Ethics and Business Concept and Theory

1. PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Konsep GCG memperjelas dan mempertegas mekanisme hubungan antar para pemangku
kepentingan di dalam suatu organisasi. Dalam keberlangsungan sebuah PT ataupun Perseoran
Terbatas didasarkan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang
Perseoran Terbatas. Walau secara eksplisit UU No 40 tahun 2007 tidak mengatur tentang
GCG, namun secara secara garis besar dapat dilihat bahwa Konsep dari Good Corporate
Governance yang baik dan efisien adalah :
 Transparency (Keterbukaan Informasi)
Keterbukaan yang dilakukan oleh perusahaan menyangkut masalah keterbukaan informasi
ataupun dalam hal penerapan manajemen keterbukaan, informasi kepemilikan perusahaaan
yang akurat, jelas dan tepat waktu baik kepada share holders maupun stakeholder. Dalam
menyediakan transparency ini sendiri perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup,
akurat, dan tepat waktu kepada berbagai berbagai pihak yang berkepentingan dengan
perusahaan tersebut. Setiap perusahaan juga seharusnya dapat mempublikasikan informasi
keuangan serta informasi lainnya dan berdampak signifikan pada kinerja perusahaan secara
akurat dan tepat waktu.
 Accountability (Dapat dipertanggung jawabkan)
Pertanggung jawaban atas pelaksanaan fungsi dan tugas sesuai wewenang yang dimiliki oleh
seluruh bagian dalam perusahaan termasuk pemegang saham. Perusahaan harus dapat
mempertanggung jawabkan kinerjanya secara trasparan dan wajar. Untuk itu perusahaan
harus dikelola secara benar terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap
memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.
 Responsibility (Pertanggungjawaban)
Kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan harus mematuhi peraturan
perundang -undangan serta melakukan tangggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan
sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang.
 Independency (Kemandirian)
Perusahaa dikelola secara profesional dan tanpa benturan kepentingan pihak manapun.
Peusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak
saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
 Fairness (Keadilan)
Perlakuan perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan
proporsi yang seharusnya. Perusahaan harus senantiasi memperhatikan kepentingan
pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan
kesetaraan.

2. Untuk itu untuk mewujudkan konsep GCG sesuai penjabaran diatas maka perlu :
- Disadari bahwa penerapan GCG hanya akan efektif dengan adanya asas kepatuhan dalam
kegiatan bisnis sehari-hari
- Penerapan pada jajaran manajemen dan kemudian diikuti oleh segenap karyawan. Dengan
pola cerminan best practice maka dengan sendirinya budaya perusahaan akan tercipta dengan
berlandaskan prinsip GCG
- Perlu adanya continously reminder bawa pentingnya konsep GCG bagi keberlangsungan
perusahaan
- Mengkaitkan target kerja dengan prinsip GCG sehingga secara efisien konsep GCG dapat
diterapkan
- Pengawasan dari pihak internal dan evaluasi secara periodical terkait prinsip GCG.
PENDEKATAN GOOD GOVERNANCE YANG SESUAI DENGAN BUDAYA
INDONESIA
Pendekatan GCG sebenarnya sudah diterakan di Indonesia sebagai contoh dalam
keberlangsungsan sebuah Perseorang Terbatas didasarkan atas Undang - Undang Republik
Indonesisa nomor 40 tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas. Budaya Indonesia sejak dahulu
kala menerapkan musyawarah setidaknya telah berhasil membentuk karakter bangsa untuk
lebih mudah diarahkan kepada prinsip GCG itu sendiri. Budaya berorganisasi sudah sangat
dekat dengan budaya Indonesia sejak jaman penjajahan. Menurut J.R Schemerhorn
Organization is a collection of people working together in a division of labor to achieve a
common purpose. Atau dalam bahasa indonesia dapat diartikan Organisasi adalah kumpulan
orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Jika ilihat dari unsur-unsur dari
organisasi maka Unsur-unsur Organisasi adalah :
1. Kumpulan Orang
2. Kerjasama
3. Tujuan bersama
4. Sistem koordinasi
5. Pembagian tugas dan tanggung jawab
6. Sumber Daya organisasi

3. Jika melihat pada prinsip-prinsip GCG maka ada beberapa hal dari unsur organsasi
yang sebenarnya masuk kedalam prinsip GCG. Sebagai contoh prinsip Transparency yaitu
Keterbukaan yang dilakukan oleh perusahaan menyangkut masalah keterbukaan informasi
ataupun dalam hal penerapan manajemen keterbukaan. Musyawarah, budaya Demokrasi
setidaknya telah berhasil membentuk karakter bangsa untuk lebih mudah diarahkan kepada
prinsip GCG dalam hal transparansi informasi namun yang sampai saat ini menjadi masalah
besar bangsa adalah transparansi dana yang dapat dilihat masih maraknya tindakan
penggelapan uang ataupun tindakan korupsi.Namun perlu diapresiasi adalah tindakan tegas
aparat hukum dan pemerintahan yang semakin membaik dalam menangani kasus korupsi.
Dengan Ancaman ataupun hukuman yang berat telah mengajarkan budaya kejujuran ataupun
transparansi kepada masyarakat secara umum. Tidak dapat dipungkuri peranan Agama juga
memberi peranan besar dan nyata bagi masyarakat dalam hal mengajarkan budaya
transparansi karena bangsa Indonesia adalah negara beragama yang mengakui 6 Agama.
Dengan peranan penting para pemuka agama selama ini membantu mengajarkan hal positif
yaitu kejujuran yang mana terkait dengan prinsip transparansi. Dalam hal berlangsungnya
kehidupan masyarakat agama telah memberikan dasar umatnya untuk bertindak. Dengan
Negara Indonesia yang ber asas Pancasila sesuai sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha
Esa, maka segala sesuatu yang baik yang diajarkan oleh agama akan membentuk karakter
bangsa yang tranparansi dan berintegritas.
Hal kedua yang menjadi prinsip pada Accountability dan Responsibilty yaitu
Pertanggung jawaban atas pelaksanaan fungsi dan tugas sesuai wewenang yang dimiliki oleh
seluruh bagian dalam Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara
trasparan dan wajar. Dalam berorganisasi Indonesia selalu menerapkan tanggung jawab yang
harus dipatuhi oleh setiap anggota organisasi dapat dilihat juga terkandung dalam unsur
organisasi pada poin ke-5 diata yaitu pembagian tugas dan tanggung jawab. Setiap manusia
memiliki tanggung jawab masing-masing. Diantaranya tanggung jawab seorang pelajar atau
mahasiswa akan belajar, tanggung jawab seorang dosen kepada mahasiswa atau
mahasiswinya, tanggung jawab seorang presiden kepada negara dan rakyatnya, tanggung
jawab seorang ayah kepada istri dan anak-anaknya, dan tanggung jawab manusia kepada
Tuhan yang telah Menciptakan kita. Budaya Indonesia telah mengajarkan ataupun
membentuk karakter bangsa yang bertanggung jawab serta mandiri yang kemudia menjadi
prinsip GCG yang ke-4.
Fairness ataupun keadilan seperti yang tertuang dalam sila pancasila yaitu keadilan
sosial bagi seluruh rakyat indonesia telah mengajarkan pentingnya keadilan dalam kegiatan
berorganisasi maupun dalam pemerintahan.
Dalam pelaksanaan penerapan GCG di perusahaan adalah penting bagi perusahaan untuk
melakukan pentahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi perusahaan,
dan tingkat kesiapannya, sehingga penerapan GCG dapat berjalan lancar dan mendapatkan
dukungan dari seluruh unsur di dalam perusahaan.
Pada umumnya perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dalam menerapkan GCG
menggunakan pentahapan berikut (Chinn, 2000; Shaw,2003).

4. A. Tahap Persiapan
Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama:
1) awareness building
Awareness building merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai arti
penting GCG dan komitmen bersama dalam penerapannya. Upaya ini dapat dilakukan dengan
meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Bentuk kegiatan dapat
dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok.
2) GCG assessment
GCG Assessment merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan kondisi
perusahaan dalam penetapan GCG saat ini. Langkah ini perlu guna memastikan titik awal
level penerapan GCG dan untuk mengidentifikasi langkah-langkah
yang tepat guna mempersiapkan infrastruktur dan struktur perusahaan yang kondusif bagi
penerapan GCG secara efektif. Dengan kata lain, GCG assessment dibutuhkan untuk
mengidentifikasi aspekaspek apa yang perlu mendapatkan perhatian terlebih dahulu, dan
langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk mewujudkannya
3) GCG manual building.
GCG manual building, adalah langkah berikut setelah GCG assessment dilakukan.
Berdasarkan hasil pemetaan tingkat kesiapan perusahaan dan upaya identifikasi prioritas
penerapannya, penyusunan manual atau pedoman implementasi GCG dapat disusun.
Penyusunan manual dapat dilakukan dengan bantuan tenaga ahli independen dari luar
perusahaan. Manual ini dapat dibedakan antara manual untuk organ-organ perusahaan dan
manual untuk keseluruhan anggota perusahaan, mencakup berbagai aspek seperti:
- Kebijakan GCG perusahaan
 Pedoman GCG bagi organ-organ perusahaan
 Kebijakan GCG perusahaan
 Pedoman perilaku
 Audit commitee charter
 Kebijakan disclosure dan transparansi
 Kebijakan dan kerangka manajemen resiko
 Roadmap implementasi
B. Tahap Implementasi
Setelah perusahaan memiliki GCG manual, langkah selanjutnya adalah memulai
implementasi di perusahaan.Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama yakni:

5. 1. Sosialisasi
Diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek yang terkait
dengan implementasi GCG khususnya mengenai pedoman penerapan GCG. Upaya
sosialisasi perlu dilakukan dengan suatu tim khusus yang dibentuk untuk itu, langsung berada
di bawah pengawasan direktur utama atau salah satu direktur yang ditunjuk sebagai GCG
2. Implementasi
Yaitu kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman GCG yang ada, berdasar roadmap
yang telah disusun. Implementasi harus bersifat top down approach yang melibatkan dewan
komisaris dan direksi perusahaan. Implementasi hendaknya mencakup pula upaya
manajemen perubahan (change management) guna mengawal proses perubahan yang
ditimbulkan oleh implementasi GCG.
3. Internalisasi
Yaitu tahap jangka panjang dalam implementasi. Internalisasi mencakup upayaupaya untuk
memperkenalkan GCG di dalam seluruh proses bisnis perusahaan kerja, dan
berbagai peraturan perusahaan. Dengan upaya ini dapat dipastikan bahwa penerapan GCG
bukan sekedar dipermukaan atau sekedar suatu kepatuhan yang bersifat superficial, tetapi
benarbenar tercermin dalam seluruh aktivitas perusahaan.
C. Tahap Evaluasi
Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke
waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan GCG telah dilakukan dengan
meminta pihak independen melakukan audit implementasi dan scoring atas praktik GCG yang
ada. Terdapat banyak perusahaan konsultan yang dapat memberikan jasa audit yang demikian,
dan di Indonesia ada beberapa perusahaan yang melakukan scoring. Evaluasi dalam bentuk
assessment, audit atau scoring juga dapat dilakukan secara mandatory misalnya seperti yang
diterapkan di lingkungan BUMN. Evaluasi dapat membantu perusahaan memetakan kembali
kondisi dan situasi serta capaian perusahaan dalam implementasi GCG sehingga dapat
mengupayakan perbaikan-perbaikan yang perlu berdasarkan rekomendasi yang diberikan.
Good Corporate Governance di Indonesia mulai ramai dikenal pada tahun 1997,
saat krisis ekonomi menerpa Indonesia. Terdapat banyak akibat buruk dari krisis tersebut,
salah satunya ialah banyaknya perusahaan yang berjatuhan karena tidak mampu bertahan,
Corporate governance yang buruk disinyalir sebagai salah satu sebab terjadinya krisis
ekonomi politik Indonesia yang dimulai tahun 1997 yang efeknya masih terasa hingga saat
ini.. Menyadari situasi dan kondisi demikian, pemerintah melalui Kementerian Negara
BUMN mulai memperkenalkan konsep Good Corporate Governance ini di lingkungan
BUMN, Melalui Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1
Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha
Milik Negara, menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan Good Corporate

6. Governance secara konsisten dan atau menjadikan prinsip-prinsip Good Corporate
Governance sebagai landasan operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk
meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai
pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan
stakeholders lainnya, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.
Pemerintah memberikan dorongan yang sangat kuat terhadap implementasi GCG
di Indonesia. Bukti dari kepedulian pemerintah dapat dilihat dari dibuatnya berbagai regulasi
yang mengatur tentang GCG. Berawal dari Dibentuknya Komite Nasional tentang Kebijakan
Corporate Governance (KNKCG) melalui Keputusan Menko Ekuin Nomor:
KEP/31/M.EKUIN/08/1999 tentang pembentukan KNKCG . Menerbitkan Pedoman GCG
Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan dibentuknya Komite Nasional Kebijakan
Governance (KNKG) sebagai pengganti KNKCG melalui Surat Keputusan Menko Bidang
Perekonomian Nomor: KEP/49/M.EKON/11/2004. Terdiri dari Sub-Komite Publik dan Sub-
Komite Korporasi. Kemudian juga dikeluarkan SE Ketua Bapepam Nomor Se-03/PM/2000
tentang Komite Audit yang berisi himbauan perlunya Komite Audit dimiliki oleh setiap
Emiten, dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tentang GCG yang dirubah
dengan PBI No. 8/14/GCG/2006.
Implementasi GCG di BUMN dapat dilihat dengan adanya peraturan-peraturan yang
mendukungnya seperti :
 Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN Nomor Kep-133/M-
PBUMN/1999 tentang Pembentukan Komite Audit bagi BUMN.
 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 Tentang Pedoman umum
pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN.
 Keputusan Menteri BUMN No. 09A/MBU/2005 Tentang Proses Penilaian Fit &
Proper Test Calon Anggota Direksi BUMN
 SE Menteri BUMN No. 106 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri BUMN No. 23
Tahun 2000 – mengatur dan merumuskan pengembangan praktik good corporate
governance dalam perusahaan perseroan.
 Disempurnakan dengan KEP-117/M-MBU/2002 tentang Keputusan Menteri BUMN
Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate
Governance Pada BUMN.
Komitmen GCG juga diberlakukan pada sector swasta non-BUMN. Pada tahun
2000, Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) memberlakukan Keputusan
Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-315/BEJ/062000 perihal Peraturan Pencatatan
Efek Nomor I-A yang antara lain mengatur tentang kewajiban mempunyai Komisaris
Independen, Komite Audit, memberikan peran aktif Sekretaris Perusahaan di dalam
memenuhi kewajiban keterbukaan informasi serta mewajibkan perusahaan tercatat untuk
menyampaikan informasi yang material dan relevan. Selain itu juga dibentuknya berbagai
organisasi dan perkumpulan yang mendukung pelaksanaan dari GCG itu sendiri seperti.
Lahirnya Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), Indonesian Institute for
Corporate Governance (IICG), Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD),
Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA), Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI),
Asosiasi Auditor Internal (AAI), Klinik GCG Kadin, dan lahirnya Lembaga Komisaris dan
Direksi Indonesia (LKDI) yang kegiatannya antara lain mengadakan Forum LKDI untuk
membahas berbagai hal seperti tanggung jawab hukum bagi Komisaris dan Direksi, undang-
undang pencucian uang dsb.

7. Masih banyak yang harus dibenahi dan terus dikembangkan pelaksaanaan GCG di
Indonesia. Karena KKN yang merajalela mengartikan GCG masih belum dapat terlaksana
dengan baik. Pelaksanaan GCG di Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Tapi
memerlukan Integrasi dari seluruh komponen bisnis. Agar dapat dicapai suatu perusahaan
bersih yang dapat disebut Good Corporate Governance.