Membangun budaya anti fraud (in house training)

Comunicación y Gerencia
Segala bentuk tindakan, perbuatan, kebijakan yang menyimpang
atau pembiaran yang dengan sengaja secara sadar dilakukan untuk
mengelabuhi, menipu, atau memanipulasi BPR, nasabah, atau pihak
lain, yang terjadi di lingkungan BPR dan/atau menggunakan sarana BPR
sehingga mengakibatkan BPR, nasabah atau pihak lain menderita
kerugian dan/atau pelaku Fraud atau pihak-pihak lain yang
berkaitan dengan pelaku tersebut memperoleh keuntungan baik
secara langsung maupun tidak langsung.

1.Korupsi,
dikategorikan dalam 5 (lima) besaran aktifitas, namun tidak
terbatas pada :
yaitu perilaku Pemilik, Pengurus maupun Karyawan BPR,
baik yang memegang jabatan maupun tidak, yang secara tidak wajar dan
tidak legal memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan
menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang yang dipercayakan, sehingga
menimbulkan kerugian bagi BPR
2. Penggelapan aset, yaitu tindakan penipuan atau
penggelapan yang dilakukan oleh Pemilik, Pengurus maupun karyawan
BPR yang digunakan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain
yang mengakibatkan kerugian bagi BPR

3. Pemalsuan dan rekayasa Laporan Keuangan,
terbatas pada :
4. Pelanggaran,
yaitu tindakan penipuan terhadap pencatatan Laporan Keuangan Bank
yang dilakukan oleh Manajemen maupun oleh karyawan Bank untuk
tujuan kepentingan diri sendiri maupun orang lain dan/atau
memberikan laporan palsu/tidak benar/manipulatif atas pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang mengakibatkan kerugian bagi
Bank maupun Pemegang Saham.
yang berupa pengabaian terhadap pelaksanaan
sisdur, peraturan, dan ketentuan yang berlaku serta terhadap standar
etika bankir dan prinsip kehatihatian yang dapat merugikan secara
finansial maupun kepada reputasi BPR

5. Tindak Pidana Bank dan Pencucian Uang
(money laundry),
terbatas pada :
yaitu suatu perbuatan yang dikategorikan
sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Perbankan No. 7 tahun 1992 sebagimana diubah dengan Undang-
Undang No. 10 tahun 1998, dan tindakan pencucian Uang sebagaimana
diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010, yang dilakukan oleh pihak internal
Bank.

 Memberi informasi tentang bahaya Fraud bagi
diri sendiri maupun bagi perusahaan
 Mencegah terjadinya Fraud
 Memerangi Fraud secara dini

1. Tak Terduga (Surprise)
2. Tipu Daya (Trickery)
3. Licik (Cunning)
4. Curang (Unfair)
5. Ada yang dirugikan (Cheated)

• Adanya Dorongan/Tekanan
(Pressure)
• Adanya Kesempatan
(Opportunity)
• Adanya Sikap Pembenaran
(Rationalization)

PENYEBAB UMUM FRAUD
PRESSURES/TEKANAN/
MOTIVATION
JUSTIFICATION/RATIO
NALIZATION/PEMBEN
ARAN
OPPORTUNITIES
OELUANG/KESEMPAT
AN
F
PINJAM SEBENTAR,NANTI
DIKEMBALIKAN
TIDAK ADA YANG
DIRUGIKAN
BANK TIDAK
ADIL,BERUTANG
PADA SAYA
UNTUK TUJUAN
YANG BAIK
KESULITAN KEUANGAN
(HUTANG KEBUTUHAN)
KEBIASAAN INDIVIDU
(JUDI,MABUK,NARKOBA)
KETIDAKPUASAN KERJA
(LEMBUR,GAJI,PENILAIAN
KINERJA,PROMOSI)
INTERNAL CONTROL LEMAH
KEPEDULIAN ANTI FRAUD RENDAH
KEBIJAKAN TIDAK KONSISTEN
MUTASI / ROTASI
CUTI TIDAK WAJIB

Pondasi dalam menjalankan standard bisnis yang
baik dan sehat, serta perilaku seluruh karyawan
adalah Kejujuran dan Integritas.
Oleh karena itu pemberantasan Fraud
merupakan kebutuhan bagi seluruh karyawan.
Bentuk sikap dan perbuatan karyawan terhadap
Fraud dapat dikelompokan ke dalam 3 kriteria,
yaitu :

Anda berani menindak seseorang yang
melakukan Fraud, sekecil apapun
perbuatan Fraud tersebut.
PEDULI
• Anda memiliki kewenangan => bertindak aktif
menggunakan kewenangan anda, misalkan menurunkan
posisi atau memberhentikan dari jabatan (bilamana anda
memiliki kewenangan untuk melakukan hal tersebut).
• Anda tidak mempunyai kewenangan => melakukan tindakan
aktif untuk menghentikan fraud, misalkan dengan anda
melaporkannya kepada pimpinan dan/atau pihak yang
berwenang.

Anda berani menegur dan/atau
menasehati orang yang melakukan
fraud. Namun karena keterbatasan
wewenang yang melekat pada anda,
anda tidak mau menindak orang yang
melakukan fraud tersebut.
BIASA
TIDAK PEDULIAnda mengetahui suatu perbuatan fraud dan anda
tidak melakukannya. Namun anda tidak berani
menegur dan/atau menasehati apalagi menindak
orang yang melakukan fraud tersebut.
Dimanakah tingkatan sikap anda ???

• Pemilik/Pemegang Saham
• Pengurus BPR
• Pegawai BPR
• Pegawai BPR bekerja sama dengan pihak luar

1. Percaya diri bahwa dapat meloloskan diri dari
sanksi/hukum.
2. Sedang membutuhkan atau menginginkan uang atau
data-data yang dia curi.
3. Frustasi atau tidak puas tentang beberapa aspek
pekerjaan.
4. Frustasi karena aspek kehidupan pribadi yang tidak
berkaitan dengan pekerjaan.
5. Merasa disalahgunakan oleh pemilik perusahaan dan
ingin membalas dendam.

6. Gagal mempertimbangkan konsekuensi bila tertangkap.
7. Berpikir :“orang lain mencuri, kenapa saya tidak?“.
8. Berpikir : “perusahaan ini begitu besar, mencuri
sedikit saja tidak akan membuatnya bangkrut“.
9. Tidak tahu bagaimana mengatur keuangannya sehingga
dia bangkrut atau mengalami kesulitan keuangan dan
mencari jalan pintas untuk mencuri.
10. Merasa bahwa memikul organisasi itu adalah suatu
tantangan dan bukan suatu hal yang menyangkut
pendapatan ekonomi saja.

11. Kehilangan kenikmatan ekonomi, sosial dan/atau
budaya selama masa kecilnya.
12. Mencari kompensasi untuk suatu perasaan yang dalam
kehidupannya dan kebutuhan akan cinta, kasih sayang
dan persahabatan.
13. Tidak mempunyai kontrol diri dan mencuri bukan
karena keterpaksaan.
14. Percaya seorang teman di tempat kerja telah
mendapat penghinaan atau penganiayaan atau telah
diperlakukan secara tidak adil.
15. Hanya malas dan tidak mau bekerja keras untuk
mendapat uang sebanyak yang dia butuhkan atau dia
inginkan.

16. Pengendalian intern organisasi itu sangat lemah
sehingga setiap orang tergoda untuk mencuri.
17. Tidak ada orang yang pernah dituntut karena mencuri
dari organisasi itu.
18. Kebanyakan pelaku ditangkap tidak sengaja, bukan
karena audit atau rancangan. Maka rasa takut
tertangkap bukan suatu pencegahan pencurian.
19. Para karyawan tidak didorong untuk mendiskusikan
masalah-masalah pribadi atau masalah keuangannya.
20. Pencurian oleh karyawan adalah suatu fenomena.
Setiap pencurian mempunyai kondisi yang mendahului,
dan tiap pencuri mempunyai kondisi yang mendahului,
dan tiap pencuri mempunyai motifnya sendiri

21. Selalu ada alasan yang dapat disulap/diciptakan dalam
pikiran dan imajinasi manusia.
22. Para karyawan tidak pernah dipenjara atau mendapat
perlakuan seperti di penjara saat diinterograsi
tentang pencurian, perbuatan curang, atau
penggelapan dari perusahaan mereka.
23. Manusia itu lemah dan cenderung berbuat dosa.
24. Para karyawan saat ini secara moral, etika dan
spiritual bangkrut.
25. Para karyawan cenderung meniru atasan-atasan
mereka. Jika atasan mencuri atau menipu, sangat
mungkin mereka akan melakuan hal yang sama.

 Perjudian 21%
 Lifestyle / Gaya Hidup 18%
 Tekanan Ekonomi 3%
 Drugs / Obat Obatan 0,6%
 Lain Lain 19,4%
 Greed / Serakah 38%

PELAKU :
1. Pemilik/Pemegang Saham
2. Pengurus Bank
3. Pegawai Bank
4. Kerjasama dengan pihak luar
CARA :
1. Terbuka
2. Tertutup

FRAUD cara Terbuka
1. Pelaku tidak mempunyai kewenangan,
2. Kemampuan untuk menyembunyikan penyimpangan,
3. Lemahnya sistem administrasi dan operasional
sehingga terbuka peluang,
4. Lemahnya sistem pengawasan dengan harapan tidak
akan/ tidak mudah diketahui,
5. Jumlah dana yang dimanipulasi/digelapkan relatif kecil
tidak menyebabkan bank mengalami kesulitan.

FRAUD cara Terbuka
Misalkan :
1. Memalsukan tandatangan,
2. Memalsukan bukti-bukti transaksi,
3. memalsukan penutupan rekening tabungan
(surat kuasa palsu).

FRAUD cara Tertutup
Tindakan tampaknya tidak menyimpang atau seolah olah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak tercatat,
tidak tampak dalam pembukuan bank
1. Pelaku mempunyai kewenangan, kekuasaan untuk
memerintah pegawai untuk menyembunyikan
2. Pelaku mempunyai keahlian agar sistem pengawasan tidak
berfungsi dengan baik,
3. Adanya keinginan agar pelaku dinilai baik dari kalangan
bank sendiri maupun pihak luar, dilihat tetap bersih dan
baik,
4. Adanya keinginan dari pelaku agar banknya tetap dinilai
baik dan sehat.
karena :

FRAUD oleh Pemilik
1. Bersifat tidak langsung
2. Termasuk penyimpangan
yang disembunyikan
3. Penyimpangan dilakukan
dengan memberikan
instruksi atau desakan
kepada pengurus atau
pegawai bank.

FRAUD oleh Pengurus
1. Dilakukan dengan cara tidak
langsung dan tersembunyi,
2. Pada umumnya aspek
perkreditan dan pendapatan
bank,
3. Dilakukan dengan cara lebih
hati-hati karena masih
adanya pengawasan dari
pihak pemilik.

FRAUD oleh Pegawai
1. Dilakukan langsung dan kurang
tersembunyi,
2. Pada umumnya dana nasabah
atau biaya bank, dengan cara
memanfaatkan peluang karena
adanya kelemahan dalam
sistem administrasi dan
operasional, atau pemalsuan
dokumen dan tandatangan
pejabat bank.

FRAUD bekerja sama dengan Pihak Lain
1. Penggunaan atau pengambilan
dana milik nasabah tertentu,
2. Kolusi dalam bidang kredit
dengan komisi-komisi
tertentu (10%, 15% dan lain
sebagainya).
3. Pencairan kredit fiktif,
penggunaan dana kredit
bersama, dan sebagainya.

(namun tidak terbatas pada hal-
hal tersebut)

FRAUD PERKREDITAN
1. Kredit fiktif
2. Pemberian kredit kepada debitur, namun dana fasilitas
kredit digunakan bersama oleh debitur dan petugas BPR
3. Pemberian kredit kepada debitur, namun dana tersebut
digunakan oleh pihak lain bukan debitur dan petugas BPR
mengetahui hal tersebut.
4. Pemberian kredit kepada debitur yang sudah bermasalah
seakan-akan terjadi realisasi kredit baru dan ada pelunasan
kredit lama.
5. Melakukan pemberian kredit bekerja sama dengan agen.

FRAUD PERKREDITAN
6. Penggunaan data palsu dari debitur.
7. Mark up data calon debitur sehingga seakan-akan layak untuk
mendapat fasilitas kredit untuk jumlah kredit tertentu.
8. Tidak menyampaikan dan/atau menyembunyikan informasi
negatif tentang debitur
9. Informasi usaha tidak akurat
10. Penambahan plafon kredit pada saat penyelamatan tanpa
diketahui oleh debitur
11. Tidak melakukan survey, dan/atau melakukan survey tetapi
dengan tidak benar

FRAUD PERKREDITAN
12. Menerima imbalan atas cairnya kredit dalam bentuk apapun
13. Pemberian kredit kepada Pemilik, Pengurus, dan/atau
perusahaan terkait atau keluarga tanpa jaminan, melanggar
BMPK, tidak pernah dibayar melainkan pembayaran dilakukan
oleh BPR.
14. Pemberian kredit program kepada pihak terkait yang
sebenarnya sesuai ketentuan tidak berhak mendapatkan
fasilitas kredit tersebut.
15. Pemberian kredit kepada Pengurus BPR dan keluarganya
dengan suku bunga kredit yang sangat rendah (lebih kecil
dari cost of fund) atau tanpa dikenakan bunga.

FRAUD PENAGIHAN
1. Mengambil uang pembayaran kredit (angsuran, pelunasan,
bunga atau denda) dari debitur oleh Pemilik, Pengurus
dan/atau Karyawan BPR untuk kepentingan sendiri dan tidak
disetorkan kepada BPR.
2. Meminta debitur untuk melakukan pembayaran kepada
rekening pribadi Pemilik, Pengurus atau Karyawan BPR tanpa
didukung oleh SPK dan bukti-bukti yang memadai.
3. Memindahkan angsuran debitur kepada debitur lain (laping).
4. Menunda pembayaran angsuran kredit debitur atau
menyetorkannya tidak pada hari yang sama tanpa melaporkan
kepada atasan langsung dan Direksi.

FRAUD PENAGIHAN
5. Melakukan penalangan atas pembayaran angsuran kredit
debitur.
6. Pencairan agunan kredit yang diserahkan oleh debitur
sebagai penyelesaian kredit, namun dana hasil pencairan
agunan sebagian atau seluruhnya diambil oleh Pemilik,
Pengurus atau Karyawan BPR.
7. Melakukan penghapusbukuan kredit tidak sesuai dengan
kriteria kredit yang dapat dihapusbukukan sesuai ketentuan,
dengan maksud dana hasil penagihan kemudian tidak
dimasukkan kedalam pembukuan BPR atau hanya dimasukkan
sebagian.

FRAUD PENAGIHAN
8. Penjualan agunan untuk pelunasan kredit tetapi dibeli oleh
Pengurus atau Karyawan BPR dengan harga yang tidak wajar.
FRAUD DANA BANK & SIMPANAN
1. Penarikan dana tabungan milik nasabah oleh Pengurus atau
Karyawan BPR tanpa sepengetahuan pemilik rekening secara
tunai ataupun dipindahbukukan ke rekening pribadi atau
rekening penampungan.
2. Pencairan deposito milik nasabah oleh Pengurus atau
Karyawan BPR tanpa sepengetahuan pemilik rekening secara
tunai ataupun dipindahbukukan ke rekening pribadi atau
rekening penampungan.

3. Melakukan penarikan atau pencairan simpanan nasabah
dengan membuat slip penarikan atau pencairan seolah-olah
instruksi dari nasabah antara lain dengan memalsukan tanda
tangan nasabah.
4. Menerima setoran tabungan nsbah & tidak menyetorkannya
ke BPR atau hanya menyetorkan sebagian dengan :
- Tidak memberikan slip bukti setoran kpd nasabah atau
- Memberikan slip setoran palsu atau bukan slip setoran
yang diterbitkan BPR atau
- Memberikan slip setoran asli dengan membuat perubahan
pada slip setoran atau
- Memberikan slip setoran asli kepada nasabah dan
membuat slip setoran yang berbeda ke BPR.

5. Tdk menyetorkan setoran nasabah atau menunda pencatatan
setoran nasabah karena dana tersebut masih dibutuhkan/
digunakan oleh Pemilik, Pengurus atau Karyawan BPR
6. Menerima penempatan deposito dari nasabah dengan
memberikan bukti penempatan yang tidak diterbitkan BPR
atau menggunakan bilyet BPR namun tidak di-register dan
dana deposito tidak disetorkan ke BPR.
7. Tidak memperhitungkan dan membayar bunga simpanan
nasabah atau diperhitungkan dan dibayarkan hanya sebagian
saja.

8. Pemberian bunga atas simpanan Tabungan dan/atau Deposito
yang jauh lebih tinggi kepada Rekening Tabungan dan/atau
Deposito kepunyaan Pemilik, Pengurus atau Karyawan BPR
dan/atau keluarganya, yang berakibat kepada beban bunga
yang tinggi bagi BPR dan menurunkan daya saing BPR.
9. Pemberian kredit kepada Pemilik, Pengurus atau Karyawan
BPR dan/atau keluarganya, yang mana dana kredit
didepositokan kembali ke BPR dengan suku bunga yang lebih
tinggi dari counter rate dan/atau lebih tinggi dari suku
bunga kredit.
10. Pembayaran kredit, bunga kredit dan/atau denda kredit
oleh debitur yang dibukukan pada rekening tabungan dan
dana tersebut diambil oleh Pemilik, Pengurus atau Karyawan
BPR.

FRAUD HARTA BPR
1. Mengambil/menggunakan dana BPR secara tidak sah oleh
Pemilik, Pengurus atau Karyawan BPR untuk kepentingan
pribadi.
2. Menjual harta/aset BPR diluar kewenangannya untuk
kepentingan tertentu.
3. Menjual harta/aset BPR dibawah harga yang layak untuk
kepentingan pribadi atau pihak tertentu.
4. Menjual harta/aset BPR dimana sebagian atau seluruh hasil
penjualan tidak diserahkan kepada BPR dan digunakan secara
pribadi atau pihak lain.
5. Membeli harta/aset untuk BPR dengan harga tertentu
sementara nilai buku/nilai ekonomis dari aset tersebut telah
tidak memadai/tidak layak lagi karena penyusutan.

FRAUD HARTA BPR
6. Membeli harta/aset/inventaris BPR tidak sesuai dengan
spesifikasi barang pada saat pengajuan.
7. Membawa dan/atau memindahkan inventaris BPR kepada
pihak lain atau pribadi untuk sementara atau seterusnya
bukan untuk kepentingan BPR.
8. Penerimaan pinjaman dari bank lain (dana antar bank) dan
dibukukan ke rekening pribadi Pemilik, Pengurus, atau
Karyawan BPR sementara kewajiban membayar kembali dan
bunganya dibebankan kepada BPR.

FRAUD BIAYA DAN PENDAPATAN
1. Pengeluaran biaya fiktif dan uangnya diambil oleh Pemilik,
Pengurus dan/atau pegawai BPR.
2. Pengeluaran biaya yang lebih tinggi (mark up biaya) oleh
Pemilik, Pengurus, dan/atau pegawai BPR.
3. Pengeluaran biaya yang tidak semestinya untuk kepentingan
pihak lain dan dibukukan di BPR.
4. Pengeluaran biaya untuk kepentingan Pemilik, Pengurus
dan/atau pegawai BPR yang tidak ada hubungannya dengan
operasional BPR atau kepentingan BPR.

FRAUD BIAYA DAN PENDAPATAN
5. Menerima pembayaran bunga kredit dan/atau denda dari
debitur namun tidak dibukukan dalam pembukuan BPR, atau
ditampung di rekening tabungan dan diambil oleh Pengurus
dan/atau pegawai BPR.
6. Menerima fee kerjasama dengan pihak ketiga namun tidak
dibukukan dalam pembukuan BPR atau dibukukan hanya
sebagian.

FRAUD OPERASIONAL
1. Praktek bank dalam bank, yaitu Pemilik, Pengurus, dan/atau
pegawai BPR melakukan kegiatan pinjam meminjam dana
untuk kepentingan sendiri/pribadi dengan menggunakan
fasilitas BPR.
2. Praktek window dressing atau rekayasa laporan yang tidak
sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, untuk menutupi
kelemahan dan pelanggaran yang ada.
3. Penggunaan kuitansi, slip dan/atau dokumen-dokumen BPR
lainnya untuk melakukan tindakan-tindakan guna kepentingan
pribadi.
4. Praktek penghindaran pembayaran pajak (tax avoidance).

FRAUD OPERASIONAL
5. Melakukan tindakan/perbuatan yang tidak sesuai dengan
tugas, tanggung jawab dan wewenangnya dan tidak sesuai
dengan sisdur/ketentuan yang berlaku serta asas
kepercayaan dan prinsip kehatihatian bank.
6. Menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan diri sendiri
dan/atau pihak lain.
7. Membantu pihak eksternal untuk mendapatkan/menggunakan
fasilitas/jasa bank dengan imbalan keuntungan pribadi.
8. Melakukan pemerasan kepada internal BPR ataupun pihak
eksternal BPR.

FRAUD OPERASIONAL
9. Melakukan penutupan sistem pencatatan (NBP Sys) akhir
bulan melewati pukul 24.00 wib hari kerja terakhir di bulan
yang bersangkutan untuk memperbaiki data laporan seperti
laba, pembentukan penyisihan, pencadangan, kualitas kredit
dan lainnya.
10. Melakukan perubahan set up data dalam aplikasi NBP Sys
tidak sesuai dengan ketentuan untuk memperbaiki laporan
keuangan.
11. Melakukan perubahan-perubahan data dalam sistem NBP Sys
sehingga data yang dihasilkan tidak sesuai dengan keadaan
yang sebenarnya, atau untuk kepentingan pribadi atau pihak
tertentu.

1. Seorang karyawan tampak bertingkah laku tidak
sesuai dengan pendapatannya.
2. Peningkatan kredit bermasalah.
3. Pembukuan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
4. Konflik kepentingan.
5. Seorang karyawan melampaui wewenang dan
tanggung jawab nya.

1. Citra BPR dan industri bank rusak,
2. Pemilik => DOT => pidana,
3. Pengurus BPR => DOT => pidana,
4. Pegawai akan berhenti => pidana,
5. Pemerintah => perekonomian terganggu,
6. Masyarakat => dana tidak kembali.

1. Lemahnya sistem informasi dan akuntansi,
2. Lemahnya sistem pengendalian internal,
3. Tingginya pergantian karyawan,
4. Tidak adanya standar jelas bagi produk dan
program pemberian kredit,
5. Petugas kredit menangani uang kas,
6. Mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi

F = N + K
F = Fraud, N = Niat, K = Kesempatan
Fraud Harus dapat dikurangi dan Rumusnya menjadi :
F = N + K – K1
K 1 = Kontrol
dengan adanya KONTROL, maka Fraud
Hanya sebatas Niat dan tidak ada kesempatan……..!!!

Budaya Anti Fraud adalah
Budaya Anti Penipuan
yaitu cara hidup, pandangan, perilaku dan keyakinan untuk
bertindak secara benar, jujur dan memegang teguh integritas
serta menolak segala bentuk ketidakjujuran dan manipulasi
dalam setiap aspek kegiatan dan operasional BPR

Kebijakan BPR dalam mengendalikan tindak Fraud dengan :
- Menciptakan kebiasaan akan kepatuhan terhadap segala ketentuan
yang berlaku
- Kesediaan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab pekerjaan
dengan baik dan benar
- Ketakutan akan pengenaan sanksi yang tegas atas tindak
pelanggaran.
Tindak pengendalian dimaksud juga meliputi kegiatan pengawasan,
penyelidikan dan penanganan terhadap Fraud yang terjadi

Untuk meminimalkan dan mencegah terjadinya tindak Fraud melalui :
1. Pelaksanaan kegiatan anti Fraud yang ketat dan berkesinambungan ;
2. Meningkatkan budaya kejujuran dan etika kerja yang baik dan
benar ;
3. Mendeteksi terhadap kemungkinan terjadinya tindak Fraud ;
4. Penyelidikan yang menyeluruh terhadap terjadinya tindak Fraud ;
5. Penerapan sanksi yang sesuai ;
6. Meningkatkan kesadaran kepada pihak eksternal BPR seperti
nasabah, supplier dan mitra BPR untuk melaksanakan kerjasama
perbankan secara sehat dan benar ;
7. Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan SDM dan
pelaksanaan kerja sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang
berlaku

1. Sosialisasi Budaya Anti Fraud
2. Identifikasi Kerawanan
3. Pelaksanaan Know Your Employee
menumbuhkan budaya anti Fraud, baik kepada pihak internal maupun
pihak eksternal BPR
Pejabat Anti Fraud bertanggung jawab atas proses identifikasi
kerawanan terhadap potensi terjadinya Fraud di unit kerja atau
karyawan yang menjadi tanggung jawabnya
• Penyempurnaan kebijakan SDM yang telah ada
• Pemantauan terhadap kewajaran kebiasaan, gaya hidup dan
kondisi SDM
4. Penerapan Kode Etik Perusahaan
5. Peningkatan Efektifitas Supervisi

Unit Kerja
Kepala Bagian
Staf/Karyawan
Direksi
Anti Fraud
Management
SPI/IC
Whistle BlowerUnit Kerja
Kepala Bagian
Staf/Karyawan
Unit Kerja
Kepala Bagian
Staf/Karyawan
Dewan Komisaris

PI
Val.
IA
Manajemen menetapkan nilai-nilai Perusahaan
seperti standar etika, budaya kerja, nilai-nilai
yang dianut pada segenap karyawan
Lapisan 1 :
VALUE
Lapisan 2 :
PENGENDALIAN
INTERNAL
Manajemen menetapkan peraturan kerja
seperti Struktur Organisasi, uraian tugas dan
tanggung jawab, KPI, SOP dan peraturan
lainnya kepada segenap karyawan, dan
memastikan terselenggaranya pengendalian di
BPR dengan baik secara struktural maupun
fungsional.
Manajemen melaksanakan audit internal secara
sistematis dan berkesinambungan untuk
pemeriksaan yang lebih mendalam
Lapisan 3 :
INTERNAL AUDITOR
Manajemen mendatangkan audit eksternal
untuk mempertajam pemeriksaan
Lapisan 4 :
EKSTERNAL AUDITOR
EA

AFM
Inv.
Leg.
Manajemen melaksanakan investigasi pada
dugaan adanya Fraud (antara lain dengan
melakukan resurvey)
Lapisan 5 :
INVESTIGASI
Lapisan 6 :
ANTI FRAUD
MANAGEMENT
Pada lapisan ini, jika dalam investigasi
ditemukan adanya Fraud, maka dilanjutkan
dengan pemeriksaan yang mendalam oleh Anti
Fraud Management
Pada lapisan ini, jika dipastikan adanya tindak
Fraud maka akan ditindaklanjuti dengan proses
hukum pidana
Lapisan 7 :
LEGAL/LIGITASI

 Anti Fraud Management dibentuk oleh Direksi bersama Dewan
Komisaris untuk melakukan investigasi dan penanganan terhadap
terjadinya Fraud di BPR
 Anti Fraud Management melakukan fungsi audit internal sehingga
diketuai oleh Kepala Bagian SPI/IC serta melakukan fungsi
pengendalian resiko dan kepatuhan sehingga beranggotakan
pejabat-pejabat Anti Fraud yang ditunjuk
 Pejabat Anti Fraud adalah Pengurus dan petugas BPR yang
memiliki fungsi pengendalian terhadap petugas di bawahnya
yaitu antara lain Komisaris, Direksi, Kepala Cabang, Kepala
Bagian, dan Kepala Kantor Kas.

 Pejabat Anti Fraud :
a. Merupakan pejabat struktural di BPR sehingga memiliki
fungsi kontrol dan pemeriksaan bagi unit kerjanya, maka
setiap pejabat Anti Fraud wajib menjaga tidak terjadi
fraud di unit kerjanya dengan melakukan pemeriksaan
secara ketat, konsisten dan berkesinambungan serta
berkoordinasi dengan SPI/Internal Control terhadap
indikasi adanya pelanggaran atau fraud di unit kerjanya.
b. sebagai bagian dari Anti Fraud Management, setiap anggota
juga berkewajiban untuk mengamati dan mengawasi
operasional BPR secara keseluruhan, dan menyampaikan
laporan pengawasan dan pengamatan seketika itu juga apabila
ditemukan adanya pelanggaran atau fraud kepada Anti Fraud
Mangement

Mekanisme Kerja
 Anti Fraud Management bekerja berdasarkan :
• Pengamatan langsung ;
• Melihat terjadinya ketidaksesuaian antara pelaksanaan
kerja dengan ketentuan yang berlaku atau hal yang
seharusnya ;
• Hal-hal menyimpang yang dipertimbangkan dapat
merugikan BPR ;
• Laporan dari SPI/Internal Control ;
• Laporan dari Whistle Blower ;
• Instruksi dari Direksi

Mekanisme Kerja
AFM SPI/IC
Berdasarkan pengamatan, data,
laporan sebagaimana hal di atas,
AFM wajib melakukan tindak
penanganan dengan segera antara
lain melakukan koordinasi dengan
SPI/IC guna melakukan investigasi
permasalahan/laporan
SPI/IC wajib melakukan
investigasi atas permintaan
AFM paling lambat 1 hari
kerja setelah menerima
permintaan tersebut, dan
memberikan laporan kepada
AFM atas hasil investigasi
paling lambat 3 hari kerja
stlh investigasi dilakukan.
stlh laporan tersebut, SPI/IC
wajib kembali melakukan
investigasi lanjutan/pendalaman
thd cakupan masalah dan
pelanggaran dari pelaku
tersebut/yang sama dan
memberikan laporan pada
kesempatan pertama

Mekanisme Kerja
AFM
DIREKSI
AFM wajib melakukan pembahasan
mendalam atas laporan investigasi
SPI/IC dan menentukan
rekomendasi penanganan selanjutnya
serta pengenaan sanksi yang
dituangkan dalam laporan kpd Direksi
dgn tembusan kpd Dewan Komisaris.
Laporan dimaksud wajib disampaikan
paling lambat 3 hari kerja setelah
menerima laporan investigasi SPI/IC
DEKOM
Direksi dan Dewan
Komisaris wajib
melakukan verifikasi
atas laporan yg diterima
dari Anti Fraud
Management paling
lambat dlm 5 hari kerja.
Jika dlm waktu
verifikasi tlh diketahui
tindak pelanggaran atau
fraud serta cakupan
masalah dan resiko yg
ada, maka dpt segera
ditentukan sanksi yg
dikenakan kpd pelaku
pelanggaran atau fraud

Mekanisme Kerja
DEKOM OJK
Dewan Komisaris wajib segera membuat laporan kepada
Otoritas Jasa Keuangan terhadap terjadinya pelanggaran
atau fraud tersebut dalam waktu paling lama 5 hari kerja
setelah verifikasi selesai dilakukan.

 untuk menjamin bahwa setiap karyawan mau dan
berani dalam melaporkan terhadap setiap tindak
Fraud yang ditemukan dan/atau diketahui maka BPR
wajib memberikan perlindungan.
 Whistle Blower adalah seseorang yang melaporkan
suatu perbuatan melawan hukum, terutama korupsi di
dalam suatu organisasi atau institusi tempat dia
bekerja.

• Kerahasiaan jati diri kary. pelapor dan kasus yg dilaporkan
• Apabila pelaporan dilakukan melalui media elektronik, media
komunikasi dsb, maka wajib dijaga kerahasiaan fasilitas media
pelaporan dan kasus yang dilaporkan.
• Jk pelanggaran tsb masuk dlm sengketa di pengadilan, apabila
dimungkinkan sesuai hukum yg berlaku, pelapor diberikan
fasilitas utk memberikan keterangan tanpa harus bertatap muka
dgn terlapor pd tingkat pemeriksaan perkara.
• Perlindungan thd tindakan balasan dari terlapor yg meliputi
antara lain perlindungan dari tekanan, pemecatan, diskriminasi
karir dan/atau kesejahteraan, gugatan hukum, ancaman
terhadap harta benda, serta tindakan fisik.
• Pengurangan sanksi dan/atau pertimbangan sanksi yg
memberikan pembinaan apabila pelapor termasuk terlibat dlm
kasus yang dilaporkan.
Perlindungan yang dapat diberikan BPR kepada Whistle Blower :

• Fraud : tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan
maksud mengambil keuntungan pribadi atau untuk pihak lain
dengan cara melanggar ketentuan internal dan/atau
ketentuan eksternal sehingga merugikan BPR secara
finansial ataupun non finansial
Jenis Pelanggaran yang dapat dilaporkan Whistle Blower :
• Kesalahan operasional yang signifikan, tindakan yang
dilakukan secara tidak sengaja atau tidak disadari, dan
menyebabkan kerugian BPR secara finansial ataupun non
finansial
• Pelanggaran ketentuan BPR, baik ketentuan yang
bersifat internal maupun eksternal yang berlaku

• Benturan kepentingan (conflict of interest),
tindakan menyalahgunakan nama, fasilitas, atau hubungan
baik BPR untuk kepentingan pribadi dalam bentuk apapun,
termasuk penerimaan uang, barang, jasa atau fasilitas dari
pihak-pihak tertentu tanpa seijin manajemen
• Tindakan melanggar etika dan moral, tindakan tidak
terpuji yang dapat merugikan nama baik BPR seperti
konfilik kepentingan, penggunaan data BPR, penyalahgunaan
aset/inventaris, danl lain-lain

• Tindakan melanggar hukum pidana maupun perdata
ataupun perundang-undangan lainnya, seperti
pemalsuan tanda tangan pejabat berwenang, penggunaan
narkoba, pengrusakan barang, dan lain-lain
• Tindakan yang membahayakan keselamatan dan
lingkungan kerja, membahayakan keamanan BPR,
termasuk membahayakan aset pihak ketiga/nasabah

• Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang,
dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang,
dan diwariskan dari generasi ke generasi
(Wikipedia bahasa Indonesia)
 Dibangun
 Diterapkan
 Dijaga
- Sosialisasi
- Implementasi
- Represi

Sosialisasi
- Training Rutin
- Membuat spanduk dan poster di lingkungan kerja.
- Melakukan malam renungan
- Doa bersama sekali sebulan
- Doa Pagi, sharing, briefing
- Pembacaan deklarasi anti fraud setiap hari
- Membuat komitmen

Implementasi
1. Self Control – Kontrol Diri
a. Self Assessment
- Melakukan evaluasi sendiri apakah proses kerja
harian sudah dilaksanakan dengan baik dan benar
- Tiap individu diberikan list yang harus di cek
setiap hari
b. Capacity and Knowledge Building
Terus membangun kemampuan, pengetahuan dan
pemahaman kerja sehingga setiap pelaksanaan kerja
dapat dilakukan sebagaimana yang seharusnya.

Implementasi
2. Environtment Control – Kontrol Lingkungan
a. Functional Control
Pengawasan secara fungsional, yaitu suatu bagian
kerja akan mengawasi pelaksanaan kerja bagian
lain yang terkait dalam alur/proses kerjanya.
Misalkan :
bagian Akunting mengawasi dan mengkoreksi apa
yang dikerjakan Teller
Bagian Admin mengawasi dan mengkoreksi apa
yang dikerjakan dalam proses penyaluran kredit

Implementasib. Structural Control
• Pengawasan berlapis yang dilakukan oleh pejabat
struktural BPR kepada bawahannya
• Pejabat BPR wajib memastikan tidak ada fraud
dalam unit kerjanya
• Pengawasan dilakukan secara harian, mingguan,
bulanan
• Pemeriksaan secara random dan tanpa
pemberitahuan
• Verifikasi dan investigasi mendalam apabila
ditemukan hal yang tidak semestinya

Implementasic. Audit Control
• Pemeriksaan/audit dilakukan oleh Pejabat BPR
terhadap pelaksanaan kerja di unit kerjanya.
• Pemeriksaan/audit dilakukan secara umum dan
spesifik oleh unit kerja SPI/IC
• Pemeriksaan SPI/IC wajib dilakukan secara
sistematis dan berkesinambungan yang
dibuktikan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan
secara periodik

Represi
Memaksakan terselenggaranya Budaya Anti Fraud
secara taat dan konsisten oleh segenap insan BPR melalui
pengenaan sanksi terhadap setiap pelanggaran
a. Sanksi Internal
1. Sesuai PP (Peraturan Perusahaan).
2. Sanksi Terendah : Teguran Terlulis
3. Sanksi SP (Sesuai tingkat temuan)
4. Scorsing
5. Sanksi PHK

Represib. Sanksi Hukum
1. Laporan Polisi
2. Siapkan Barang Bukti
3. Siapkan Saksi
4. Berapa Nilai Kerugian?
5. Pasal yang di gunakan umumnya :
327 KUHP (Penipuan)
375 KUHP (Penggelapan)
236 KUHP (Keterangan Palsu)

Membangun budaya anti fraud (in house training)

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Membangun budaya anti fraud (in house training)

Similar to Membangun budaya anti fraud (in house training) (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Membangun budaya anti fraud (in house training)