana)
Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi, tugas, tanggungjawab,
wewenang, dan hak pegawai ASN berkaitan dengan pelayanan publik serta admnistrasi pemerintahan
dan pembangunan dalam suatu satuan organisasi pada instansi pemerintah
c) Kelompok Jabatan Fungsional (JF-jenjang Keterampilan dan JF-jenjang Keahlian)
Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi, tugas, tanggungjawab, wewenang,
dan hak pegawai ASN berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keterampilan
dan keahlian tertentu dalam suatu satuan organisasi pada instansi pemerintah
3) Setiap Jabatan memiliki nomenklatur jabatan. Dasar pemberian nomenklatur jabatan perlu ada landasan
hukumnya.
4) Formasi Jabatan adalah ketersediaan jabatan
JABATAN DAN PANGKAT SESUAI UU ASN

25. Konsep Jabatan dan Pangkat Sesuai UU ASN
JABATAN DAN PANGKAT SESUAI UU ASN
Penjelasan UU No. 8 Tahun 1974
Pasal 17 Ayat (1) dan PP No. 7
Tahun 1977
Pangkat adalah kedudukan yang
menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri
Sipil dalam rangkaian susunan kepegawaian
dan digunakan sebagai dasar penggajian
PP No. 11 Tahun 2017 Pasal 46
Pangkat merupakan kedudukan yang
menunjukan tingkatan Jabatan berdasarkan
tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak,
dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang
digunakan sebagai dasar penggajian
Penjelasan UU No. 8 Tahun 1974
Pasal 17 Ayat (1)
Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan
tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak
seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka
susunan suatu satuan organisasi
Konsep Jabatan
Jabatan merupakan kedudukan yang
menunjukkan fungsi, tugas, tanggungjawab,
wewenang, dan hak seorang pegawai ASN
dalam suatu satuan organisasi pada instansi
pemerintah

26. Konsep Jabatan dan Pangkat Sesuai UU
ASN
KONSEP PANGKAT
Pangkat adalah kedudukan yang
menunjukkan tingkatan dalam jabatan
berupa kelas jabatan yang disusun
berdasarkan tingkat kesulitan,
tanggungjawab, dampak, dan
persyaratan kualifikasi jabatan dan
digunakan sebagai dasar penggajian
pegawai ASN.
JENJANG DAN PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL SESUAI UU ASN
PANGKAT
Jabatan Fungsional
JF Terampil JF Ahli
JF-15 JF-15*
Utama
JF-14 JF-14*
JF-13 JF-13
JF-12 JF-12
JF-11 JF-11
MadyaJF-10 JF-10
JF-9 JF-9
JF-8 JF-8
Muda
JF-7 JF-7
Penyelia
JF-7
JF-6 JF-6 JF-6
Pertama
JF-5 JF-5 Mahir JF-5
JF-4 JF-4 Terampil
JF-3 JF-3 Pemula
JF-2 JF-2**
JF-1 JF-1**
*) belum ada jabatan yang memenuhi informasi faktor jabatan yang dipersyaratkan.
**) tidak ada lagi jabatan jenjang Keterampilan dengan kualifikasi rendah.

27. 1. Menyusun Informasi Faktor Jabatan dalam rangka evaluasi jabatan
fungsional dengan mempertimbangkan kesetaraan antar Jabatan
Fungsional.
2. Standardisasi kualifikasi, kompetensi, dan pekerjaan/kegiatan antar
Jabatan Fungsional termasuk antar pangkat dalam jabatan
fungsional.
3. Menyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja untuk
mengetahui kebutuhan riil jabatan fungsional tiap jenjang pada
setiap instansi yang membutuhkan jabatan fungsional tersebut.
Langkah Tindak Lanjut
Instansi Pembina Jabatan Fungsional

28. 1. Menyusun Surat Edaran Menteri PANRB kepada Instansi Pembina
Jabatan Fungsional untuk mempersiapkan langkah tindak lanjut
yang ditempuh Instansi Pembina Jabatan Fungsional
2. Menyusun Surat Edaran Menteri PANRB kepada seluruh Pejabat
Pembina Kepegawaian (PPK) baik pusat maupun daerah untuk
segera mempersiapkan diri menindaklanjuti Pidato Pelantikan
Presiden
3. Menyusun ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai
payung hukum kebijakan Presiden.
Langkah Tindak Lanjut
Kementerian PANRB

29. Diskusi……

30. TERIMA KASIH