Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan good corporate governance di PT Angkasa Pura II (Persero) khususnya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa prinsip-prinsip GCG seperti akuntabilitas, tanggung jawab, dan kesetaraan telah diterapkan dengan baik di bandara tersebut, meskipun prinsip transparansi dan independensi perlu ditingkatkan. Dokumen ini juga menganalisis se

1. PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI
PT ANGKASA PURA II (PERSERO)
SOEKARNO-HATTA INTERNATIONAL AIRPORT
Siti Muliawati
55116120148
Program Magister Manajemen
Universitas Mercu Buana
sitimuliawati@gmail.com
ABSTRACT
The implementation of good corporate governance aimed to make corporate
management going well without ignoring the interests of stakeholders. Assessment
good corporate governance during this time only done on a corporate level, whereas
in business units as the executor in the field have never conducted an assessment on
the implementation of good corporate governance. This research was conducted to to
describe the implementation of GCG that is already underway at Juanda international
airport in Surabaya as a business unit of PT Angkasa Pura I has been theoretically
relevant. This research uses theories of good corporate governance with a descriptive
qualitative research methods and the technique of determination of the informant was
purposive. Data obtained from observation, in-depth interviews and documentation.
The process of data analysis is done by grouping and combining the data obtained,
and also set a series of connectedness between the data. While the validity of data is
tested through the triangulation data sources so that the data presented is valid. The
result showed that the principles of good corporate governance have been fulfilled by
Juanda Airport through the application in the work environment. Of the principles that
are executed there are three principles that stand out, namely, accountability,
responsibility, and equality and fairness. While on the principle of transparency and the
independence there needs to be improved through regulatory certainty to the
implementation of good corporate governance can be optimized.
Keyword: good governance, good corporate governance, state-owned
enterprises.
ABSTRAK
Penerapan tata kelola perusahaan yang baik bertujuan agar manajemen perusahaan
berjalan dengan baik tanpa mengabaikan kepentingan pemangku kepentingan.
Penilaian tata kelola perusahaan yang baik selama ini hanya dilakukan pada tingkat
perusahaan, sedangkan di unit bisnis sebagai pelaksana di lapangan belum pernah
melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.
Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan penerapan GCG yang telah

2. berlangsung di Bandara Internasional Soekarno Hatta Cengkareng Provinsi Banten
karena unit usaha PT Angkasa Pura II secara teoritis relevan. Penelitian ini
menggunakan teori tata kelola perusahaan yang baik dengan metode penelitian
deskriptif kualitatif dan teknik penentuan informan bersifat purposive. Data diperoleh
dari observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Proses analisis data
dilakukan dengan mengelompokkan dan menggabungkan data yang diperoleh, dan
juga mengatur serangkaian keterhubungan antara data. Sedangkan validitas data diuji
melalui triangulasi sumber data sehingga data yang disajikan valid. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik telah dipenuhi
oleh Bandara Seoekarno Hatta melalui penerapan di lingkungan kerja. Dari prinsip-
prinsip yang dijalankan ada tiga prinsip yang menonjol, yaitu, akuntabilitas, tanggung
jawab, dan persamaan dan keadilan. Sedangkan pada prinsip transparansi dan
independensi maka perlu ditingkatkan melalui kepastian regulasi pelaksanaan good
corporate governance yang dapat dioptimalkan.
Kata kunci: tata pemerintahan yang baik, tata kelola perusahaan yang baik,
badan usaha milik negara
I. PENDAHULUAN
Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 memaksa pemerintah
untuk melakukan introspeksi diri. Peristiwa krisis yang berdampak multi dimensi
tersebut salah satunya diduga berasal dari faktor internal yaitu tata kelola yang rendah
pada sektor ekonomi publik maupun korporasi. Sehingga pergeseran persepsi mulai
terjadi di kalangan korporasi yang awalnya hanya menilai keberhasilan perusahaan
melalui kinerja keuangan menjadi pengelolaan perusahaan yang baik termasuk
pengelolaan hubungan kepada stakeholder-nya. Konsep pengelolaan perusahaan
yang baik tersebut kemudian dikenal sebagai good corporate governance untuk
selanjutnya disingkat GCG.
Tata kelola perusahaan yang baik atau GCG merupakan sistem yang berisi
pengendalian usaha melalui fungsi pengawasan, pengatur dan pengelola dengan
struktur hubungan yang jelas antar stakeholders untuk mencapai tujuan perusahaan
tanpa mengesampingkan kepentingan stakeholders. Sejalan dengan pendapat
Zarkasyi (2008: 36) bahwa GCG merupakan suatu sistem dan seperangkat peraturan
yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders)
terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan
dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. Sistem pengaturan hubungan
diantara organ perusahaan tersebut merupakan keunggulan GCG yang
memungkinkan untuk mencegah dan memperbaiki dengan segera kesalahan dalam
strategi perusahaan.
Keunggulan GCG tersebut dinilai dapat menghindari terjadinya krisis moneter dari
segi internal di masa yang akan datang sehingga memacu pemerintah untuk
memberikan respon positif mengenai penerapan GCG. Salah satunya dengan
pembentukan Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) pada
bulan Agustus 1999 berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang

3. Ekonomi, Keuangan dan Industri No. KEP.10/M.EKUIN/08/1999. Komite yang
bertugas menyusun pedoman GCG tersebut kemudian berubah menjadi Komite
Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada bulan November 2004 berlandaskan
Keputusan Menko Bidang Perekonomian No. KEP.49/M.EKON/11/2004. Perubahan
ini didasari pemikiran bahwa penerapan good governance di sektor publik sangat
diperlukan untuk mewujudkan pelaksanaan GCG sehingga KNKG terdiri dari Sub-
Komite Publik dan Sub-Komite Korporasi. Pedoman GCG digunakan sebagai acuan
perusahaan dalam merumuskan pedoman operasional yang disesuaikan dengan
karakteristik perusahaan
Sejak tahun 1990 model bisnis bandara telah bertransformasi dengan menerapkan
konsep Airport City, yang memberikan berbagai macam pelayanan yang tidak hanya
terbatas untuk penerbangan namun juga memberikan pelayanan non-aeronautika.
Bandara sudah berkembang menjadi pusat kegiatan bisnis. Beberapa bandara
terkemuka di dunia seperti Changi, Incheon, KLIA, Hongkong dan Beijing sedang
mengembangkan bandaranya dengan konsep “Airport City”, yang menyediakan
berbagai fasilitas dan layanan seperti sebuah kawasan pusat bisnis atau Central
Business District. Bandara sudah menjadi alat kompetisi baik pada lingkup nasional
maupun internasional di samping perannya sebagai penghubung jalur transportasi
antarmoda dan mesin ekonomi. Laporan tahunan dan brosur perusahaan dari
bandara-bandara terkemuka sudah menampilkan kontribusi ekonomi bagi
komunitasnya.
Langkah pengembangan bandara untuk mengantisipasi fenomena peningkatan
jumlah penumpang perlu diimbangi dengan penguatan penerapan GCG. Peningkatan
mutu penerapan GCG dilakukan dengan penilaian untuk mengetahui seberapa jauh
GCG telah dilaksanakan. Salah satunya dapat dilihat Kebijakan dan Manajemen
Publik ISSN 2303 - 341X Volume 2, Nomor 1, Januari 2014 3 dari penilaian kualitas
pelayanan yang termasuk dalam tujuan GCG. Penilaian kualitas pelayanan dilakukan
melalui survei mengenai kepuasan penumpang yang dilakukan oleh lembaga
independen. Asosiasi Penerbangan Sipil Indonesia atau Indonesia National Air
Carriers Associaton (INACA) adalah lembaga independen yang melakukan survei di
tahun 2011.
II. TINJAUAN PUSTAKA (LITERATURE REVIEW)
Sekaran (2010) mendefinisikan literature review sebagai tahapan proses yang
didalamnya terdiri dari identifikasi terhadap hasil kerja baik yang dipublikasikan
maupun tidak dari berbagai sumber data sekunder, melakukan evaluasi terhadap hasil
kerja tersebut dalam kaitannya dengan masalah, dan yang terakhir
mendokumentasikan hasil.
Good Corporate Governance (GCG) didefinisikan sebagai struktur, sistem dan proses
yang digunakan oleh Dewan Komisaris dan Direksi guna memberikan nilai tambah
perusahaan yang berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap
memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan

4. perundangan dan norma yang berlaku. Zarkaysi (2008) menjelaskan asas yang
berlaku dalam GCG diantaranya:
1. Transparansi; untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis sehingga
perusahaan harus menyediakan informasi yang jelas dan relevan dengan cara yang
mudah dan dipahami oleh pemangku kepentingan.
2. Akuntabilitas; perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya
secara transparan dan wajar. Maka dari itu organisasi harus dikelola dengan benar,
terukur dan sesuai dengan kepentingan organisasi dengan tetap memperhitungkan
kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.
3. Responsibilitas; perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta
melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat
terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan
sebagai good corporate citizen.
4. Independensi; melancarkan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara
independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi
dan tidak diintervensi oleh pihak lain. 5. Kesetaraan dan kewajaran; perusahaan harus
senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku
kepentingan lainnya
III.Metodelogi Penelitian
Lokasi Penelitian Lokasi penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Angkasa Pura II (Persero) yang berlokasi
Soekarno-Hatta International Airport Building 600 PO BOX 1001/BUSH Jakarta 19120
Indonesia.
Untuk memperoleh informasi yang sebaik-baiknya dengan asumsi agar sasaran dalam
penulisan dapat tercapai, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai
berikut: Tinjauan kepustakaan (Library Research), yaitu metode pengumpulan data
yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelaah literatur-literatur yang
berhubungan dengan masalah yang dibahas untuk mendapatkan kejelasan dalam
upaya penyusunan landasan teori yang digunakan sebagai pijakan dalam pemecahan
masalah. Literatur tersebut dapat berupa arsip-arsip, buku-buku, koran atau majalah,
internet serta sumber lain yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini.
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
PT Angkasa Pura II (Persero), selanjutnya disebut “Angkasa Pura II” atau
“Perusahaan” merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam
bidang usaha pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait bandar
udara di wilayah Indonesia Barat. Angkasa Pura II telah mendapatkan kepercayaan
dari Pemerintah Republik Indonesia untuk mengelola dan mengupayakan
pengusahaan Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng yang kini berubah nama menjadi

5. Bandara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta serta Bandara Halim Perdanakusuma
sejak 13 Agustus 1984.
Keberadaan Angkasa Pura II berawal dari Perusahaan Umum dengan nama Perum
Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun
1984, kemudian pada 19 Mei 1986 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun
1986 berubah menjadi Perum Angkasa Pura II. Selanjutnya, pada 17 Maret 1992
melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1992 berubah menjadi Perusahaan
Perseroan (Persero). Seiring perjalanan perusahaan, pada 18 November 2008 sesuai
dengan Akta Notaris Silvia Abbas Sudrajat, SH, SpN Nomor 38 resmi berubah menjadi
PT Angkasa Pura II (Persero).
Berdirinya Angkasa Pura II bertujuan untuk menjalankan pengelolaan dan
pengusahaan dalam bidang jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara
dengan mengoptimalkan pemberdayaan potensi sumber daya yang dimiliki dan
penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Hal tersebut diharapkan agar
dapat menghasilkan produk dan layanan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing
kuat sehingga dapat meningkatkan nilai Perusahaan dan kepercayaan masyarakat.
Kiprah Angkasa Pura II telah menunjukkan kemajuan dan peningkatan usaha yang
pesat dalam bisnis jasa kebandarudaraan melalui penambahan berbagai sarana
prasarana dan peningkatan kualitas pelayanan pada bandara yang dikelolanya.
Angkasa Pura II telah mengelola 13 Bandara, antara lain yaitu Bandara Soekarno-
Hatta (Jakarta), Halim Perdanakusuma (Jakarta), Kualanamu (Medan), Supadio
(Pontianak), Minangkabau (Padang), Sultan Mahmud Badaruddin II (Palembang),
Sultan Syarif Kasim II (Pekanbaru), Husein Sastranegara (Bandung), Sultan
Iskandarmuda (Banda Aceh), Raja Haji Fisabilillah (Tanjungpinang), Sultan Thaha
(Jambi), Depati Amir (Pangkal Pinang) dan Silangit (Tapanuli Utara).
Angkasa Pura II telah berhasil memperoleh berbagai penghargaan dari
berbagai instansi. Penghargaan yang diperoleh merupakan bentuk apresiasi
kepercayaan masyarakat atas performance Perusahaan dalam memberikan
pelayanan, diantaranya adalah “The Best BUMN in Logistic Sector” dari Kementerian
Negara BUMN RI (2004-2006), “The Best I in Good Corporate Governance” (2006),
Juara I “Annual Report Award” 2007 kategori BUMN Non-Keuangan Non-Listed, dan
sebagai BUMN Terbaik dan Terpercaya dalam bidang Good Corporate Governance
pada Corporate Governance Perception Index 2007 Award. Pada tahun 2009,
Angkasa Pura II berhasil meraih penghargaan sebagai 1st The Best Non Listed
Company dari Anugerah Business Review 2009 dan juga sebagai The World 2nd Most
On Time Airport untuk Bandara Soekarno-Hatta dari Forbestraveller.com, Juara III
Annual Report Award 2009 kategori BUMN Non- Keuangan Non-Listed, The Best
Prize ‘INACRAFT Award 2010’ in category natural fibers, GCG Award 2011 as Trusted
Company Based on Corporate Governance Perception Index (CGPI) 2010,
Penghargaan Penggunaan Bahasa Indonesia Tahun 2011 dari Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, penghargaan untuk Bandara Internasional
Minangkabau Padang sebagai Indonesia Leading Airport dalam Indonesia Travel &
Tourism Award 2011, dan Penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident) selama
2.084.872 jam kerja terhitung mulai 1 Januari 2009-31 Desember 2011 untuk Bandara

6. Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, serta berbagai penghargaan di tahun 2012 dari
Majalah Bandara kategori Best Airport 2012 untuk Bandara Internasional Sultan Syarif
Kasim II (Pekanbaru) dan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II (Palembang),
kategori Good Airport Services untuk Bandara Internasional Minangkabau dan
Bandara Internasional Soekarno-Hatta Terminal 3 (Cengkareng) dan kategori
Progressive Airport Service 2012 untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta
Terminal 3 (Cengkareng)
Sebagai Badan Usaha Milik Negara, Angkasa Pura II selalu melaksanakan
kewajiban untuk membayar dividen kepada negara selaku pemegang saham.
Angkasa Pura II juga senantiasa berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang
terbaik dan perlindungan konsumen kepada pengguna jasa bandara, menerapkan
praktik tata kelola perusahaan yang baik, meningkatkan kesejahteraan karyawan dan
keluarganya serta meningkatkan kepedulian sosial terhadap masyarakat umum dan
lingkungan sekitar bandara melalui program Corporate Social Responsibility.
Visi dan Misi Perusahaan
Visi
The Best Smart Connected Airport in the region
The best smart connected airport in the region memiliki makna bahwa bandara-
bandara yang dikelola Angkasa Pura II menjadi bandara yang terhubung ke banyak
rute atau tujuan baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai dengan status masing-
masing bandara (bandara domestik/internasional). Connecting time dan connecting
process baik untuk penumpang maupun barang harus bisa berjalan dengan mudah
dan tanpa sekat. Bandara-bandara APII juga sepenuhnya menjadi bandara yang pintar
(smart) dengan memanfaatkan teknologi modern. Region yang dimaksud dalam visi
adalah Asia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa visi Angkasa Pura II adalah menjadi
bandara dengan konektivitas tinggi ke banyak kota atau negara dan mempergunakan
teknologi modern yang terintegrasi dalam operasional bandara dan peningkatan
pelayanan penumpang.
Misi
▪ Memastikan keselamatan dan keamanan sebagai prioritas utama
▪ Menyediakan infrastruktur dan layanan kelas dunia untuk mendukung perkembangan
ekonomi Indonesia melalui konektivitas antar daerah maupun negara
▪ Memberikan pengalaman perjalanan yang terpercaya, konsisten, dan menyenangkan
kepada seluruh pelanggan dengan teknologi modern
▪ Mengembangkan kemitraan untuk melengkapi kemampuan dan memperluas
penawaran perusahaan
▪ Menjadi BUMN pilihan dan memaksimalkan potensi dari setiap karyawan perusahaan
▪ Menjunjung tinggi tanggung jawab sosial perusahaan

7. Untuk keperluan komunikasi dan publikasi dapat mempergunakan pernyataan misi :
“Kami mendorong seluruh karyawan dan mitra untuk memberikan pengalaman
bepergian yang aman dan nyaman bagi pelanggan.”
“We bring the best of our people and partners to deliver safe and pleasant
travel experience to our customers.”
Nilai-Nilai Perusahaan
Angkasa Pura II juga memiliki nilai-nilai atau budaya perusahaan yang akan terus
ditumbuhkembangkan dalam setiap insan Angkasa Pura II. Nilai atau budaya
perusahaan adalah PERFORM:
Pride of Indonesia
We support our country's development and offer the best Indonesian experience to the
World
Enterpreneurial
We talk less and do more, we implement new ideas fast
Responsible
We commit personally on delivering results
Focused
We focus our efforts on what matters the most
Outstanding Service
We always take the perspective of our customers in everything we do
Respectful
We treat everyone with respect
Meritocratic
We recognize and reward achievements
PT Angkasa Pura II (Persero) menjalin kerja sama dengan Jaksa Agung Muda
Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI atau JAM Datun dalam
penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG).
Kerja sama tersebut dituangkan dalam Kesepakatan Bersama tentang Penanganan
Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang ditandatangani oleh
Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) Budi Karya Sumadi dan JAM Datun Nur
Rochmad. Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah Bidang Hukum Perdana
dan Tata Usaha Negara meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum,
serta tindakan hukum lain terkait penanganan permasalahan perdata dan tata usaha
negara oleh Jaksa Pengacara Negara kepada PT Angkasa Pura II (Persero).
Melalui asistensi bidang perdata dan tata usaha negara dari JAM Datun maka
PT Angkasa Pura II (Persero) diharapkan dapat fokus dalam menjalankan tugas
pengelolaan dan pengembangan bandara-bandara di bawah lingkungan perusahaan.

8. Seperti diketahui, saat ini PT Angkasa Pura II (Persero) tengah melakukan
pengembangan di hampir seluruh bandara yang dikelola, termasuk di Bandara
Internasional Soekarno-Hatta yang merupakan bandara tersibuk dan terbesar di
Indonesia dengan nilai investasi periode 2007 hingga 2020 sedikitnya Rp26 triliun.
Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta saat ini berada di peringkat 57 dunia
versi Skytrax, dan ditargetkan seiring dengan berbagai pengembangan yang dilakukan
sedikitnya dapat bergabung di jajaran bandara 15 besar terbaik dunia.
Komitmen penerapan GCG merupakan hal yang mutlak bagi Angkasa Pura II.
Hal tersebut dilakukan melalui penguatan infrastruktur yang dimiliki dan secara
berkesinambungan meningkatkan sistem dan prosedur untuk mendukung efektivitas
pelaksanaan GCG di Angkasa Pura II. Untuk mewujudkan perusahaan yang tumbuh
berkembang dan berdaya saing tinggi, Angkasa Pura II telah mengembangkan struktur
dan sistem tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) dengan
memperhatikan prinsip-prinsip GCG sesuai ketentuan dan peraturan serta best
practise yang berlaku. Pelaksanaan GCG merupakan tindak lanjut Keputusan Menteri
BUMN No. 117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 yang kemudian diperbarui dengan
Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER 01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011
tentang Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BUMN, yang menyebutkan bahwa
“BUMN wajib melaksanakan operasional perusahaan dengan berpegang pada prinsip-
prinsip GCG yaitu transparansi, akuntanbilitas, responsibilitas, independensi dan
kewajaran”.
Semangat yang terkandung dalam penerapan GCG di Angkasa Pura II adalah
niat dan tekad manajemen Angkasa Pura II untuk menjadikan Angkasa Pura II sebuah
perusahaan yang terus tumbuh dan berkembang dengan kualitas Produk dan Proses
Kerja yang baik, serta memiliki Code of Conduct, termasuk tanggung jawab terhadap
lingkungannya.
Tujuan Penerapan GCG di Angkasa Pura II adalah sebagai berikut:
1. Mengendalikan dan mengarahkan hubungan antara Organ Perseroan
(Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi), karyawan, pelanggan, mitra
kerja, serta masyarakat dan lingkungan berjalan secara baik dan kepentingan
semua pihak terpenuhi.
2. Mendorong dan mendukung pengembangan Angkasa Pura II.
3. Mengelola sumber daya secara lebih amanah.
4. Mengelola risiko secara lebih baik.
5. Meningkatkan pertanggungjawaban kepada stakeholders.
6. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Angkasa Pura II.
7. Memperbaiki budaya kerja Angkasa Pura II.
8. Meningkatkan citra Angkasa Pura II (image) menjadi semakin baik.

9. Untuk mewujudkan hal tersebut, Angkasa Pura II memiliki komitmen penuh dan secara
konsisten menegakkan penerapan GCG dengan mengacu kepada beberapa aturan
formal yang menjadi landasan bagi Angkasa Pura II dalam penerapan GCG yaitu:
1. Undang Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN(Pasal 5 ayat 3).
2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha No. PER- 01/MBU/2011 tentang
Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)
pada Badan Usaha Milik Negara dan perubahannya Peraturan Menteri Badan
Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tanggal 06 Juli 2012.
3. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-
16/S.MBU/2012 tanggal 06 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian
dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good
Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara.
4. Undang Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang
diperbaharui oleh Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus
2007.
5. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor:
KEP.448/UM.004/X/AP II–2007 dan Nomor: KEP.02.03.01/00/10/2007 461
tentang Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dan
Pedoman Perilaku (Code of Conduct) di Lingkungan PT Angkasa Pura II
(Persero).
Prinsip-prinsip GCG sesuai dengan PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011
tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)
Pada Badan Usaha Milik Negara, meliputi:
1. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses
pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi
material dan relevan mengenai perusahaan;
2. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana
secara efektif;
3. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan
perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip
korporasi yang sehat;
4. Kemandirian (independency), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola
secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari
pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
5. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-
hak Pemangku Kepentingan(stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian
dan peraturan perundang-undangan.

10. Angkasa Pura II menetapkan arah implementasi GCG dalam bentuk Roadmap GCG
yang diharapkan menjadi panduan dalam pelaksanaan implementasi GCG di seluruh
tingkatan. Roadmap GCG diarahkan untuk menjadikan GCG sebagai acuan dalam
setiap aktivitas operasional. Sasaran akhir Roadmap GCG adalah terwujudnya
Angkasa Pura II sebagai good corporate citizen. Diharapkan dengan dicapainya
sasaran akhir tersebut, Angkasa Pura II optimis dapat meningkatkan dan
mempertahankan kinerja secara berkesinambungan.
Dalam memaknai tata kelola perusahaan yang baik, Angkasa Pura II memiliki prinsip-
prinsip dasar yaitu mendorong GCG sebagai bagian dari pengelolaan Perusahaan
melalui penerapan suatu sistem yang mencerminkan prinsip-prinsip keterbukaan
informasi, akuntabilitas, kesetaraan dan tanggung jawab.
Angkasa Pura II telah melakukan berbagai inisiatif implementasi GCG, baik yang
dilakukan secara mandiri maupun dibantu oleh pihak independen dalam mencapai tata
kelola perusahaan yang berkelanjutan (sustainable governance).
Selama tahun 2012, pencapaian program dalam memperkuat implementasi GCG di
Angkasa Pura II telah selesai dilakukan, mencakup:
1. Pelaksanaan Assessment Penerapan GCG periode tahun 2011
2. Revisi Pedoman GCG
3. Revisi Pedoman Perilaku
4. Penandatanganan Pakta Integritas
5. Surat Edaran Larangan Penerimaan Parcel/Hadiah
6. Sosialisasi GCG secara intensif ke seluruh Insan Angkasa Pura II
7. Pembentukan Unit Kepatuhan yang berada di Manajemen Risiko
8. Surat Edaran tentang Larangan Berusaha/Berbisnis bagi Direksi dan Karyawan
di Bandar Udara yang Dikelola oleh Angkasa Pura II
Assesment GCG
Landasan yuridis pelaksanaan assessment GCG di Angkasa Pura II mengacu pada
Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang
Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada
Badan Usaha Milik Negara.

11. Indikator parameter yang digunakan adalah Company Corporate Governance
Scorecard (CCGS) yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN. Dalam
perkembangannya, CCGS telah mengalami beberapa perkembangan dan
penyempurnaan, yakni pada tahun 2005, 2008 dan 2011.
Pada tahun 2012, penilaian penerapan GCG dilakukan melalui Self Assessment
secara mandiri (internal) menggunakan indikator parameter assessment berdasarkan
Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 Tentang
Indikator Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara yang
diterbitkan pada tanggal 06 Juni 2012.
Adapun indikator tersebut terdiri dari:
1. Komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara
berkelanjutan
2. Pemegang saham dan RUPS/pemilik modal
3. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
4. Direksi
5. Pengungkapan informasi dan transparansi
6. Aspek lainnya
Self Assessment GCG Tahun 2012
Hasil penilaian Self Assessment GCG oleh pihak independen untuk praktek tahun
2012 menunjukkan hasil dengan predikat “BAIK” dengan capaian skor sebesar
82,08% mencakup 6 (enam) aspek yang diukur yaitu: Komitmen terhadap Penerapan
Tata Kelola Secara Berkelanjutan, Pemegang Saham dan RUPS, Dewan Komisaris,
Direksi, Pengungkapan Informasi dan Transparansi, dan Aspek Lainnya.
Informasi Mengenai Pihak yang Melakukan Self Assessment
Self assessment GCG tahun 2012 dilakukan oleh pihak internal Angkasa Pura II
dengan menggunakan metode self assessment, sementara Assessment GCG tahun
2011 dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Perwakilan Provinsi Banten.

12. Struktur dan Mekanisme GCG
Sesuai dengan Undang Undang No. 40 tahun 2007 Bab I Mengenai Ketentuan Umum
Pasal 1, Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan
Dewan Komisaris.
• Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ
Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau
Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau
Anggaran Dasar.
• Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas
pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan
tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
• Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan
secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat
kepada Direksi.
Organ Perseroan tersebut memainkan peran kunci dalam keberhasilan pelaksanaan
GCG. Organ Perseroan menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan, Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan lainnya atas dasar prinsip
bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas,
fungsi dan tanggungjawabnya untuk kepentingan Perseroan.
RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi saling menghormati tugas, tanggung jawab dan
wewenang masing-masing sesuai Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran
Dasar.
Dalam menjalankan tugas pengurusan perusahaan, Direksi dibantu oleh Sekretaris
Perusahaan dan Satuan Pengawas Internal serta satuan kerja lain yang menjalankan
fungsi kepengurusan Perseroan.
Dalam menjalankan tugas pengawasan, Dewan Komisaris dapat membentuk komite,
yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota Dewan Komisaris. Komite-komite
tersebut bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

13. Governance Mechanism
Governance Mechanism merupakan mekanisme implementasi GCG yang tercermin
dalam sistem yang kuat. Hal ini menjadi penting, karena implementasi GCG tidak
cukup hanya dengan mengandalkan pilar governance structure, melainkan dibutuhkan
adanya aturan main yang jelas dalam bentuk mekanisme. Governance mechanism
dapat diartikan sebagai aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak
yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol (pengawasan)
terhadap keputusan tersebut.
Angkasa Pura II memiliki Pedoman Good Corporate Governance yang
disahkan melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris Nomor:
KEP.258.1/GCG/X/APII- 2004 dan Direksi Nomor: KEP.484.1/KS.005/APII-2004.
Perusahaan terus melakukan penyempurnaan kebijakan GCG (soft-structure GCG)
yang dimiliki agar sejalan dengan kebutuhan proses bisnis maupun ketentuan
pelaksanaan GCG bagi perusahaan.
Selain pedoman GCG, Angkasa Pura II telah menyusun Code of Conduct, Charter
Komite Audit, Charter Internal Audit dan berbagai kebijakan dan prosedur dalam
mendukung terlaksananya tata kelola yang baik. Semua kebijakan dan prosedur
tersebut dimaksudkan untuk mendorong Perusahaan mampu melakukan check and
balance pada setiap aktivitas bisnis berdasarkan prinsip-prinsip GCG yang berlaku.
RUPS
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai instansi tertinggi dalam
Angkasa Pura II, mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan
Komisaris atau Direksi dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wewenang tersebut mencakup
meminta pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi terkait dengan
pengelolaan Angkasa Pura II, mengubah anggaran dasar, mengangkat dan
memberhentikan Direktur dan Anggota Dewan Komisaris, memutuskan pembagian
tugas dan wewenang pengurusan di antara Direktur dan lain-lain.
Selama tahun 2012 Angkasa Pura II melakukan 1 (satu) kali RUPS Tahunan dan 1
(satu) kali RUPS Luar Biasa.
RUPS Tahunan
Pada tanggal 15 Mei 2012, Angkasa Pura II melakukan RUPS Tahunan bertempat di
Ruang Rapat Infrastruktur & Logistik Lantai 12 Kementerian BUMN.
RUPS Luar Biasa
Pada tanggal 19 Juli 2012, Angkasa Pura II melakukan RUPS Luar Biasa bertempat
di Lantai 21 Kementerian BUMN.
Manajemen Resiko
Angkasa Pura II menyadari pelaksanaan manajemen risiko korporat semakin
menjadi tuntutan, karena keberhasilannya merupakan faktor kunci sukses pencapaian
tujuan dan kemenangan persaingan di tingkat global.

14. Angkasa Pura II sebagai Perusahaan yang bergerak dibidang jasa
kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara terus melakukan pembenahan dalam
mewujudkan visi dan misinya. Program transformasi terus dijalankan di segala bidang
sampai pada fungsi-fungsi penunjang, termasuk diantaranya penanganan risiko.
Perusahaan menyadari, pelaksanaan manajemen risiko korporat semakin menjadi
tuntutan, karena keberhasilannya menjadi faktor kunci sukses pencapaian tujuan dan
kemenangan persaingan di tingkat global.
Penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan shareholder value, sekaligus
memberikan gambaran komprehensif kepada stakeholder maupun pengelola
Perusahaan mengenai potensi peluang maupun kerugian, dengan demikian
pengambil keputusan dan pembuat kebijakan internal memiliki ketersediaan data dan
informasi mengenai kinerja Perusahaan, sehingga memungkinkan pembuatan
keputusan yang lebih efektif dan efisien.
Dalam aktivitas usaha, Angkasa Pura II menghadapi beberapa risiko yang
melekat. Risiko tersebut secara umum dapat dibagi menjadi risiko yang berpengaruh
terhadap manusia, aset, lingkungan, dan reputasi. Sedangkan secara khusus, risiko
yang dihadapi sesuai karakteristiknya dapat berbentuk risiko kegagalan operasional
penerbangan, kegagalan operasi bandara, kegagalan layanan dan ketidakpatuhan
pada regulasi. Berbagai risiko tersebut ditangani melalui upaya pencegahan risiko,
mitigasi risiko, ataupun pengalihan risiko. Evaluasi selalu dilakukan secara berkala
sesuai dengan perubahan parameter risikonya.
Secara berkelanjutan mengembangkan dan meningkatkan kerangka sistem
pengelolaan risiko dan struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif,
sehingga dapat memberikan informasi adanya potensi risiko secara lebih dini dan
selanjutnya dapat diambil langkah-langkah yang memadai untuk meminimalkan
dampak risiko. Kerangka manajemen risiko ini dituangkan dalam kebijakan, prosedur,
limitlimit transaksi, kewenangan dan ketentuan lain serta berbagai perangkat
manajemen risiko yang berlaku di seluruh lingkup aktivitas usaha.
Dalam rangka pengembangan manajemen risiko yang sesuai dengan standar
bandara internasional, manajemen Angkasa Pura II telah menyusun profil risiko, dan
melaksanakan safety security services through compliance serta pembangunan
Enterprise Risk Management-Integrated Framework and Application Techniques yang
diterbitkan oleh The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission (ERM-COSO).
Esensi dari penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan
metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha Perusahaan tetap terkendali
(manageable) pada batas atau limit yang dapat diterima serta menguntungkan.
Dasar Pelaksanaan Manajemen Risiko
Sebagai BUMN, Angkasa Pura II harus tunduk pada peraturan dan perundang-
undangan yang ada. Sejalan dengan Peraturan Menteri Negara BUMN RI Nomor
PER- 01/MBU/2011 pasal 25, Angkasa Pura II wajib menerapkan hal-hal berikut:
1. Direksi, dalam setiap pengambilan keputusan/ tindakan korporasi, harus
mempertimbangkan risiko usaha.

15. 2. Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko
korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program
GCG.
3. Pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan dengan membentuk
unit kerja tersendiri yang ada di bawah Direksi; atau memberi penugasan
kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan fungsi manajemen
risiko.
Pengelola Manajemen Risiko
Angkasa Pura II menetapkan Unit Corporate Risk Management sebagai
penanggung jawab dalam pengelolaan manajemen risiko dengan lingkup kerja
meliputi Kantor Pusat dan 12 (dua belas) Kantor Cabang Angkasa Pura II, dengan
spesialisasi kerja Safety Management System, Facility Risk Management, dan
Business Risk Management.
Kebijakan Manajemen Risiko
Kebijakan manajemen risiko Angkasa Pura II mengacu pada ISO 31000:2009
Risk Management–Principles and Guidelines, yang telah diadopsi menjadi standar
nasional SNI ISO 31000:2011.
Strategi Manajemen Risiko
Angkasa Pura II telah meletakkan kerangka pengembangan manajemen
berbasis risiko dalam format Risk Management Standard Perusahaan.
Pengembangan dan implementasi manajemen risiko telah dimulai sejak tahun 2006
dengan menggunakan pendekatan metode internal sebagai bagian dari pengelolaan
risiko serta diharapkan selesai seluruhnya pada tahun 2015, hal ini selaras dengan
roadmap Corporate Risk Management yang diusulkan dalam program rolling plan
RJPP Perusahaan Tahun 2011-2015.
Sebagai faktor pendukung tercapainya strategi implementasi manajemen risiko,
Angkasa Pura II berupaya menanamkan budaya sadar risiko pada karyawan dengan
memberikan pemahaman yang memadai mengenai faktor-faktor risiko yang terkait
dengan pekerjaan dan/atau fungsinya sehari-hari.
Code of Conduct
Angkasa Pura II selalu berupaya menciptakan budaya Perusahaan yang
menjunjung tinggi integritas. Pendekatan internalisasi budaya dilakukan melalui
intervensi pada ketiga aspek yaitu kepemimpinan, sistem dan pegawai. Dengan
pendekatan tersebut, budaya Angkasa Pura II selain tertulis dalam kebijakan dan
prosedur juga menjadi suatu disiplin (soft skills) yang dipraktikkan oleh Dewan
Komisaris, Direksi dan karyawan dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari.
Angkasa Pura II telah memiliki nilai-nilai dasar atau core value yang kuat, yakni THE
BEST, dengan penjabaran sebagai berikut:

16. Code of Conduct
Dalam rangka mencapai keberhasilan Perusahaan, pelaksanaan GCG perlu
dilandasi oleh integritas yang tinggi. Oleh karena itu, pada tahun 2007 Angkasa Pura
II telah menyusun Pedoman Perilaku (Code of Conduct) yang menjelaskan mengenai
moral Perusahaan dalam menjalankan usaha. Buku Pedoman Perilaku yang memuat
pernyataan komitmen seluruh pegawai Angkasa Pura II tersebut juga telah
ditandatangani oleh seluruh pegawai dan Pimpinan Perusahaan pada tahun 2008
sebagai komitmen pribadi untuk mematuhi Code of Conduct yang didokumentasikan
di Unit Sekretaris Perusahaan. Secara berkala, setiap tahun pegawai memperbaharui
pernyataan komitmen terhadap Code of Conduct.
Keberlakuan dan Isi Code of Conduct
Code of Conduct berlaku bagi seluruh Insan Angkasa Pura II, mulai dari Dewan
Komisaris, Direksi, dan seluruh pegawai Angkasa Pura II. Selain itu, pihak eksternal
yang berhubungan dengan Angkasa Pura II pun diwajibkan untuk mengikuti berbagai
ketentuan yang ada di dalam Code of Conduct.
Code of Conduct mengatur kebijakan nilai-nilai etis yang dinyatakan secara eksplisit
sebagai suatu standar perilaku yang harus dipedomani oleh seluruh Insan Angkasa
Pura II.
Beberapa hal penting yang diatur dalam Code of Conduct Angkasa Pura II antara lain:
• Pernyataan komitmen bersama.
• Penandatanganan komitmen bersama Dewan Komisaris, Direksi, Serikat Pekerja dan
pegawai.
• Visi, Misi dan Falsafah/Budaya Perusahaan.
• Komitmen Perusahaan terhadap pemangku kepentingan.

17. • Komitmen dan perilaku Insan Angkasa Pura II.
• Penegakan Pedoman Perilaku.
• Pernyataan komitmen untuk mematuhi code of conduct.
Dalam menjaga hubungan yang beretika dengan semua pihak, Angkasa Pura II
merumuskan komitmen Perusahaan terhadap pemegang saham (shareholders)
maupun pemangku kepentingan (stakeholders) adalah sebagai berikut:
1. Komitmen terhadap Pemegang Saham, dengan memberikan nilai perusahaan
yang terbaik dari aspek financial dan non financial; memberikan laporan yang
lengkap, akurat dan tepat waktu serta menerapkan tata kelola perusahaan yang
baik;
2. Komitmen terhadap Pelanggan, dalam rangka menjaga reputasi, integritas, dan
kredibilitas perusahaan serta meningkatkan keharmonisan hubungan
perusahaan dengan para pelanggan;
3. Komitmen terhadap insan Angkasa Pura II, dalam rangka mewujudkan
hubungan yang berkualitas, adil serta dapat mendorong intensitas dan kualitas
partisipasi insan Angkasa Pura II perusahaan akan memperlakukan insan
Angkasa Pura II sebagai anggota perusahaan dengan adil (fair);
4. Komitmen terhadap Pemasok/Supplier, perusahaan mengelola hubungan
dengan jujur dan fair dalam berbisnis dengan pemasok/supplier;
5. Komitmen terhadap Mitra Usaha, hubungan antara perusahaan dengan mitra
usaha dilandasi prinsip kesetaraan, transparan, serta etika bisnis;
6. Komitmen terhadap Mitra Kerja, dengan senantiasa melakukan koordinasi
untuk menjaga kepentingan perusahaan dan memberikan akses secara
proporsional untuk kelancaran pelaksanaan tugas mitra kerja;
7. Komitmen terhadap Anak perusahaan dan Perusahaan Afiliasi, dengan
senantiasa melakukan pembinaan dan memberikan penghargaan serta
menjaga kemandirian (independensi) anak perusahaan dan perusahaan afiliasi
dalam mengembangkan usaha secara keseluruhan;
8. Komitmen terhadap Pemerintah, dengan menjalankan bisnis secara profesional
dengan memperhatikan dan mematuhi peraturan perundang-undangan, dan
kebijakan pemerintah yang terkait dengan aktivitas usaha perusahaan dan
berperilaku etis dalam berhubungan dengan instansi pemerintah;
9. Komitmen terhadap Masyarakat dan Lingkungan, dengan mewujudkan
tanggung jawab social perusahaan sebagai wujud Good Corporate Citizenship.
Pengungkapan Code of Conduct kepada Seluruh Insan Angkasa Pura II
Sosialisasi terhadap penerapan Code of Conduct senantiasa dilakukan kepada
segenap insan Angkasa Pura II, mulai dari Top Management sampai dengan level
operasional melalui berbagai media yang dimiliki Angkasa Pura II , termasuk
pemanfaatan melalui media teknologi informasi yang dapat diakses oleh semua
pegawai dengan mudah setiap saat. Secara periodik, kepada segenap insan Angkasa
Pura II disampaikan melalui media Memo dan/atau Surat Edaran dari Direksi tentang
pelaksanaan etika bisnis.
Media Sosialisasi Penyebaran Code of Conduct antara lain melalui:

18. • Website
• Buku saku
• Spanduk
• Banner
• Buletin
• Pernyataan Komitmen
• Iklan di koran
• Dan lain sebagainya.
Selain itu, Angkasa Pura II melakukan Sosialisasi Code of Conduct dalam forum
upgrading atau pembekalan pegawai baru, Penandatanganan pernyataan komitmen
terhadap Code of Conduct oleh insan Angkasa Pura II dan Sosialisasi pembentukan
Tim Kelompok Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Karyawan (KP2DK) kepada seluruh
karyawan.
Sebelum menandatangani pernyataan kepatuhan terhadap Code of Conduct, setiap
pegawai Angkasa Pura II diwajibkan untuk membaca, memahami dan menghayati
Code of Conduct dengan baik dan benar.
Upaya Penerapan dan Penegakan Pedoman Perilaku
Pada tahun 2012, upaya penegakkan Pedoman Perilaku dilakukan dengan beberapa
cara, diantaranya:
1. Penanggung jawab penegakan Etika dan Perilaku bagi seluruh insan Angkasa
Pura II adalah Direksi. Dalam rangka membantu efektifitas penegakan Code of
Conduct, perusahaan membentuk tim Kelompok Pemeriksa Pelanggaran
Disiplin Karyawan (KP2DK).
2. Pelaporan tindakan penyimpangan. Setiap pegawai diwajibkan untuk
melaporkan pelanggaran atas penerapan Code of Conduct kepada tim KP2DK
di masing-masing wilayah kerjanya. Seluruh laporan tersebut harus disertai
data dan/atau bukti pendukung yang akurat agar pelanggaran dapat diproses
lebih lanjut. Setiap pelanggaran terhadap Standar Etika dan Perilaku
Perusahaan akan dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya.
3. Sanksi pelanggaran. Setiap insan Angkasa Pura II yang terbukti melakukan
pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku akan dijatuhkan sanksi. Sanksi bagi
karyawan ditetapkan oleh Direksi, sedangkan sanksi bagi Direksi dan Dewan
Komisaris diputuskan oleh Pemegang Saham melalui RUPS.

19. KESIMPULAN
Angkasa pura II Mengutamakan Strategi dan Implementasi Terbaik pada Tata
Kelola Perusahaan. Untuk mewujudkan perusahaan yang tumbuh berkembang dan
berdaya saing tinggi,Angkasa Pura II telah mengembangkan struktur dan sistem tata
kelola perusahaan (Good Corporate Governance) dengan memperhatikan prinsip-
prinsip GCG sesuai ketentuan dan peraturan serta best practise yang berlaku.
Semangat yang terkandung dalam penerapan GCG di Angkasa Pura II adalah niat dan
tekad manajemen untuk menjadikan Angkasa Pura II sebuah perusahaan yang terus
tumbuh dan berkembang dengan kualitas Produk dan Proses Kerja yang baik, serta
memiliki Code of Conduct ,termasuk tanggung jawab terhadap lingkungannya.
Langkah Penerapan GCG Angkasa Pura II
Tujuan Penerapan GCG di Angkasa Pura II adalah diantaranya mengendalikan
dan mengarahkan hubungan antara Organ Perseroan (PemegangSaham, Dewan
Komisaris, Direksi), karyawan, pelanggan, mitra kerja, serta masyarakat dan
lingkungan berjalan secara baik dan kepentingan semua pihak terpenuhi. Selanjutnya
mendorong dan mendukung pengembangan Angkasa Pura II, Mengelola sumberdaya
secara lebih amanah, mengelola risiko secara lebih baik, meningkatkan
pertanggungjawaban kepada stakeholders, mencegah terjadinya penyimpangan
dalam pengelolaan Angkasa Pura II, memperbaiki budaya kerja Angkasa Pura II dan
meningkatkan citra Angkasa Pura II (image) menjadi semakin baik .Untuk mewujudkan
hal tersebut, Angkasa Pura II memiliki komitmen penuh dan secara konsisten
menegakkan penerapan GCG dengan mengacu kepada beberapa aturan formal yang
menjadi landasan bagi Angkasa Pura II. Prinsip-prinsip GCG sesuai dengan PER-
01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara yang
meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggung-jawaban (responsibility),
Kemandirian (independency) dan Kewajaran (fairness).
Good Corporate Citizen pada Roadmap Angkasa Pura II
Angkasa Pura II juga menetapkan arah implementasi GCG dalam bentuk
Roadmap GCG yang diharapkan menjadi panduan dalam pelaksanaan implementasi
GCG di seluruh tingkatan. Roadmap GCG diarahkan untuk menjadikan GCG sebagai
acuan dalam setiap aktivitas operasional. Sasaran akhir Roadmap GCG adalah
terwujudnya Angkasa Pura II sebagai good corporate citizen. .Diharapkan dengan
dicapainya sasaran akhir tersebut, Angkasa Pura II optimis dapat meningkatkan dan
mempertahankan kinerja secara berkesinambungan. Dalam memaknai tata kelola
perusahaan yang baik, Angkasa Pura II memiliki prinsip-prinsip dasar yaitu mendorong
GCG sebagai bagian dari pengelolaan Perusahaan melalui penerapan suatu sistem
yang mencerminkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi, akuntabilitas, kesetaraan
dan tanggung jawab. Angkasa Pura II telah melakukan berbagai inisiatif implementasi
GCG, baik yang dilakukan secara mandiri maupun dibantu oleh pihak independen
dalam mencapai tata kelola perusahaan yang berkelanjutan/sustainable governance

20. Company Corporate Governance Scorecard
Selama tahun 2012, pencapaian program dalam memperkuat implementasi
GCG di Angkasa PuraII telah selesai dilakukan, mencakup pelaksanaan Assessment
Penerapan GCG periode tahun 2011,revisi pedoman GCG, revisi pedoman perilaku,
penandatanganan pakta Integritas, dan surat edaran larangan
penerimaan Parcel/Hadiah. Kemudian Sosialisasi GCG secara intensif ke seluruh
Insan Angkasa Pura II, Pembentukan Unit Kepatuhan yang berada di manajemen
risiko dan Surat Edaran tentang Larangan Berusaha/Berbisnis bagi Direksi dan
Karyawan di Bandar Udara yang Dikelola oleh Angkasa Pura II. Landasan yuridis
pelaksanaan Assessment GCG di Angkasa Pura II mengacu pada Peraturan Menteri
BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 011 tentang Penerapan Tata
Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik
Negara. Indikator parameter yang digunakan adalah Company Corporate Governance
Scorecard (CCGS) yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN. Dalam
perkembangannya, CCGS telah mengalami beberapa perkembangan dan
penyempurnaan,yakni pada tahun 2005, 2008 dan 2011.
Strategi Manajemen Risiko GCG Sebagai Budaya
Angkasa Pura II telah meletakkan kerangka pengembangan manajemen
berbasis risiko dalam format Risk Management. Standard Perusahaan.
Pengembangan dan implementasi manajemen risiko telah dimulai sejak tahun
2006 dengan menggunakan pendekatan metode internal sebagai bagian dari
pengelolaan risiko serta diharapkan selesai seluruhnya pada tahun 2015,hal ini
selaras dengan roadmap Corporate Risk Management yang diusulkan dalam
program rolling plan RJPP Perusahaan Tahun 2011-2015. Sebagai faktor
pendukung tercapainya strategi implementasi manajemen risiko, Angkasa Pura II
berupaya menanamkan budaya sadar risiko pada karyawan dengan memberikan
pemahaman yang memadai mengenai faktor-faktor risiko yang terkait dengan
pekerjaan dan/atau fungsinya sehari-hari. Angkasa Pura II selalu berupaya
menciptakan budaya Perusahaan yang menjunjung tinggi integritas.
Pendekatan internalisasi budaya dilakukan melalui intervensi pada ketiga aspek yaitu
kepemimpinan, sistem dan pegawai. Angkasa Pura II telah memiliki nilai-nilai dasar
atau core value yang kuat, yakni THE BEST, dengan penjabaran yaitu Team Work,
Hospitality, Excellent, Balance, Effectiveness and Efficiency, Satisfaction,
dan Trushworthy.

21. DAFTAR PUSTAKA
1. Http://Journal.Unair.Ac.Id. Volume 2, Nomor 1, Januari 2014
2. digilib.unila.ac.id/24504/3/SKRIPSI
3. www.angkasapura2.co.id/id/tentang/gcg
4. http://www.beritasatu.com/Selasa, 31 Maret 2015
5. https://www.scribd.com/document/330253628/Angkasa-Pura-2