Dokumen tersebut membahas tentang paradigma pembangunan negara yang mencakup bidang-bidang kemisakinan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, hukum dan budaya, pertahanan negara, serta iptek. Dokumen juga menjelaskan pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan Darnellawati serta undang-undang pendidikan nasional. Prinsip kerakyatan dalam Pancasila juga diuraikan sebagai pedoman dalam pengamb

1. PARADIGMA
PEMBANGUNAN
NEGARA
NAMA NIM
1. ISNADIA RACHMAH IKA J2A017015
2. RIKA WIDYA KARTIKA J2A017016
3. MAULANA AJI J2A017037
4. IRA NACA G. S J2A017045
1. KEMISKINAN
2. PENDIDIKAN
3. KESEHATAN
4. KESEJAHTERAAN SOSIAL
5. HUKUM, SOSIAL DAN BUDAYA
6. PERTAHANAN NEGARA
7. IPTEK

2. PENDIDIKAN
– Menurut Ki Hajar Dewantara 1889-1959 merumuskan pengertian pendidikan
sebagai berikut :
Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti
(karakter, kekuatan batin) pikiran (intellec) dan jasmani anak-anak yang selaras
dengan alam dan masyarakatnya.
– Menurut Darnellawati 1994 berpendapat bahwa :
pendidikan formal adalah : pendidikan di sekolah yang berlangsung
secara teratur dan bertingkat mengikuti syarat-syarat yang jelas dan ketat. Tujuan
pendidik adalah : untuk memperkaya budi pekerti, pengetahuan dan untuk
menyiapkan seseorang agar mampu dan terampil dalam suatu bidang pekerjaan
tertentu.

3. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003
“sistem pendidikan nasional”
Pasal 1 : Pendidikan adalah usaha dasar terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta secara didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spriritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, aklak mulia, serta keterampilan yang
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

4. Sila ke 4 PANCASILA
“kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan”
Terkandung butir-butir nilai antara lain
1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia setiap manusia
mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama
2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepda orang lain
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk
kepentingan bersama
4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat
kekeluargaan