SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
PERBARENGAN /PERBARENGAN /
CONCURSUSCONCURSUS
ARDI FERDIAN. SH.,MKnARDI FERDIAN. SH.,MKn
PERBARENGAN/CONCURSUSPERBARENGAN/CONCURSUS
 PERBARENGAN MERUPAKAN TERJEMAHAN DARIPERBARENGAN MERUPAKAN TERJEMAHAN DARI
SAMENLOOP ATAU CONCURSUS. ADA JUGA YANGSAMENLOOP ATAU CONCURSUS. ADA JUGA YANG
MENERJEMAHKANNYA DENGAN GABUNGANMENERJEMAHKANNYA DENGAN GABUNGAN
 PERBARENGAN DUA ATAU LEBIH TINDAK PIDANAPERBARENGAN DUA ATAU LEBIH TINDAK PIDANA
YANG DIPERTANGGUNGJAWABKAN KEPADA SATUYANG DIPERTANGGUNGJAWABKAN KEPADA SATU
ORANGORANG
 SEDANGKAN KEJADIANNYA SENDIRI DAPATSEDANGKAN KEJADIANNYA SENDIRI DAPAT
MERUPAKAN HANYA SATU TINDAKAN SAJA, DUAMERUPAKAN HANYA SATU TINDAKAN SAJA, DUA
ATAU LEBIH TINDAKAN ATAU BEBERAPA TINDAKANATAU LEBIH TINDAKAN ATAU BEBERAPA TINDAKAN
SECARA BERLANJUTSECARA BERLANJUT
 DISYARATKAN BEBERAPA TINDAK PIDANADISYARATKAN BEBERAPA TINDAK PIDANA
DILAKUKAN SEBELUM SALAH SATU DARI TINDAKANDILAKUKAN SEBELUM SALAH SATU DARI TINDAKAN
TERSEBUT DI AJUKAN KE PENGADILANTERSEBUT DI AJUKAN KE PENGADILAN
 BERKAITAN DENGAN PENERAPAN PIDANABERKAITAN DENGAN PENERAPAN PIDANA
STELSEL PENERAPAN PIDANASTELSEL PENERAPAN PIDANA
DALAM CONCURSUSDALAM CONCURSUS
1.1. STELSEL KUMULASI MURNI ATAU STELSELSTELSEL KUMULASI MURNI ATAU STELSEL
PENJUMLAHAN MURNIPENJUMLAHAN MURNI..
MENURUT STELSEL INI UNTUK SETIAP TINDAK PIDANA DIMENURUT STELSEL INI UNTUK SETIAP TINDAK PIDANA DI
ANCAMKAN/DIKENAKAN PIDANA MASING-MASING TANPAANCAMKAN/DIKENAKAN PIDANA MASING-MASING TANPA
PENGURANGAN. JADI, APABILA SESEORANG MELAKUKAN 3PENGURANGAN. JADI, APABILA SESEORANG MELAKUKAN 3
TINDAK PIDANA YANG MASING-MASING ANCAMAN PIDANANYATINDAK PIDANA YANG MASING-MASING ANCAMAN PIDANANYA
MAKSIMUM 5 BULAN, 4 BULAN, 3 BULAN MAKA JUMLAH (KUMULASI)MAKSIMUM 5 BULAN, 4 BULAN, 3 BULAN MAKA JUMLAH (KUMULASI)
MAKSIMUM ANCAMAN PIDANA ADALAH 12 BULANMAKSIMUM ANCAMAN PIDANA ADALAH 12 BULAN
2.2. STELSEL ABSOBRSI MURNI ATAU STELSELSTELSEL ABSOBRSI MURNI ATAU STELSEL
PENYERAPAN MURNI.PENYERAPAN MURNI.
MENURUT STELSEL INI, HANYA MAKSIMUM ANCAMAN PIDANAMENURUT STELSEL INI, HANYA MAKSIMUM ANCAMAN PIDANA
YANG TERBERAT YANG DIKENAKAN DENGAN PENGERTIAN BAHWAYANG TERBERAT YANG DIKENAKAN DENGAN PENGERTIAN BAHWA
MAKSIMUM PIDANA LAINNYA (SEJENIS ATAU TIDAK SEJENIS )MAKSIMUM PIDANA LAINNYA (SEJENIS ATAU TIDAK SEJENIS )
DISERAP OLEH YANG LEBIH TINGGI. PENGGUNAAN STELSEL INIDISERAP OLEH YANG LEBIH TINGGI. PENGGUNAAN STELSEL INI
SUKAR DIELAKKAN APABILA SALAH SATU TINDAK PIDANASUKAR DIELAKKAN APABILA SALAH SATU TINDAK PIDANA
DIANTARANYA DI ANCAM DENGAN PIDANA YANG TERTINGGI,DIANTARANYA DI ANCAM DENGAN PIDANA YANG TERTINGGI,
MISALNYA PIDANA MATI, PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP ATAUMISALNYA PIDANA MATI, PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP ATAU
3.3. STELSEL KUMULASI TERBATASSTELSEL KUMULASI TERBATAS
SETIAP TINDAK PIDANA DIKENAKAN MASING-MASING ANCAMANSETIAP TINDAK PIDANA DIKENAKAN MASING-MASING ANCAMAN
PIDANA YANG DITENTUKAN PIDANANYA, AKAN TETAPI DIBATASIPIDANA YANG DITENTUKAN PIDANANYA, AKAN TETAPI DIBATASI
DENGAN SUATU PENAMBAHAN YANG LAMANYA/JUMLAHNYADENGAN SUATU PENAMBAHAN YANG LAMANYA/JUMLAHNYA
DITENTUKAN BERBILANG PECAHAN DARI YANG TERTINGGI.DITENTUKAN BERBILANG PECAHAN DARI YANG TERTINGGI.
MISALNYA 2 TINDAK PIDANA YANG MASING-MASING DIANCAMMISALNYA 2 TINDAK PIDANA YANG MASING-MASING DIANCAM
DENGAN MAKSIMUM 4 DAN 6 TAHUN. APABILA DITENTUKANDENGAN MAKSIMUM 4 DAN 6 TAHUN. APABILA DITENTUKAN
MAKSIMUM PENAMBAHAN SEPERTIGA DARI YANG TERTINGGI,MAKSIMUM PENAMBAHAN SEPERTIGA DARI YANG TERTINGGI,
MAKA MAKSIMUM ANCAMAN PIDANA UNTUK KEDUA TINDAKANMAKA MAKSIMUM ANCAMAN PIDANA UNTUK KEDUA TINDAKAN
PIDANA TERSEBUT ADALAH TIDAK BOLEH LEBIH DARI 8 TAHUN (6PIDANA TERSEBUT ADALAH TIDAK BOLEH LEBIH DARI 8 TAHUN (6
TAHUN + SEPERTIGA DARI 6 TAHUN)TAHUN + SEPERTIGA DARI 6 TAHUN)
4.4. STELSEL ABSOBRSI DIPERTAJAM ATAU STELSELSTELSEL ABSOBRSI DIPERTAJAM ATAU STELSEL
PENYERAPAN DIPERTAJAM.PENYERAPAN DIPERTAJAM.
MENURUT STELSEL INI TINDAK PIDANA YANG LEBIH RINGANMENURUT STELSEL INI TINDAK PIDANA YANG LEBIH RINGAN
ANCAMAN PIDANANYA TIDAK DIPIDANA, AKAN TETAPI DIPANDANGANCAMAN PIDANANYA TIDAK DIPIDANA, AKAN TETAPI DIPANDANG
SEBAGAI KEADAAN YANG MEMBERATKAN BAGI TINDAK PIDANASEBAGAI KEADAAN YANG MEMBERATKAN BAGI TINDAK PIDANA
YANG LEBIH BERAT ANCAMAN PIDANANYA. PENENTUANYANG LEBIH BERAT ANCAMAN PIDANANYA. PENENTUAN
MAKSIMUM PIDANA MENURUT STELSEL INI HAMPIR SAMA DENGANMAKSIMUM PIDANA MENURUT STELSEL INI HAMPIR SAMA DENGAN
STELSEL KUMULASI TERBATAS YAITU PIDANA YANG DIANCAMKANSTELSEL KUMULASI TERBATAS YAITU PIDANA YANG DIANCAMKAN
TERBERAT DITAMBAH DENGAN SEPERTIGANYA.TERBERAT DITAMBAH DENGAN SEPERTIGANYA.
3 (TIGA) MACAM CONCURSUS3 (TIGA) MACAM CONCURSUS
1.1. PERBARENGAN PERATURAN / CONCURSUS IDEALISPERBARENGAN PERATURAN / CONCURSUS IDEALIS
/ EENDAADSCHE SAMENLOOP ;/ EENDAADSCHE SAMENLOOP ;
TERJADI APABILA SESEORANG MELAKUKAN SATUTERJADI APABILA SESEORANG MELAKUKAN SATU
PERBUATAN DAN TERNYATA SATU PERBUATAN TERSEBUTPERBUATAN DAN TERNYATA SATU PERBUATAN TERSEBUT
MELANGGAR BEBERAPA KETENTUAN HUKUM PIDANA. (PASALMELANGGAR BEBERAPA KETENTUAN HUKUM PIDANA. (PASAL
63 KUHP)63 KUHP)
 PASAL 63 (1) KUHP : DALAM KASUS INI DITERAPKAN STELSEL ABSORBSIPASAL 63 (1) KUHP : DALAM KASUS INI DITERAPKAN STELSEL ABSORBSI
(KETENTUAN PIDANA YANG PALING BESAR YANG DIJATUHKAN)(KETENTUAN PIDANA YANG PALING BESAR YANG DIJATUHKAN)
 PASAL 63 (2) KUHP : ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALISPASAL 63 (2) KUHP : ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS
PROF. MR. HAZEWINKEL-SURINGA MENJELASKAN ARTIPROF. MR. HAZEWINKEL-SURINGA MENJELASKAN ARTI
PERBUATAN YANG DIMUAT DALAM PASAL 63 KUHP SEBAGAIPERBUATAN YANG DIMUAT DALAM PASAL 63 KUHP SEBAGAI
BERIKUT :BERIKUT :
“PERBUATAN YANG DIMAKSUD ADALAH SUATU PERBUATAN“PERBUATAN YANG DIMAKSUD ADALAH SUATU PERBUATAN
YANG BERGUNA MENURUT HUKUM PIDANA, YANG KARENAYANG BERGUNA MENURUT HUKUM PIDANA, YANG KARENA
CARA MELAKUKAN, ATAU KARENA TEMPATNYA, ATAUCARA MELAKUKAN, ATAU KARENA TEMPATNYA, ATAU
KARENA ORANG YANG MELAKUKANNYA, ATAU KARENAKARENA ORANG YANG MELAKUKANNYA, ATAU KARENA
OBJEK YANG DITUJUNYA, JUGA MERUSAK KEPENTINGANOBJEK YANG DITUJUNYA, JUGA MERUSAK KEPENTINGAN
HUKUM, YANG TELAH DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANGHUKUM, YANG TELAH DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG
LAIN.”LAIN.”
HOGE RAAD MENYATAKAN PENDAPATNYA
MENGENAI CONCURSUS IDEALIS. YAKNI SATU
PERBUATAN MELANGGAR BEBERAPA NORMA
PIDANA, DALAM HAL YANG DEMIKIAN YANG
DITERAPKAN HANYA SATU NORMA PIDANA YAKNI
YANG ANCAMAN HUKUMANNYA TERBERAT. HAL
TERSEBUT DIMAKSUDKAN GUNA MEMENUHI RASA
KEADILAN.
CONTOH :CONTOH :
## ANDUK MENEMBAK BUDI DARI LUAR JENDELA, SELAINANDUK MENEMBAK BUDI DARI LUAR JENDELA, SELAIN
MENGAKIBATKAN MATINYA BUDI JUGAMENGAKIBATKAN MATINYA BUDI JUGA
MENGAKIBAKAN HANCURNYA KACA DI RUMAH BUDI.MENGAKIBAKAN HANCURNYA KACA DI RUMAH BUDI.
PERBUATAN ANDUK DAPAT DIKENAI PASAL 338 KUHPPERBUATAN ANDUK DAPAT DIKENAI PASAL 338 KUHP
(PEMBUNUHAN) DAN PASAL 406 KUHP (PERUSAKAN(PEMBUNUHAN) DAN PASAL 406 KUHP (PERUSAKAN
BARANG)BARANG)
2.2. PERBUATAN BERLANJUT ( VOORTGEZETTEPERBUATAN BERLANJUT ( VOORTGEZETTE
HANDELING )HANDELING )
TERJADI APABILA SESEORANG MELAKUKAN PERBUATANTERJADI APABILA SESEORANG MELAKUKAN PERBUATAN
YANG SAMA BEBERAPA KALI, DAN DIANTARA PERBUATAN-YANG SAMA BEBERAPA KALI, DAN DIANTARA PERBUATAN-
PERBUATAN ITU TERDAPAT HUBUNGAN YANG SEDEMIKIANPERBUATAN ITU TERDAPAT HUBUNGAN YANG SEDEMIKIAN
ERATNYA SEHINGGA RANGKAIAN PERBUATAN ITU HARUSERATNYA SEHINGGA RANGKAIAN PERBUATAN ITU HARUS
DIANGGAP SEBAGAI PERBUATAN LANJUTAN.DIANGGAP SEBAGAI PERBUATAN LANJUTAN.
DIATUR DI DALAM PASAL 64 KUHP.DIATUR DI DALAM PASAL 64 KUHP.
DALAM MVT, HUBUNGAN ITU HARUS MEMENUHI 3 ( TIGA )DALAM MVT, HUBUNGAN ITU HARUS MEMENUHI 3 ( TIGA )
SYARAT:SYARAT:
 BEBERAPA PERBUATAN YANG DILAKUKAN ITU HARUS TIMBUL DARI SUATUBEBERAPA PERBUATAN YANG DILAKUKAN ITU HARUS TIMBUL DARI SUATU
KEPUTUSAN KEHENDAK YANG TERLARANGKEPUTUSAN KEHENDAK YANG TERLARANG
 ANTARA PERBUATAN-PERBUATAN YANG DILAKUKAN ITU TIDAK BOLEHANTARA PERBUATAN-PERBUATAN YANG DILAKUKAN ITU TIDAK BOLEH
MELAMPAUI JANGKA WAKTU YANG TERLALU LAMAMELAMPAUI JANGKA WAKTU YANG TERLALU LAMA
 BEBERAPA PERBUATAN YANG DILAKUKAN ITU HARUS SEJENIS (KELOMPOKBEBERAPA PERBUATAN YANG DILAKUKAN ITU HARUS SEJENIS (KELOMPOK
TINDAK PIDANANYA SEJENIS)TINDAK PIDANANYA SEJENIS)
CONTOH : “A” MEMAMALSU MATA (244 KUHP) UANG,CONTOH : “A” MEMAMALSU MATA (244 KUHP) UANG,
KEMUDIAN MENGEDARKAN BAHKANKEMUDIAN MENGEDARKAN BAHKAN
MENGGUNAKAN (245 KUHP)MENGGUNAKAN (245 KUHP)
3.3. PERBARENGANPERBARENGAN
PERBUATAN/CONCURSUS REALIS /PERBUATAN/CONCURSUS REALIS /
MEERDAADSCHE SAMENLOOPMEERDAADSCHE SAMENLOOP
terjadi apabila seseorang sekaligusterjadi apabila seseorang sekaligus
merealisasikan beberapa perbuatan ataumerealisasikan beberapa perbuatan atau
apabila seseorang melakukan beberapaapabila seseorang melakukan beberapa
perbuatan, masing-masing perbuatan ituperbuatan, masing-masing perbuatan itu
berdiri sendiri-sendiri sebagai tindak pidana.berdiri sendiri-sendiri sebagai tindak pidana.
dengan catatandengan catatan : diantara perbuatan-: diantara perbuatan-
perbuatan yang dilakukan belum adaperbuatan yang dilakukan belum ada
putusan hakim atau vonis.putusan hakim atau vonis.
DIATUR DALAM PASAL 65 KUHP SAMPAIDIATUR DALAM PASAL 65 KUHP SAMPAI
DENGAN PASAL 71 KUHP.DENGAN PASAL 71 KUHP.
Mengenai perbarengan perbuatan/concursus realis
UU membedakan menjadi 4 (empat) macam yaitu:
1.Perbarengan perbuatan yang terdiri dari beberapa
kejahatan yang masing2 diancam dengan pidana
pokok yang sama jenisnya (psl 65 KUHP).
Penjatuhan Pidananya menggunakan sistem hisapan yang
diperberat, yaitu dijatuhi satu pidana saja (65 ayat 1) dan
maksimum pidana yang dijatuhkan itu ialah jumlah
maksimum pidana yang diancamkan tetapi tidak boleh lebih
dari maksimum pidana yang terberat + sepertiganya (65 ayat
2)
Ex: melakukan pencurian max 5 thn (psl 362), penipuan max
4 thn (psl 378), pembunuhan max 15 thn (psl 338). Maka
menurut pasal 65 KUHP brp ancaman pidananya???
bagaimana jika sistem hisapan yang diperberat contoh pelaku
melakukan 2 kali pencurian yang ancaman max 5 thn (psl 362),
2 kali penipuan yang ancaman max 4 thn (psl 378), 2 kali
pembunuhan yang ancaman max 15 thn (psl 338) ? ? ? ?
Lalu bagaimana jika ancaman maksimalnya hukuman mati/
penjara seumur hidup ? ? ? ?
Psl 67 KUHP - tidak bisa ditambah sepertiga, hanya bisa
ditambah dengan PENCABUTAN HAK TERTENTU,
PERAMPASAN BRG2 TERTENTU DAN PENGUMUMAN
PUTUSAN HAKIM
2.Perbarengan perbuatan yang terdiri dari
beberapa kejahatan yang diancam dengan
pidana pokok yang tidak sama jenisnya (psl
66)
Penjatuhan Pidananya dengan menggunakan sistem kumulasi
terbatas, artinya masing2 kejahatan diterapkan sendiri2 sesuai
dengan kejahatan yang dibuatnya, tetapi jumlahnya tidak boleh
lebih berat dari maksimum pidana yang terberat ditambah
sepertiga (66 ayat 1)
EX: seorang mencuri (ancaman pidana PENJARA max
5thn) dengan cara meyekap pemilik rumah di gudang,
karena kealpaan pemilik rumah mati kehabisan nafas
(kealpaan max pidana KURUNGAN max 1 tahun)
Bagaimana jika Pidana Penjara dengan Pidana
Denda ? ? ?
Maka Pidana Denda dihitung dari lamanya Kurungan
Pengganti Denda
Ex jika seorang didenda Rp.1000, berapa Kurungan Penganti
Dendanya???
Baca psl 30 ayat 4
Jadi 1000:7,50= 134 hari = 4 bulan 6 hari
Karena psl 30 ayat 3 max kurungan Pengganti Denda max 6
bulan, maka tidak boleh lebih dari itu.
Ex denda Rp.150.000= 20.000 hari= 666 bulan lebih, maka
hanya dikenakan max 6 bulan
3.Perbarengan Perbuatan yang terdiri dari kejahatan
dengan pelanggaran, penjatuhan pidananya
menggunakan sistem kumulasi murni (70 ayat 1)
Menurut sistem ini penjatuhan pidananya diterapkan sendiri2.
ex: terdakwa mengemudikan mobil tanpa SIM. Di tengah jalan
menabrak orang yang sedang berjalan kaki.
• DAKWAAN I : KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN
MATINYA ORANG LAIN (PSL 359 KUHP ),
• DAKWAAN II : MENGEMUDIKAN MOBIL TANPA SIM
(PELANGGARAN UU LALU LINTAS)
4. Perbarengan Perbuatan Pelanggaran Dengan
Pelanggaran, menggunakan sistem komulasi murni
ex: terdakwa naik motor tidak mempunyai SIM, tidak
membawa STNK dan menerobos lampu merah

More Related Content

What's hot

Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...
Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...
Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...Idik Saeful Bahri
 
Pengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPuspa Bunga
 
Sistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidanaSistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidanayudikrismen1
 
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANGTINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANGPaul SinlaEloE
 
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Idik Saeful Bahri
 
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidanaAlasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidanaSigit Riono
 
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPT
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPTMateri kuliah Hukum Acara Pidana PPT
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPTAndhika Pratama
 
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
 
Bab 9 percobaan pidana
Bab 9   percobaan pidanaBab 9   percobaan pidana
Bab 9 percobaan pidanaNuelimmanuel22
 
Pidana dan pemidanaan
Pidana dan pemidanaanPidana dan pemidanaan
Pidana dan pemidanaanSigit Riono
 
Hukum acara pidana
Hukum acara pidanaHukum acara pidana
Hukum acara pidanayudikrismen1
 
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAKSISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAKsayidmuhfaldy
 
Perbarengan ConcursusSamenloop.pptx
Perbarengan ConcursusSamenloop.pptxPerbarengan ConcursusSamenloop.pptx
Perbarengan ConcursusSamenloop.pptxSuijinheki
 

What's hot (20)

Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...
Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...
Hukum acara perdata - Definisi, fungsi, dan tujuan penyitaan, serta bentuk-be...
 
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARAHUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
 
Pengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power point
 
Sistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidanaSistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidana
 
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANGTINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
 
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
 
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidanaAlasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
 
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPT
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPTMateri kuliah Hukum Acara Pidana PPT
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPT
 
SANKSI dalam HAN
SANKSI dalam HANSANKSI dalam HAN
SANKSI dalam HAN
 
Hukum agraria
Hukum agraria   Hukum agraria
Hukum agraria
 
Bab 10 penyertaan
Bab 10   penyertaanBab 10   penyertaan
Bab 10 penyertaan
 
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
Bab 9 percobaan pidana
Bab 9   percobaan pidanaBab 9   percobaan pidana
Bab 9 percobaan pidana
 
Pidana dan pemidanaan
Pidana dan pemidanaanPidana dan pemidanaan
Pidana dan pemidanaan
 
Hukum acara pidana
Hukum acara pidanaHukum acara pidana
Hukum acara pidana
 
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAKSISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
 
Perbarengan ConcursusSamenloop.pptx
Perbarengan ConcursusSamenloop.pptxPerbarengan ConcursusSamenloop.pptx
Perbarengan ConcursusSamenloop.pptx
 
Hukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptxHukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptx
 

Viewers also liked

Stelsel pemidanaan
Stelsel pemidanaanStelsel pemidanaan
Stelsel pemidanaanSigit Riono
 
Asas hukum admnistrasi negara
Asas hukum admnistrasi negaraAsas hukum admnistrasi negara
Asas hukum admnistrasi negaraNuelimmanuel22
 
Pengenalan hukum administrasi negara
Pengenalan hukum administrasi negaraPengenalan hukum administrasi negara
Pengenalan hukum administrasi negaraIr. Zakaria, M.M
 
Asas hukum administrasi negara
Asas hukum administrasi negaraAsas hukum administrasi negara
Asas hukum administrasi negaraNuelimmanuel22
 
Peristilahan hukum adat
Peristilahan hukum adatPeristilahan hukum adat
Peristilahan hukum adatNuelimmanuel22
 

Viewers also liked (6)

Stelsel pemidanaan
Stelsel pemidanaanStelsel pemidanaan
Stelsel pemidanaan
 
Asas hukum admnistrasi negara
Asas hukum admnistrasi negaraAsas hukum admnistrasi negara
Asas hukum admnistrasi negara
 
Pengenalan hukum administrasi negara
Pengenalan hukum administrasi negaraPengenalan hukum administrasi negara
Pengenalan hukum administrasi negara
 
Asas hukum administrasi negara
Asas hukum administrasi negaraAsas hukum administrasi negara
Asas hukum administrasi negara
 
Peristilahan hukum adat
Peristilahan hukum adatPeristilahan hukum adat
Peristilahan hukum adat
 
Asas Asas Hukum Pidana
Asas Asas Hukum PidanaAsas Asas Hukum Pidana
Asas Asas Hukum Pidana
 

More from Nuelimmanuel22

Hukum administrasi negara 2
Hukum administrasi negara 2Hukum administrasi negara 2
Hukum administrasi negara 2Nuelimmanuel22
 
Ciri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adatCiri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adatNuelimmanuel22
 
Guna mempelajari hukum adat
Guna mempelajari hukum adatGuna mempelajari hukum adat
Guna mempelajari hukum adatNuelimmanuel22
 
Bab 2 asas dan teori hukum pidana
Bab 2   asas dan teori hukum pidanaBab 2   asas dan teori hukum pidana
Bab 2 asas dan teori hukum pidanaNuelimmanuel22
 
Bab 4 penafsiran dalam hukum pidana
Bab 4   penafsiran dalam hukum pidanaBab 4   penafsiran dalam hukum pidana
Bab 4 penafsiran dalam hukum pidanaNuelimmanuel22
 
Bab 5 teori causalitet
Bab 5   teori causalitetBab 5   teori causalitet
Bab 5 teori causalitetNuelimmanuel22
 
Bab 6 pertanggungjawaban pidana
Bab 6   pertanggungjawaban pidanaBab 6   pertanggungjawaban pidana
Bab 6 pertanggungjawaban pidanaNuelimmanuel22
 
Bab 8 teori pemidanaan
Bab 8   teori pemidanaanBab 8   teori pemidanaan
Bab 8 teori pemidanaanNuelimmanuel22
 
Bab 12 kambuhan ( recidive )
Bab 12   kambuhan ( recidive )Bab 12   kambuhan ( recidive )
Bab 12 kambuhan ( recidive )Nuelimmanuel22
 
Bab 13 alasan penghapusan pidana
Bab 13   alasan penghapusan pidanaBab 13   alasan penghapusan pidana
Bab 13 alasan penghapusan pidanaNuelimmanuel22
 
Bab 14 alasan penghapusan penuntutan
Bab 14   alasan penghapusan penuntutanBab 14   alasan penghapusan penuntutan
Bab 14 alasan penghapusan penuntutanNuelimmanuel22
 

More from Nuelimmanuel22 (20)

Hukum administrasi negara 2
Hukum administrasi negara 2Hukum administrasi negara 2
Hukum administrasi negara 2
 
Asas hukum adat
Asas hukum adatAsas hukum adat
Asas hukum adat
 
Ciri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adatCiri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adat
 
Guna mempelajari hukum adat
Guna mempelajari hukum adatGuna mempelajari hukum adat
Guna mempelajari hukum adat
 
Sistem hukum adat
Sistem hukum adatSistem hukum adat
Sistem hukum adat
 
Bab 1 pendahuluan
Bab 1   pendahuluanBab 1   pendahuluan
Bab 1 pendahuluan
 
Bab 2 asas dan teori hukum pidana
Bab 2   asas dan teori hukum pidanaBab 2   asas dan teori hukum pidana
Bab 2 asas dan teori hukum pidana
 
Bab 3 tindak pidana
Bab 3   tindak pidanaBab 3   tindak pidana
Bab 3 tindak pidana
 
Bab 4 penafsiran dalam hukum pidana
Bab 4   penafsiran dalam hukum pidanaBab 4   penafsiran dalam hukum pidana
Bab 4 penafsiran dalam hukum pidana
 
Bab 5 teori causalitet
Bab 5   teori causalitetBab 5   teori causalitet
Bab 5 teori causalitet
 
Bab 6 pertanggungjawaban pidana
Bab 6   pertanggungjawaban pidanaBab 6   pertanggungjawaban pidana
Bab 6 pertanggungjawaban pidana
 
Bab 7 jenis pidana
Bab 7   jenis pidanaBab 7   jenis pidana
Bab 7 jenis pidana
 
Bab 8 teori pemidanaan
Bab 8   teori pemidanaanBab 8   teori pemidanaan
Bab 8 teori pemidanaan
 
Bab 12 kambuhan ( recidive )
Bab 12   kambuhan ( recidive )Bab 12   kambuhan ( recidive )
Bab 12 kambuhan ( recidive )
 
Bab 13 alasan penghapusan pidana
Bab 13   alasan penghapusan pidanaBab 13   alasan penghapusan pidana
Bab 13 alasan penghapusan pidana
 
Bab 14 alasan penghapusan penuntutan
Bab 14   alasan penghapusan penuntutanBab 14   alasan penghapusan penuntutan
Bab 14 alasan penghapusan penuntutan
 
Burgerlijk stand top
Burgerlijk stand topBurgerlijk stand top
Burgerlijk stand top
 
Domisili top
Domisili topDomisili top
Domisili top
 
Kecakapan top
Kecakapan topKecakapan top
Kecakapan top
 
Subyek hukum top
Subyek hukum topSubyek hukum top
Subyek hukum top
 

Bab 11 perbarengan

  • 1. PERBARENGAN /PERBARENGAN / CONCURSUSCONCURSUS ARDI FERDIAN. SH.,MKnARDI FERDIAN. SH.,MKn
  • 2. PERBARENGAN/CONCURSUSPERBARENGAN/CONCURSUS  PERBARENGAN MERUPAKAN TERJEMAHAN DARIPERBARENGAN MERUPAKAN TERJEMAHAN DARI SAMENLOOP ATAU CONCURSUS. ADA JUGA YANGSAMENLOOP ATAU CONCURSUS. ADA JUGA YANG MENERJEMAHKANNYA DENGAN GABUNGANMENERJEMAHKANNYA DENGAN GABUNGAN  PERBARENGAN DUA ATAU LEBIH TINDAK PIDANAPERBARENGAN DUA ATAU LEBIH TINDAK PIDANA YANG DIPERTANGGUNGJAWABKAN KEPADA SATUYANG DIPERTANGGUNGJAWABKAN KEPADA SATU ORANGORANG  SEDANGKAN KEJADIANNYA SENDIRI DAPATSEDANGKAN KEJADIANNYA SENDIRI DAPAT MERUPAKAN HANYA SATU TINDAKAN SAJA, DUAMERUPAKAN HANYA SATU TINDAKAN SAJA, DUA ATAU LEBIH TINDAKAN ATAU BEBERAPA TINDAKANATAU LEBIH TINDAKAN ATAU BEBERAPA TINDAKAN SECARA BERLANJUTSECARA BERLANJUT  DISYARATKAN BEBERAPA TINDAK PIDANADISYARATKAN BEBERAPA TINDAK PIDANA DILAKUKAN SEBELUM SALAH SATU DARI TINDAKANDILAKUKAN SEBELUM SALAH SATU DARI TINDAKAN TERSEBUT DI AJUKAN KE PENGADILANTERSEBUT DI AJUKAN KE PENGADILAN  BERKAITAN DENGAN PENERAPAN PIDANABERKAITAN DENGAN PENERAPAN PIDANA
  • 3. STELSEL PENERAPAN PIDANASTELSEL PENERAPAN PIDANA DALAM CONCURSUSDALAM CONCURSUS 1.1. STELSEL KUMULASI MURNI ATAU STELSELSTELSEL KUMULASI MURNI ATAU STELSEL PENJUMLAHAN MURNIPENJUMLAHAN MURNI.. MENURUT STELSEL INI UNTUK SETIAP TINDAK PIDANA DIMENURUT STELSEL INI UNTUK SETIAP TINDAK PIDANA DI ANCAMKAN/DIKENAKAN PIDANA MASING-MASING TANPAANCAMKAN/DIKENAKAN PIDANA MASING-MASING TANPA PENGURANGAN. JADI, APABILA SESEORANG MELAKUKAN 3PENGURANGAN. JADI, APABILA SESEORANG MELAKUKAN 3 TINDAK PIDANA YANG MASING-MASING ANCAMAN PIDANANYATINDAK PIDANA YANG MASING-MASING ANCAMAN PIDANANYA MAKSIMUM 5 BULAN, 4 BULAN, 3 BULAN MAKA JUMLAH (KUMULASI)MAKSIMUM 5 BULAN, 4 BULAN, 3 BULAN MAKA JUMLAH (KUMULASI) MAKSIMUM ANCAMAN PIDANA ADALAH 12 BULANMAKSIMUM ANCAMAN PIDANA ADALAH 12 BULAN 2.2. STELSEL ABSOBRSI MURNI ATAU STELSELSTELSEL ABSOBRSI MURNI ATAU STELSEL PENYERAPAN MURNI.PENYERAPAN MURNI. MENURUT STELSEL INI, HANYA MAKSIMUM ANCAMAN PIDANAMENURUT STELSEL INI, HANYA MAKSIMUM ANCAMAN PIDANA YANG TERBERAT YANG DIKENAKAN DENGAN PENGERTIAN BAHWAYANG TERBERAT YANG DIKENAKAN DENGAN PENGERTIAN BAHWA MAKSIMUM PIDANA LAINNYA (SEJENIS ATAU TIDAK SEJENIS )MAKSIMUM PIDANA LAINNYA (SEJENIS ATAU TIDAK SEJENIS ) DISERAP OLEH YANG LEBIH TINGGI. PENGGUNAAN STELSEL INIDISERAP OLEH YANG LEBIH TINGGI. PENGGUNAAN STELSEL INI SUKAR DIELAKKAN APABILA SALAH SATU TINDAK PIDANASUKAR DIELAKKAN APABILA SALAH SATU TINDAK PIDANA DIANTARANYA DI ANCAM DENGAN PIDANA YANG TERTINGGI,DIANTARANYA DI ANCAM DENGAN PIDANA YANG TERTINGGI, MISALNYA PIDANA MATI, PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP ATAUMISALNYA PIDANA MATI, PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP ATAU
  • 4. 3.3. STELSEL KUMULASI TERBATASSTELSEL KUMULASI TERBATAS SETIAP TINDAK PIDANA DIKENAKAN MASING-MASING ANCAMANSETIAP TINDAK PIDANA DIKENAKAN MASING-MASING ANCAMAN PIDANA YANG DITENTUKAN PIDANANYA, AKAN TETAPI DIBATASIPIDANA YANG DITENTUKAN PIDANANYA, AKAN TETAPI DIBATASI DENGAN SUATU PENAMBAHAN YANG LAMANYA/JUMLAHNYADENGAN SUATU PENAMBAHAN YANG LAMANYA/JUMLAHNYA DITENTUKAN BERBILANG PECAHAN DARI YANG TERTINGGI.DITENTUKAN BERBILANG PECAHAN DARI YANG TERTINGGI. MISALNYA 2 TINDAK PIDANA YANG MASING-MASING DIANCAMMISALNYA 2 TINDAK PIDANA YANG MASING-MASING DIANCAM DENGAN MAKSIMUM 4 DAN 6 TAHUN. APABILA DITENTUKANDENGAN MAKSIMUM 4 DAN 6 TAHUN. APABILA DITENTUKAN MAKSIMUM PENAMBAHAN SEPERTIGA DARI YANG TERTINGGI,MAKSIMUM PENAMBAHAN SEPERTIGA DARI YANG TERTINGGI, MAKA MAKSIMUM ANCAMAN PIDANA UNTUK KEDUA TINDAKANMAKA MAKSIMUM ANCAMAN PIDANA UNTUK KEDUA TINDAKAN PIDANA TERSEBUT ADALAH TIDAK BOLEH LEBIH DARI 8 TAHUN (6PIDANA TERSEBUT ADALAH TIDAK BOLEH LEBIH DARI 8 TAHUN (6 TAHUN + SEPERTIGA DARI 6 TAHUN)TAHUN + SEPERTIGA DARI 6 TAHUN) 4.4. STELSEL ABSOBRSI DIPERTAJAM ATAU STELSELSTELSEL ABSOBRSI DIPERTAJAM ATAU STELSEL PENYERAPAN DIPERTAJAM.PENYERAPAN DIPERTAJAM. MENURUT STELSEL INI TINDAK PIDANA YANG LEBIH RINGANMENURUT STELSEL INI TINDAK PIDANA YANG LEBIH RINGAN ANCAMAN PIDANANYA TIDAK DIPIDANA, AKAN TETAPI DIPANDANGANCAMAN PIDANANYA TIDAK DIPIDANA, AKAN TETAPI DIPANDANG SEBAGAI KEADAAN YANG MEMBERATKAN BAGI TINDAK PIDANASEBAGAI KEADAAN YANG MEMBERATKAN BAGI TINDAK PIDANA YANG LEBIH BERAT ANCAMAN PIDANANYA. PENENTUANYANG LEBIH BERAT ANCAMAN PIDANANYA. PENENTUAN MAKSIMUM PIDANA MENURUT STELSEL INI HAMPIR SAMA DENGANMAKSIMUM PIDANA MENURUT STELSEL INI HAMPIR SAMA DENGAN STELSEL KUMULASI TERBATAS YAITU PIDANA YANG DIANCAMKANSTELSEL KUMULASI TERBATAS YAITU PIDANA YANG DIANCAMKAN TERBERAT DITAMBAH DENGAN SEPERTIGANYA.TERBERAT DITAMBAH DENGAN SEPERTIGANYA.
  • 5. 3 (TIGA) MACAM CONCURSUS3 (TIGA) MACAM CONCURSUS 1.1. PERBARENGAN PERATURAN / CONCURSUS IDEALISPERBARENGAN PERATURAN / CONCURSUS IDEALIS / EENDAADSCHE SAMENLOOP ;/ EENDAADSCHE SAMENLOOP ; TERJADI APABILA SESEORANG MELAKUKAN SATUTERJADI APABILA SESEORANG MELAKUKAN SATU PERBUATAN DAN TERNYATA SATU PERBUATAN TERSEBUTPERBUATAN DAN TERNYATA SATU PERBUATAN TERSEBUT MELANGGAR BEBERAPA KETENTUAN HUKUM PIDANA. (PASALMELANGGAR BEBERAPA KETENTUAN HUKUM PIDANA. (PASAL 63 KUHP)63 KUHP)  PASAL 63 (1) KUHP : DALAM KASUS INI DITERAPKAN STELSEL ABSORBSIPASAL 63 (1) KUHP : DALAM KASUS INI DITERAPKAN STELSEL ABSORBSI (KETENTUAN PIDANA YANG PALING BESAR YANG DIJATUHKAN)(KETENTUAN PIDANA YANG PALING BESAR YANG DIJATUHKAN)  PASAL 63 (2) KUHP : ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALISPASAL 63 (2) KUHP : ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS PROF. MR. HAZEWINKEL-SURINGA MENJELASKAN ARTIPROF. MR. HAZEWINKEL-SURINGA MENJELASKAN ARTI PERBUATAN YANG DIMUAT DALAM PASAL 63 KUHP SEBAGAIPERBUATAN YANG DIMUAT DALAM PASAL 63 KUHP SEBAGAI BERIKUT :BERIKUT : “PERBUATAN YANG DIMAKSUD ADALAH SUATU PERBUATAN“PERBUATAN YANG DIMAKSUD ADALAH SUATU PERBUATAN YANG BERGUNA MENURUT HUKUM PIDANA, YANG KARENAYANG BERGUNA MENURUT HUKUM PIDANA, YANG KARENA CARA MELAKUKAN, ATAU KARENA TEMPATNYA, ATAUCARA MELAKUKAN, ATAU KARENA TEMPATNYA, ATAU KARENA ORANG YANG MELAKUKANNYA, ATAU KARENAKARENA ORANG YANG MELAKUKANNYA, ATAU KARENA OBJEK YANG DITUJUNYA, JUGA MERUSAK KEPENTINGANOBJEK YANG DITUJUNYA, JUGA MERUSAK KEPENTINGAN HUKUM, YANG TELAH DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANGHUKUM, YANG TELAH DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG LAIN.”LAIN.”
  • 6. HOGE RAAD MENYATAKAN PENDAPATNYA MENGENAI CONCURSUS IDEALIS. YAKNI SATU PERBUATAN MELANGGAR BEBERAPA NORMA PIDANA, DALAM HAL YANG DEMIKIAN YANG DITERAPKAN HANYA SATU NORMA PIDANA YAKNI YANG ANCAMAN HUKUMANNYA TERBERAT. HAL TERSEBUT DIMAKSUDKAN GUNA MEMENUHI RASA KEADILAN. CONTOH :CONTOH : ## ANDUK MENEMBAK BUDI DARI LUAR JENDELA, SELAINANDUK MENEMBAK BUDI DARI LUAR JENDELA, SELAIN MENGAKIBATKAN MATINYA BUDI JUGAMENGAKIBATKAN MATINYA BUDI JUGA MENGAKIBAKAN HANCURNYA KACA DI RUMAH BUDI.MENGAKIBAKAN HANCURNYA KACA DI RUMAH BUDI. PERBUATAN ANDUK DAPAT DIKENAI PASAL 338 KUHPPERBUATAN ANDUK DAPAT DIKENAI PASAL 338 KUHP (PEMBUNUHAN) DAN PASAL 406 KUHP (PERUSAKAN(PEMBUNUHAN) DAN PASAL 406 KUHP (PERUSAKAN BARANG)BARANG)
  • 7. 2.2. PERBUATAN BERLANJUT ( VOORTGEZETTEPERBUATAN BERLANJUT ( VOORTGEZETTE HANDELING )HANDELING ) TERJADI APABILA SESEORANG MELAKUKAN PERBUATANTERJADI APABILA SESEORANG MELAKUKAN PERBUATAN YANG SAMA BEBERAPA KALI, DAN DIANTARA PERBUATAN-YANG SAMA BEBERAPA KALI, DAN DIANTARA PERBUATAN- PERBUATAN ITU TERDAPAT HUBUNGAN YANG SEDEMIKIANPERBUATAN ITU TERDAPAT HUBUNGAN YANG SEDEMIKIAN ERATNYA SEHINGGA RANGKAIAN PERBUATAN ITU HARUSERATNYA SEHINGGA RANGKAIAN PERBUATAN ITU HARUS DIANGGAP SEBAGAI PERBUATAN LANJUTAN.DIANGGAP SEBAGAI PERBUATAN LANJUTAN. DIATUR DI DALAM PASAL 64 KUHP.DIATUR DI DALAM PASAL 64 KUHP. DALAM MVT, HUBUNGAN ITU HARUS MEMENUHI 3 ( TIGA )DALAM MVT, HUBUNGAN ITU HARUS MEMENUHI 3 ( TIGA ) SYARAT:SYARAT:  BEBERAPA PERBUATAN YANG DILAKUKAN ITU HARUS TIMBUL DARI SUATUBEBERAPA PERBUATAN YANG DILAKUKAN ITU HARUS TIMBUL DARI SUATU KEPUTUSAN KEHENDAK YANG TERLARANGKEPUTUSAN KEHENDAK YANG TERLARANG  ANTARA PERBUATAN-PERBUATAN YANG DILAKUKAN ITU TIDAK BOLEHANTARA PERBUATAN-PERBUATAN YANG DILAKUKAN ITU TIDAK BOLEH MELAMPAUI JANGKA WAKTU YANG TERLALU LAMAMELAMPAUI JANGKA WAKTU YANG TERLALU LAMA  BEBERAPA PERBUATAN YANG DILAKUKAN ITU HARUS SEJENIS (KELOMPOKBEBERAPA PERBUATAN YANG DILAKUKAN ITU HARUS SEJENIS (KELOMPOK TINDAK PIDANANYA SEJENIS)TINDAK PIDANANYA SEJENIS) CONTOH : “A” MEMAMALSU MATA (244 KUHP) UANG,CONTOH : “A” MEMAMALSU MATA (244 KUHP) UANG, KEMUDIAN MENGEDARKAN BAHKANKEMUDIAN MENGEDARKAN BAHKAN MENGGUNAKAN (245 KUHP)MENGGUNAKAN (245 KUHP)
  • 8. 3.3. PERBARENGANPERBARENGAN PERBUATAN/CONCURSUS REALIS /PERBUATAN/CONCURSUS REALIS / MEERDAADSCHE SAMENLOOPMEERDAADSCHE SAMENLOOP terjadi apabila seseorang sekaligusterjadi apabila seseorang sekaligus merealisasikan beberapa perbuatan ataumerealisasikan beberapa perbuatan atau apabila seseorang melakukan beberapaapabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, masing-masing perbuatan ituperbuatan, masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri-sendiri sebagai tindak pidana.berdiri sendiri-sendiri sebagai tindak pidana. dengan catatandengan catatan : diantara perbuatan-: diantara perbuatan- perbuatan yang dilakukan belum adaperbuatan yang dilakukan belum ada putusan hakim atau vonis.putusan hakim atau vonis. DIATUR DALAM PASAL 65 KUHP SAMPAIDIATUR DALAM PASAL 65 KUHP SAMPAI DENGAN PASAL 71 KUHP.DENGAN PASAL 71 KUHP.
  • 9. Mengenai perbarengan perbuatan/concursus realis UU membedakan menjadi 4 (empat) macam yaitu: 1.Perbarengan perbuatan yang terdiri dari beberapa kejahatan yang masing2 diancam dengan pidana pokok yang sama jenisnya (psl 65 KUHP). Penjatuhan Pidananya menggunakan sistem hisapan yang diperberat, yaitu dijatuhi satu pidana saja (65 ayat 1) dan maksimum pidana yang dijatuhkan itu ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat + sepertiganya (65 ayat 2) Ex: melakukan pencurian max 5 thn (psl 362), penipuan max 4 thn (psl 378), pembunuhan max 15 thn (psl 338). Maka menurut pasal 65 KUHP brp ancaman pidananya???
  • 10. bagaimana jika sistem hisapan yang diperberat contoh pelaku melakukan 2 kali pencurian yang ancaman max 5 thn (psl 362), 2 kali penipuan yang ancaman max 4 thn (psl 378), 2 kali pembunuhan yang ancaman max 15 thn (psl 338) ? ? ? ? Lalu bagaimana jika ancaman maksimalnya hukuman mati/ penjara seumur hidup ? ? ? ? Psl 67 KUHP - tidak bisa ditambah sepertiga, hanya bisa ditambah dengan PENCABUTAN HAK TERTENTU, PERAMPASAN BRG2 TERTENTU DAN PENGUMUMAN PUTUSAN HAKIM
  • 11. 2.Perbarengan perbuatan yang terdiri dari beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sama jenisnya (psl 66) Penjatuhan Pidananya dengan menggunakan sistem kumulasi terbatas, artinya masing2 kejahatan diterapkan sendiri2 sesuai dengan kejahatan yang dibuatnya, tetapi jumlahnya tidak boleh lebih berat dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga (66 ayat 1) EX: seorang mencuri (ancaman pidana PENJARA max 5thn) dengan cara meyekap pemilik rumah di gudang, karena kealpaan pemilik rumah mati kehabisan nafas (kealpaan max pidana KURUNGAN max 1 tahun)
  • 12. Bagaimana jika Pidana Penjara dengan Pidana Denda ? ? ? Maka Pidana Denda dihitung dari lamanya Kurungan Pengganti Denda Ex jika seorang didenda Rp.1000, berapa Kurungan Penganti Dendanya??? Baca psl 30 ayat 4 Jadi 1000:7,50= 134 hari = 4 bulan 6 hari Karena psl 30 ayat 3 max kurungan Pengganti Denda max 6 bulan, maka tidak boleh lebih dari itu. Ex denda Rp.150.000= 20.000 hari= 666 bulan lebih, maka hanya dikenakan max 6 bulan
  • 13. 3.Perbarengan Perbuatan yang terdiri dari kejahatan dengan pelanggaran, penjatuhan pidananya menggunakan sistem kumulasi murni (70 ayat 1) Menurut sistem ini penjatuhan pidananya diterapkan sendiri2. ex: terdakwa mengemudikan mobil tanpa SIM. Di tengah jalan menabrak orang yang sedang berjalan kaki. • DAKWAAN I : KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN (PSL 359 KUHP ), • DAKWAAN II : MENGEMUDIKAN MOBIL TANPA SIM (PELANGGARAN UU LALU LINTAS) 4. Perbarengan Perbuatan Pelanggaran Dengan Pelanggaran, menggunakan sistem komulasi murni ex: terdakwa naik motor tidak mempunyai SIM, tidak membawa STNK dan menerobos lampu merah