Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ketenagakerjaan dan Perburuhan

483 views

Published on

Education

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ketenagakerjaan dan Perburuhan

  1. 1. PERBURUHAN & TENAGA KERJA Present By : Muhamad Yogi Faculty of Teacher Training & Educational Sciences Islamic University of Nusantara
  2. 2. PERBURUHAN DAN TENAGA KERJA Tenaga Kerja : Setiap laki-laki atau perempuan yang sedang dalam atau akan melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Ketenagakerjaan : Segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja Pekerja : Tenaga kerja yang bekerja didalam hubungan kerja pada pengusaha dan mendapat upah Upah : Hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan/ jasa.
  3. 3. Hukum Ketenagakerjaan /Hukum Perburuhan Hukum yang mengatur tentang hubungan kerja dengan mana terdapat pekerjaan yang dilakukan oleh pihak buruh kepada pengusaha sebagai atsanya dengan menerima upah Pengusaha :  Orang Perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan suatu perusahaan milik sendiri Orang Perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalan perusahan buka miliknya Orang Perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di indonesia mewakili perusahaan yang berkedudukan diluar wilayah insonesia
  4. 4. Hubungan Kerja Hubungan Kerja Sektor Formal : Terjalin anatar pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang mengandung unsur kepercayaan, upah dan perintah Sektor Informal : Terjalin antara pekerja dan orang perorangan atau beberapa orang yang melakukan usaha bersama yang tidak berbadan hukum atas dasar saling percaya dengan sepakat menerima upah atau imbalan atau bagi hasil
  5. 5. Hubungan Indutrial Sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang meliputi pengusaha, pekerja dan Pemerintah Pokok- Pokok Hubungan Industrial  Kerjasama Produksi  Kerjasama Keuntungan  Kerjasama dalam Tanggung Jawab Sarana Pelaksanaan HI  Srikat Pekerja  Organisasi Pengusaha  Lembaga Kerjasama Bipartit  Lembaga Kerjasama Tripartit  Peraturan Perusahaan  Kesepakatan Kerja Bersama  Penyelesaian Perselisihan Industrial
  6. 6. PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN PEKERJA Ukuran Filosofis dari pengupahan bahwa setiap pekerja tanpa membedakan jenis kelamin berhak untuk memproleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Besarnya upah minimum harus layak dan tidak boleh dibawah besarnya upah minum yang telah ditetapkan oleh pemerintah perwilayah Beberapa Perlindungan Pekerja Dalam Bidang Pengupahan  Kebikjaksanaan upah minimum seperti diatas  Kebijaksanaan Upah Lembur  Upah tidak masuk kerja karena sakit  Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar pekerjaan  Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya
  7. 7. Fasilitas yang diberikan kepada Pekerja  Perumahan  Kendaraan  Bonus  THR  Cuti tahunan, hamil & lain  Pembentukan Kooperasi Karyawan  Pendidikan & Pelatihan Kerja  Jaminan Sosial tenaga kerja  dll
  8. 8. MOGOK KERJA Tindakan pekerja secara bersama-sama menghentikan atau memperlambat pekerjaan sebaga akibat gagalnya perundingan penyelesaian perselisihan industrial agar pengusaha memenuhi tuntutanya Mogok kerja adalah hak para pekerja dan hanya bisa dilakaukan diperusahaan yang bersangkutan yang harus diberitahukan secara tertulis kepada perusahaan atau intansi pemerintahan yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan Pemberitahuan tertulis tersebut dilakukan dalam waktu min 24 jam sebelum tindakan mogok dan harus ditandatangani oleh pengurus srikat pekerja dan wakil pekerja
  9. 9. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA  Pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha  Pemutusan hubungan kerja hanya dapat dilakukan oleh pengusaha setelah daya upaya untuk menghindarinya gagal Pemutusan hubungan kerja haruslah dimusyawarahkan dengan oleh pengusaha kepada srikat pekerja atau dengan pekerja yang bersangkutan apabila pekerja belum menjadi anggota srikat pekarja
  10. 10. PHK Dilarang Dalam Hal-hal 1. Pekerja berhalangan kerja karena sakit menurut keterangan dokter waktu tidak melampaui 12 bualan 2. Pekerja berhalangan menjalankan pekerjaanya karena memenuhi kewajiban terhadap negara 3. Pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya 4. Pekerja Menikah, hamil, melahirkan atau Gugur Kandungan 5. Pekerja memiliki pertalian darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja lainya didalam suatu perusahaan, kecuali hal tersebut sudah diatur dalam peraturan perusahaan dengan kesepakatan pekerja bersama 6. Pekerja Mendirikan, menjadi anggota dan atau menjadi pengurus srikat pekerja
  11. 11. Keselamatan dan Perlindungan Kerja 1. Dilarang mempekerjakan anak kecauali atas alasan tertentu terpaksa dilakukan 2. Bagi anak yang dipekerjakan karena alasan –alsan tertentu wajib diberikan perlidungan khusu 3. Dilarang mempekarjakan orang muda untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu atau pekerjaan dengan situasi tertentu 15-18 thn 4. Dilarang mempekerjakan orang perempuan untuk pekerjaan2 dengan situasi tertentu atau pada waktu tertentu seperti malam hari kecuali dengan ijin khusus 5. Pengusaha wajib mengikuti ketentuan tentang jam kerja dan lembur 6. Pekerja berhak mendapat waktu istirahat kerja. Cuti tahunan dan cuti hamil 7. Pekerja wanita tidak diwajibkan bekerja pada hari pertama dan kedua haid 8. Dilarang mempekerjakan orang padahari libur resmi, kecuali untuk pekerjaan2 teretentu yang memerlukan pekerjaab terus menerus
  12. 12. Perselisihan Perburuhan Biasanya mengenai : Pelaksanaan syarat2 kerja diperusahaan, Pelaksanaan norma kerja diperusahaan, Hubungan pengusha dengan pekerja, Kondisi kerja diperusahaan Jalur yang ditempuh : 1. Melakukan musyawarah untuk mufakat 2. Jika tidak tercapai musyawarah dapat menempuh jalur : 1. Pengadilan 2. Diluar Pengadilan Jalur Diluar Pegadilan : Abitrase, Mediasi, P4D atau P4P
  13. 13. Penyidikan, Pemidanaan dan Sanksi Penyidikan : Selain dilakukan oleh kepolisian juga dari PNS tertenti di lingkungan pemerintah yang menangani keternagakerjaan Pemidanaan : Dijatuhkan kepada pelanggaran2 kenetentuan tertentu yang besarnya hukumanya bergantung kepada jenis pelanggaran yang dilakukan Sanksi : Secara Perdata atau Administrasi Sanksi Administrasi : Tegura, Peringatan Tertulis, Denda, Pembatasan kegiatan usaha , Pembekuan kegiatan usaha, Pembatalan peretujuan, Pembatalan pendaftaran, Penghentian sementara sebagaian atau seluruh alat produksi,

×