Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut merupakan program kerja JFPK Kota Banda Aceh tahun 2021 yang mencakup rencana pengawasan dan pemeriksaan 144 unit koperasi di Kota Banda Aceh.
2. Tujuan pengawasan adalah meningkatkan kepatuhan koperasi terhadap peraturan dan membentuk koperasi yang kuat, sehat, mandiri dan akuntabel.
3. Langkah-langkah pengaw
Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...
Materi v pak saiful
1. PROGRAM KERJA JFPK
KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2021
by : Saiful Bahri
Pengawas Koperasi Ahli Madya
Diskopukmdag Kota Banda Aceh 29 Desember 2020
2. KOPERASI DI KOTA BANDA ACEH 2020
JUMLAH KOPERASI 508 Unit
KOPERASI AKTIF 385 Unit
ANGGOTA 45.667 Orang
KARYAWAN 3.312 Orang
VOLUME USAHA 247,9 M
MODAL SENDIRI 244,7 M
MODAL LUAR 80,2 M
SHU 27,4 M
JFPK 4 Orang :
Madya 2 Orang
Muda 2 Orang
3. LEGALITAS KOPERASI DI KOTA BANDA ACEH
PASCA QANUN ACEH No. 11 TAHUN 2018
1. KSPPS, dapat didirikan/dijalankan sebagai satu-satunya kegiatan usaha
Koperasi yang dilakukan melalui pengesahan Badan Hukum Koperasi
dan memperoleh izin usaha serta izin operasional
2. Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Jasa, Koperasi
Pemasaran dengan usaha tambahan berupa USPPS, dapat
didirikan/dijalankan melalui pengesahan Badan Hukum dan
memperoleh Izin Usaha dan Izin operasional
3. Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Jasa, dan Koperasi
Pemasaran, tanpa USP dapat didirikan/dijalankan melalui pengesahan
Badan Hukum dan memperoleh Izin Usaha
4. KSP/USP-Koperasi konvensional yang saat ini sudah berjalan,
diarahkan untuk melakukan perubahan menjadi KSPPS/USPPS-
Koperasi melalui Perubahan Anggaran Dasar dan
pengesahannya dengan memperoleh Izin Usaha dan Izin
Opersaional.
QANUN ACEH
No. 11 TAHUN
2018 TENTANG
LEMBAGA
KEUANGAN
SYARIAH
4. PERUBAHAN KSP/USP MENJADI KSPPS/USPPS
Alasan Syariah (Al Qur’an dan Hadist)
Mengembangan usaha dan diversifikasi Produk bebas riba
Memenuhi pemenuhan kebutuhan simpan, pinjam dan
pembiayaan Anggota tanpa riba
Meningkatkan kesejahteraan Anggota melalui bisnis yg halal
Alasan Peraturan (Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 dan Permenkop
No. 11 Tahun 2017)
Kenapa … ??
yang dilakukan
Koperasi
setelah adanya
Qanun Aceh
No. 11 2018
tentang LKS
5. Tidak tertibnya administrasi kelembagaan koperasi terutama menyangkut
Badan Hukum Koperasi, Anggaran Dasar Koperasi, Anggaran Rumah
Tangga, Buku Administrasi Koperasi, dan Peraturan Khusus.
Masih ada Koperasi yang menjalankan Usaha Simpan Pinjam belum
tertib khususnya menyangkut sumber dana, transaksi, keseimbangan
dana, dan pencatatan keuangannya
Penilaian kesehatan KSP/USP-Kop dan KSPPS/USPPS-Kop belum
dinilai secara teratur setiap tahunnya.
Masih ada Koperasi yang belum patuh pada ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku.
FOKUS PERMASALAHAN PENGAWASAN
KOPERASI
6. TUJUAN
PENGAWASAN
KOPERASI
1. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan
pengawasan dan pemeriksaan Koperasi oleh
JFPK Kota Banda Aceh
2. Meningkatkan kesadaran para pengelola
Koperasi di Kota Banda Aceh dalam
mewujudkan kondisi sesuai dengan peraturan
yang berlaku.
SASARAN
PENGAWASAN
KOPERASI
1. Terwujudnya peningkatan kepatuhan Koperasi
terhadap peraturan perundang-undangan
2. Terbentuknya Koperasi yang kuat, sehat,
mandiri, dan tangguh.
3. Terwujudnya Koperasi yang akuntabel.
7. MANFAAT
PENGAWASAN
KOPERASI
MENDORONG KOPERASI
1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Sebagai badan usaha yang kredibel berdasarkan prinsip Koperasi.
3. Menjaga dan melindungi aset Koperasi dari tindakan penyelewengan
oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Koperasi terhadap pihak-
pihak yang berkepentingan.
5. Menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh.
6. Mencapai tujuannya secara efektif dan efisien yaitu meningkatkan
pemberdayaan ekonomi anggota.
8. KELEMAHAN
1. Koperasi belum memiliki ART,
SOP, SOM dan Persus
2. RAT dilaksanakan lebih dari enam
bulan setelah tutup Tahun Buku
3. Pemeriksaan Kas dan Bank
belum dilakukan secara rinci
IDENTIFIKASI HASIL PENGAWASAN TAHUN SEBELUMNYA
PELANGGARAN
1. Kop tidak memiliki AD dan
Pengesahannya (hilang akibat
bencana tsunami 2004)
2. Koperasi tidak melaksanakan RAT
3. Belum memiliki Izin USP
4. Masih ada Anggota yang belum
dicatat dalam Buku Daftar Anggota
5. Lebih banyak nasabah dari pada
Anggota Koperasi
6. BH Syariah tapi prakteknya
konvensional
Tahun 2020 dilakukan Pengawasan
pada 50 Unit Koperasi
9. Evaluasi hasil pengawasan koperasi sebelumnya
Pengawasan dan pemeriksaan koperasi
Analisis hasil pengawasan koperasi
Laporan hasil pengawasan (LHP)
Rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan
Monitoring penyelesaian rekomendasi tindak lanjut hasil
pengawasan
Pembinaan/rehabilitasi koperasi bermasalah
Pemantauan dan evaluasi
Pelaporan (Laporan Tahunan)
ALUR KEGIATAN
PENGAWASAN
KOPERASI
KOTA BANDA ACEH
2021
10. RENCANA
PENGAWASAN
TAHUN 2021
dilakukan pada 144 Unit Koperasi
Melibatkan :
2 Tim JFPK
Masing2 Tim terdiri :
- satu Ketua dan satu Anggota
- satu JFPK Madya dan satu JFPK Muda
RUANG LINGKUP PENGAWASAN
1. Aspek Penerapan Kepatuhan
2. Aspek Kelembagaan Koperasi
3. Aspek Usaha Simpan Pinjam
4. Aspek Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam
5. Aspek Penerapan Sanksi
Pengawasan ini masih menggunakan Kertas Kerja yang lama sesuai Permenkop No. 17/2015,
karena ketentuan mengenai KKPKK sesuai Permenkop 9/2020 mulai berlaku 1 Juli 2021 (Ps. 38)
11. 1. Mengindentifikasikan Koperasi-koperasi yang akan dilakukan pengawasan dan pemeriksaan
2. Menyusun rencana kerja program pengawasan koperasi
3. Menyusun skedul atau jadwal pengawasan koperasi yang telah diidentifikasikan.
4. Menyurati pengurus koperasi untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk
pengawasan dan pemeriksaan koperasi
5. Membuat Surat Perintah Tugas (SPT) kepada JFPK untuk melaksanakan tugas pengawasan
koperasi.
6. Melaksanakan tugas pengawasan dan pemeriksaan koperasi-koperasi yang sudah ditentukan
dengan standar pengawasan meliputi Aspek kepatuhan, aspek kelembagaan, aspek usaha
simpan pinjam, aspek penilaian kesehatan usaha simpan pinjam, dan aspek penerapan sanksi.
7. Menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
8. Monitoring Perkembangan Penyelesaian Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Koperasi
9. Melakukan Pembinaan, pemberdayaan, Diklat, dan memfasilitasi pengurus Koperasi
penyelesaian atas temuan dan pelanggaran yang telah dilakukan.
10. Pemantauan dan evaluasi
11. Menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Koperasi dalam jangka waktu tahunan.
LANGKAH-LANGKAH YANG DILAKUKAN DALAM PENGAWASAN KOPERASI
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2021
12. No PROGRAM KEGIATAN JFPK KOTA BANDA ACEH TAHUN 2021
B U L A N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Identifikasi Koperasi yang akan dilakukan Pengawasan
2 Menyusun Rencana Kerja Program Pengawasan Koperasi
3 Menyusun Skedul Jadwan Pengawasan Koperasi
4 Menyurati Pengurus untuk menyiapkan dokumen pengawasan
5 Membuat SPT Pengawasan Koperasi kepada JFPK
6
Melaksanakan Tugas Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam
7 Menyusun Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Koperasi
8 Monitoring Perkembangan Penyelesaian rekomendasi tindak lanjut LHP
9 Pembinaan, Pemberdayaan, Diklat, dan Rehabilitasi Koperasi
bermasalah
10 Pemantauan dan Evaluasi
11 Penyusunan Laporan Tahunan Pengawasan Koperasi
Pelaksanaan Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Kota Banda Aceh Tahun 2021
14. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PELAKSANAAN TUGAS JFPK
KOTA BANDA ACEH
JFPK belum mempunyai keahlian khusus dalam
pengawasan koperasi Adanya Diklat Pengawasan Koperasi
JFPK belum memahami Pemisahan USP dari
Neraca Gabungan dan Penilaian Kesehatan
KSP/USP-Kop dan KSPPS/USPPS-Kop
Adanya Diklat/Bimtek Pemisahan Neraca USP
dan Penilaian Kesehatan KSP/USP-Kop dan
KSPPS/USPPS-Kop
JFPK belum memahami tentang Prinsip dan
Penerapan Pola Syariah pada Usaha Simpan
Pinjam Koperasi
Adanya Sosialisasi/Bimtek tentang Prinsip dan
Penerapan Pola Syariah pada Usaha Simpan
Pinjam Koperasi
JFPK belum memiliki Sarana dan Prasarana
kerja yang memadai
Adanya Sarana dan Prasarana kerja yang
memadai untuk JFPK
Status JFPK dalam hal Tunjab dan Tukin masih
disamakan dengan Pelaksana/Staf
Semua butuh Proses
Hambatan dan Kendala Solusi yang diharapkan
15. JFPK PUNYA
KEAHLIAN KHUSUS
YANG BERBEDA
DENGAN PROFESI
LAINNYA
KEAHLIAN
DIPEROLEH MELALUI
DIKLAT FUNGSIONAL
PENGAWAS
KOPERASI
MEMILIKI
ORGANISASI
PROFESI JFPK
JFPK ..
HASIL KERJANYA
TERUKUR
JFPK KOMPETEN
DALAM
MELAKSANAKAN
TUGAS
JABATAN DAN
PEKERJAAN JFPK
MENDAPAT
PENGAKUAN
CIRI PROFESIONALISME
PENGAWAS KOPERASI
