Implementasi Good Corporate Governance di PT MRT Jakarta

1. 1
IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
DI PT MASS RAPID TRANSIT (MRT) JAKARTA
Wildan Karim Anggaperbata
Abstrak
Etika merupakan nilai-nilai dan norma-norma moral yang diterapkan dan
dilaksanakan dalam berbagai aktivitas dan kegiatan sehari-hari. Bisnis sendiri
merupakan kegiatan terorganisir yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.
Sehingga Etika bisnis merupakan nilai-nilai dan norma-norma yang harus dijalankan
dalam proses kegiatan mencari dan mendapatkan keuntungan bagi organisasi.
Sehingga dalam perjalanannya kegiata bisnis bukan hanya mencari keuntungan saja,
namun harus ada nilai yang disampaikan dan dituju.
PT MRT Jakarta menilai bahwa Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good
Corporate Governance/GCG) merupakan salah satu unsur penting dalam
pengembangan sebuah perusahaan. Hal tersebut menjadi bagian yang tak
terpisahkan dari praktik bisnis demi mewujudkan kelangsungan usaha.
Kesadaran untuk mengimplementasikan sistem Tata Kelola Perusahaan yang
Baik menjadi hal krusial dan fundamental guna melindungi kepentingan perusahaan
dan pemegang saham. Melalui jajaran Dewan Komisaris, Direksi, dan segenap insan
Perusahaan berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG dengan
berlandaskan pada nilai-nilai pokok yang tertuang dalam Budaya Kerja Perusahaan.
1. Pendahuluan
Etika bukan hanya menjadi urusan salah satu agama, ras atau suku, namun
etika menjadi hal yang paling umum dan dianggap sebagai nilai-nilai universal yang
bisa menyamakan persepsi. Sehingga etika dan norma dalam kegiatan bisnis menajdi
hal yang menarik untuk dibahas dan diimplementasikan dalam organisasi apapun.
Etika dan norma menjadi dasar dalam berkembangnya pemikiran dan praktik
dalam pengelolaan organisasi, sehingga dikenal lah istilah Good Corporate
Governance (GCG) atau tata kelolal organisasi yang baik.
Corporate Governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh
suatu organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas
perusahaan guna mewujudkan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang dengan

2. 2
tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan
perundangan dan nilai-nilai etika (Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-
MBU/2002).
PT Mass Rapid Transit Jakarta (PT MRT Jakarta) berdiri pada tanggal 17 Juni
2008, berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas dengan mayoritas saham dimiliki
oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (struktur kepemilikan: Pemprov DKI Jakarta
99.98%, PD Pasar Jaya 0.02%). PT MRT Jakarta memiliki ruang lingkup kegiatan di
antaranya untuk pengusahaan dan pembangunan prasarana dan sarana MRT,
pengoperasian dan perawatan (operation and maintenance/O&M) prasarana dan
sarana MRT, serta pengembangan dan pengelolaan properti/bisnis di stasiun dan
kawasan sekitarnya, serta Depo dan kawasan sekitarnya.
Dasar hukum pembentukan PT MRT Jakarta adalah Peraturan Daerah Provinsi
DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta (sebagaimana diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta) dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008
Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta
(sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penyertaan Modal
Daerah Pada Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta).
Dalam tulisan ini, penulis akan membahas mengenai bagaimana MRT Jakarta
mengembangkan pengelolaan perusahaan melalui Good Corporate Governance

3. 3
(GCG). Secara tidak langsung, budaya dan etika ini menjadi dasar dalam pencapaian
PT MRT Jakarta sampai dengan saat ini.
2. Kajian Pustaka
Arti etika dapat dibedakan dari sisi praktis dan refleksi. Etika sebagai praktis
yaitu sejauhmana nilai-nilai dan norma-norma moral diterapkan dan dilaksanakan
dalam berbagai aktivitas dan kegiatan sehari hari. Atau dapat juga di artikan sebagai
apa yang dilakukan sesuai dengan nilai dan moral. Etika sebagai praktis berarti moral
atau moralitas: apa yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan , pantas dilakukan dan
sebagainya. Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral, dimana kita berfikir tentang
apa yang dilakukan lebih spesifik yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan.
Etika sebagai refleksi menyoroti dan menilai baik buruknya perilaku orang.
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa etika adalah cabang ilmu
falsafat yang mempelajari baik buruknya perilaku manusia ( selaku orang yang
menjalankan aktivitas bisnis di perusahaan).etika bisnis dapat dijalankan pada tiga
tingkat yaitu makro, meso dan mikro. Pada tingkat makro, etika bisnis mempelajari
aspek-aspek moral dari system ekonomi sebagai keseluruhan. Disini masalah etika
disorot pada skala besar. Misalnya: masalah keadilan social masyarakat, terutama
berkaitan dengan kaum buruh; masalah utang Negara, kekayaan Negara dan
sebagainya. Pada tingkat madya (meso), etika bisnis menyelidiki masalah etis di
bidang organisasi dalam hal ini perusahaan, dan stakeholder yang berkaitan langsung
dengan aktivitas bisnis di perusahaan seperti lembaga konsumen, pemasok (supplier),
investor, pemerintah, lembaga sosial seperti sarikat pekerja, dan sebagainya.
Sedangkakan pada tingkat mikro, etika bisnis difokuskan pada individu dalam

4. 4
hubungannya dengan ekonomi dan bisnis. Dalam hal ini dipelajari tentang tanggung
jawab etis dari karyawan dan atasan, produsen dan konsumen, pemasok dan investor.
Etika dan norma menjadi landsan dalam menerpakan Good Corporate
Governance (GCG) atau Corporate Governance (CG). Istilah GCG ini pertama kali
diperkenalkan oleh Cadbury Committee tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal
sebagai Cadbury Report. Ada banyak pengertian tentang CG diantaranya:
1. Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yang menetapkan
hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah,
karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya
sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain
sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. (Forum for
Corporate Governance in Indonesia / FCGI)
2. Corporate Governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh
suatu organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas
perusahaan guna mewujudkan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang
dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan
peraturan perundangan dan nilai-nilai etika (Keputusan Menteri BUMN Nomor
Kep-117/M-MBU/2002).
Berdasarkan pengertian di atas maka bisa dipahami tujuan yang hendak
dicapai dengan penerapan Good Corporate Governance yaitu untuk meningkatkan
keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan. Dalam jangka panjang hal ini akan
membawa pada keberlangsungan usaha dan peningkatan profit secara signifikan.
Selain itu, kita mengenal adanya lima prinsip GCG yang dapat dijadikan
pedoman bagi para pelaku bisnis, yaitu Transparency, Accountability, Responsibility,

5. 5
Indepandency dan Fairness yang biasanya diakronimkan menjadi
TARIF. Penjabarannya sebagai berikut:
a. Transparency (keterbukaan informasi)
Secara sederhana bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi. Dalam
mewujudkan prinsip ini, perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang
cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap stakeholders-nya.
b. Accountability (akuntabilitas)
Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, system
dan pertanggungjawaban elemen perusahaan. Apabila prinsip ini diterapkan secara
efektif, maka akan ada kejelasan akan fungsi, hak, kewajiban dan wewenang serta
tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi.
c. Responsibility (pertanggung jawaban)
Bentuk pertanggung jawaban perusahaan adalah kepatuhan perusahaan
terhadap peraturan yang berlaku, diantaranya; masalah pajak, hubungan industrial,
kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara
lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya. Dengan
menerapkan prinsip ini, diharapkan akan menyadarkan perusahaan bahwa dalam
kegiatan operasionalnya, perusahaan juga mempunyai peran untuk bertanggung
jawab kepada shareholder juga kepada stakeholders-lainnya.

6. 6
d. Indepandency (kemandirian)
Intinya, prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional
tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak
manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
e. Fairness(kesetaraan dan kewajaran)
Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak
stakeholder sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Diharapkan fairness
dapat menjadi faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan
perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan.
3. Metode Penulisan
Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode kajian literatur dan
dokumentasi. Literatur yang penulis gunakan didapat dari berbagai sumber baik buku,
tulisan online, maupun diktat kuliah yang menjadi rujukan dalam pembelajaran
Business Ethic & Good Corporate Governance.
Sedangkan dokumen yang digunakan oleh penulis merupakan dokumen PT
MRT jakarta yang berkaitan dengan implementasi dan internalisasi GCG dan etika
bisnis di MRT Jakarta.
4. Hasil dan Diskusi
4.1. Implementasi Good Corporate Governance (GCG)
PT MRT Jakarta menilai bahwa Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good
Corporate Governance/GCG) merupakan salah satu unsur penting dalam
pengembangan sebuah perusahaan. Hal tersebut menjadi bagian yang tak
terpisahkan dari praktik bisnis demi mewujudkan kelangsungan usaha.

7. 7
Kesadaran untuk mengimplementasikan sistem Tata Kelola Perusahaan yang
Baik menjadi hal krusial dan fundamental guna melindungi kepentingan perusahaan
dan pemegang saham. Perusahaan melalui jajaran Dewan Komisaris, Direksi, dan
segenap insan Perusahaan berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG
dengan berlandaskan pada nilai-nilai pokok yang tertuang dalam Budaya Kerja
Perusahaan.
Penerapan prinsip-prinsip GCG dalam organisasi akan menciptakan
Perusahaan yang transparan dan terpercaya serta memiliki manajemen bisnis yang
dapat dipertanggung jawabkan. Penerapan GCG yang baik juga akan memperkokoh
kepercayaan serta meningkatkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dan
pemangku kepentingan lainnya.
Untuk mewujudkannya, Perusahaan menerapkan GCG yang terintegrasi
dengan pengelolaan kepatuhan, manajemen risiko, dan pengendalian internal.
Langkah ini ditempuh agar Perusahaan memiliki pengetahuan dan kapabilitas untuk
mengelola Governance, Risk and Compliance (GRC) yang sejalan dengan
pengelolaan kinerja bisnis dan mampu mengantarkan organisasi mencapai
kelangsungan hidup Perusahaan.
Dalam mengembangkan infrastruktur GCG dan implementasi prinsip-prinsip
GCG, PT MRT Jakarta bekerja sama dan membuat Nota Kesepahaman dengan
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sebagai Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Perusahaan
memastikan bahwa prinsip-prinsip Tata Kelola yang tertanam dalam tubuh dan budaya
perusahaan mengacu kepada Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor
96 Tahun 2004 tentang penerapan praktik Good Corporate Governance.

8. 8
Tujuan penerapan GCG yang baik di lingkungan Perusahaan, di antaranya:
a. Mengendalikan dan mengarahkan hubungan antara pemegang saham, Dewan
Komisaris,Direksi, karyawan, klien, mitra kerja, serta masyarakat dan lingkungan.
b. Mendorong dan mendukung perkembangan Perusahaan.
c. Mengelola sumber daya secara lebih baik.
d. Mengelola risiko secara lebih baik.
e. Meningkatkan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
f. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Perusahaan.
g. Meningkatkan citra Perusahaan menjadi lebih baik.
PT MRT Jakarta menyadari bahwa praktik tata kelola perusahaan yang baik
merupakan salah satu sumber penggerak penting yang mendorong Perusahaan untuk
mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, dan membangun kepercayaan dari
para pemegang saham dan pemangku kepentingan. Dengan menerapkan tata kelola
yang baik maka dapat mendorong kinerja Perusahaan untuk berfungsi secara efisien
guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para
pemegang saham maupun masyarakat.
Komitmen perusahaan dalam menerapkan GCG diwujudkan melalui
penetapan Code of Corporate Governance PT MRT Jakarta yang mengatur organ-
organ Perusahaan, seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan
Komisaris dan Direksi dalam menerapkan GCG.
PT MRT Jakarta mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG dalam setiap
aktivitas unit dan lini bisnis agar selalu tumbuh berkembang dalam menghadapi
berbagai perubahan. Prinsip-prinsip tersebut dikenal dengan sebutan TARIF
(Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, Fairness).

9. 9
1. Transparency (Transparansi)
Yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan
keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai
perusahaan.
2. Accountability (Akuntabilitas)
Yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi yang
memungkinkan pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. Responsibility (Tanggung jawab)
Yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip-prinsip
korporasi yang sehat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Independence (Independensi)
Yakni pengelolaan perusahaan secara profesional, tanpa benturan kepentingan
dan pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip
korporasi yang sehat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Fairness (Keadilan)
Yakni perlakuan yang sama dalam memenuhi hak-
hak stakeholders berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Selain kelima prinsip di atas, PT MRT Jakarta juga memperkuat penerapan
GCG dengan berbagai pedoman atau kebijakan, antara lain:
 Pedoman GCG (GCG Code).
 Panduan Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual).
 Kode Etik (Code of Conduct).

10. 10
 Pedoman Pemeriksaan Intern.
 Panduan manajemen risiko.
 Pedoman Tata Kelola Teknologi Informasi.
 Kebijakan & Pedoman terkait lainnya.
Untuk menerapkan GCG di semua aspek usaha PT MRT Jakarta, maka
dirumuskan nilai-nilai luhur dan budaya PT MRT Jakarta yang menjadi acuan bagi
individu maupun secara organisasi di PT MRT Jakarta dalam melaksanakan misi dan
mewujudkan visi secara berkesinambungan.
Lima tata nilai tersebut disebut PRIDE AT.
1. Perserverance (Ketekunan)
Insan MRT Jakarta harus ulet dan mempertahankan fokus jangka panjang
dalam mewujudkan tujuan strategis perusahaan, karena menciptakan sistem mass
rapid transit bukan pekerjaan yang bisa segera terlihat hasilnya, harus selalu berjuang
keras merealisasikannya.
2. Respect (Saling Menghormati)
Perusahaan menghormati dan menghargai keragaman dan keunikan setiap
insan perusahaan di dalam memberikan kontribusi pada perusahaan dengan
memberikan kesempatan yang sama dalam berkarya dengan berdasarkan pada
kompetensinya.
3. Integrity (Integritas)
Insan PT MRT Jakarta harus memiliki kesatuan pikiran, ucapan dan tindakan
yang sama dan konsisten, bersih dan jujur, serta menunjukkan profesionalisme dalam
melakukan kewajiban hariannya.

11. 11
4. Dignity & Ownership (Kebanggaan dan Rasa Memiliki)
Setiap insan di perusahaan akan memiliki kebanggaan dengan bekerja di PT
MRT Jakarta. Dengan rasa kepemilikan yang tinggi ini maka perusahaan akan dapat
terus berkembang dan menjadi acuan bagi provinsi dan pemerintah daerah lain dalam
mengimplementasikan standar pelayanan kelas dunia.
5. Excellence (Unggul)
PT MRT Jakarta akan mendukung lingkungan yang berorientasikan hasil yang
memberdayakan insan di dalam perusahaan dan memotivasi mereka dalam
penyampaian visi dan misi perusahaan.
6. Accountability (Akuntabilitas)
Insan PT MRT Jakarta akan bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan
yang diberikan kepada mereka, memiliki akuntabilitas dan kebanggaan tersendiri
terhadap hasil pekerjaan mereka.
7. Teamwork (Kerja Sama Tim)
Insan PT MRT Jakarta akan bekerja sama dan bersatu untuk mencapai visi dan
misi perusahaan yang didasarkan kepada komitmen bersama.
Perusahaan telah memiliki perangkat-perangkat penting sesuai dengan Tata
Kelola Perusahaan yang optimal. Sebagaimana diamanatkan dalam Struktur dan
Mekanisme Tata Kelola, yaitu: Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.
40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Undang-Undang Republik
Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, organ perusahaan
terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi.

12. 12
Kepengurusan perseroan terbatas di Indonesia menganut sistem dua badan,
yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab
yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam
Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Perusahaan juga mengacu
pada Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2008 Tentang
Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) MRT
Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta, dan
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada
Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2008 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas (PT) MRT
Jakarta.
Kemampuan Perusahaan dalam mengaplikasikan Tata Kelola yang Baik
membawa hasil yang positif dengan perkembangan kegiatan usaha yang progresif dan
meningkatkan kepercayaan para pemegang saham dan stakeholder terhadap
Perusahaan.
4.2. Kode Etik (Code of Conduct)
PT MRT Jakarta memiliki Kode Etik dalam rangka berinteraksi
dengan stakeholder agar tidak terlepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik aturan
hukum, norma, moral maupun etika. Kode Etik PT MRT Jakarta merupakan
pernyataan secara tertulis tentang nilai-nilai etika yang berlaku di lingkungan PT MRT

13. 13
Jakarta dan menjadi kebijakan dan standar perilaku yang diwajibkan bagi seluruh
insan PT MRT Jakarta.
Perilaku yang ideal wajib dikembangkan berdasarkan nilai-nilai luhur yang
diyakini jajaran PT MRT Jakarta sesuai dengan budaya Perusahaan.
1) Aktivitas Politik
 PT MRT Jakarta tidak terlibat dan tidak mendukung partai politik mana pun.
 PT MRT Jakarta tidak melarang dan tidak mencegah insan PT MRT Jakarta untuk
melaksanakan haknya memberikan suara dalam pemilihan umum.
 PT MRT Jakarta tidak menghalangi setiap insan PT MRT Jakarta untuk melakukan
aktivitas politik sebagai simpatisan dengan syarat tertentu.
 Insan PT MRT Jakarta dapat diperkenankan sebagai calon legislatif hanya dari
wakil independen atau DPD, dan setelah penetapannya yang bersangkutan harus
mengundurkan diri dari PT MRT Jakarta.
2) Aset
 Aset PT MRT Jakarta digunakan semata-mata untuk operasi PT MRT Jakarta.
 Penggunaan aset yang melekat pada jabatan harus dikembalikan kepada PT MRT
Jakarta dalam keadaan baik, kecuali ditetapkan lain oleh kebijakan perusahaan.
3) Benturan Kepentingan
 PT MRT Jakarta menetapkan situasi-situasi yang dapat menimbulkan benturan
kepentingan pada insan PT MRT Jakarta.
 PT MRT Jakarta mengatur tindakan yang harus dilakukan apabila ada pemasok/
kontraktor/konsultan/pemberi jasa yang sedang/akan melakukan hubungan kerja
dengan PT MRT Jakarta, terdapat hubungan keluarga atau mengalami (potensi)
benturan kepentingan.

14. 14
4) Minuman Keras, Narkoba, Rokok dan Judi
 PT MRT Jakarta dan seluruh insan PT MRT Jakarta berkewajiban menjaga
lingkungan kerja maupun area kegiatan PT MRT Jakarta lainnya bebas dari
pengaruh minuman keras dan penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang.
 PT MRT Jakarta menyarankan kepada seluruh insan PT MRT Jakarta untuk tidak
merokok, karena tidak baik untuk kesehatan dirinya dan karyawan di sekitarnya.
5) Hadiah, Jamuan, dan Donasi
 Insan PT MRT Jakarta tidak diperkenankan memberikan, menjanjikan, atau
menerima, baik langsung maupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada
dan dari pemasok, kontraktor, konsultan, mitra kerja, pejabat pemerintah, atau
pihak ketiga lainnya.
 Suatu tanda terima kasih dalam kegiatan usaha, seperti hadiah, sumbangan atau
entertainment tidak boleh diterima insan PT MRT Jakarta pada suatu keadaan
yang dapat dianggap sebagai perbuatan yang tidak patut.
 Pemberian hadiah adalah wajar apabila PT MRT Jakarta bermaksud memberikan
sesuatu kepada pihak ketiga berupa barang tertentu dan dalam kondisi tertentu.
 Donasi untuk tujuan amal, dalam batas kepatutan dapat dibenarkan, sedangkan
untuk tujuan lain boleh dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
 Setiap bentuk penyuapan baik dari maupun kepada pihak ketiga atau insan PT
MRT Jakarta merupakan sesuatu perbuatan yang tidak diperkenankan.
6) Pernyataan Kepatuhan dan Pelanggaran
 Setiap insan PT MRT Jakarta akan menandatangani surat pernyataan kepatuhan
atas pemberlakuan Kode Etik yang merupakan komitmen bahwa insan PT MRT
Jakarta secara sungguh-sungguh dan sepakat menerapkan Kode Etik.

15. 15
 Setiap pelanggaran atas Kode Etik merupakan suatu tindakan yang akan
dikenakan sanksi yang ditetapkan Direksi.
5. Kesimpulan dan Rekomendasi
Dari hasil studii literatur dan dokumentasi yang penulis lakukan, bisa
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
a. PT MRT Jakarta sebagai perusahaan konstruksi dan arsitektur di Indonesia
memiliki petunjuk etik dan pengelolaan perusahaan berbasis Good
Corporate Goverbance dalam melakukan bisnisnya.
b. Etika yang dijalankan tersebut tercermin dalam kode etik yang dilandasi
dengan Budaya kerja yang dikenal dengan PRIDE AT.
c. PT MRT JAKARTA memiliki panduan yang jelas dalam penerapan GCG,
panduan tersebut berlaku untuk semua level jabatan dengan rincian batasan
yang jelas.
Dari hasil kajian penulis tersebut, beberapa hal yang menjadi rekomendasi dari
penulis adalah sebagai berikut:
a. PT MRT Jakarta melakukan internalaisasi GCG dan nilai budaya kerja lebih
praktis kepada semua pihak di MRT Jakarta
b. Untuk penulis dan pembaca lainnya bisa menjadikan profil GCG MRT
Jakarta sebagai bahan benchmarking dalam implementasi GCG di
perusahaan.

16. 16
References
Saepudin, 2010, http://saepudinonline.wordpress.com/2010/11/27/prinsip-good-
corporate-governance-gcg-dan-10-prinsip-good-governance/, 14 Maret 2017
Anonim, 2010, http://ib-bloggercompetition.kompasiana.com/2010/05/18/penerapan-
gcg-pada-perbankan-syariah-143868.html, 14 Maret 2017
Anoninm, http://www.bulog.co.id/gcg_v2.php?detail=gcg, 14 Maret 2017
Anonim, http://jakartamrt.co.id/mrt-jakarta/tata-kelola-perusahaan/, 10 Jui 2017
Anonim, 2010, http://treasury-state.blogspot.com/2010/06/penerapan-prinsip-good-
corporate.html, 14 Maret 2017
Panduan Umum Good Corporate Governance Indonesia, 2006, KNKG, Jakarta