SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
Pengertian Delik
Delik adalah suatu perbuatan atau
tindakan yang terlarang dan diancam
dengan hukuman atau pidana oleh
Undang-undang.
Penggolongan Delik Dalam KUHP
Perbuatan / tindak pidana yang diatur dalam KUHP buku-II KUHP
terdiri dari
 BAB I
 KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA
 BAB II
 KEJAHATAN-KEJAHATAN TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN
 BAB III
 KEJAHATAN-KEJAHATAN TERHADAP NEGARA SAHABAT DAN
TERHADAP KEPALA NEGARA SAHABAT SERTA WAKILNYA
 Bab IV
 KEJAHATAN TERHADAP MELAKUKAN KEWAJIBAN DAN HAK
KENEGARAAN
 BAB V
 KEJAHATAN TERHADAP KETERTIBAN UMUM
 BAB VI
 PERKELAHIAN TANDING
 BAB VII
KEJAHATAN YANG MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM
BAGI ORANG ATAU BARANG
 BAB VIII
KEJAHATAN TERHADAP PENGUASA UMUM
 BAB IX
SUMPAH PALSU DAN KETERANGAN PALSU
 BAB X
PEMALSUAN MATA UANG DAN UANG KERTAS
 BAB XI
PEMALSUAN MATERAI DAN MEREK
 BAB XII
PEMALSUAN SURAT
 Bab XIII
KEJAHATAN TERHADAP ASAL-USUL DAN PERKAWINAN
 BAB XIV
 KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAAN
 BAB XV
 MENINGGALKAN ORANG YANG PERLU DITOLONG
 BAB XVI
 PENGHINAAN
 Bab XVII
 MEMBUKA RAHASIA
 Bab XVIII
 KEJAHATAN TERHADAP KEMERDEKAAN ORANG
 Bab XIX
 KEJAHATAN TERHADAP NYAWA
 Bab XX
 PENGANIAYAAN
 Bab XXI
 MENYEBABKAN MATI ATAU LUKA-LUKA KARENA KEALPAAN
 Bab XXII
 PENCURIAN
 BAB XXIII
 PEMERASAN DAN PENGANCAMAN
 BAB XXIV
 PENGGELAPAN
 BAB XXV
 PENIPUAN
 BAB XXVI
 PERBUATAN MERUGIKAN PEMIUTANG ATAU ORANG
YANG MEMPUNYAI HAK
 BAB XXVII
 MENGHANCURKAN ATAU MERUSAKKAN BARANG
 BAB XXVIII
 KEJAHATAN JABATAN
 BAB XXIX
 KEJAHATAN PELAYARAN
 BAB XXIX
 KEJAHATAN PENERBANGAN
 BAB XXX
 PENADAHAN PENERBITAN DAN PERCETAKAN
PELANGGARAN
Diatur dalam Buku III terdiri dari:
 BAB I
TENTANG PELANGGARAN KEAMANAN UMUM BAGI ORANG ATAU
BARANG DAN KESEHATAN
 BAB II
PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM
 BAB IV
PELANGGARAN MENGENAI ASAL-USUL DAN PERKAWINAN
 BAB V
PELANGGARAN TERHADAP ORANG YANG MEMERLUKAN
PERTOLONGAN
 BAB VI
PELANGGARAN KESUSILAAN
BAB VII
PELANGGARAN MENGENAI TANAH, TANAMAN DAN PEKARANGAN
BAB VIII
PELANGGARAN JABATAN
 BAB IX
PELANGGARAN PELAYARAN
Kejahatan
 Secara doktrin Kejahatan (Rechtdelicht), merupakan
suatu perbuatan yang bertentangan dengan
keadilan, terlepas apakah perbuatan tersebut
diancam pidana dalam suatu undang-undang atau
tidak.
 Mala per Se
Ex: Pembunuhan, pencurian dll
Pelanggaran
 Merupakan perbuatan-perbuatan yang oleh
masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak
pidana, karena undang-undang merumuskannya
sebagai delik.
 Mala Qui Prohibita
Tindak Pidana
 Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana
Formil dan tindak pidana Materiil
 Tindak Pidana Formil
Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik
beratkan pada Perbuatan yang dilarang
Contoh: Pencurian, penghasutan (362 dan 160 KUHP)
 Tindak Pidana Materiil
Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik
beratkan pada Akibat yang dilarang
Contoh: Pembunuhan, Penggelapan (338 dan 378
KUHP)
Macam-macam Delik
 Delik Commisionis
Adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap
larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang
misalnya melakukan pencurian, penipuan,
pembunuhan dan sebagainya.
 Delik Ommisionis
Adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap
pemerintah, yaitu berbuat sesuatu yang diperintah
misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka
persidangan Pengadilan sebagaimana ditentukan
dalam pasal 522 KUHP.
 Delik Commisionis Per Ommisionis Comisa
Adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap
larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak
berbuat.
Contoh : Seorang ibu yang membunuh anaknya
dengan cara tidak memberi air susu ( pelanggaran
terhadap larangan untuk membunuh sebagaimana
diatur dalam pasal 338 atau 340 KUHP ).
TINDAK PIDANA TTG. KEKAYAAN
ORANG (VERMOGENSDELICTEN)
 Titel XXII PENCURIAN (362 - 367 KUHP)
 TITEL XXIII PEMERASAN & PENGANCAMAN
(368 – 371 KUHP)
 TITEL XXIV PENGGELAPAN BARANG (372-377)
 TITEL XXV PENIPUAN (378 – 395 KUHP)
 TITEL XXVI MERUGIKAN ORANG BERPIUTANG
(396-405 KUHP)
 TITEL XXVII PENGHANCURAN DAN
PENGRUSAKAN (406-412 KUHP)
 TITEL XXX PEMUDAHAN (408-485 KUHP)
 TITEL VII (III) PELANGARAN TENTANG TANAH-
TANAH TANAMAN 548-551 KUHP)
BENTUK BENTUK PENCURIAN
 PENCURIAN BIASA : Pasal 362 KUHP
 PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN: Pasal 363
KUHP
 PENCURIAN RINGAN: Pasal 364 KUHP
 PENCURIAN DENGAN KEKERASAN: Pasal 365
KUHP
 PENCURIAN DALAM KELUARGA: Pasal 367
KUHP

More Related Content

Similar to Delik-Delik KUHP by Adani Wahyuni Siregar

HUKUM ACARA PIDANA KEL. 2 universitas bung karno
HUKUM ACARA PIDANA KEL. 2 universitas bung karnoHUKUM ACARA PIDANA KEL. 2 universitas bung karno
HUKUM ACARA PIDANA KEL. 2 universitas bung karnossuserfa9ff91
 
Percepatan anti korupsi
Percepatan anti korupsiPercepatan anti korupsi
Percepatan anti korupsihadiarnowo
 
PPT_Anti_Korupsi.PPTX
PPT_Anti_Korupsi.PPTXPPT_Anti_Korupsi.PPTX
PPT_Anti_Korupsi.PPTXceronronaldo1
 
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidanaPertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidanayudikrismen1
 
Bab II Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab II Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaBab II Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab II Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaAndy Susanto
 
Negara hukum dan pemberantasan korupsi
Negara hukum dan pemberantasan korupsiNegara hukum dan pemberantasan korupsi
Negara hukum dan pemberantasan korupsiFirda Purbandari
 
PPT Cybercrime - Revisi.pptx
PPT Cybercrime - Revisi.pptxPPT Cybercrime - Revisi.pptx
PPT Cybercrime - Revisi.pptxreyhan369101
 
Delik-delik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.ppt
Delik-delik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.pptDelik-delik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.ppt
Delik-delik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.pptFajarSaputra20091254
 
6, hbl, angela regife laksmy situmorang, prof. dr. hapzi ali, cma, tindak pid...
6, hbl, angela regife laksmy situmorang, prof. dr. hapzi ali, cma, tindak pid...6, hbl, angela regife laksmy situmorang, prof. dr. hapzi ali, cma, tindak pid...
6, hbl, angela regife laksmy situmorang, prof. dr. hapzi ali, cma, tindak pid...angelaregife
 
Penanganan Pertama Tindak Pidana Kehutanan
Penanganan Pertama Tindak Pidana KehutananPenanganan Pertama Tindak Pidana Kehutanan
Penanganan Pertama Tindak Pidana KehutananSudirman Sultan
 
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAK...
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM  PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAK...KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM  PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAK...
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAK...moremoremorena
 
Materi ANTIKORUPSI Pelatihan Dasar CPNS.pptx
Materi ANTIKORUPSI Pelatihan Dasar CPNS.pptxMateri ANTIKORUPSI Pelatihan Dasar CPNS.pptx
Materi ANTIKORUPSI Pelatihan Dasar CPNS.pptxnoviantiatman1
 
PENGANTAR ILMU HUKUM FAKULTAS ILMU HUKUM
PENGANTAR ILMU HUKUM FAKULTAS ILMU HUKUMPENGANTAR ILMU HUKUM FAKULTAS ILMU HUKUM
PENGANTAR ILMU HUKUM FAKULTAS ILMU HUKUMNurhikmaNurdin
 
Hukum Pidana (Pengantar)
Hukum Pidana (Pengantar)Hukum Pidana (Pengantar)
Hukum Pidana (Pengantar)Andrie Irawan
 

Similar to Delik-Delik KUHP by Adani Wahyuni Siregar (20)

HUKUM ACARA PIDANA KEL. 2 universitas bung karno
HUKUM ACARA PIDANA KEL. 2 universitas bung karnoHUKUM ACARA PIDANA KEL. 2 universitas bung karno
HUKUM ACARA PIDANA KEL. 2 universitas bung karno
 
Percepatan anti korupsi
Percepatan anti korupsiPercepatan anti korupsi
Percepatan anti korupsi
 
Uu 26 2000 Pjls
Uu 26 2000 PjlsUu 26 2000 Pjls
Uu 26 2000 Pjls
 
PPT_Anti_Korupsi.PPTX
PPT_Anti_Korupsi.PPTXPPT_Anti_Korupsi.PPTX
PPT_Anti_Korupsi.PPTX
 
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidanaPertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
 
Korupsi
KorupsiKorupsi
Korupsi
 
Bab II Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab II Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidanaBab II Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
Bab II Pengembalian Kerugian Keuangan Negara TP Korupsi tdk hapuskan pidana
 
Iin nalasari
Iin nalasariIin nalasari
Iin nalasari
 
Negara hukum dan pemberantasan korupsi
Negara hukum dan pemberantasan korupsiNegara hukum dan pemberantasan korupsi
Negara hukum dan pemberantasan korupsi
 
PPT Cybercrime - Revisi.pptx
PPT Cybercrime - Revisi.pptxPPT Cybercrime - Revisi.pptx
PPT Cybercrime - Revisi.pptx
 
Korupsi
KorupsiKorupsi
Korupsi
 
Delik-delik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.ppt
Delik-delik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.pptDelik-delik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.ppt
Delik-delik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.ppt
 
Kapita selekta
Kapita selektaKapita selekta
Kapita selekta
 
6, hbl, angela regife laksmy situmorang, prof. dr. hapzi ali, cma, tindak pid...
6, hbl, angela regife laksmy situmorang, prof. dr. hapzi ali, cma, tindak pid...6, hbl, angela regife laksmy situmorang, prof. dr. hapzi ali, cma, tindak pid...
6, hbl, angela regife laksmy situmorang, prof. dr. hapzi ali, cma, tindak pid...
 
Penanganan Pertama Tindak Pidana Kehutanan
Penanganan Pertama Tindak Pidana KehutananPenanganan Pertama Tindak Pidana Kehutanan
Penanganan Pertama Tindak Pidana Kehutanan
 
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAK...
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM  PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAK...KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM  PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAK...
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAK...
 
Agenda2_AntiKorupsi.pptx
Agenda2_AntiKorupsi.pptxAgenda2_AntiKorupsi.pptx
Agenda2_AntiKorupsi.pptx
 
Materi ANTIKORUPSI Pelatihan Dasar CPNS.pptx
Materi ANTIKORUPSI Pelatihan Dasar CPNS.pptxMateri ANTIKORUPSI Pelatihan Dasar CPNS.pptx
Materi ANTIKORUPSI Pelatihan Dasar CPNS.pptx
 
PENGANTAR ILMU HUKUM FAKULTAS ILMU HUKUM
PENGANTAR ILMU HUKUM FAKULTAS ILMU HUKUMPENGANTAR ILMU HUKUM FAKULTAS ILMU HUKUM
PENGANTAR ILMU HUKUM FAKULTAS ILMU HUKUM
 
Hukum Pidana (Pengantar)
Hukum Pidana (Pengantar)Hukum Pidana (Pengantar)
Hukum Pidana (Pengantar)
 

Recently uploaded

pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdfAgungIstri3
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxadesofyanelabqory
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 

Recently uploaded (12)

pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 

Delik-Delik KUHP by Adani Wahyuni Siregar

  • 1.
  • 2. Pengertian Delik Delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman atau pidana oleh Undang-undang.
  • 3. Penggolongan Delik Dalam KUHP Perbuatan / tindak pidana yang diatur dalam KUHP buku-II KUHP terdiri dari  BAB I  KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA  BAB II  KEJAHATAN-KEJAHATAN TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  BAB III  KEJAHATAN-KEJAHATAN TERHADAP NEGARA SAHABAT DAN TERHADAP KEPALA NEGARA SAHABAT SERTA WAKILNYA  Bab IV  KEJAHATAN TERHADAP MELAKUKAN KEWAJIBAN DAN HAK KENEGARAAN  BAB V  KEJAHATAN TERHADAP KETERTIBAN UMUM  BAB VI  PERKELAHIAN TANDING
  • 4.  BAB VII KEJAHATAN YANG MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM BAGI ORANG ATAU BARANG  BAB VIII KEJAHATAN TERHADAP PENGUASA UMUM  BAB IX SUMPAH PALSU DAN KETERANGAN PALSU  BAB X PEMALSUAN MATA UANG DAN UANG KERTAS  BAB XI PEMALSUAN MATERAI DAN MEREK  BAB XII PEMALSUAN SURAT  Bab XIII KEJAHATAN TERHADAP ASAL-USUL DAN PERKAWINAN
  • 5.  BAB XIV  KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAAN  BAB XV  MENINGGALKAN ORANG YANG PERLU DITOLONG  BAB XVI  PENGHINAAN  Bab XVII  MEMBUKA RAHASIA  Bab XVIII  KEJAHATAN TERHADAP KEMERDEKAAN ORANG  Bab XIX  KEJAHATAN TERHADAP NYAWA  Bab XX  PENGANIAYAAN  Bab XXI  MENYEBABKAN MATI ATAU LUKA-LUKA KARENA KEALPAAN
  • 6.  Bab XXII  PENCURIAN  BAB XXIII  PEMERASAN DAN PENGANCAMAN  BAB XXIV  PENGGELAPAN  BAB XXV  PENIPUAN  BAB XXVI  PERBUATAN MERUGIKAN PEMIUTANG ATAU ORANG YANG MEMPUNYAI HAK  BAB XXVII  MENGHANCURKAN ATAU MERUSAKKAN BARANG
  • 7.  BAB XXVIII  KEJAHATAN JABATAN  BAB XXIX  KEJAHATAN PELAYARAN  BAB XXIX  KEJAHATAN PENERBANGAN  BAB XXX  PENADAHAN PENERBITAN DAN PERCETAKAN
  • 8. PELANGGARAN Diatur dalam Buku III terdiri dari:  BAB I TENTANG PELANGGARAN KEAMANAN UMUM BAGI ORANG ATAU BARANG DAN KESEHATAN  BAB II PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM  BAB IV PELANGGARAN MENGENAI ASAL-USUL DAN PERKAWINAN  BAB V PELANGGARAN TERHADAP ORANG YANG MEMERLUKAN PERTOLONGAN  BAB VI PELANGGARAN KESUSILAAN BAB VII PELANGGARAN MENGENAI TANAH, TANAMAN DAN PEKARANGAN BAB VIII PELANGGARAN JABATAN  BAB IX PELANGGARAN PELAYARAN
  • 9. Kejahatan  Secara doktrin Kejahatan (Rechtdelicht), merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan tersebut diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak.  Mala per Se Ex: Pembunuhan, pencurian dll
  • 10. Pelanggaran  Merupakan perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik.  Mala Qui Prohibita
  • 11. Tindak Pidana  Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana Formil dan tindak pidana Materiil  Tindak Pidana Formil Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada Perbuatan yang dilarang Contoh: Pencurian, penghasutan (362 dan 160 KUHP)  Tindak Pidana Materiil Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada Akibat yang dilarang Contoh: Pembunuhan, Penggelapan (338 dan 378 KUHP)
  • 12. Macam-macam Delik  Delik Commisionis Adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.  Delik Ommisionis Adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap pemerintah, yaitu berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka persidangan Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam pasal 522 KUHP.
  • 13.  Delik Commisionis Per Ommisionis Comisa Adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat. Contoh : Seorang ibu yang membunuh anaknya dengan cara tidak memberi air susu ( pelanggaran terhadap larangan untuk membunuh sebagaimana diatur dalam pasal 338 atau 340 KUHP ).
  • 14. TINDAK PIDANA TTG. KEKAYAAN ORANG (VERMOGENSDELICTEN)  Titel XXII PENCURIAN (362 - 367 KUHP)  TITEL XXIII PEMERASAN & PENGANCAMAN (368 – 371 KUHP)  TITEL XXIV PENGGELAPAN BARANG (372-377)  TITEL XXV PENIPUAN (378 – 395 KUHP)  TITEL XXVI MERUGIKAN ORANG BERPIUTANG (396-405 KUHP)  TITEL XXVII PENGHANCURAN DAN PENGRUSAKAN (406-412 KUHP)  TITEL XXX PEMUDAHAN (408-485 KUHP)  TITEL VII (III) PELANGARAN TENTANG TANAH- TANAH TANAMAN 548-551 KUHP)
  • 15. BENTUK BENTUK PENCURIAN  PENCURIAN BIASA : Pasal 362 KUHP  PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN: Pasal 363 KUHP  PENCURIAN RINGAN: Pasal 364 KUHP  PENCURIAN DENGAN KEKERASAN: Pasal 365 KUHP  PENCURIAN DALAM KELUARGA: Pasal 367 KUHP