SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Melawan Hukum
Dosen Pengampu : Jalaluddin, S.H,.M.H
Lusi Fitriani : 2105905040102
Rizka Apriliani : 2105905040089
Apa itu Melawan Hukum?
Melawan Hukum dimaknai bukan hanya sebagai suatu perbuatan bertentangan
dengan undang – undang, tetapi juga perbuatan yang tercela, karena bertentangan dengan
rasa keadilan, atau norma – norma kehidupa sosial dalam masyarakat.
Contoh : melawan hokum dapat ditemukan dalam tindak pidana korupsi dalam pasal 2
ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, yaitu : “ setiap oran secara melawan hokum
memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan
atau perekonomian negara dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara palin
singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun.
A. Pengertian Melawan Hukum
Kata “melawan hukum” terdapat pada rumusan beberapa delik dalam kitap Undang –
undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam sistem perundang - undangan hokum pidana yang
berlaku sekarang, ternyata sifat melawan hokum (dari satu tindakan ) tidak selalu
dicantumkan dalam suatu unsur delik. Kenyataannya dalam unsur tindak pidana, dimana
sebagian kecil unsur melawan hokum dicantumkan dan ada sebagian besar juga tidak.
Akibatnya timbul persoalan apakah sifat melawan hokum itu harus selalu diangap sebagai
salah satu unsur delik, walaupun tidak dirumuskan secara tegas, ataukah baru dipandang
sebagai salah satu unsur delik, jika dengan tegas dirumuskan dalam delik.
Ada seorang pakar yang bernama Simons ia berpendapat bahwa pengertian
dari bersifat melawan hokum adalah bertentangan dengan hokum pada umumnya.
Tetapi dalam hubungan bersifat melawan hokum sebagai salah satu unsur delik,
beliau mengatakan suapaya selalu berpegangan pada norma delik sebagaimana
dirumuskan dalam undang – undang hokum pidana.
Misalnya : Jika ada perelisihan ada tidaknya sifat melawan hukum dari suatu
tindakan, hakim tetaplah terkait pada rumusan undang – undang.
Artinya yang harus dibuktikan hanyalah dengan tegas dirumuskan dalam undang –
undang dalam rangka usaha pembuktian.
B. Sifat – Sifat Melawan Hukum
Sifat melawan hukum dalam hukum pidana itu dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :
a. Sifat Melawan Hukum Formil
Sifat melawan hukum formil mengandung arti semua bagian (unsur-unsur) dari rumusan delik
telah di penuhi. Diantara pengertian sesungguhnya dari melawan hukum, tidak hanya
didasarkan pada hukum positif tertulis, tetapi juga berdasar pada asas-asas umum hukum, pula
berakar pada norma-norma yang tidak tertulis.
b. Sifat Melawan Hukum Materil
Sifat melawan hukum materil terdapat dua pandangan yaitu:
1. Sifat melawan hukum materiil dilihat dari sudut perbuatannya.
2. Sifat melawan hukum materil dilihat dari sudut sumber hukumnya.
Dengan demikian, bahwa pandangan sifat melawan hukum formil mengatakan bahwa setiap
pelanggaran delik sudah dengan sendirinya terdapat sifat melawan hukum dari pelanggaran
tersebut.
SEKIAN TERIMA KASIH
ANY QUESTION

More Related Content

Similar to ppt melawan hukum.pptx

Penanganan Pertama Tindak Pidana Kehutanan
Penanganan Pertama Tindak Pidana KehutananPenanganan Pertama Tindak Pidana Kehutanan
Penanganan Pertama Tindak Pidana KehutananSudirman Sultan
 
Tindak-Pidana-Korupsi-iiiPertemuan-3.ppt
Tindak-Pidana-Korupsi-iiiPertemuan-3.pptTindak-Pidana-Korupsi-iiiPertemuan-3.ppt
Tindak-Pidana-Korupsi-iiiPertemuan-3.pptAZIS50
 
Tindak-Pidana-Korupsi-Pertemuan-3.ppt
Tindak-Pidana-Korupsi-Pertemuan-3.pptTindak-Pidana-Korupsi-Pertemuan-3.ppt
Tindak-Pidana-Korupsi-Pertemuan-3.pptssuser0a01f91
 
PPT JURNAL KORPORASI.pptx
PPT JURNAL KORPORASI.pptxPPT JURNAL KORPORASI.pptx
PPT JURNAL KORPORASI.pptxBemstihPertiba
 
467_Perumusan KetentuanPidana.pdf
467_Perumusan KetentuanPidana.pdf467_Perumusan KetentuanPidana.pdf
467_Perumusan KetentuanPidana.pdfOopickPick
 
467 perumusan ketentuan pidana
467 perumusan ketentuan pidana467 perumusan ketentuan pidana
467 perumusan ketentuan pidanaFrans Newtony
 
dasar hukum pidana bidang migas.pdf
dasar hukum pidana bidang migas.pdfdasar hukum pidana bidang migas.pdf
dasar hukum pidana bidang migas.pdfBUMIManilapai1
 
Hukum pidana khusus
Hukum pidana khususHukum pidana khusus
Hukum pidana khusussesukakita
 
Makalah pidana
Makalah pidanaMakalah pidana
Makalah pidanaangkat re
 
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAK...
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM  PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAK...KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM  PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAK...
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAK...moremoremorena
 
Ketika Hukum di negeriku dikali NOL
Ketika Hukum di negeriku dikali NOLKetika Hukum di negeriku dikali NOL
Ketika Hukum di negeriku dikali NOLatuulll
 
Ketika Hukum di Negeriku dikali NOL
Ketika Hukum di Negeriku dikali NOLKetika Hukum di Negeriku dikali NOL
Ketika Hukum di Negeriku dikali NOLatuulll
 
main hakim sendiri. tugas filsafat hukum
main hakim sendiri. tugas filsafat hukummain hakim sendiri. tugas filsafat hukum
main hakim sendiri. tugas filsafat hukumnidaulhasanah9
 
T 2 makalah pih
T 2 makalah pihT 2 makalah pih
T 2 makalah pihMelyMely12
 

Similar to ppt melawan hukum.pptx (20)

Penanganan Pertama Tindak Pidana Kehutanan
Penanganan Pertama Tindak Pidana KehutananPenanganan Pertama Tindak Pidana Kehutanan
Penanganan Pertama Tindak Pidana Kehutanan
 
SANKSI dalam HAN
SANKSI dalam HANSANKSI dalam HAN
SANKSI dalam HAN
 
Tindak-Pidana-Korupsi-iiiPertemuan-3.ppt
Tindak-Pidana-Korupsi-iiiPertemuan-3.pptTindak-Pidana-Korupsi-iiiPertemuan-3.ppt
Tindak-Pidana-Korupsi-iiiPertemuan-3.ppt
 
Tindak-Pidana-Korupsi-Pertemuan-3.ppt
Tindak-Pidana-Korupsi-Pertemuan-3.pptTindak-Pidana-Korupsi-Pertemuan-3.ppt
Tindak-Pidana-Korupsi-Pertemuan-3.ppt
 
PPT JURNAL KORPORASI.pptx
PPT JURNAL KORPORASI.pptxPPT JURNAL KORPORASI.pptx
PPT JURNAL KORPORASI.pptx
 
467_Perumusan KetentuanPidana.pdf
467_Perumusan KetentuanPidana.pdf467_Perumusan KetentuanPidana.pdf
467_Perumusan KetentuanPidana.pdf
 
Hukum 02
Hukum 02Hukum 02
Hukum 02
 
467 perumusan ketentuan pidana
467 perumusan ketentuan pidana467 perumusan ketentuan pidana
467 perumusan ketentuan pidana
 
Pidana peencurian
Pidana peencurianPidana peencurian
Pidana peencurian
 
dasar hukum pidana bidang migas.pdf
dasar hukum pidana bidang migas.pdfdasar hukum pidana bidang migas.pdf
dasar hukum pidana bidang migas.pdf
 
Hukum pidana khusus
Hukum pidana khususHukum pidana khusus
Hukum pidana khusus
 
Makalah pidana
Makalah pidanaMakalah pidana
Makalah pidana
 
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAK...
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM  PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAK...KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM  PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAK...
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAK...
 
Makalah pidana
Makalah pidanaMakalah pidana
Makalah pidana
 
Ketika Hukum di negeriku dikali NOL
Ketika Hukum di negeriku dikali NOLKetika Hukum di negeriku dikali NOL
Ketika Hukum di negeriku dikali NOL
 
Ketika Hukum di Negeriku dikali NOL
Ketika Hukum di Negeriku dikali NOLKetika Hukum di Negeriku dikali NOL
Ketika Hukum di Negeriku dikali NOL
 
Ilmu Perundang-undangan, UU Korupsi dan Perundang-undangan, Perumusan Pidana ...
Ilmu Perundang-undangan, UU Korupsi dan Perundang-undangan, Perumusan Pidana ...Ilmu Perundang-undangan, UU Korupsi dan Perundang-undangan, Perumusan Pidana ...
Ilmu Perundang-undangan, UU Korupsi dan Perundang-undangan, Perumusan Pidana ...
 
Rule of Law
Rule of LawRule of Law
Rule of Law
 
main hakim sendiri. tugas filsafat hukum
main hakim sendiri. tugas filsafat hukummain hakim sendiri. tugas filsafat hukum
main hakim sendiri. tugas filsafat hukum
 
T 2 makalah pih
T 2 makalah pihT 2 makalah pih
T 2 makalah pih
 

Recently uploaded

Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdfAgungIstri3
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxadesofyanelabqory
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 

Recently uploaded (12)

Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 

ppt melawan hukum.pptx

  • 1. Melawan Hukum Dosen Pengampu : Jalaluddin, S.H,.M.H Lusi Fitriani : 2105905040102 Rizka Apriliani : 2105905040089
  • 2. Apa itu Melawan Hukum? Melawan Hukum dimaknai bukan hanya sebagai suatu perbuatan bertentangan dengan undang – undang, tetapi juga perbuatan yang tercela, karena bertentangan dengan rasa keadilan, atau norma – norma kehidupa sosial dalam masyarakat. Contoh : melawan hokum dapat ditemukan dalam tindak pidana korupsi dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, yaitu : “ setiap oran secara melawan hokum memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara palin singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun.
  • 3. A. Pengertian Melawan Hukum Kata “melawan hukum” terdapat pada rumusan beberapa delik dalam kitap Undang – undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam sistem perundang - undangan hokum pidana yang berlaku sekarang, ternyata sifat melawan hokum (dari satu tindakan ) tidak selalu dicantumkan dalam suatu unsur delik. Kenyataannya dalam unsur tindak pidana, dimana sebagian kecil unsur melawan hokum dicantumkan dan ada sebagian besar juga tidak. Akibatnya timbul persoalan apakah sifat melawan hokum itu harus selalu diangap sebagai salah satu unsur delik, walaupun tidak dirumuskan secara tegas, ataukah baru dipandang sebagai salah satu unsur delik, jika dengan tegas dirumuskan dalam delik.
  • 4. Ada seorang pakar yang bernama Simons ia berpendapat bahwa pengertian dari bersifat melawan hokum adalah bertentangan dengan hokum pada umumnya. Tetapi dalam hubungan bersifat melawan hokum sebagai salah satu unsur delik, beliau mengatakan suapaya selalu berpegangan pada norma delik sebagaimana dirumuskan dalam undang – undang hokum pidana. Misalnya : Jika ada perelisihan ada tidaknya sifat melawan hukum dari suatu tindakan, hakim tetaplah terkait pada rumusan undang – undang. Artinya yang harus dibuktikan hanyalah dengan tegas dirumuskan dalam undang – undang dalam rangka usaha pembuktian.
  • 5. B. Sifat – Sifat Melawan Hukum Sifat melawan hukum dalam hukum pidana itu dapat dibagi menjadi dua macam yaitu : a. Sifat Melawan Hukum Formil Sifat melawan hukum formil mengandung arti semua bagian (unsur-unsur) dari rumusan delik telah di penuhi. Diantara pengertian sesungguhnya dari melawan hukum, tidak hanya didasarkan pada hukum positif tertulis, tetapi juga berdasar pada asas-asas umum hukum, pula berakar pada norma-norma yang tidak tertulis. b. Sifat Melawan Hukum Materil Sifat melawan hukum materil terdapat dua pandangan yaitu: 1. Sifat melawan hukum materiil dilihat dari sudut perbuatannya. 2. Sifat melawan hukum materil dilihat dari sudut sumber hukumnya. Dengan demikian, bahwa pandangan sifat melawan hukum formil mengatakan bahwa setiap pelanggaran delik sudah dengan sendirinya terdapat sifat melawan hukum dari pelanggaran tersebut.