Dokumen tersebut membahas tentang sistem pendidikan nasional Indonesia, termasuk pengertian sistem pendidikan nasional, dasar, fungsi dan tujuan pendidikan nasional, pengertian kurikulum, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur kurikulum berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003.

1. SISTEM PENDIDIKAN
NASIONAL
Disusun Oleh :
Andhina Fitrianita Putri
Dosen Pengampu :
Dr. Riswan Jaenuddin, M. Pd
Dr. Edi Harapan, M. Pd

2. SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
BAB I PENDAHULUAN
•Latar Belakang
•Rumusan Masalah
•Tujuan
•Manfaat Penulisan
BAB II PEMBAHASAN
•Pengertian Sistem Pendidikan Nasional
•Dasar, Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional
•Pengertian Kurikulum
•Peraturan perundang-undangan No. 20 tahun 2003 tentang
kurikulum
BAB III PENUTUP
•Kesimpulan
•Saran

3. LATAR BELAKANG

Pembangunan Nasional di bidang pendidikan adalah upaya
mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan
kualitas manusia Indonesia melalui proses pendidikan.
Dengan demikian pembangunan pendidikan diharapkan
dapat mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan
makmur berdasarkan Pancasila UUD 1945 yang
memungkinkan warganya mengembangkan diri mampu
memenuhi
kebutuhan
hidupnya
dan
selanjutnya
mengaktualisasikan dirinya menjadi manusia yang
sesungguhnya, yaitu yang berakhlak mulia, bepengetahuan
intelektual, kreatif, mandiri, sehat dan cakap.

Untuk mewujudkan pembangunan nasional dibidang
pendidikan tersebut diperlukan suatu peningkatan dan
penyempurnaan penyelenggaraan pendidikan nasional
yang
disesuaikan
dengan
perkembangan
ilmu
pengetahuan dan teknologi, perkembangan masyarakat,
tantangan global, serta kebutuhan pembangunan.

4. LATAR BELAKANG

Seperti kita ketahui bahwa pendidikan sebagai suatu sistem
adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait
secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional
(UUSPN No.2 tahun 2003 pasal 1 ayat 3). Namun pada
kenyataannya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional
tidaklah mudah, melihat kualitas pendidikan di Indonesia
masih jauh dari yang diharapkan. Kenyataannya saat ini
Indonesia masih berada di tengah-tengah krisis yang
menyeluruh, termasuk masalah pendidikan.

Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem yang mendasari
pendidikan nasional di Indonesia. Maka dari itu pemerintah
Indonesia membentuk suatu Sistem Pendidikan Nasional.

Salah satu hal untuk mewujudkan pendidikan nasional
tersebut, maka disusunlah suatu kurikulum (UU Nomor 2
Tahun 1989 BAB X pasal 36, pasal 37 dan pasal 38), dalam
perjalannya
kurikulum
ini
senantiasa
mengalami
perkembangan
dan
penyesuaian
sesuai
dengan
perkembangan jaman.

5. RUMUSAN MASALAH

Apa pengertian Sistem Pendidikan Nasional ?

Apa dasar, fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional ?

Apa pengertian Kurikulum?

Bagaimana peraturan perundang-undangan yang
mengatur kurikulum dalam UU Nomor 23 Tahun
2003 ?

6. TUJUAN

Untuk mengetahui pengertian Sistem Pendidikan Nasional

Untuk mengetahui dasar, fungsi, dan tujuan Pendidikan
Nasional

Untuk mengetahui pengertian Kurikulum

Untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang Kurikulum dalam UU Nomor 23 Tahun
2003

7. MANFAAT PENULISAN
Manfaat penulisan makalah ini adalah untuk
membah wawasan dan pemahaman tentang pengertian ,
dasar, fungsi dan tujuan Sistem Pendidikan Nasional,
kurikulum, dan peratutan perundang-undangan yang
mengatur tentang kurikulum dalam UU nomor 2 tahun
1989

8. PENGERTIAN SISTEM PENDIDIKAN
NASIONAL
Pengertian Sistem
Dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional dibutuhkan
sebuah sistem. Sistem adalah suatu perangkat yang saling
bertautan, yang tergabung menjadi suatu keseluruhan.
Pengertian Pendidikan
Plato (filosof Yunani yang hidup dari tahun 429 SM-346 M)
menjelaskan bahwa, Pendidikan itu ialah membantu
perkembangan masing-masing dari jasmani dan akal dengan
sesuatu yang memungkinkan tercapainya kesempurnaan
McLeod (1989), dalam pengertian yang sempit pendidikan
berarti perbuatan atau proses perbuatan untuk memperoleh
pengetahuan.
John Dewey, pendidikan merupakan proses pembentukan
kemampuan dasar yang fundamental, baik menyangkut daya
pikir atau daya intelektual, maupun daya emosional atau
perasaan yang diarahkan kepada tabiat manusia.

9. PENGERTIAN SISTEM PENDIDIKAN
NASIONAL
Pengertian Pendidikan Nasional
Pendidikan
nasional adalah pendidikan yang berdasarkan
pancasila dan UUD negara republik indonesia tahun 1945 yang
berakar pada pada nilai – nilai agama , kebudayaan nasional
indonesia dan tanggap terhadap tuntutan jaman.
Sistem
Pendidikan Nasional adalah satu kesatuan yang utuh
dan menyeluruh yang saling bertautan dan berhubungan dalam
suatu sistem untuk mencapai tujuan pendidikan nasional
secara umum.
Menurut
UU nomor 20 tahun 1989 yang ditetapkan pada 27
Maret 1989 BAB I pasal 1 ayat 3, Sistem Pendidikan Nasional
adalah Suatu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan
kegiatan pendidikan yang berkaitan untuk mengusahakan
tercapainya tujuan pendidikan nasional.

10. DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN
PENDIDIKAN NASIONAL
Menurut UU RI Nomor 2 Tahun 1989 Bab I Pasal I Ayat 3
terdapat dasar, fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang
tercantum dalam :
Pasal
2
Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945.
Pasal
3
Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan
kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan
martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya
mewujudkan tujuan nasional.

11. DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN
PENDIDIKAN NASIONAL

Pasal 4
Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan
kehidupan bangsa dan mengembangkan
manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia
yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan
Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur,
memiliki pengetahuan dan keterampilan ,
kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang
mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab
kemasyarakatan dan kebangsaan.

12. PENGERTIAN KURIKULUM





Saylor dan Alexander (1956:3), merumuskan kurikulum sebagai
“the total effort of the school to going about desired outcomes in
school nd out of school situations”, yaitu kurikulum tidak sekedar
mata pelajaran tetapi segala usaha sekolah untuk mencapai tujuan
yang diinginkan.
Zais (1976), mengemukakan berbagai pengertian kurikulum, yakni
(1) kurikulum sebagai program pelajaran; (2) kurikulum sebagai isi
pelajaran; (3) kurikulum sebagai pengalaman belajar yang
direncanakan; (4) kurikulum sebagai pengalaman dibawah
tanggung jawab sekolah; (5) kurikulum sebagai rencana tertulis
untuk dilaksanakan.
Dalam UU No.20 tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat
rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran
serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan
kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu.
Menurut pandangan lama, kurikulum adalah sejumlah mata
pelajaran yang harus ditempuh oleh murid untuk memperoleh
ijazah.
Pendapat modern tentang kurikulum adalah kurikulum diartikan
bersifat luas bukan saja terdiri dri mata pelajaran(courses) tetapi
meliputi semua kegiatan dan pengalaman yang menjadi tanggung
jawab sekolah.

13. PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN YANG MENGATUR
TENTANG KURIKULUM DALAM UU
NOMOR 20 TAHUN 2003
BAB X
KURIKULUM
Pasal 36
(1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu
pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan
tujuan pendidikan nasional.
(2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan
dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan
satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.

14. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
MENGATUR TENTANG KURIKULUM DALAM UU
NOMOR 20 TAHUN 2003
(3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:
a.peningkatan iman dan takwa;
b.peningkatan akhlak mulia;
c.peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
d.keragaman potensi daerah dan lingkungan;
e.tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
f.tuntutan dunia kerja;
g.perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
h.agama;
i.dinamika perkembangan global; dan
j.persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
(4) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan
peraturan pemerintah.

15. MENGATUR TENTANG KURIKULUM DALAM UU NOMOR
20 TAHUN 2003
Pasal 37
1. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:
pendidikan agama;
pendidikan kewarganegaraan;
bahasa;
matematika;
ilmu pengetahuan alam;
ilmu pengetahuan sosial;
seni dan budaya;
pendidikan jasmani dan olahraga;
keterampilan/kejuruan; dan
muatan lokal.
2. Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:
pendidikan agama;
pendidikan kewarganegaraan; dan
bahasa.
3. Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

16. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
MENGATUR TENTANG KURIKULUM DALAM UU NOMOR
20 TAHUN 2003
Pasal 38
Kerangka
dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan
menengah ditetapkan oleh Pemerintah.
Kurikulum
pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai
dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan
komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas
pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten/kota untuk
pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah.
Kurikulum
pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi
yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan
untuk setiap program studi.
Kerangka
dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi
dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan
mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program
studi.

17. KESIMPULAN
Sistem pendidikan nasional adalah suatu keseluruhan
yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan
pendidikan yang berkaitan untuk mengusahakan
tercapainya tujuan pendidikan nasional.
 Kurikulum adalah seperangkat rencana dan
pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran
serta cara yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk
mencapai tujuan tertentu.
 Peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang kurikulum dalam UU Nomor 20 tahun 2003
pada Bab X pasal 36, pasal 37 dan pasal 38.


18. TERIMA
Kasih