Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1) Dokumen tersebut membahas tentang good corporate governance yang mencakup pengertian, manfaat, prinsip, dan implementasinya di PT Garuda Indonesia.

1. Nama : Salomo Roy Freddy Pakpahan
NIM : 55118110191
Mata Kuliah : Business Ethics & Good Governance
Dosen Pengampu : Prof. Dr.Ir. Hapzi Ali, MM, CMA, MPM.
Good Corporate Governance
A. Pengertian Corporate Governance
Tata Kelola Perusahaan (corporate governance) adalah rangkaian proses,
kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahan,
pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Tata kelola
perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan
(stakeholder) yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Pihak-pihak utama
dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen, dan dewan
direksi. Pemangku kepentingan lainnya termasuk karyawan, pemasok, pelanggan,
bank dan kreditor lain, regulator, lingkungan, serta masyarakat luas.
Corporate governance dapat didefinisikan sebagai proses dan struktur yang
diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan akhir meningkatkan
nilai/keuntungan pemegang saham (shareholders) dengan sedapat mungkin tetap
memperhatikan kepentingan semua pihak yang terkait (stakeholders).
Shleifer dan Vishny (1997) menyatakan bahwa corporate governance yang
merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi
sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan
menerima return atas dana yang telah mereka investasikan. Corporate governance
berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan
keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri/menggelapkan
atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan
dengan dana/kapital yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan
bagaimana para investor mengontrol para manajer. Dengan kata lain corporate
governance diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya
keagenan (agency cost).
Berkaitan dengan masalah keagenan, corporate governance yang merupakan
konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat
untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima
return atas dana yang telah mereka investasikan. Dengan kata lain corporate
governance diarahkan untuk mengurangi asimetri informasi antara principal dan agent
yang pada akhirnya dapat menurunkan tindakan manajemen laba (Ujiyanto dan
Bambang, 2007).
Kemunculan istilah corporate governance digawangi oleh Cadbury pada tahun
1992. Pada awalnya, Cadbury Committee mendefinisikan corporate governance
sebagai suatu paket kebijakan yang memuat uraian hubungan antara para pemegang
saham, manajer, kreditur, pemerintah, pekerja dan stakaholders lain, baik secara
internal maupun eksternal, sebagai suatu bentuk tanggung jawab.
Pengertian corporate governance juga disampaikan oleh Monk dan Minow
(2001), yang dituliskan oleh Nuryaman (2008: 3), berupa mekanisme pengendalian
dalam mengatur dan mengelola perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan

2. kemakmuran dan akuntabilitas perusahaan, dengan harapan untuk bisa mewujudkan
shareholders value. Pengendalian yang dimaksud di sini diarahkan pada pengawasan
perilaku manajer supaya tindakannya dapat bermanfaat bagi perusahaan dan
pemiliknya.
Corporate governance menjadi konsep yang diajukan dengan tujuan untuk
meningkatkan kinerja perusahaan melalui monitoring kinerja manajemen, serta
menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan didasarkan pada
kerangka peraturan.
B. Good Corporate Govenance
Perusahaan-perusahaan berskala besar sangat mempengaruhi kinerja
perekonomian nasional karena mereka memberikan kontribusi yang besar terhadap
penciptaan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, dan terkait dengan sektor lain serta
aliran arus modal yang melintasi batas negara.
Krisis ekonomi yang dipicu krisis mata uang di Indonesia dan di Asia sejak Juli
1997. Krisis pada dasarnya disebabkan oleh kemelut utang jangka pendek
perusahaan-perusahaan besar yang lantas mengakibatkan goncangan pada kurs
mata uang dan selanjutnya berdampak pada instabilitas perekonomian. Kemelut
utang di berbagai perusahaan swasta besar itu sendiri pada intinya bersumber pada
bad corporate governance. Pengelolaan perusahaan di masa itu tidak didasarkan
pada prinsip-prinsip yang memperhatikan kepentingan shareholders dan
stakeholders.
Kontrol manajemen dilakukan dengan jalan pengawasan yang diarahkan pada
perilaku manajer, agar dapat dinilai apakah tindakannya bermanfaat bagi perusahaan
(pemilik) atau bagi manajer sendiri. Hal inilah yan kemudian juga memunculkan istilah
Good Corporate Governance (GCG). Momentum pengenalan GCG dimulai setelah
pembentukan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) oleh pemerintah. Di
tahun 2000, KNKG lalu mengeluarkan Pedoman Umum Good Corporate Governance
Indonesia yang kemudian direvisi pada tahun 2006.
Di dalam pedoman tersebut, termuat peraturan yang menyebutkan bahwa
setiap perusahaan harus membuat pernyataan yang menyangkut kesesuaian
penerapan GCG dengan pedoman yang telah dikeluarkan oleh KNKG dalam laporan
tahunannya. Artinya, setiap perusahaan harus sudah mampu menerapkan prinsip
GCG ini.
C. Manfaat Corporate Governance
Adapun esensi dari Corporate Governance adalah adanya peningkatan kinerja
perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya
akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan
kerangka aturan yang berlaku. Good Corporate Governance memberikan manfaat
berupa kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif sehingga
tercipta mekanisme check and balances di perusahaan.
Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan dilaksanakannya corporate
governance berdasarkan Forum for Coporate Governance in Indonesia (FCGI)
(2001:4), antara lain :
1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan
keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan
serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders.

3. 2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak
rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan
corporate value.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di
Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena
sekaligus akan meningkatkan shareholder’s value dan dividen. Khusus bagi
BUMN akan dapat membantu penerimaan bagi APBN terutama dari hasil
privatisasi.Hingga saat ini masih ditemui definisi yang bermacam-macam
tentang Good Corporate Governance atau GCG.
D. Implementasi Good Corporate Governance
Penerapan mekanisme Good Corporate Governance ditujukan untuk
mengurangi terjadinya agency problem pada titik terendah. Hal ini seperti yang
diungkapkan Jensen dan Meckling (1976) dalam teori agensi-nya, yang menyatakan
bahwa agency problem dapat muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara
pemilik perusahaan (Principal) dengan manajemen (Agent).
Al-Faki (2006) juga mengajukan pendapatnya yang menyatakan bahwa agar
dapat memunculkan keselarasan pemilik perusahaan dan manajemen, dibutuhkan
adanya transparansi dari pihak manajemen terhadap pemilik perusahaan, serta
adanya keadilan bagi stakeholders lain. Implementasi Good Corporate Governance
dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti membangun kesetaraan, transparasi,
akuntabilitas, dan responsibilitas dalam mengelola perusahaan.
Ketika perusahaan menerapkan good corporate governance, kebijakan dividen
dan hutang dalam upaya meningkatkan nilai perusahaan akan lebih kuat hasilnya
(Jensen & Meckling, 1976). Hal ini dapat dilihat pada saat manajer melakukan
pengambilan keputusan dalam hal kebijakan-kebijakan perusahaan, seperti dalam hal
leverage, dividen, kompensasi dan lainnya.
Ketika mengambil kebijakan tersebut, maka pihak manajer (agen) akan
berusaha memenuhi tujuan prinsipal dari perusahaan, yaitu kemakmuran pemegang
saham dan nilai perusahaan. Hal ini berarti perilaku oportunistik agen dapat
diminimalisasi dengan adanya penerapan good corporate governance.
E. Prinsip Good Corporate Governance
Sebagai suatu konsep, dipandang perlu untuk menentukan dasar-dasar/kaidah
yang menjadi landasan/prinsip dalam menjabarkan konsep good corporate
governance. Landasan/prinsip ini dimaksudkan akan menjadi pegangan dalam
penjabaran tindakan dan langkah-langkah yang hendak dilakukan dalam
mewwujudkan good corporate governance serta menjadi patokan dalam pengujian
keberhasilan aplikasi good corporate governance di masing-masing perusahaan.
Secara umum ada 5 (lima) prinsip dasar yang dikandung dalam good corporate
governance, yaitu sebagai berikut :
1) Keterbukaan Informasi (transparency)
Yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan
keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai
perusahaan;
2) Akuntabilitas (accountability)
Yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga
pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;

4. 3) Pertanggungjawaban (responsibility)
Yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan
perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
4) Kemandirian (independency)
Yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara professional tanpa
benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak
sesuai denganperaturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi
yang sehat;
5) Kesetaraan dan kewajaran (fairness)
Yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku
Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan
perundangundangan.
Implementasi Good Corporate Governance PT. Garuda Indonesia
Visi dan Misi
Visi Perusahaan adalah “Menjadi perusahaan penerbangan yang handal
dengan menawarkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dunia
menggunakan keramahan Indonesia”
Misi Perusahaan adalah “Sebagai perusahaan penerbangan pembawa
bendera bangsa (flag carrier) Indonesia yang mempromosikan Indonesia kepada
dunia guna menunjang pembangunan ekonomi nasional dengan memberikan layanan
yang profesional.”
Sebagai implementasi awal dari GCG Garuda Indonesia telah mengeluarkan
peraturan mengenai Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (KTKP), Board Manual,
Panduan Kebijakan bagi Direksi dan Komisaris, Panduan etika bisnis, dan Panduan
etika kerja. Dengan menerapkan nilai nilai Efficient & Effective, Loyalty, Customer
Centricity, Honesty & Openness, dan Integrity. Garuda Indonesia telah dan akan terus
mengembangkan standard operasi dan panduan teknis untuk seluruh jajaran
organisasi, dengan berlandaskan kepatuhan kepada peraturan dan kebijakan yang
berlaku.
Struktur tata kelola yang dilakukan oleh Garuda Indonesia :
1) Organ terkait CGC
Garuda Indonesia memiliki organ perusahaan yaitu:
a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
b. Dewan Komisaris
c. Direksi
d. Komite-komite dibawah Dewan Komisaris
➢ Komite Audit (wajib)
➢ Komite lainnya untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas pengawasan
penerapan CGC
e. Sekretaris perusahaan
f. Pengawasan Internal (Audit Internal)
2) Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

5. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik-
GCG mensyaratkan bahwa direksi wajib membuat Rencana Jangka Panjang
dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. Garuda Indonesia telah
membuat Rencana Jangka Panjang sejak tahun 2005.
3) Larangan mengambil keuntungan pribadi
Dalam PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang
Baik-GCG disebutkan bahwa anggota direksi dilarang mengambil keuntungan
pribadi. Direksi Garuda Indonesia telah memberikan pernyataan tertulis bahwa
tidak ada benturan kepentingan. Tidak hanya direksi namun komisaris
perusahaan juga melakukan hal yang sama. Hal ini membuktikan bahwa Organ
Garuda Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam penerapan
profesionalisme dengan meniadakan benturan kepentingan pribadi dari dewan
direksi maupun dewan komisaris.
4) Manajemen resiko
Dalam PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang
Baik-GCG setiap BUMN diharuskan untuk membangun dan melaksanakan
program Manajemen Risiko yang terpadu. Garuda Indonesia
mengimplementasikan manajemen resiko dengan membuat satu bagian untuk
membangun dan melaksanakan Manajemen Risiko yaitu divisi Strategy
Bussiness, Development and Risk Management.
5) Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan Intern.
Garuda Indonesia mengimplementasikan Sistem Pengendalian Internal
dengan ketat, yaitu dengan membentuk satu bagian khusus internal control,
dibawah Direksi langsung.
6) Kerahasiaan Informasi dan Keterbukaan Informasi
Peraturan pemerintah mengatur bahwa BUMN harus menjaga informasi yang
rahasia bagi perusahaan. Dan harus membuka informasi penting sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. Garuda Indonesia telah melakukan
keterbukaan informasi dengan mem-publish data-data penting yang harus
diinformasikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7) Key Performance Indicator Garuda Indonesia
Garuda Indonesia telah menggunakan Key Performance Indikator untuk
menilai performa perusahaan sejak tahun 2011. Key Performance Indikator
adalah kontrak kerja yang disepakati antara dewan direksi dengan dewan
komisaris berupa target capaian. Oleh sebab itu setiap tahun item-item
penilaian dalam KPI bisa berubah tergantung dari kebijakan perusahaan dan
hasil pembahasan dewan komisaris dan dewan direksi yang telah ditetapkan
pada tahun tersebut

6. Referensi
1) Fernando, A. C. (2012). Business Ethics and Corporate Governance, Second Edition.
india. Pearson.
2) LoRusso, James Dennis. (2017). Spirituality, Corporate Culture, and American
Business: The Neoliberal Ethic and the Spirit of Global Capital (Critiquing Religion:
Discourse, Culture, Power), London. Bloomsbury .
3) Hapzi Ali, 2019. Modul BE & GG, Univeristas Mercu Buana.
4) https://www.garuda-indonesia.com (5 Juli 2019, Pukul 08: 16 WIB)
5) https://independent.academia.edu/RaySitepu (5 Juli 2019, Pukul 12: 18 WIB)
6) https://id.wikipedia.org/wiki/Tata_kelola_perusahaan_yang_baik (5 Juli 2019,
Pukul 17:11 WIB)