Good Corporate Governance

1. Nama : Nadiatur Rakhma
NIM : 55117110011
Dosen : Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali, Pre-MSc, MM,CMA
Mata Kuliah : Business Ethic and Good Governance
1. Rekomendasikan untuk mewujudkan Good Corporate Governance pada perusahaan
Rekomendasi untuk meningkatkan kualitas implementasi GCG, perusahaan-perusahaan perlu
didorong untuk lebih patuh dalam membentuk berbagai komite fungsional yang diperlukan
dalam penerapan GCG. Lembaga-lembaga yang berfungsi mengawasi dan membina seperti Bank
Indonesia, Menneg BUMN dan Bapepam LK agar lebih proaktif dalam mengawasi implementasi GCG
terutama berkaitan dengan potensi terjadinya benturan kepentingan.
Selain itu, perlu diterbitkan peraturan yang dapat memaksa perusahaan sawsta yang belum terbuka
dan BUMD untuk menerapkan GCG. Implementasi GoodGoverment dan Clean Goverment pada
institusi pemerintah terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik seperti Ditjen Pajak, Bea
Cukai, Imigrasi, BPN, Institusi yang mengeluarkan perizinan, dan institusi penegak hukum. Hal ini
untuk mendorong badan usaha lebih konsisten dalam menerapkan GCG serta untuk menciptakan
iklam usaha yang lebih sehat, kondusif dan kompetitif. Dalam rangka meningkatkan kerjasama
perusahaan dengan lembaga penegak hukum dalam upaya pencegahan korupsi, diperlukan rumusan
bentuk dan metode kerjasama yang dapat dilakukan dan mendorong perusahaan untuk melakukan
kerjasama dengan lembaga penegak hukum. Perlu adanya sosialisasi yang intensif tentang pedoman
umum GCG, penyusunan code of conduct, kaitan GCG dengan pencegahan korupsi, dan best
practises dalam penerapan GCG melalui berbagai media.
2. Demensi dan atau indikator Good Governance yang di terapkan pada perusahaan saudara, kemudian
buat pertanyaan atau pernyataan sebagai kuesioer untuk mengevaluasi Good Corporate Governance
seorang staff
A. Menurut IICG dalam Sari (2010) (The Indonesian Institute for Corporate Governance) terdapat 7
dimensi/ konsep penerapan GCG, yang diambil dari panduan yang telah ditetapkan oleh OECD dan
KNKCG. Tujuh dimensi tersebut yaitu:
1. Komitmen terhadap tata kelola perusahaan-sistem manajemen yang mendorong anggota
perusahaan menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik
2. Tata kelola dewan komisaris-sistem manajemen yang memungkinkan optimalisasi peran anggota
dewan komisaris dalam membantu penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik.
3. Komite-komite fungsional-sistem manajemen yang memungkinkan optimalisasi peran anggota
komite-komite fungsional dalam penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik.

2. 4. Dewan direksi-sistem manajemen yang memungkinkan optimalisasi peran anggota dewan direksi
dalam penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik
5. Transparansi dan Akuntabilitas, sistem manajemen yang mendorong adanya pengungkapan
informasi yang relevan, akurat, dan dapat dipercaya, tepat waktu,jelas, konsisten dan dapat
diperbandingkan tentang kegiatan perusahaan
6. Perlakuan terhadap pemegang saham-sistem manajemen yang menjamin perlakuan yang setara
terhadap pemegang saham dan calon pemegang saham
7. Peran pihak berkepentingan lainnya (stakeholders), system manajemen yang dapat
meningkatkan peran pihak berkepentingan lainnya
B. Prinsip-prinsip dari corporate governance yang menjadi indikator, sebagaimana dijelaskan oleh
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam Sari (2010), adalah:
1. Fairness (Keadilan)
Prinsip keadilan (fairness) merupakan prinsip perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham.
Keadilan disini diartikan sebagai perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama
kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing dari kecurangan, dan kesalahan
perilaku insider. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan
kepentingan pemegang saham dan kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan
kesetaraan.
2. Transparency (Transparansi)
Transparansi adalah adanya pengungkapan suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas
dan dapat dibandingkan dengan keadaan yang menyangkut tentang keuangan, pengelolaan
perusahaan dan kepemilikan perusahaan. Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis,
perusahaan harus menyediakan informasi yang materiil dan relevan dengan cara yang mudah
diakses dan dipahami oleh pemakai kepentingan.
3. Accountability (Akuntabilitas)
Akuntabilitas menekankan pada pentingnya penciptaan system pengawasan yang efektif
berdasarkan pembagian kekuasaan antara komisaris, direksi, dan pemegang saham yang meliputi
monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap manajemen untuk meyakinkan bahwa
manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak
berkepentingan lainnya.
4. Responsibility (Pertanggungjawaban)
Responsbilitas adalah adanya tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan
manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip
ini mewujudkan dengan kesadaran bahwa tanggungjawab merupakan konsekuensi logis dari
adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan
wewenang kekuasaan, menjadi profesioanal dan menjunjung etika dan memelihara bisnis yang
kuat.
5. Independency (Independensi)
Untuk melancarkan asas Corporate Governance, perusahaan harus dikelola secara independen
sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi
oleh pihak lain. Independen diperlukan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan
yang mungkin timbul oleh para pemegang saham mayoritas. Mekanisme ini menuntut adanya
rentang kekuasaan antara komposisi komite dalam komisaris, dan pihak luar seperti auditor.
Keputusan yang dibuat dan proses yang terjadi harus obyektif tidak dipengaruhi oleh kekuatan
pihak-pihak tertentu.

3. Prinsip-prinsip transparansi, keadilan, akuntabilitas, responsibilitas dan independen GCG dalam mengurus
perusahaan, sebaiknya diimbangi dengan good faith ( bertindak atas itikad baik) dan kode etik
perusahaan serta pedoman GCG, agar visi dan misi perusahaan yang berwawasan internasional dapat
terwujud. Pedoman GCG yang telah dibuat oleh Komite Nasional Corporate Governance hendaknya
dijadikan kode etik perusahaan yang dapat memberikan acuan pada pelaku usaha untuk melaksanakan
GCG secara konsisten dan konsekuen. Hal ini penting mengingat kecenderungan aktivitas usaha yang
semakin mengglobal dan dapat dijadikan sebagai ukuran perusahaan untuk menghasilkan suatu kinerja
perusahaan yang lebih baik.
Contoh kuesioner Evaluasi
No Pertanyaan Jawaban
1
Apakah dalam menjalankan tugas anda sebagai komite GCG
kesesuaian (conformance)
praktek GCG di entitas usaha dengan prinsip-prinsip GCG yang
benar telah terlaksana? Jelaskan
2 Apakah dalam menjalankan tugasnya sebagai komite GCG
telah memberikan rekomendasi tentang penyempurnaan
system dan kelengkapan (conformance)GCG? Jelaskan
3 Apakah dalam menjalankan Tugas anda sebagai komite GCG
telah melaksanakan kesesuaian(conformance) di dalam
pengelolaan perusahaan terhadap peraturan
perundangundangan?
4 Apakah dalam menjalankan tugas anda sebagai komite GCG
menampilkan bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan
telah mendapatkan manfaat yang nyata dari telah
diterapkannya prinsip GCG di dalam perusahaan?
5 Apakah dalam menjalankan tugas anda sebagai komite GCG
telah meningkatkan daya saing
perusahaan?
Daftar pustaka :
Dewi Shobich,2015.http://dewishobich.blogspot.co.id/2014/01/normal-0-false-false-false-in-x-none-
ar.html. (diakses tanggal 22 Desember pukul 20.00 WIB)
Anonim.http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/37690/Chapter%20II.pdf;jsessionid=1
D4790467FAFC41DA16CEC43E5BDC129?sequence=4. (diakses tanggal 23 Desember pukul 18.00 WIB)
ViolettaJinggaTadikapury,2011.webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:MyTkyNGVRyAJ:repo
sitory.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/935/skripsi%2520pdf%2520vio.pdf+&cd=4&hl=id&ct=cl
nk&gl=id. (diakses tanggal 23 Desember pukul 20.00 WIB)