Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Dokumen tersebut membahas upaya Kementerian Perhubungan dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyusunan peraturan, peningkatan pengendalian internal, penerapan sistem informasi, dan mekanisme akuntabilitas.
Pertemuan 3 (analisis lingkungan eksternal) MANAJEMEN STRATEGI SEKTOR PUBLIKnurul khaiva
- model manajemen strategi
- definisi lingkungan
- karakteristik lingkungan
- proses analisis lingkungan eksternal
- 2 macam lingkungan eksternal
- dll
Pertemuan 3 (analisis lingkungan eksternal) MANAJEMEN STRATEGI SEKTOR PUBLIKnurul khaiva
- model manajemen strategi
- definisi lingkungan
- karakteristik lingkungan
- proses analisis lingkungan eksternal
- 2 macam lingkungan eksternal
- dll
BE & GG, Rimada D. Putri, Hapzi Ali, Good Coorporate Governance (gcg) pt. ast...Rimada Diamanta Putri
Dalam corporate governance selalu ada dua hal yang perlu diperhatikan. Apakah aturan atau sistem tata-kelola sudah ada secara jelas, lengkap, dan tertulis ? Apakah aturan dan sistem yang sudah jelas tersebut dilaksanakan dengan konsisten atau tidak ? Kedua hal tersebutlah yang menentukan apakah sudah ada good corporate governance dalam suatu perusahaan.
Program secondment (detasering) bagi organisasi asal dan tuan rumah dia terdapat tiga temuan yang strategis antara lain:
1. How do secondments affect the different parties?
a. Benefits to secondees
meningkatkan pengetahuan dan motivasi
meningkatkan keterlibatan pekerjaan menuju tujuan organsiasi yang sama
b. Career Development
mentransfer informasi terkini
memperoleh pengalaman kerja dengan ragam lingkungan
c. General/Specifik Skills Development
media berbagi pengetahuan dan pengalaman
mengembangkan jalur karir
d. Knowledge Increment
meningkatkan kepercayaan diri
mempelajari peran baru yang berbeda
e. Motivation and Engagement
memotivasi berlajar lebih giat
mendorong pertumbuhan antar pegawai
f. Network Development
menciptakan hubungan dan koneksi
membawa pengalaman dan wawasan
2. Benefits to the host organizations
a. Diverse Skills coming from Secondees
mengembangkan kemampuan kolektorat
memperoleh informasi langsung kebutuhan organisasi
b. Expertise Borrowing
membawa keahlian pegawai ke organisasi tuan rumah
memacu kedua belah pihak (organisasi) melakukan evaluasi untuk mengembangan pengetahuan dan peningkatan kualitas
3. Benefits to the home organizations
a. Kowledge transfer
solusi pemecahan transfer knowledge yang sulit
alternatif dalam menggabungkan pengetahuan baru
b. Relationships/Collaborations
berkembangnya hubungan kelembagaan
memberikan peluang berharga bagi pegawai
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdfDr. Zar Rdj
IMPELEMENTASI MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN NPSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) MELALUI 18 ELEMEN PENGUKURAN DARI
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN ASN
PENGADAAN ASN
PENGANGKATAN ASNSEP
PANGKAT
MUTASI
JABATAN
PENGEMBANGAN KARIER ASN
POLA KARIER
PENGGAJIAN, TUNJANGAN, DAN FASILITAS
PENGHARGAAN
JAMINAN PENSIUN DAN JAMINAN HARI TUA
PERLINDUNGAN
PENILAIAN KINERJA
CUTI
KODE ETIK
DISIPLIN
PEMBERHENTIAN
PENSIUN
ANGKA KREDIT
STANDAR KOMPETENSI JABATAN
WASDAL IMPLEMENTASI NSPK MANAJEMEN ASN DI INSTANSI PEMERINTAH
Dengan siklus perubahan yang begitu radikal dan gelombang digitalisasi yang melipatgandakan kecepatan secara eksponensial, maka kehidupan manusia di berbagai bidang mengalami goncangan, Dunia mengalami perubahan di mana perkembangan teknologi tidak lagi mengikuti pertumbuhan linear namun pertumbuhan eksponensial. Perubahan ini memungkinkan invansi teknologi yang transformatif menjadi lebih cepat dibandingkan proses inovasi yang sudah ada sehingga menimbulkan tantangan drastis bagi dunia bisnis, pemerintah dan perilaku masyarakat.
Oleh karena itu dalam mengatasi disrupsi segala aspek diperlukan Fungsi Audit Internal yang Agile atau lincah yang dapat mempersiapkan dalam membangun kemungkinan ada gangguan fenomena disrupsi dalam siklus perencanaan dan penilaian risiko dan Fungsi Auditor Internal yang Adaptif, fleksibel dalam menciptakan mekanisme proses dan pelaporan
Sebagai Auditor Internal, apakah kita sudah siap….?
Prinsip yang harus dimiliki Audit Internal saat ini antara lain:
1. Agility (Kelincahan)
2. Real-time risks & controls monitoring (Pemantauan risiko & kontrol waktu nyata)
3. Dynamic risk assessments (Penilaian risiko dinamis)
4. Effective leveraging of data & advanced technology (Memanfaatkan data & teknologi canggih secara efektif)
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...Dr. Zar Rdj
1. Indikator kualitas laporan hasil audit pada variabel efektivitas kerja memiliki nilai terendah di 3.06 (kategori cukup). Ini terjadi kemungkinan karena auditor dalam melaksanakan audit kurang memahami bisnis proses yang ada pada auditan sehingga tingkat responsifitas auditor dalam membaca kebutuhan auditan kurang maksimal, dimana auditor lebih fokus kepada aspek kepatuhan saja. Maka disarankan agar auditor dapat mengeskplorasi lebih secara holistik proses bisnis yang dimiliki auditan serta perlu didukungnya peran lebih dari manajemen terhadap auditor untuk dapat terlibat dalam berbagai rangkaian proses bisnis auditan, sehingga auditor dapat memberikan informasi secara oversight, insight dan foresight.
2. Indikator sikap bijaksana & tanggung jawab pada variabel integritas memiliki nilai terendah 2.67 (kategori tidak baik). Ini terjadi kemungkinan karena banyaknya pertimbangan yang dimiliki auditor dalam mengungkap permasalahan secara seksama dan kurangnya tanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diberikan. Maka disarankan agar auditor dapat memiliki sumber yang cukup sebelum menentukan keputusan serta diperlukannya dukungan dari manajemen atas sikap independen auditor dalam menjalankan tugas.
3. Indikator keahlian khusus pada variabel kompetensi memiliki nilai terendah di 2.67 (kategori tidak baik). Ini terjadi kemungkinan karena kepemilikan auditor terhadap kampuan atau keterampilan yang dimiliki secara pribadi atau spesifik masih berlum merata sebaranya di masing-masing tim audit. Maka disarankan agar auditor secara inisiatif memiliki keahlian khusus yang biasanya dibutuhkan dalam penugasan serta perlu dilakukannya training needs analysis oleh manajemen, sehingga pembangunan kompetensi auditor sejalan dengan kebutuhan yang diperlukan.
4. Indikator perhatian terhadap bawahan pada variabel leadership memiliki nilai terendah di 3.06 (kategori cukup). Ini terjadi kemungkinan dimana perhatian terhadap penyelesaian tugas, tingkat kesejahteraan, bagaimana pola mendiskusikan masalah dan tanggapan atas keluhan yang dirasakan auditor masih belum memadai. Maka disarankan perlunya peran dan keterlibatan nyata dari manajemen terhadap auditor dalam penyelesaian tugas, peningkatan kesejahteraan dan penjaminan karir atas sikap indenpensi yang dilakukan dalam menerima tugas.
5. Indikator idea exploration pada variabel perilaku kerja inovatif memiliki nilai terendah di 2.05 (kategori tidak baik). Ini terjadi kemungkinan dimana auditor belum maksimal dalam memberikan informasi foresight atas sebuah kesempatan atau masalah yang akan dihadapi auditan. Maka disarankan agar auditor dapat memiliki inovasi lebih atau alternatif lain dalam mencari cara mengembangkan output yang berkaitan dengan kinerjanya.
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal AuditDr. Zar Rdj
Novelty pada penelitian ini dengan menghasilkan bukti-bukti empiris sebagai berikut:
1. Integritas, kompetensi dan leadership berpengaruh langsung positif dan signifikan terhadap efektivitas kerja dan peran perilaku kerja inovatif dalam memediasi integritas, kompetensi dan leadership berpengaruh langsung positif dan signifikan terhadap efektivitas kerja.
2. Integritas tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kerja inovatif dan peran perilaku kerja inovatif dalam memediasi integritas juga tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja.
3. Faktor terbesar yang berpengaruh langsung terhadap efektivitas kerja adalah perilaku kerja inovatif dengan indikator tertingginya yaitu idea generation
4. Faktor terbesar yang berpengaruh langsung terhadap perilaku kerja inovatif adalah leadership dengan indikator tertingginya yaitu perhatian terhadap tugas.
5. Faktor terbesar yang berpengaruh tidak langsung terhadap efektivitas kerja adalah leadership yang dimediasi oleh perilaku kerja inovatif dengan indikator tertingginya yaitu perhatian terhadap tugas.
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021Dr. Zar Rdj
KINERJA INDIVIDU: Getting employees involved in the planning process will help them understand the goals of the rganization, what needs to be done, why it needs to be done, and how well it should be done
SKP ADALAH SASARAN KINERJA PEGAWAI BERBASIS HASIL
SKP disusun berjenjang berdasarkan penyelarasan dan
memiliki IKI serta target yang SMART
SKP disusun berjenjang berdasarkan penyelarasan dan
memiliki IKI serta target
Change it today birokrasi is modern modelDr. Zar Rdj
ORGANISASI PADA MASA DATANG akan menciptakan suatu kombinasi dari gejala-gejala adaptasi, pemecahan persoalan, sistem temporer, aneka ragam spesialisasi, evaluasi staf yang fleksibel, TIDAK DIDASARKAN PADA NORMA HIRARKI VERTIKAL ATAS PERBEDAAN POSISI-POSISI DAN PANGKATNYA.
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...Dr. Zar Rdj
Semakin Cepat Kita Mendeteksi Risiko maka Semakin Cepat Kita Mengetahui Starategi Penanganannya
Semakin Cepat Kita Menyiapkan Obat maka Semakin Cepat Kita Mengambil Tindakan Perbaikan
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baruDr. Zar Rdj
Mewujudkan Sistem Kerja dan Manajemen SDM yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel Berbasis IT
TATANAN BARU BIROKRASI
Paradigm
• Dynamic
• Network
• Collaborative
Institution and Process
• Digital Organization
• Flexible Arrangement
Personnel
• Millennials
• Baby Boomers
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risikoDr. Zar Rdj
UPDATE The Three Lines Model membantu organisasi mengidentifikasi struktur dan proses yang terbaik membantu mencapai tujuan dan memudahkan pemerintahan kuat dan manajemen risiko.
• Mengadopsi pendekatan berdasarkan prinsip dan menyesuaikan model untuk sesuai dengan tujuan organisasi dan keadaan.
• Fokus pada konsekuensi manajemen risiko membuat untuk mencapai tujuan dan menciptakan nilai, serta pada masalah "pertahanan" dan melindungi nilai.
• Memahami dengan jelas peran dan tanggung jawab yang diwakili dalam model dan hubungan antara mereka.
• Tindakan implementasi untuk memastikan aktivitas dan tujuan disesuaikan dengan kepentingan prioritas dari stakeholders.
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publikDr. Zar Rdj
METODE COMPUTABLE GENERAL EQUILIBRUM (CGE)
• Baik secara teoritis maupun studi empiris terdahulu membuktikan bahwa infrastruktur, khususnya infrastruktur trasportasi memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, ketimpangan, serta meningkatkan kualitas hidup
• Namun dampak investasi infrastruktur transportasi yang berbeda perlu untuk dianilisis.
• Hasil simulai menggunakan CGE menunjukkan bahwa investasi pada jalan dan jembatan memberikan dampak pada riil PDB, konsumsi rumah tangga, serta pendapatan pajak lebih tinggi dari infrastruktur transportasi lainnya.
• Investasi pada jalan dan jembatan juga relatif memberikan dampak lebih pada peningkatan tenaga kerja serta penurunan kemiskinan.
• Untuk perdagangan, investasi jalan dan jembatan memberikan dampak pada ekspor lebih tinggi dibanding infrastruktur lainnya. Di sisi lain, investasi pada Bendungan/Rel Kereta/Bandara relatif memberikan dampak lebih tinggi daripada investasi jalan dan jembatan.
METODE RANTAI HASIL
• Digunakan untuk mengidentifikasi ultimate outcome dari proyek
• Bahan penyusunan dokumen monitoring dan evaluasi sebelum dan sesudah proyek dibangun
• Ketika telah dimanfaatkan oleh pengguna, evaluasi dampak perlu dilakukan menggunakan metode yang lebih robust misalnya:
– randomized experiment
– causal inference
– instrumental variable
– different-in-different
– regression discontinuity
– dll.
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Dr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Mengurangi tumpang tindih kegiatan (efektivitas dan efisiensi)
2. Meningkatkan konvergensi kegiatan pembangunan antar K/L (Lintas K/L)
3. Mengurangi cost of bureaucracy karena satu program bisa digunakan oleh beberapa UKE I
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Implementasi kebijakan money follow program;
2. Memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja;
3. Meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar Kementerian/Lembaga
4. Keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran;
5. Informasi kinerja yang mudah dipahami oleh publik;
6. Mendorong K/L menerapkan value for money dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya;
7. Sinkronisasi Rumusan Program Belanja K/L dengan Belanja Daerah.
8. Menyelaraskan Visi Misi Presiden, Fokus Pembangunan (arahan Presiden), serta 7 Agenda
9. Pembangunan, Tusi K/L dan Daerah;
10. Rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran (Output) yang mencerminkan “real work” (konkret)
MANFAAT
1. Adanya hubungan yang jelas antara program, kegiatan, output dan outcome.
2. Meningkatkan Sinergi antar Unit Kerja Eselon I atau antar K/L dalam mencapai sasaran pembangunan.
3. Meningkatkan efisiensi belanja
4. Integrasi Sistem IT perencanaan dan penganggaran.
5. Efisieni organisasi
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...Dr. Zar Rdj
https://itjen.dephub.go.id/2019/12/11/bravo-kemenhub-lompatan-besar-zona-integritas-di-tahun-2019-dalam-mengakselerasi-implementasi-reformasi-birokrasi/
DYNAMIC GOVERNANCE 2025: Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Semakin baik yang ditandai dengan:
1. tidak ada korupsi;
2. tidak ada pelanggaran;
3. APBN dan APBD baik;
4. semua program selesai dengan baik
5. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
6. komunikasi dengan publik baik;
7. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
8. penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan;
9. hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan kerja, dan propengurangan kemiskinan)
ZONA INTEGRITAS adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public
WILAYAH BEBAS dari KORUPSI (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
WILAYAH BIROKRASI BERSIH & MELAYANI (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19Dr. Zar Rdj
Berkembangnya COVID-19 serta adanya pembatasan perjalanan di seluruh dunia, bersamaan dengan adanya kebutuhan untuk melakukan audit sesuai dengan peraturan/ hukum atau adanya keperluan mendesak untuk melakukan audit telah memunculkan kembali pembicaraan serta perhatian terhadap upaya audit internal untuk menemukan alternatif lain sebagai pengganti proses audit tradisional - yang menggunakan metode tatap muka – untuk sesegera mungkin diimplementasikan. Proses audit jarak jauh mungkin merupakan alternatif terbaik yang dapat dilaksanakan, hal ini terutama karena sebagian besar perusahaan telah membatasi perjalanan hanya untuk fungsi-fungsi bisnis yang kritis, dan banyak negara di dunia telah melakukan penutupan sementara perbatasannya.
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...Dr. Zar Rdj
Pada tahun 2025, Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Semakin baik yang ditandai dengan:
1. tidak ada korupsi;
2. tidak ada pelanggaran;
3. APBN dan APBD baik;
4. semua program selesai dengan baik;
5. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
6. komunikasi dengan publik baik;
7. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan;
8. hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan kerja, dan propengurangan kemiskinan)
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal AuditDr. Zar Rdj
Nilai dasar Internal Audit
Metodologi di mana auditor internal melakukan layanan audit internal yang berwawasan ke depan untuk menawarkan pemahaman dan secara aktif mencari inovasi untuk meningkatkan organisasi, berupaya melakukan hal ini dari perspektif klien audit.
Audit berbasis nilai adalah tempat profesi audit internal menuju. Tidak banyak fungsi audit internal yang belum terlihat, tetapi merupakan tren yang muncul. Elemen kunci dari audit berbasis nilai ditunjukkan dalam diagram di dimaksd, kemudian diperluas pada komentar terkini.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
3. LATAR BELAKANG
3
▪ IPK Indonesia selama dua tahun terakhir skornya masih rendah
untuk standar di Asia Pasifik yang sampai tahun 2018 dengan skor
38 (skala 100), dimana rata-rata IPK di Asia Pasifik menurut
Transparansi Internasional sudah mencapai skor 43, dan untuk Asia
Tenggara skornya 40.
▪ Hasil survei Transparency International mencatat IPK Indonesia
pada 2018 naik 1 poin menjadi 38 dari skala 0-100. Indeks Persepsi
Korupsi Indonesia (IPK) Indonesia 2018 naik ke peringkat 4 di
tingkat ASEAN setelah berhasil menggeser posisi Thailand yang
turun ke posisi 6. Sebelumnya, posisi Indonesia berada di bawah
Negeri Gajah Putih.
▪ Skor IPK Indonesia yang naik 1 poin membuat Indonesia kini
berada di peringkat 89 dari 180 negara dari tahun sebelumnya di
posisi 96. Sementara Thailand turun ke peringkat 99 dari
sebelumnya 96
▪ Indonesia sendiri menargetkan Indeks Persepsi Korupsi tahun 2019
mencapai skor 50, sehingga sejajar dengan negara-negara ASEAN
lain Singapura (86), Brunei (60), Malaysia (50) dan Filipina (36).
2017 2018
Sumber: https://databoks.katadata.co.id
Maizar Radjin
4. Aturan & Pedoman
4
Tidak secara eksplisit
menjelaskan tentang
Penerapan prinsip GCG
Memuat penerapan prinsip
GCG dalam hal
pembentukan
Konisaris Independent &
Komite Audit
Memuat penerapan
Prinsip GCG secara
Eksplisit dan
terperinci
Memuat penerapan
Prinsip GCG
secara
Eksplisit dan
terperinci
Memuat
penerapan
Prinsip GCG
secara
Eksplisit
▪ UU No.40/2007 tentang
PT
▪ UU No.8/1995 ttg Pasar
Modal
▪ Letter on intens IMF
1997
▪ Inpres No.7 thn 1999 ttg
]akuntabilitas kinerja
lembaga pemerintah
▪ UU No.28/1999 tentang
KKN
▪ UU No.31/1999 tentang
Pemberantasan korupsi
▪ SE-03/PM/2000
Bapepam Komite
Audit
▪ Tap MPR No. VII/2001
ttg Visi Indonesia
▪ Peraturan Pencatatan
Efek di Bursa IA
▪ Kep. Direksi BEJ No.
339/2001 ttg
Komisaris Independen
& Komite Audit
▪ Pedoman GCG
oleh Komite
Nasional
Kebijakan
Corporate
Governance th
2001
▪ Pedoman GCG
Perbankan Tahun
2004
▪ Pedoman Umum
GCG Tahun 2006
▪ Kepmen
BUMN No.
117/2002 ttg
Penerapan
Praktik GCG
▪ UU
No.30/2002
ttg komisi
pemberantas
an tindak
pidana
korupsi PBI
No.
8/4/PBI/2006
Kesadaran bagi
Seluruh PT & PT
terbuka
Keharusan bagi PT
terbuka
Himbauan bagi
Seluruh PT
Himbauan
/kewajiban
Bagi BUMN dan
Perbankan
Keharusan
bagi
BUMN
Pedoman Umum GCG di
Indonesia yang
dikeluarkan oleh
Komite Nasional Kebijakan
Governance pada tahun
2006
Seluruh perusahaan di
Indonesia (konvensional,
Syariah dan Regulator)
▪ UU
No.19/200
3ttg BUMN
▪ UU
No.17/200
3 ttg
Keuangan
negara
Landasan bagi
perusahaan untuk
keberlangsungannya
organisasi
5. Good Corporate Governance (GCG) : Simple Terms
5
Menciptakan nilai
tambah bagi seluruh
pemegang
kepentingan
(stakeholders)
Doing the right thing
& Doing the thing
right
In the right way, At
the right time, In the
right place , By the
right people
Maizar Radjin
6. TIGA PILAR GCG
NEGARA DUNIA USAHA MASYARAKAT
Negara dan perangkatnya
menciptakan peraturan perundang-
undangan yang menunjang iklim
usaha yang sehat, efisien dan
transparan, melaksanakan peraturan
perundang-undangan dan
penegakan hukum secara konsisten
(consistent law enforcement).
Dunia usaha sebagai
pelaku pasar
menerapkan GCG
sebagai pedoman dasar
pelaksanaan usaha.
Masyarakat sebagai pengguna produk
dan jasa dunia usaha serta pihak yang
terkena dampak dari keberadaan
perusahaan, menunjukkan kepedulian
dan melakukan kontrol sosial (social
control) secara obyektif dan
bertanggung jawab.
Maizar Radjin
7. DEFINISI GCG
7
▪ Memberikan kejelasan fungsi, hak, kewajiban dan tanggungjawab antara pihak-pihak yang
berkepentingan atas korporasi, mencakup proses kontrol internal dan eksternal yang efektif
serta menciptakan keseimbangan internal (antar organ perusahaan) dan keseimbangan
eksternal (Organisation For Economic Cooperation And Development “’OECD” Principles
of Corporate Governance 2004)
▪ Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan
perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai
pengguna produk dan jasa dunia usaha. (KPK-RI)
▪ Komitmen, Aturan Main, Serta Praktik Penyelenggaraan Bisnis Secara Sehat Dan Beretika
(BPKP-RI)
Maizar Radjin
8. Parameter Implementasi GCG
8
Compliance: Sejauh mana perusahaan telah
mematuhi aturan-aturan yang ada dalam memenuhi
prinsip-prinsip GCG
Conformance: Sejauh mana perusahaan telah
berperilaku sesuai dengan berbagai aspek yang
menjadi prinsip GCG dan kelengkapan perangkat
dalam memenuhi kebutuhan implementasi GCG
Performance : Sejauh mana perusahaan telah
menampilkan bukti (evidence) yang menunjukkan
bahwa perusahaan telah mendapatkan manfaat yang
nyata dari perapan prinsip GCG di dalam perusahaan.
Maizar Radjin
9. 9
Pedoman Pokok Pelaksanaan
Nilai-nilai Perusahaan Etika Bisnis
Fungsi
Pedoman Perilaku
▪ Visi dan misi
perusahaan
▪ Karakter dan
letak
geografis
▪ Terpercaya,
adil dan jujur.
▪ Interaksi
▪ Budaya
perusahaan.
▪ Pedoman
perilaku.
• Penjabaran nilai-nilai
perusahaan dan etika
bisnis
• Panduan tentang
benturan kepentingan
• Kepatuhan terhadap
peraturan
• Kerahasiaan informasi
• pelaporan terhadap
perilaku yang tidak etis
1 2 3Maizar Radjin
11. PRINSIP UMUM …(1)
Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan
informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh
pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak
hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang
penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku
kepentingan lainnya.
IMPLEMENTASI
• Menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses
oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
• Informasi yang harus diungkapkan meliputi pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi
keuangan dan susunan organisasi
• Menyusun sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG
serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
• Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.
1. TRANSPARANSI
11 Maizar Radjin
12. PRINSIP UMUM …(2)
Dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu
perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan
dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan
lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang
berkesinambungan
2. AKUNTABILITAS
IMPLEMENTASI
• Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab
• Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan
• mempunyai kemampuan sesuai tusi
• Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif
• Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang
• konsisten dengan sasaran usaha perusahaan
• semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (code of conduct) yang telah
disepakati.
12 Maizar Radjin
13. PRINSIP UMUM …(3)
3. RESPONSIBILITAS
Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta
melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga
dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat
pengakuan sebagai good corporate citizen
IMPLEMENTASI
• Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (by-laws).
• Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan
kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang
memadai.
13Maizar Radjin
14. PRINSIP UMUM …(4)
Perusahaab harus dikelola secara independen sehingga masing-
masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak
dapat diintervensi oleh pihak lain.
IMPLEMENTASI
• Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak
terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan dari
segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
• Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran
dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung
jawab antara satu dengan yang lain.
4. INDEPENDENSI
14Maizar Radjin
15. PRINSIP UMUM …(5)
IMPLEMENTASI
• Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan
menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan
prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
• Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan
manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
• Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan
tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.
5. KEWAJARAN DAN KESETARAAN (FAIRNESS)
Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa
memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan
lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.
15 Maizar Radjin
17. Informasi Visi, Misi, Tujuan Organisasi
dll dalam Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor KP 873 Tahun
2017 tentang Reviu Rencana Strategis
Kementerian Perhubungan;
Pembentukan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Kementerian Perhubungan
Meningkatkan pengendalian intern
melalui PM 25/2019 tentang
Implementasi SPIP dan PM 44/2019
Pembentukan UKI di lingkungan
Kemenhub
IMPLEMENTASI GCG…(1) : KEMENHUB
17 Maizar Radjin
19. IMPLEMENTASI GCG…(3) : KEMENHUB
Perencanaan Audit Berbasis
Risiko (ITJEN)
Internal Audit Charter
(IAC)/Piagam Internal Audit :
PM 42 Tahun 2018
Laporan Kinerja (LAKIP)
Mekanisme penanganan
benturan kepentungan
(Conflict of Interest) PM 61
Tahun 2016;
MoU dengan Instansi Lain
(BNN, PPATK, BPKP dan
Kejaksaan);
Sertifikasi Manajemen
Prosedur Mutu ISO
9001:2008 dan sertifikasi
lainnya di masing-masing
LAB/Balai di lingkungan
Kementerian Perhubungan
Pemilihan Jabatan Struktural
melalui Assesment
19 Maizar Radjin
20. IMPLEMENTASI GCG…(4) : KEMENHUB
Publikasi Proses Bisnis dan Standar
Operating Procedure di lingkungan
Kemenhub (PM 50 Tahun 2017)
Layanan Pengaduan
Masyarakat (call centre)
151
Whistlebloiwng system
(SIMADU)
Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian
Perhubungan Tahun 2015-2019 (Keputusan
Menteri Perhubungan Nomor KP 724 Tahun
2015)
Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 189 Tahun 2019 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan
20 Maizar Radjin
21. IMPLEMENTASI GCG…(5) : KEMENHUB
Peraturan-peraturan
Menteri Perhubungan
tentang Standar
Pelayanan Minimal pada
UPT di lingkungan
Kemenhub kepada UPT-
UPT yang sudah dalam
kategori BLU
Kode Etik pegawai
Kemenhub PM 99 Tahun
2011
Pengelolaan dan
Pelaksanaan BMN di
lingkungan Kemenhub
PM 59 dan 70 Tahun
2018
Peningkatan
Pemanfaatan Aplikasi
Layanan Aspirasi Dan
Pengaduan Online
Rakyat Di Bidang
Perhubungan IM 9
Tahun 2017
Penanganan dan Tindak
Lanjut Pengaduan
Pelanggaran (Whiste
Blower) Lingkungan
Kementerian
Perhubungan PM 53
Tahun 2014
Role Model Pendidikan
dan Budaya Anti Korupsi
(PBAK) Di Lingkungan
Kementerian
Perhubungan Tahun
2016 PM 473 Tahun
2016
Pembentukan Unit
Pengendali Gratifikasi di
lingkungan Kementerian
Perhubungan sampai
dengan tingkat UPT di
daerah
21 Maizar Radjin
22. RENCANA AKSI PENINGKATAN GCG KEMENHUB
MEMBENTUK KOMITE AUDIT
MENDORONG ATAU MENGINISISASI PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI TERKAIT MANAJEMEN RISIKO DISETIAP OPERASIONAL
ORGANISASI YANG DI ANGGAP STRATEGIS
MENYUSUN KEBIJAKAN TERKAIT TALENT MAPPING DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN ZAMAN SEMAKIN YANG CEPAT
MENYUSUN KEBIJAKAN AKUNTANSI TERKAIT PERMASALAHAN YANG TIMBUL DALAM LAPORAN KEUANGAN KEMENHUB
SEBELUMNYA TERHADAP KEBIJAKAN AKUTANSI YANG PERLAKUANNYA BEDA DENGAN KEMENTERIAN ATAU LEMBAGA LAIN YANG
TERKAIT DENGAN ASET TETAP DALAM RENOVASI (ATR), PIUTANG DAN PENDAPATAN
MENDUKUNG PENUH IMPLEMENTASI NYATA ELEMEN-ELEMEN DALAM ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI YANG MELIPUTI MANAJEMEN
PERUBAHAN, PENATAAN SDM DAN TATA LAKSANA, PENGUATAN AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN SEHINGGA DAPAT MENINGKATKAN
PELAYANAN DI KEMENHUB DAN MENINGKATKAN PERSEPSI PARA STAKEHOLSER TERKAIT KUALITAS PELAYANAN DI KEMENHUB
22 Maizar Radjin