Dokumen ini membahas hakikat, fungsi, dan tujuan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di sekolah dasar, yang berkaitan dengan pendidikan moral dan kewarganegaraan. PPKn bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik dan memiliki kesadaran terhadap hak dan kewajiban, serta berfungsi dalam menciptakan generasi yang cerdas dan berkarakter. Selain itu, ruang lingkup PPKn mencakup pemahaman mengenai norma, hukum, hak asasi manusia, dan berbagai aspek penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

1. Hakikat
Pembelajaran
PPKn SD

2. Nama Kelompok 1 :
Ita fatimatus Zahroh
(190210204042)
01
Khury Khilyatul Ulya
(190210204161)
03 M. Sulton Alfifajar
(190210204239)
04
Nadia Frigantari
(190210204155)
02
Ardia Pramesty Regita D.C
(190210204270)
05

3. A. Hakikat, Fungsi, dan Tujuan Pembelajaran
PPKn di SD
1. Hakikat Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
PPKn erat kaitannya dengan pendidikan moral. Pada
perkembangannya PPKn diawali dengan adanya budaya dan
kepercayaan yang ada. Kepercayaan yang ada pada masyarakat
berkaitan dengan kepercayan yang mengharuskan masyarakat
memiliki budaya yang khas pada daerah yang ditinggalinya.
Agama mengajarkan masyarakat bagaimana cara menjalani hidup
yang baik, cara beribadah kepada Tuhan, cara bermasyarakat, dan
lain sebagainya.

4. Pendidikan agama yang mengawali adanya pendidikan moral
dan PPKn di Indonesia. Perkembangan agama di Indonesia dimulai
pada awal abad ke 5 M dengan kerajaan pertama yang bercorak
Hindu. Bukan hanya kerajaan Hindu-Budha, terdapat pula kerajaan
yang berkembang dengan corak Islam. Adanya penjajah di abad 17
juga mempengaruhi pendidikan moral kewarganegaraan di
Indonesia. Dan pada pasca kemerdekaan, keadaan Indonesia masih
belum stabil, hal tersebut membuat pelajaran PPKn belum
terbentuk, dan pelajaran PPKn mulai terbentuk pada tahun 1968.

5. Pada zaman reformasi tahun 1998, PPKn diubah menjadi
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dengan menghapus kata Pancasila yang
diduga sebagai produk pada masa Orde Baru. Kurikulum Tingkat Satuan
(KTSP) juga menggunakan istilak PKn, hingga pada tahun 2013 terbentuk
Kurikulum 2013 sehingga istilah PKn berubah menjadi PPKn.
Perubahan ini dilakukan dengan pertimbangan banyak ideologi-
ideologi yang melemahkan Pancasila, sehingga dengan PKn diharapkan dapat
menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam jiwa seluruh bangsa
Indonesia.

6. Tujuan PPKn pada hakikatnya yaitu membangun “Warga Negara yang
Baik” meliputi:
01
Warga negara yang
melakukan hal-hal baik.
02
Warga negara yang tahu, sadar,
dan menjalankan kewajiban
serta haknya sebagai warga
negara.

7. 2. Fungsi dan Tujuan PPKn
PPKn menjadi dasar yang digunakan dalam mencapai
tujuan yang disebutkan dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar (UUD) 1945 alenia 4. PPKn terdapat
pada kurikulum sekolah mulai dari sekolah dasae
sampai pada perguruan tinggi dengan tujuan
menciptakan generasi bangsa yang cerdas serta
mengembangkan kemampuan peserta didik bertakwa
kepada Tuhan, adil dan beradab pada berbagai hal,
gemas bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah,
berjiwa persatuan dan kesatuan serta sosial.

8. Fungsi PPKn
Dapat mengambil keputusan
yang bertanggung jawab
dalam penyelesaian masalah
01
Dapat mengapresiasikan
cita-cita nasional dan dapat
membuat keputusan yang
cerdas
03
Wahana membentuk warga
negara yang cerdas, terampil,
dan berkarakter, mampu
melaksanakan hak dan
kewajibannya, berkomitem
setia kepada bangsa dan
negara dengan merefleksikan
dirinya dalam kebiasaan
berpikir dan bertindak sesuai
dengan amanat Pancasila dan
UUD NKRI 1945.
02

9. UU Nomor 20 Tahun 2003 mengenai sistem, pendidikan
nasional (Sisdiknas) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip
yang harus dipegang dalam pelaksanaan pendidikan
yaitu pendidikan dilaksanakan dengan berkeadilan,
demokratis, dan menghormati hak asasi manusia, nilai
kultural, keagamaan, dan keberagaman bangsa
beserta satu kesatuan sistematik melalui sistem terbuka.

10. Standar Nasional Pendidikan
(SNP)
Merupakan standar minimal pendidikan di
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI).
Fungsi dari SNP ialah sebagai dasar utama
dalam merencanakan, melaksanakan, dan
mengawasi pendidikan guna terwujudya
pendidikan yang berkualitas.

11. Kriteria SNP
Standar Isi
Standar
Pendidikan dan
Kependidikan
Standar
Pengelolaan
Standar
Kompetensi
Lulusan (SKL)
Standar
Pembiayaan
Pendidikan
Standar Sarana
dan Prasarana
Standar
Proses
Standar
Penilaian
Pendidikan

12. Paradigma pendidikan demokrasi melalui PPKn bersifat multidimensional
yang meliputi :
1.
Pandangannya yang
pluralistik-uniter
3.
Pengembangan
dimensi kecerdasan
secara menyeluruh
(emosional, spiritual,
social, dan rasional).
2.
Sikap dalam
memposisikan diri
secara harmonis
sebagai warga
negara dan
masyarakat global.
4.
Pengalaman belajar
yang luwes, terbuka,
dan bervariasi
diperoleh dari
setting (koneksi).

13. B. Ruang Lingkup
PPKn di SD
Permendiknas nomor 22 tahun 2006
menjelaskan bahwa PPKn sebagai
pembelajaran yang bertujuan sebagai
pembentuk dan pengembangan
kesadaran warga negara dalam
memahami, menginternalisasi hak hak
dan kewajiban sebagai wujud warga
negara Indonesia (WNI) yang
berkualitas, berkarakter, kreatif, sesuai
dengan nilai nilai yang tersirat dalam
butir-butir pancasila dan UUD 1945

14. Ruang Lingkup PPKn mencakup beberapa materi sebagai
berikut:
1. Persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Norma, hukum dan peraturan.
3. Hak asasi manusia (HAM).
4. Kebutuhan warga negara.
5. Konstitusi negara.
6. Kekuasaan dan politik .
7. Pancasila.
8. Globalisasi

15. Pedagogis merupakan pengalaman belajar
yang didalamnya mengandung aspek kognitf ,
afektif, dan psikomotrik yang juga merupakan
visi PPKn.
PPKn yang sifatnya multidimensional
merupakan penddikan yang menanamkan
nilai tata kelakuan social, politik, dan
demokrasi namun PPKn lbih berfokus dan
condong pada Pendidikan nilai dan moral.
C. Tuntutan Pedagogis
PPKn di SD

16. Pembelajaran PPKn harus mengandung beberapa aspek
berikut:
Konsep Moral
- Kesadaran Sikap tenggang rasa
- Pemahaman dan pemaknaan
mengenai tenggang rasa
- Keuntungan terjaganya
sikaptenggang rasa
- Pentingnya saling
megintergeneralisasikan sikap
tenggang rasa
- Langkah aktualisasi sikap tenggang
rasa
- Penilaian diri mengenai tenggang rasa
Sikap Moral
- Perkataan hati Nurani
terhadap orang lain
- Sikap tinggi diri dan
percaya akan
kemampuan diri dalam
besosial
- Simpati dan empati
mengenai orang lain
Ruang Lingkup
- Persatuan dan kesatuan bangsa
- Norma, hukum dan peraturan
- HAM
- Kebutuhan warga negara
- Konstitusi negara
- Keskuasaan dan poltik
- Pancasila
- Globalisasi